Make your own free website on Tripod.com
PROYEK PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA


 

PENDAHULUAN

Salah satu arahan GBHN 1993 terhadap pembangunan daerah dan pengembangan Kawasan Timur Indonesia adalah untuk meningkatkan keserasian laju pertumbuhan antar daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan keserasian laju pertumbuhan daerah tersebut berarti mempersempit kesenjangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia. Upaya memmpersepit kesenjangan itu adalah dengan jalan melakukan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu permasalahan berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya ala, kualitas suberdaya manusia, keterbatasan prasarana dan permasalahan kelembagaan serta manajemen pembangunan. Permasalahan-permasalahan tersebut saling kait mengkait satu dengan yang lainnya, sehingga membuat permasalahan pembangunan menjadi kompleks.

Kebijakan pemerintah seperti yang tertuang pada Repelita VI maupun kegiatan setiap sektor pembangunan telah memberikan perhatian yang cukup besar untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Namun demikian kegiatan pemmbangunan selama ini masih dirasakan adanya kekurangterpaduan pemmbangunan yang dilakukan oleh masing-masing sektor dengan perencanaan pembangunan regional di KTI.

Untuk mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia diperlukan dukungan dan langkah-langkah yang efektif. Dukungan tersebut dimaksudkan agar penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan KTI dapat berlangsung secara terarah dan terpadu. Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI).

Pada tahun 1991 sebuah Tim Identifikasi Permasalahan KTI telah mengadakan pertemuan dan diskusi dengan 9 (sembilan) Pemerintah daerah Tingkat I beserta Muspidanya di KTI. Tim tersebut beranggotakan 75 pejabat eselon I dari berbagai departemmen terkait yang dipimpin oleh Menristek/Ketua BPPT. Kunjungan tersebut mmenghasilkan buku laporan tentang Skenario Pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang telah dilaporkan oleh enristek/Ka. BPPT kepada Presiden Republik Indonesia.

Sebelum tahun 1993, berbagai macam seminar maupun lokakarya yang membahas tentang pengembangan pembangunan Kawassan Timur Indonesia telah diadakan oleh berbagai pihak, baik itu oleh kalangan pemerintah maupun dari kalangan swasta nasional. Pada hakekatnya seminar-seminar tersebut merupakan kegiatan pengupulan pikiran mengenai percepatan pertumbuhan ekonomi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Berbagai seminar tersebut pada dasarnya merekomendasikan tiga hal pokok yaitu : (1) pengembangan prasarana dan sarana, (2) peningkatan kualitas sumberdaya manusia, (3) pemberian insentif kepada para investor di KTI.

Untuk mengatasi kesenjangan seperti terssebut diatas makas dikeluarkan Keppres No. 120/1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia yang diketuai oleh Presiden. Sedangkan Ketua Harian Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI) adalah Menristek/Ketua BPPT, yang dibantu 9 Anggota Dewan Penasehat dengan anggota-anggota terdiri dari sejumlah menteri-menteri dan beberapa pejabat tinggi setingkat menteri, yang didukung oleh 5 Pokja (Sekjen/Dirjen, Direktur/Karo perencanaan Departemen-departemen terkait dan Kelompok Kerjasama Pembangunan Daerah) , dan Sekretariat DP-KTI.
 

TUJUAN DAN SASARAN PROYEK

Berdasarkan permasalahan seperti tersebut diatas, dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan dan penyusunan strategi pengembangan di Kawasan Timur Indonesia (Propinsi di Wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur) maka untuk mendukung Kepres Nomor 120/1993 dibentuklah Proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Percepatan pembangunan KTI ditujukan untuk menyejajarkan dengan Wilayah Kawasan Barat Indonesia maka tujuan Proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia adalah mendukung kegiatan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI) dalam rangka penyusunan strategi percepatan pembangunan di KTI.

Sedangkan sasaran proyek yang ingin dicapai adalah terusunnya perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terpadu khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dalam Repelita VI.

 

MEKANISME PERENCANAAN

Sebagaimana diketahui bahwa meskipun Keppres tentang pembentukan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sudah dikeluarkan sejak tahun 1993 (Nomor 120/1993) namun penyediaan anggaran baru dimulai pada tahun Anggaran 1995/96. Hal ini disebabkan karena belum tersusunnya rencana kegiatan yang jelas dan penanggungjawabnya.

Adapun mekanisme perencanaan sehubungan dengan kegiatan proyek, dilakukan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan dari hasil pertemuan Pokja, sekretariat Dewan maupun pertemuan lain yang diadakan oleh DP-KTI. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan perencanaan program diperlukan adanya suatu studi-studi terapan agar arahan kebijaksanaan yang akan dikeluarkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Disamping itu untuk mengambil suatu kebijaksanaan pembangunan khususnya di KTI diperlukan adanya informasi-informasi yang kontinue dan upto date, untuk itu diperlukan peninjauan lapangan dan rapat koordinasi dengan daerah.

Selanjutnya diperlukan adanya pertemuan-pertemuan rutin, baik sekretariat, Pokja maupun Dewan dalam rangka penyusunan rencana program pembangunan dan strategi Pengembangan di KTI.

 

PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 1995/96

Jumlah alokasi dana untuk proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia menurut satuan 3 sebesar Rp 750 juta digunakan untuk kegiatan 4 tolok ukur antara lain Administrasi Proyek, Koordinasi dan Monitoring, Penelitian/Pengkajian/Studi dan Pengkajian Kebijaksanaan sebagai dana pendamping hibah JICA. Secara rinci kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran tersebut adalah :

  1. Administrasi proyek dengan anggaran sebesar Rp 120,8 juta ditujukan untuk mendukung kegiatan sekretariat Dewan baik untuk pembiayaan Rapat-Rapat Pleno bulanan, Rapat Pokja, Rapat Sekretariat Dewan, penyediaan Sekretaris untuk membantu Sekretariat, honor Penasehat, Sekretaris, Pokja, Sekretraiat, pembelian peralatan dan mesin ATK, maupun sewa foto copy dan biaya lain-lain dalam rangka mendukung kelancaran Proyek.
  2. Koordinasi dan Monitoring serta Seminar dengan dana sebesar Rp 99,3 juta. Rencana biaya tersebut ditujukan untuk kegiatan perjalanan dinas bagi para Penasehat, anggota Pokja/Tim dan Sekretariat DP-KTI dalam rangka tugas-tugas perencanaan, rapat-rapat koordinasi dengan daerah guna mencari masukan mengenai potensi, peluang, isu, dan permasalahan, kebijakan-kebijakan pembangunan dan monitoring pelaksanaan pembangunan di masing-masing propinsi di KTI. Kegiatan Seminar yang telah dilakukan adalah kerjasama antara DP-KTI dengan Majalah Swa dengan mengundang para investor domestik maupun asing, dengan thema seminar "Peluang Bisnis dan Investasi di Kawasan Timur Indonesia". Kegiatan seminar ini ditujukan dalam rangka pengenalan tentang potensi dan peluang bisnis yang dimiliki Kawasan Timur Indonesia (KTI) khususnya pada 13 kawasan andalan prioritas yang ditawarkan kepada para investor swasta agar tergerak untuk menanamkan modalnya di KTI.
  3. Pengkajian/Penelitian untuk mendukung Pokja-Pokja DP-KTI (Pengembangan Kelembagaan, Pengembangan Prasarana, Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi, dan Pengembangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan) dengan dana sebesar Rp 283,0 juta.
Kajian-kajian/Studi yang telah dilakukan adalah dalam rangka mendukung Kelompok Kerja yaitu : 4. Pengkajian Alternatif Kebijaksanaan Pembangunan KTI Anggaran untuk kegiatan ini merupakan dana pendamping sebesar Rp119,7 juta grant dari Jepang (JICA) untuk selama 4 tahun (1995/96-1998/99) sesuai dengan Minutes of Discussion antara Pemerintah Indonesia dan Jepang (JICA) tertanggal 5 Juli 1995. Secara fungsional tugas Tim JICA adalah melaksanakan kajian-kajian mengenai alternatif kebijaksanaan dalam rangka pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui kajian-kajian yang dilaksanakan dengan kunjungan lapangan, rapat koordinasi dengan daerah seminar-seminar yang dikoordinir oleh Tim JICA.

Secara fungsional tugas Tim JICA adalah memberi masukan kepada Dewan Pengembangan KTI dalam rangka pengembangan KTI berdasarkan pengalaman maupun kasus-kasus yang ditemui dinegara lain maupun di Jepang khususnya. Sedangkan penyediaan dana Rupiah pendamping ditujukan untuk mendampingi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim JICA.

  1. Dari alokasi dana proyek sebesar Rp717,8 juta sampai dengan akhir Maret tahun 1996 dapat terealisasi sebesar Rp689,5 juta atau 97,1 persen.
 

PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 1996/97

Jumlah alokasi dana untuk proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia menurut satuan 3 sebesar Rp 750 juta digunakan untuk kegiatan 4 tolok ukur antara lain Administrasi Proyek, Koordinasi dan Monitoring termasuk Seminar Promosi Pembangunan KTI, Penelitian/Pengkajian/Studi, Pusat Data dan Informasi KTI, Pemantapan Program Pembangunan Timor Timur, Pengkajian Kebijaksanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KTI sebagai dana pendamping hibah JICA. Pemantapan Program Pembangunan Irian Jaya, dan Koordinasi Pembangunan Perkotaan. Secara rinci kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran tersebut adalah :

Sebagaimana tahun sebelumnya bahwa kegiatan administrasi proyek disediakan dana sebesar Rp 261,4 juta dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan sekretariat Dewan baik dalam pelaksanaan rapat-rapat Pleno Dewan, Rapat Penasehat, Rapat Sekretariat Dewan, Rapat Pokja, Rapat Sekretraiat, dan Rapat-Rapat tertentu lainnya. Disamping itu dalam kegiatan sehari-hari diperlukan juga peralatan dan mesin, ATK, surat menyurat maupun penyediaan foto copy dan kegiatan lainnya dalam rangka mendukung kelancaran Sekretariat Dewan.

2. Koordinasi - Monitoring dan Seminar Promosi Pembangunan KTI

Rencana biaya sebesar Rp 204 juta tersebut ditujukan untuk kegiatan perjalanan dinas bagi para Penasehat, anggota Pokja/Tim dan Sekretariat DP-KTI maupun pejabat lain sesuai dengan tugas pimpinan dalam rangka tugas-tugas perencanaan, rapat-rapat koordinasi, pelaksanaan pembangunan dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah di Kawasan Timur Indonesia dengan daerah guna mencari masukan mengenai potensi, peluang, isu dan permasalahan pembangunan serta memonitor kebijakan-kebijakan pembangunan di masing-masing propinsi di KTI.

Kegiatan Seminar telah dilakukan melalui kerjasama antara DP-KTI dengan Republika dengan mengundang para investor domestik maupun asing, para ahli dalam rangka pengembangan kawasan Memberamo di Irian Jaya. Kegiatan seminar ini ditujukan dalam rangka pengenalan tentang potensi dan peluang investasi yang dimiliki Kawasan Memberamo Irian Jaya kepada para investor dan para ahli khususnya swasta agar tergerak untuk menanamkan modalnya di KTI.

Disamping itu juga dilaksanakan pembuatan buku edisi bahasa Inggris tentang Potensi dan Peluang Bisnis di Kawasan Timur Indonesia khususnya di 13 kawasan andalan. Dalam rangka kegiatan expo bulan Agustus 1997 di Australia juga telah dicetak sebanyak lebih kurang 500 buku dan disebarkan buku-buku tersebut kepada para investor di Australia ditujukan agar para investor mengenal lebih jauh tentang 13 kawasan andalan tersebut dan juga telah dipresentasikan mengenai peluang-peluang tersebut.

3. Pengkajian/Penelitian untuk mendukung Pokja DP-KTI 4. Pusat Data dan Informasi KTI Untuk mendukung kegiatan Dewan Pengembangan KTI, telah disediakan pusat data dan informasi di Kawasan Timur Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 70,1 juta, dengan berbagai macam perlengkapannya seperti perpustakaan, beberapa computer dan Computer pentium Tower Server (1 unit), Computer Client, Note Book Color Pentium, dan lain-lain. Disamping itu beberapa informasi tentang perkembangan pelaksanaan pengembangan KTI telah diedarkan kepada instansi terkait. Dalam rangka mengakses data telah disediakan informasi melalui internet khususnya tentang informasi KTI. 5. Program Pemantapan Pembangunan Timor Timur Kegiatan ini merupakan crash program dari berbagai sektor dominan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program/proyek pembangunan yang dilaksanakan secara koordinasi secara terpadu baik sektor yang ada di Bappenas maupun Departemen terkait dengan alokasi dana sebesar Rp 128,3 juta. Kegiatan crash program ini telah dimulai dari Rakorbang Dati II dan Dati I di Timor Timur dengan mengikut sertakan sektor-sektor di Bappenas di bawah koordinasi Asmen I. Pelaksanaan program kegiatan crash program/proyek telah dilaksanakan sejak tahun anggaran 1994/95 direncanakan sampai dengan akhir Repelita VI. Sesuai dengan persetujuan bersama antara Bappeda dengan Bappenas, agar pelaksanaan pembangunan di Timor Timur sesuai dengan perencanaannya, perlu dimonitor secara rutin, oleh karena itu mulai ahun anggaran 1996/97 telah ditempatkan seorang tenaga Purnawaktu di Bappeda Tingkat I untuk membantu koordinasi dan memonitor pelaksanaan pembangunan di Timor Timur. Adapun tugas=tugas yang dibebankan disamping memonitor juga harus melaporkan kegiatan pembangunan secara rutin bulanan perkembangan di Timor Timur dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Regional II dan Banasmen Bidang Iptek.

Disamping itu juga dilaksanakan pengkajian tentang pengembangan keterkaitan antar kawasan andalan di Timor Timur dengan hasil identifikasi potensi, masalah pokok, kendala, skenario peran dan kedudukan kawasan andalan dalam konstelasi makro pembangunan dan arahan pengembangan pola-pola keterkaitan antar kawasan andalan serta peluang keterkaitan ekonomi dengan kawasan lain di luar Timor Timur.

6. Pengkajian Alternatif Kebijaksanaan Pembangunan KTI Anggaran untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 150,4 juta merupakan dana pendamping grant dari Jepang (JICA) untuk selama 4 tahun (1995/96-1998/99) sesuai dengan Minutes of Discussion antara Pemerintah Indonesia dan Jepang (JICA) tertanggal 5 Juli 1995.

Secara fungsional tugas Tim JICA untuk memberi masukan kepada Dewan Pengembangan KTI dari hasil kajian Kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan KTI. Sedangkan penyediaan biaya perjalanan dinas ditujukan untuk mendampingi Tim JICA.

7. Regional Development Planning Unit (RDPU) Sesuai SK Deputi Bidang Regional dan Daerah Nomor 49/D.V/SK/1995 tanggal 14 Juni 1995, fungsi RDPU adalah membantu Deputi Bidang Regional dan Daerah sehingga pelaksanaan pembangunan secara sektoral dan regional di daerah dapat terlaksana secara terkoordinasi sehingga hasil pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna. Adapun tugas yang dibebankan RDPU adalah memelihara dan mengembangkan secara simultan Supply-Demand Model (SSD-Model), yang telah dikembangkan selama ini untuk mendukung keputusan-keputusan tentang regional policy; menerima transfer dan pelatihan pekerjaan economic modelling dan aplikasinya bagi regional development Planning dari NEI; RDPU memberikan laporan kepada forum pengarah yang terdiri dari Deputi V dan Karo-karo dilingkungan Deputi V.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 125,9 juta sebagai pendukung pengkajian dan analisis kebijakan pembangunan regional yang meliputi penyusunan suatu pedoman umum yang menjadi dasar bagi semua pihak dalam menyusun suatu kajian terhadap kondisi dari suatu daerah, sesehingga dapat dihasilkan bagi penyusunan rencana yang bersifat menyeluruh bagi daerah tersebut, dan telah diseminarkan dengan 27 dati I/propinsi, sehingga dapat dipakai sebagai pedoman untuk penyusunan profile propinsi.

Kegiatan penyusunan profile oleh setiap daerah tingkat I diharapkan setiap tahun secara terus menerus disempurnakan, agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

8. Pemantapan Program Pembangunan Irian Jaya Sesuai dengan SK Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas Nomor 113/Ket/06/1996 tentang pembetukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Irian Jaya yang terdiri dari Tim Penasehat, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dari departemen/lembaga non departemen terkait baik eselon I maupun eselon II (SK. terlampir). Dibentuknya Tim Koordinasi ini ditujukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara Lintas Sektoral Departemen/Bappenas dalam usaha memecahkan permasalahan pembangunan Irian Jaya secara terkoordinasi, efektif, efisian dan terpadu dengan disediakan anggaran sebesar Rp 80,8 juta.

Studi/pengkajian keterkaitan antar sektor dan kelembagaan, dan Studi alokasi di Irian Jaya ditujukan untuk mencoba mengkaji yang merupakan masalah utama yang dihadapi di Irian Jaya. Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah guna mengambil langkah-langkah kebijakan pembangunan Propinsi Irian Jaya pada tahun berikutnya.

9. Koordinasi Pembangunan Perkotaan Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kepala Biro P4R selaku penangungjawab program pembangunan Perkotaan. Dana yang disediakan untuk koordinasi pembangunan perkotaan adalah sebesar Rp 300,0 juta, digunakan untuk sewa gedung kantor Sekratariat dan penyediaan ruang rapat dan biaya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan perkotaan yang yang digunakan khususnya oleh Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perkotaan.
  1. Dari alokasi dana proyek sebesar Rp1.521,6 sampai dengan akhir Maret tahun 1996 dapat terealisasi sebesar 1.508,2 juta atau 99,0 persen.
 

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROYEK TAHUN ANGGARAN 1995/96 DAN 1996/97 DAN UPAYA SELANJUTNYA

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek yang berhubungan dengan adminnistrasi adalah :

1. Terbatasnya ruangan sehingga peekerjaan administrasi seperti pembukuan dan laporan-laporan lain dilakukan hanya oleh seorang yaitu bendaharawan yang dirasakan berat.

2. Bertambahnya beberapa kegiatan yang dimasukan dalam tolok ukur proyek tersebut, seolah-olah kegiatan proyek tersebut hanya sebagai penampungan, sehingga tujuan utama proyek tersebut menjadi kabur.

3. Studi-studi yang telah dilaksanakan hanya dilakukan di beberapa propinsi wilayah daerah tingkat I sebagai sample, karena luasnya jangkauan wilayah daerah studi, sehingga hasilnya kurang mewakili wilayah studi secara keseluruhan Propinsi di KTI. Hal ini dapat dikatakan bahwa hasil pengkajian dapat dikatakan belum sempurna.

4. Berbagai kebijaksanaan telah dikeluarkan oleh DP-KTI (seperti hasil studi, Keppres tentang Kapet Biak, pemberian insentif investasi, dll) namun sampai saat ini secara konkrit belum dapat dilaksanakan.

5. Adanya beberapa kegiatan yang berlainan dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek diperlukan adanya bagian proyek sehingga tidak tergantung sekali kepada pimpinan proyek.


go home!
go back