Make your own free website on Tripod.com
EVALUASI
PROSES PERENCANAAN PUA/PIA
DALAM RANGKA MANAJEMEN KHPPIA DI DAERAH
PROGRAM KERJASAMA RI-UNICEF 1995-2000
 
RINGKASAN / SUMMARY
 Arah dan Tujuan

Evaluasi ini bertujuan memberi masukan dan rekomendasi untuk Mid-term Review Program Kerjasama RI-UNICEF 1995-2000, mengenai KHPPIA (Kelangsungan Hidup, Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak), yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 1998, di Jakarta.

Tujuan khususnya adalah mengkaji sejauh mana proses perencanaan PUA/PIA (Paket Usulan Area / Paket Informasi Area) telah mencapai sasarannya, baik sebagai model perencanaan KHPPIA maupun sebagai upaya penguatan kapasitas aparat di daerah.

 
Ruang Lingkup dan Metoda

Evaluasi ini mengambil sampel tiga propinsi, dari tujuh yang melaksanakan kerjasama, yaitu: Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan rentang waktu yang dikaji adalah dua tahun anggaran terakhir, yaitu 1996/97 dan 1997/98.

Evaluasi dilaksanakan dengan dua metoda, yaitu pengkajian dokumen dan kunjungan lapangan. Pelaksanaannya memakan waktu empat bulan (Januari-Mei1998), yang diisi dengan 26 kali pertemuan/diskusi yang melibatkan 93 orang nara sumber dari berbagai instansi yang terkait dengan koordinasi KHPPIA.
 

Pengertian KHPPIA dan PUA/PIA

KHPPIA merupakan pola pikir atau filosofi yang melandasi Program Kerjasama RI-UNICEF selama lima tahun (1995-2000) untuk mendukung pembangunan SDM di tujuh propinsi terpilih, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Timor Timur. Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Anak Balita (AKAB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan kekurangan gizi yang tercermin pada angka Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di daerah bersangkutan.

Untuk mencapai tujuan di atas, ditetapkanlah tiga Komponen Kegiatan utama, yaitu: (1) Penyampaian Pelayanan Sosial Dasar; (2) Pemberdayaan Masyarakat; dan (3) Pengembangan Kapasitas Manajemen Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, ketiga komponen tersebut dijabarkan ke dalam 14 sub-komponen yang lebih teknis, seperti: Kesehatan Ibu dan Neonatal, Pengembangan Program Imunisasi, Perbaikan Pola Makan Ibu dan Anak, Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan, dan seterusnya.

Untuk merealisasikan program KHPPIA ke dalam rencana tahunan, maka selain mengacu pada mekanisme P5D (Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah - Permendagri No. 92/1982), RI-UNICEF secara khusus menjalankan proses perencanaan PUA/PIA, yang dilaksanakan dalam dua tahap.

Pertama, penyusunan usulan kegiatan pembangunan sosial untuk menjangkau kelompok sasaran tertentu di suatu wilayah, dibahas secara terpadu (lintas sektoral), kemudian dituangkan dalam suatu Paket Usulan Area (PUA).

Kedua, setelah melalui pembahasan berjenjang, maka disusunlah rencana pelaksanaan kegiatan tahunan yang telah sepakat dibiayai oleh APBN, APBD, maupun hibah UNICEF ke dalam suatu Paket Informasi Area (PIA).

Dengan kata lain, PUA/PIA adalah integrated social development planning model yang dibuat untuk merealisasikan pola pikir KHPPIA. Kinerja dari model perencanaan inilah yang dikaji dalam evaluasi ini.

Temuan

Temuan dititikberatkan untuk menjawab enam butir pertanyaan yang berkaitan langsung dengan sasaran PUA/PIA itu sendiri.

1. Sejauh mana proses perencanaan PUA/PIA dapat menggali dan memobilisasi dana pemerintah, khususnya APBD I dan APBD II, dalam mendukung KHPPIA?

Secara teoritik, proses perencanaan PUA/PIA dapat dikatakan berhasil dalam menggali dan memobilisasi dana pemerintah (APBD) untuk tujuan KHPPIA. Hal ini dapat dilihat dari kalkulasi PIA di ketujuh propinsi (1996/97 dan 1997/98), antara lain: Namun demikian, evaluasi ini belum dapat memastikan apakah keberhasilan tersebut benar-benar ditentukan oleh kinerja PUA/PIA atau karena sebab lain (seperti pengaruh Pemilu 1997 yang "memaksa" pemerintah untuk memberi perhatian lebih pada sektor sosial, atau karena faktor lainnya). Di samping itu, periode evaluasi yang hanya dua tahun dirasakan terlalu singkat untuk menghasilkan evaluasi dengan validitas tinggi. 2. Sejauh mana proses perencanaan PUA/PIA dapat memberikan arah dan masukan bagi aparat pemerintah daerah, sehingga mereka dapat menghasilkan kebijaksanaan atau inovasi untuk meningkatkan kinerja KHPPIA?
    Ditinjau dari masa pelaksanaannya yang baru dua tahun, PUA/PIA boleh dikatakan cukup berhasil dalam memberi arah dan motivasi kepada aparat daerah agar semakin berpihak pada pembangunan sosial, khususnya melalui pembangkitan local initiative.

    Buktinya bisa dilihat dari munculnya beberapa kegiatan inovatif yang menunjang KHPPIA. Di Jawa Barat tercetus konsep setrawan yang merupakan perpanjangan tangan Bappeda Tk. I, selaku Koordinator KHPPIA. Di Sulawesi Selatan, Gerakan Sayang Ibu ditunjang oleh berbagai kegiatan inovatif di tingkat desa, seperti: ambulans desa, yang memanfaatkan angkutan perdesaan sebagai ambulans pada saat darurat; tabungan ibu bersalin (Tabulin), semacam asuransi melahirkan bagi nasabah BPR; studi banding antar aparat desa; kerjasama bidan dan dukun bersalin; dsb. Di NTB, antara lain ada Desa Model KHPPIA; Pesantren Model KHPPIA, Klinik Sanitasi, dan penerbitan media lokal "Kirani".

    Walaupun demikian, inovasi yang dihasilkan pada umumnya masih bersifat teknis (sangat berorientasi pada kegiatan), belum banyak yang bersifat programatik dan bisa direplikasikan ke tempat lain.

3. Sejauh mana proses perencanaan PUA/PIA dapat meningkatkan kinerja proses perencanaan pembangunan sosial melalui mekanisme perencanaan dari bawah (bottom-up planning), yang mengacu pada mekanisme P5D?
    Kualitas bottom-up planning belum meningkat, dan substansi perencanaan tidak didukung oleh proses analitis-sintesis yang mendalam.

    Tidak meningkatnya kualitas perencanaan ini diakibatkan perhatian aparat yang lebih tertuju kepada pelaksanaan prosedur yang mekanistis, bukan ke substansi perencanaan. Aparat daerah lebih menganggap pelaksanaan forum P5D sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Depdagri, bukan sebagai mekanisme perencanaan yang diperlukan.

    Selain itu, P5D yang merupakan pertemuan antara usulan-usulan pusat (top-down) dan daerah (bottom-up), hanya efektif di tingkat kabupaten ke atas, tidak di tingkat kecamatan dan desa.

4. Sejauh mana proses perencanaan PUA/PIA dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana daerah, khususnya yang digunakan untuk pelaksanaan program KHPPIA?
    PUA/PIA belum bisa berbuat banyak. Efisiensi dan efektivitas penggunaan dana untuk KHPPIA, atau pembangunan sosial, belum meningkat.

    Dibandingkan dengan alokasi dana pembangunan infrastruktur dan ekonomi, maka sektor pembangunan sosial masih mendapat porsi yang kecil. Dilihat dalam skala nasional, Inpres bantuan khusus (specific grant) yang langsung menunjang KHPPIA terlihat sangat kecil, yaitu 9,43% dari total Inpres (1996/97) dan menurun menjadi 7,41% pada tahun anggaran berikutnya.

    Selain itu, alokasi dana APBD untuk pembangunan sosial cukup terganggu oleh beberapa "tekanan sektoral" dari pusat yang tidak relevan bagi daerah yang bersangkutan.

5. Sejauh mana proses perencanaan PUA/PIA dapat meningkatkan mutu koordinasi dan keterbukaan antar sektor terkait?
    Proses perencanaan PUA/PIA telah berhasil meningkatkan koordinasi lintas sektor pada tahap perencanaan, walaupun masih didominasi oleh faktor hubungan personal. Sementara itu, PIA tampak belum digunakan sebagaimana mestinya, khususnya dalam fungsi monitoring dan evaluasi yang bersifat lintas sektoral.
6. Sejauh mana proses perencanaan PUA/PIA dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan dan pengendalian dana bantuan UNICEF? Perbedaan planning cycle atau sistem tahun anggaran antara pemerintah RI (1 April s/d 31 Maret tahun berikutnya) dengan UNICEF (1 Januari s/d 31 Desember tahun yang sama) merupakan kondisi awal yang membuat pengelolaan dan pengendalian dana UNICEF tidak efektif. Selain itu, status PIA yang bukan dokumen keuangan dan proses pencairan dana bantuan UNICEF yang terlalu lama, memperburuk efektivitas penyaluran dana tersebut.
 
Kajian

Temuan-temuan yang diperoleh tadi, disintesakan untuk menjawab lima butir pertanyaan kunci di bawah ini :

1. Apakah proses perencanaan PUA/PIA menunjukkan kemajuan dalam mencapai sasarannya?

Ya, secara umum ada kemajuan dalam hal kelancaran proses maupun kualitas hasil perencanaannya.

Secara khusus, apabila dikaitkan satu per satu dengan butir sasaran PUA/PIA, maka kita dapat melihat butir mana yang dinilai berhasil dan butir mana yang belum; seperti uraian pada Temuan di atas.

2. Ditinjau dari segi pembiayaan, apakah hasil yang telah dicapai oleh proses perencanaan ini sudah cukup memadai?
    Ada dua aspek pembiayaan yang perlu ditinjau, yaitu biaya perencanaan dan biaya pembangunan.

    Dalam aspek perencanaan, biaya yang telah dikeluarkan oleh UNICEF maupun RI boleh dikatakan sangat memadai, dan hasilnya pun cukup memuaskan. Tetapi dalam aspek pembangunan (artinya pembangunan sosial), investasi yang sudah dikeluarkan maupun hasilnya belum bisa dikatakan layak.

3. Apakah tujuan KHPPIA (dan sasaran PUA/PIA) masih relevan?
    Ya, tujuan KHPPIA sebagai suatu pola pikir atau pendekatan manajemen masih relevan, apalagi dengan adanya krisis ekonomi dewasa ini, tetapi perlu membuat penekanan tertentu terhadap beberapa sasaran PUA/PIA, khususnya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat.
4. Apa saja hasil yang diperoleh dari proses perencanaan ini?
    Untuk menjawab pertanyaan ini, seharusnya kita kembali ke tujuan akhir KHPPIA, dengan kata lain mengkaji sejauh mana AKB, AKI, AKAB, dan BBLR dapat diturunkan, untuk mengetahui prospek tercapai tidaknya sasaran akhir tahun 2000. Pertanyaan ini belum bisa dijawab, karena tidak diperoleh data yang benar-benar valid serta periode pengkajiannya dianggap terlalu singkat untuk menghitung suatu outcome atau impact pembangunan sosial.

    Namun demikian, PUA/PIA setidaknya telah melahirkan berbagai kegiatan yang inovatif, seperti yang telah disinggung sebelumnya.

5. Apakah proses perencanaan ini dapat berkesinambungan tanpa dukungan UNICEF? Ya, pada prinsipnya dapat berlanjut asal memenuhi dua prasyarat, yaitu: (1) pola pikir KHPPIA telah tersosialisasikan dengan baik dan benar; (2) ada dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan daerah untuk pembangunan sosial.
 
Saran dan Rekomendasi

Rekomendasi dituangkan dalam tiga sasaran perbaikan dan satu usulan untuk agenda pasca tahun 2000. Ringkasnya sebagai berikut :

1. Perlu penyempurnaan sistem dan mekanisme perencanaan, dengan pedoman sebagai berikut :

2. Perlu peningkatan kualitas aparat perencana, antara lain dengan pedoman sebagai berikut : 3. Perlu pembentukan iklim yang kondusif untuk memancing inisiatif lokal, antara lain melalui upaya sebagai berikut : 4. Usulan untuk agenda Kerjasama RI-UNICEF pasca tahun 2000, setidaknya harus merespons tiga tantangan besar, yaitu: (1) tantangan akibat krisis ekonomi yang mengakibatkan pemiskinan secara massive; (2) tantangan globalisasi yang mengharuskan adanya peningkatan daya saing masyarakat; dan (3) tuntutan masyarakat terhadap reformasi, antara lain aspek keterbukaan, pemberdayaan, dan realisasi pembangunan sosial. 
    go home!