PROYEK
PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
PENDAHULUAN
Salah satu arahan
GBHN 1993 terhadap pembangunan daerah dan pengembangan Kawasan Timur Indonesia
adalah untuk meningkatkan keserasian laju pertumbuhan antar daerah. Dalam
konteks pembangunan daerah, peningkatan keserasian laju pertumbuhan daerah
tersebut berarti mempersempit kesenjangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia
dengan Kawasan Timur Indonesia. Upaya memmpersepit kesenjangan itu adalah
dengan jalan melakukan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
Percepatan pembangunan
Kawasan Timur Indonesia dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu permasalahan
berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya ala, kualitas suberdaya
manusia, keterbatasan prasarana dan permasalahan kelembagaan serta manajemen
pembangunan. Permasalahan-permasalahan tersebut saling kait mengkait satu
dengan yang lainnya, sehingga membuat permasalahan pembangunan menjadi
kompleks.
Kebijakan pemerintah
seperti yang tertuang pada Repelita VI maupun kegiatan setiap sektor pembangunan
telah memberikan perhatian yang cukup besar untuk mengurangi kesenjangan
tersebut. Namun demikian kegiatan pemmbangunan selama ini masih dirasakan
adanya kekurangterpaduan pemmbangunan yang dilakukan oleh masing-masing
sektor dengan perencanaan pembangunan regional di KTI.
Untuk mempercepat
pembangunan di Kawasan Timur Indonesia diperlukan dukungan dan langkah-langkah
yang efektif. Dukungan tersebut dimaksudkan agar penyusunan rencana dan
pelaksanaan pembangunan KTI dapat berlangsung secara terarah dan terpadu.
Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk
Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI).
Pada tahun 1991
sebuah Tim Identifikasi Permasalahan KTI telah mengadakan pertemuan dan
diskusi dengan 9 (sembilan) Pemerintah daerah Tingkat I beserta Muspidanya
di KTI. Tim tersebut beranggotakan 75 pejabat eselon I dari berbagai departemmen
terkait yang dipimpin oleh Menristek/Ketua BPPT. Kunjungan tersebut mmenghasilkan
buku laporan tentang Skenario Pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang
telah dilaporkan oleh enristek/Ka. BPPT kepada Presiden Republik Indonesia.
Sebelum tahun
1993, berbagai macam seminar maupun lokakarya yang membahas tentang pengembangan
pembangunan Kawassan Timur Indonesia telah diadakan oleh berbagai pihak,
baik itu oleh kalangan pemerintah maupun dari kalangan swasta nasional.
Pada hakekatnya seminar-seminar tersebut merupakan kegiatan pengupulan
pikiran mengenai percepatan pertumbuhan ekonomi pembangunan di Kawasan
Timur Indonesia. Berbagai seminar tersebut pada dasarnya merekomendasikan
tiga hal pokok yaitu : (1) pengembangan prasarana dan sarana, (2) peningkatan
kualitas sumberdaya manusia, (3) pemberian insentif kepada para investor
di KTI.
Untuk mengatasi
kesenjangan seperti terssebut diatas makas dikeluarkan Keppres No. 120/1993
tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia yang diketuai oleh Presiden.
Sedangkan Ketua Harian Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI)
adalah Menristek/Ketua BPPT, yang dibantu 9 Anggota Dewan Penasehat dengan
anggota-anggota terdiri dari sejumlah menteri-menteri dan beberapa pejabat
tinggi setingkat menteri, yang didukung oleh 5 Pokja (Sekjen/Dirjen, Direktur/Karo
perencanaan Departemen-departemen terkait dan Kelompok Kerjasama Pembangunan
Daerah) , dan Sekretariat DP-KTI.
TUJUAN DAN
SASARAN PROYEK
Berdasarkan
permasalahan seperti tersebut diatas, dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan
perencanaan pembangunan dan penyusunan strategi pengembangan di Kawasan
Timur Indonesia (Propinsi di Wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur) maka untuk mendukung Kepres Nomor 120/1993
dibentuklah Proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Percepatan
pembangunan KTI ditujukan untuk menyejajarkan dengan Wilayah Kawasan Barat
Indonesia maka tujuan Proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
adalah mendukung kegiatan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI)
dalam rangka penyusunan strategi percepatan pembangunan di KTI.
Sedangkan sasaran
proyek yang ingin dicapai adalah terusunnya perencanaan pembangunan yang
komprehensif dan terpadu khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dalam
Repelita VI.
MEKANISME
PERENCANAAN
Sebagaimana
diketahui bahwa meskipun Keppres tentang pembentukan Dewan Pengembangan
Kawasan Timur Indonesia sudah dikeluarkan sejak tahun 1993 (Nomor 120/1993)
namun penyediaan anggaran baru dimulai pada tahun Anggaran 1995/96. Hal
ini disebabkan karena belum tersusunnya rencana kegiatan yang jelas dan
penanggungjawabnya.
Adapun mekanisme
perencanaan sehubungan dengan kegiatan proyek, dilakukan berdasarkan kebutuhan
yang ditentukan dari hasil pertemuan Pokja, sekretariat Dewan maupun pertemuan
lain yang diadakan oleh DP-KTI. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati
bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan perencanaan program diperlukan
adanya suatu studi-studi terapan agar arahan kebijaksanaan yang akan dikeluarkan
sesuai dengan yang dibutuhkan. Disamping itu untuk mengambil suatu kebijaksanaan
pembangunan khususnya di KTI diperlukan adanya informasi-informasi yang
kontinue dan upto date, untuk itu diperlukan peninjauan lapangan dan rapat
koordinasi dengan daerah.
Selanjutnya
diperlukan adanya pertemuan-pertemuan rutin, baik sekretariat, Pokja maupun
Dewan dalam rangka penyusunan rencana program pembangunan dan strategi
Pengembangan di KTI.
PELAKSANAAN
TAHUN ANGGARAN 1995/96
Jumlah alokasi
dana untuk proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia menurut
satuan 3 sebesar Rp 750 juta digunakan untuk kegiatan 4 tolok ukur antara
lain Administrasi Proyek, Koordinasi dan Monitoring, Penelitian/Pengkajian/Studi
dan Pengkajian Kebijaksanaan sebagai dana pendamping hibah JICA. Secara
rinci kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran tersebut adalah
:
-
Administrasi proyek
dengan anggaran sebesar Rp 120,8 juta ditujukan untuk mendukung kegiatan
sekretariat Dewan baik untuk pembiayaan Rapat-Rapat Pleno bulanan, Rapat
Pokja, Rapat Sekretariat Dewan, penyediaan Sekretaris untuk membantu Sekretariat,
honor Penasehat, Sekretaris, Pokja, Sekretraiat, pembelian peralatan dan
mesin ATK, maupun sewa foto copy dan biaya lain-lain dalam rangka mendukung
kelancaran Proyek.
-
Koordinasi dan
Monitoring serta Seminar dengan dana sebesar Rp 99,3 juta. Rencana biaya
tersebut ditujukan untuk kegiatan perjalanan dinas bagi para Penasehat,
anggota Pokja/Tim dan Sekretariat DP-KTI dalam rangka tugas-tugas perencanaan,
rapat-rapat koordinasi dengan daerah guna mencari masukan mengenai potensi,
peluang, isu, dan permasalahan, kebijakan-kebijakan pembangunan dan monitoring
pelaksanaan pembangunan di masing-masing propinsi di KTI. Kegiatan Seminar
yang telah dilakukan adalah kerjasama antara DP-KTI dengan Majalah Swa
dengan mengundang para investor domestik maupun asing, dengan thema seminar
"Peluang Bisnis dan Investasi di Kawasan Timur Indonesia". Kegiatan seminar
ini ditujukan dalam rangka pengenalan tentang potensi dan peluang bisnis
yang dimiliki Kawasan Timur Indonesia (KTI) khususnya pada 13 kawasan andalan
prioritas yang ditawarkan kepada para investor swasta agar tergerak untuk
menanamkan modalnya di KTI.
-
Pengkajian/Penelitian
untuk mendukung Pokja-Pokja DP-KTI (Pengembangan Kelembagaan, Pengembangan
Prasarana, Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi, dan Pengembangan
Sumberdaya Alam dan Lingkungan) dengan dana sebesar Rp 283,0 juta.
Kajian-kajian/Studi
yang telah dilakukan adalah dalam rangka mendukung Kelompok Kerja yaitu
:
-
Studi Pengembangan
Kelembagaan di Kawasan Timur Indonesia yang ditujukan untuk mengkaji kondisi
kelembagaan dan peraturan-peraturan yang terkait di KTI ini, mengkaji kebijakan
tingkat nasional, regional dan lokal yang berkaitan dengan kelembagaan,
peraturan investasi, peraturan perbankan, peraturan perpajakan dan peraturan
keuanganlainnya dan membuat arahan pengembangan kelembagaan sebagai bagian
dari pengembangan KTI.
-
Pengkajian tentang
Pengembangan Prasarana di Kawasan Timur Indonesia ditujukan untuk mengkaji
kondisi prasarana dan sarana di KTI, mengkaji kebijaksanaan tingkat nasional,
regional, lokal yang berkaitan dengan pengembangan prasarana dan sarana
serta menyusun arahan pengembangan prasarana dan sarana sebagai bagian
dari pengembangan KTI.
-
Pengkajian Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan Teknologi ditujukan untuk mengidentifikasi potensi
SDM aktual, komposisi dan sebaran penduduk, komposisi dan sebaran tenaga
kerja, jumlah, macam dan sarana pengembangan SDM, kebijakan nasional, regional
dan lokal yang berkaitan dengan pengembangan SDM dan permasalahan dan hambatan.
Disamping itu dilakukan analisis peramalan kebutuhan tenaga kerja dan evaluasi
kebijaksanaan SDM/ketenagakerjaan dan dibuat arahan pengembangan SDM di
KTI.
-
Pengkajian Pengembangan
SDA dan Lingkungan di KTI ditujukan untuk mengidentifikasi jumlah dan sebaran
potensi SDA (sumberdaya pertanian, kehutanan, kelautan peternakan, perikanan
dan pariwisata), identifikasi pemanfaatan SDA saat ini, identifikasi kebijakan
nasional, regional dan lokal berkaitan dengan pengembangan SDA, permasalahan-permasalahan
dan hambatan dan analisis potensi SDA dan daya dukung lingkungan serta
penyusunan arahan pengembangan SDA di KTI.
4. Pengkajian Alternatif
Kebijaksanaan Pembangunan KTI
Anggaran untuk
kegiatan ini merupakan dana pendamping sebesar Rp119,7 juta grant dari
Jepang (JICA) untuk selama 4 tahun (1995/96-1998/99) sesuai dengan Minutes
of Discussion antara Pemerintah Indonesia dan Jepang (JICA) tertanggal
5 Juli 1995. Secara fungsional tugas Tim JICA adalah melaksanakan kajian-kajian
mengenai alternatif kebijaksanaan dalam rangka pengembangan Kawasan Timur
Indonesia (KTI) melalui kajian-kajian yang dilaksanakan dengan kunjungan
lapangan, rapat koordinasi dengan daerah seminar-seminar yang dikoordinir
oleh Tim JICA.
Secara fungsional
tugas Tim JICA adalah memberi masukan kepada Dewan Pengembangan KTI dalam
rangka pengembangan KTI berdasarkan pengalaman maupun kasus-kasus yang
ditemui dinegara lain maupun di Jepang khususnya. Sedangkan penyediaan
dana Rupiah pendamping ditujukan untuk mendampingi kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh Tim JICA.
-
Dari alokasi dana
proyek sebesar Rp717,8 juta sampai dengan akhir Maret tahun 1996 dapat
terealisasi sebesar Rp689,5 juta atau 97,1 persen.
PELAKSANAAN
TAHUN ANGGARAN 1996/97
Jumlah alokasi
dana untuk proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia menurut
satuan 3 sebesar Rp 750 juta digunakan untuk kegiatan 4 tolok ukur antara
lain Administrasi Proyek, Koordinasi dan Monitoring termasuk Seminar Promosi
Pembangunan KTI, Penelitian/Pengkajian/Studi, Pusat Data dan Informasi
KTI, Pemantapan Program Pembangunan Timor Timur, Pengkajian Kebijaksanaan
dan Pelaksanaan Pembangunan KTI sebagai dana pendamping hibah JICA. Pemantapan
Program Pembangunan Irian Jaya, dan Koordinasi Pembangunan Perkotaan. Secara
rinci kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran tersebut adalah
:
Sebagaimana
tahun sebelumnya bahwa kegiatan administrasi proyek disediakan dana sebesar
Rp 261,4 juta dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan sekretariat Dewan
baik dalam pelaksanaan rapat-rapat Pleno Dewan, Rapat Penasehat, Rapat
Sekretariat Dewan, Rapat Pokja, Rapat Sekretraiat, dan Rapat-Rapat tertentu
lainnya. Disamping itu dalam kegiatan sehari-hari diperlukan juga peralatan
dan mesin, ATK, surat menyurat maupun penyediaan foto copy dan kegiatan
lainnya dalam rangka mendukung kelancaran Sekretariat Dewan.
2. Koordinasi
- Monitoring dan Seminar Promosi Pembangunan KTI
Rencana biaya
sebesar Rp 204 juta tersebut ditujukan untuk kegiatan perjalanan dinas
bagi para Penasehat, anggota Pokja/Tim dan Sekretariat DP-KTI maupun pejabat
lain sesuai dengan tugas pimpinan dalam rangka tugas-tugas perencanaan,
rapat-rapat koordinasi, pelaksanaan pembangunan dan monitoring pelaksanaan
pembangunan daerah di Kawasan Timur Indonesia dengan daerah guna mencari
masukan mengenai potensi, peluang, isu dan permasalahan pembangunan serta
memonitor kebijakan-kebijakan pembangunan di masing-masing propinsi di
KTI.
Kegiatan Seminar
telah dilakukan melalui kerjasama antara DP-KTI dengan Republika dengan
mengundang para investor domestik maupun asing, para ahli dalam rangka
pengembangan kawasan Memberamo di Irian Jaya. Kegiatan seminar ini ditujukan
dalam rangka pengenalan tentang potensi dan peluang investasi yang dimiliki
Kawasan Memberamo Irian Jaya kepada para investor dan para ahli khususnya
swasta agar tergerak untuk menanamkan modalnya di KTI.
Disamping itu
juga dilaksanakan pembuatan buku edisi bahasa Inggris tentang Potensi dan
Peluang Bisnis di Kawasan Timur Indonesia khususnya di 13 kawasan andalan.
Dalam rangka kegiatan expo bulan Agustus 1997 di Australia juga telah dicetak
sebanyak lebih kurang 500 buku dan disebarkan buku-buku tersebut kepada
para investor di Australia ditujukan agar para investor mengenal lebih
jauh tentang 13 kawasan andalan tersebut dan juga telah dipresentasikan
mengenai peluang-peluang tersebut.
3. Pengkajian/Penelitian
untuk mendukung Pokja DP-KTI
Beberapa kajian
yang dilakukan dalam Tahun anggaran 1996/97 dengan disediakan dana sebesar
Rp 219,0 juta, adalah :
-
Pengkajian Strategi
Pengembangan Investasi di Kawasan Timur Indonesia. Adapun tujuan kajian
ini adalah mengkaji kondisi, kendala dan peluang investasi di KTI, menganalisis
alternatif kebijakan strategi pengembangan investasi di KTI dan memberikan
rekomendasi pola pengembangan investasi di KTI serta memberikan rekomendasi
pemberian insentif non fiskal dengan mengambil sample khusus untuk propinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara;
-
Pengkajian Strategi
Pengembangan Kawasan Andalan. Keluaran studi ini berupa arahan pengembangan
keterkaitan khususnya keterkaitan kegiatan industri di tiga wilayah konsentrasi
Kapet. Ketiga wilayah tersebut adalah wilayah sekitar selat Makasar, sekitar
Laut Flores dan sekitar Laut Maluku. Penentuan daerah-daerah pendukung
Kapet, yaitu daerah-daerah yang mempunyai keterkaitan baik belakang maupun
kedepan dengan Kapet. Arahan keterkaitandi tiga kawasan konsentrasi kawasan
andalan KTI dan identifikasi daerah-daerah prioritas proyek atau program
pengembangan prasarana dalam rangka pengembangan keterkaitan antar Kapet;
dan
-
Pengkajian Startegi
Pengembangan Insentif, dengan rekomendasi bahwa dalam kaitannya dengan
program pengembangan daerah, pembentukan kawasan industri merupakan salah
satu hal yang diperlukan. Kehilangan penerimaan negara dari adanya pemberian
insentif hanya bersifat sementara. Hasil output dari yang dihasilkan industri-industri
yang mendapat insentif akan meningkatkan potensi penerimaan dimasa mendatang.
Program ini cocok untuk dikembangkan dalam rangka pengembangan daerah jangka
pendek dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Yang
harus dipertimbangkan adalah perlunya usaha untuk meminimalkan penerimaan
negara yang hilang, dan memaksimalkan dampak perkembangan yang ditimbulkan;
Untuk lebih menjamin efektivitas dari program pemberian insentif, khususnya
mengenai apa dan seberapa besar insentif yang harus diberikan, maka perlu
juga dipertimbangkan mengenai pengalaman dari efek insentif terhadapp investasi
di KBI, perbaikan teknologi produksi di KBI, dan pembebanan pungutan di
daerah KTI sendiri; Perlunya pemahaman dari masyarakat KTI termasuk aparatnya,
sehingga bisa mempertimbangkannya dalam proses perencanaan.
4. Pusat Data
dan Informasi KTI
Untuk mendukung
kegiatan Dewan Pengembangan KTI, telah disediakan pusat data dan informasi
di Kawasan Timur Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 70,1 juta, dengan
berbagai macam perlengkapannya seperti perpustakaan, beberapa computer
dan Computer pentium Tower Server (1 unit), Computer Client, Note Book
Color Pentium, dan lain-lain. Disamping itu beberapa informasi tentang
perkembangan pelaksanaan pengembangan KTI telah diedarkan kepada instansi
terkait. Dalam rangka mengakses data telah disediakan informasi melalui
internet khususnya tentang informasi KTI.
5. Program Pemantapan
Pembangunan Timor Timur
Kegiatan ini
merupakan crash program dari berbagai sektor dominan baik dari segi perencanaan,
pelaksanaan dan monitoring program/proyek pembangunan yang dilaksanakan
secara koordinasi secara terpadu baik sektor yang ada di Bappenas maupun
Departemen terkait dengan alokasi dana sebesar Rp 128,3 juta. Kegiatan
crash program ini telah dimulai dari Rakorbang Dati II dan Dati I di Timor
Timur dengan mengikut sertakan sektor-sektor di Bappenas di bawah koordinasi
Asmen I. Pelaksanaan program kegiatan crash program/proyek telah dilaksanakan
sejak tahun anggaran 1994/95 direncanakan sampai dengan akhir Repelita
VI. Sesuai dengan persetujuan bersama antara Bappeda dengan Bappenas, agar
pelaksanaan pembangunan di Timor Timur sesuai dengan perencanaannya, perlu
dimonitor secara rutin, oleh karena itu mulai ahun anggaran 1996/97 telah
ditempatkan seorang tenaga Purnawaktu di Bappeda Tingkat I untuk membantu
koordinasi dan memonitor pelaksanaan pembangunan di Timor Timur. Adapun
tugas=tugas yang dibebankan disamping memonitor juga harus melaporkan kegiatan
pembangunan secara rutin bulanan perkembangan di Timor Timur dan bertanggung
jawab kepada Kepala Biro Regional II dan Banasmen Bidang Iptek.
Disamping itu
juga dilaksanakan pengkajian tentang pengembangan keterkaitan antar kawasan
andalan di Timor Timur dengan hasil identifikasi potensi, masalah pokok,
kendala, skenario peran dan kedudukan kawasan andalan dalam konstelasi
makro pembangunan dan arahan pengembangan pola-pola keterkaitan antar kawasan
andalan serta peluang keterkaitan ekonomi dengan kawasan lain di luar Timor
Timur.
6. Pengkajian
Alternatif Kebijaksanaan Pembangunan KTI
Anggaran untuk
kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 150,4 juta merupakan dana pendamping
grant dari Jepang (JICA) untuk selama 4 tahun (1995/96-1998/99) sesuai
dengan Minutes of Discussion antara Pemerintah Indonesia dan Jepang (JICA)
tertanggal 5 Juli 1995.
Secara fungsional
tugas Tim JICA untuk memberi masukan kepada Dewan Pengembangan KTI dari
hasil kajian Kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan KTI. Sedangkan penyediaan
biaya perjalanan dinas ditujukan untuk mendampingi Tim JICA.
7. Regional
Development Planning Unit (RDPU)
Sesuai SK
Deputi Bidang Regional dan Daerah Nomor 49/D.V/SK/1995 tanggal 14 Juni
1995, fungsi RDPU adalah membantu Deputi Bidang Regional dan Daerah sehingga
pelaksanaan pembangunan secara sektoral dan regional di daerah dapat terlaksana
secara terkoordinasi sehingga hasil pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna.
Adapun tugas yang dibebankan RDPU adalah memelihara dan mengembangkan secara
simultan Supply-Demand Model (SSD-Model), yang telah dikembangkan selama
ini untuk mendukung keputusan-keputusan tentang regional policy; menerima
transfer dan pelatihan pekerjaan economic modelling dan aplikasinya bagi
regional development Planning dari NEI; RDPU memberikan laporan kepada
forum pengarah yang terdiri dari Deputi V dan Karo-karo dilingkungan Deputi
V.
Kegiatan ini
disediakan dana sebesar Rp 125,9 juta sebagai pendukung pengkajian dan
analisis kebijakan pembangunan regional yang meliputi penyusunan suatu
pedoman umum yang menjadi dasar bagi semua pihak dalam menyusun suatu kajian
terhadap kondisi dari suatu daerah, sesehingga dapat dihasilkan bagi penyusunan
rencana yang bersifat menyeluruh bagi daerah tersebut, dan telah diseminarkan
dengan 27 dati I/propinsi, sehingga dapat dipakai sebagai pedoman untuk
penyusunan profile propinsi.
Kegiatan penyusunan
profile oleh setiap daerah tingkat I diharapkan setiap tahun secara terus
menerus disempurnakan, agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai
bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.
8. Pemantapan
Program Pembangunan Irian Jaya
Sesuai dengan
SK Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas Nomor 113/Ket/06/1996 tentang pembetukan
Tim Koordinasi Program Pembangunan Irian Jaya yang terdiri dari Tim Penasehat,
Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dari departemen/lembaga non departemen terkait
baik eselon I maupun eselon II (SK. terlampir). Dibentuknya Tim Koordinasi
ini ditujukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan koordinasi perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan secara Lintas Sektoral Departemen/Bappenas
dalam usaha memecahkan permasalahan pembangunan Irian Jaya secara terkoordinasi,
efektif, efisian dan terpadu dengan disediakan anggaran sebesar Rp 80,8
juta.
Studi/pengkajian
keterkaitan antar sektor dan kelembagaan, dan Studi alokasi di Irian Jaya
ditujukan untuk mencoba mengkaji yang merupakan masalah utama yang dihadapi
di Irian Jaya. Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah
guna mengambil langkah-langkah kebijakan pembangunan Propinsi Irian Jaya
pada tahun berikutnya.
9. Koordinasi
Pembangunan Perkotaan
Kegiatan ini
dikoordinasikan oleh Kepala Biro P4R selaku penangungjawab program pembangunan
Perkotaan. Dana yang disediakan untuk koordinasi pembangunan perkotaan
adalah sebesar Rp 300,0 juta, digunakan untuk sewa gedung kantor Sekratariat
dan penyediaan ruang rapat dan biaya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan
perkotaan yang yang digunakan khususnya oleh Tim Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Perkotaan.
-
Dari alokasi dana
proyek sebesar Rp1.521,6 sampai dengan akhir Maret tahun 1996 dapat terealisasi
sebesar 1.508,2 juta atau 99,0 persen.
PERMASALAHAN
YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROYEK TAHUN ANGGARAN 1995/96 DAN 1996/97
DAN UPAYA SELANJUTNYA
Permasalahan
yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek yang berhubungan dengan adminnistrasi
adalah :
1. Terbatasnya
ruangan sehingga peekerjaan administrasi seperti pembukuan dan laporan-laporan
lain dilakukan hanya oleh seorang yaitu bendaharawan yang dirasakan berat.
2. Bertambahnya
beberapa kegiatan yang dimasukan dalam tolok ukur proyek tersebut, seolah-olah
kegiatan proyek tersebut hanya sebagai penampungan, sehingga tujuan utama
proyek tersebut menjadi kabur.
3. Studi-studi
yang telah dilaksanakan hanya dilakukan di beberapa propinsi wilayah daerah
tingkat I sebagai sample, karena luasnya jangkauan wilayah daerah studi,
sehingga hasilnya kurang mewakili wilayah studi secara keseluruhan Propinsi
di KTI. Hal ini dapat dikatakan bahwa hasil pengkajian dapat dikatakan
belum sempurna.
4. Berbagai
kebijaksanaan telah dikeluarkan oleh DP-KTI (seperti hasil studi, Keppres
tentang Kapet Biak, pemberian insentif investasi, dll) namun sampai saat
ini secara konkrit belum dapat dilaksanakan.
5. Adanya beberapa
kegiatan yang berlainan dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek
diperlukan adanya bagian proyek sehingga tidak tergantung sekali kepada
pimpinan proyek.
go
home!
go
back