Evaluasi ini bertujuan memberi masukan dan rekomendasi untuk Mid-term Review Program Kerjasama RI-UNICEF 1995-2000, mengenai KHPPIA (Kelangsungan Hidup, Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak), yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 1998, di Jakarta.

Tujuan khususnya adalah mengkaji sejauh mana proses perencanaan PUA/PIA (Paket Usulan Area / Paket Informasi Area) telah mencapai sasarannya, baik sebagai model perencanaan KHPPIA maupun sebagai upaya penguatan kapasitas aparat di daerah.

Evaluasi ini mengambil sampel tiga propinsi, dari tujuh yang melaksanakan kerjasama, yaitu: Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan rentang waktu yang dikaji adalah dua tahun anggaran terakhir, yaitu 1996/97 dan 1997/98.

Evaluasi dilaksanakan dengan dua metoda, yaitu pengkajian dokumen dan kunjungan lapangan. Pelaksanaannya memakan waktu empat bulan (Januari-Mei1998), yang diisi dengan 26 kali pertemuan/diskusi yang melibatkan 93 orang nara sumber dari berbagai instansi yang terkait dengan koordinasi KHPPIA.
 

KHPPIA merupakan pola pikir atau filosofi yang melandasi Program Kerjasama RI-UNICEF selama lima tahun (1995-2000) untuk mendukung pembangunan SDM di tujuh propinsi terpilih, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Timor Timur. Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Anak Balita (AKAB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan kekurangan gizi yang tercermin pada angka Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di daerah bersangkutan.

Untuk mencapai tujuan di atas, ditetapkanlah tiga Komponen Kegiatan utama, yaitu: (1) Penyampaian Pelayanan Sosial Dasar; (2) Pemberdayaan Masyarakat; dan (3) Pengembangan Kapasitas Manajemen Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, ketiga komponen tersebut dijabarkan ke dalam 14 sub-komponen yang lebih teknis, seperti: Kesehatan Ibu dan Neonatal, Pengembangan Program Imunisasi, Perbaikan Pola Makan Ibu dan Anak, Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan, dan seterusnya.

Untuk merealisasikan program KHPPIA ke dalam rencana tahunan, maka selain mengacu pada mekanisme P5D (Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah - Permendagri No. 92/1982), RI-UNICEF secara khusus menjalankan proses perencanaan PUA/PIA, yang dilaksanakan dalam dua tahap.

Pertama, penyusunan usulan kegiatan pembangunan sosial untuk menjangkau kelompok sasaran tertentu di suatu wilayah, dibahas secara terpadu (lintas sektoral), kemudian dituangkan dalam suatu Paket Usulan Area (PUA).

Kedua, setelah melalui pembahasan berjenjang, maka disusunlah rencana pelaksanaan kegiatan tahunan yang telah sepakat dibiayai oleh APBN, APBD, maupun hibah UNICEF ke dalam suatu Paket Informasi Area (PIA).

Dengan kata lain, PUA/PIA adalah integrated social development planning model yang dibuat untuk merealisasikan pola pikir KHPPIA. Kinerja dari model perencanaan inilah yang dikaji dalam evaluasi ini.

Temuan dititikberatkan untuk menjawab enam butir pertanyaan yang berkaitan langsung dengan sasaran PUA/PIA itu sendiri.

1. Sejauh mana proses perencanaan PUA/PIA dapat menggali dan memobilisasi dana pemerintah, khususnya APBD I dan APBD II, dalam mendukung KHPPIA?

• Adanya peningkatan total biaya APBD, dari Rp 31,4 milyar menjadi Rp 67,4 milyar.
• Adanya penurunan share dana UNICEF terhadap biaya total, dari 20% menjadi 17%.

Ditinjau dari masa pelaksanaannya yang baru dua tahun, PUA/PIA boleh dikatakan cukup berhasil dalam memberi arah dan motivasi kepada aparat daerah agar semakin berpihak pada pembangunan sosial, khususnya melalui pembangkitan local initiative.

Buktinya bisa dilihat dari munculnya beberapa kegiatan inovatif yang menunjang KHPPIA. Di Jawa Barat tercetus konsep setrawan yang merupakan perpanjangan tangan Bappeda Tk. I, selaku Koordinator KHPPIA. Di Sulawesi Selatan, Gerakan Sayang Ibu ditunjang oleh berbagai kegiatan inovatif di tingkat desa, seperti: ambulans desa, yang memanfaatkan angkutan perdesaan sebagai ambulans pada saat darurat; tabungan ibu bersalin (Tabulin), semacam asuransi melahirkan bagi nasabah BPR; studi banding antar aparat desa; kerjasama bidan dan dukun bersalin; dsb. Di NTB, antara lain ada Desa Model KHPPIA; Pesantren Model KHPPIA, Klinik Sanitasi, dan penerbitan media lokal "Kirani".

Walaupun demikian, inovasi yang dihasilkan pada umumnya masih bersifat teknis (sangat berorientasi pada kegiatan), belum banyak yang bersifat programatik dan bisa direplikasikan ke tempat lain.

Kualitas bottom-up planning belum meningkat, dan substansi perencanaan tidak didukung oleh proses analitis-sintesis yang mendalam.

Tidak meningkatnya kualitas perencanaan ini diakibatkan perhatian aparat yang lebih tertuju kepada pelaksanaan prosedur yang mekanistis, bukan ke substansi perencanaan. Aparat daerah lebih menganggap pelaksanaan forum P5D sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Depdagri, bukan sebagai mekanisme perencanaan yang diperlukan.

Selain itu, P5D yang merupakan pertemuan antara usulan-usulan pusat (top-down) dan daerah (bottom-up), hanya efektif di tingkat kabupaten ke atas, tidak di tingkat kecamatan dan desa.

PUA/PIA belum bisa berbuat banyak. Efisiensi dan efektivitas penggunaan dana untuk KHPPIA, atau pembangunan sosial, belum meningkat.

Dibandingkan dengan alokasi dana pembangunan infrastruktur dan ekonomi, maka sektor pembangunan sosial masih mendapat porsi yang kecil. Dilihat dalam skala nasional, Inpres bantuan khusus (specific grant) yang langsung menunjang KHPPIA terlihat sangat kecil, yaitu 9,43% dari total Inpres (1996/97) dan menurun menjadi 7,41% pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, alokasi dana APBD untuk pembangunan sosial cukup terganggu oleh beberapa "tekanan sektoral" dari pusat yang tidak relevan bagi daerah yang bersangkutan.

Proses perencanaan PUA/PIA telah berhasil meningkatkan koordinasi lintas sektor pada tahap perencanaan, walaupun masih didominasi oleh faktor hubungan personal. Sementara itu, PIA tampak belum digunakan sebagaimana mestinya, khususnya dalam fungsi monitoring dan evaluasi yang bersifat lintas sektoral.

Temuan-temuan yang diperoleh tadi, disintesakan untuk menjawab lima butir pertanyaan kunci di bawah ini :

1. Apakah proses perencanaan PUA/PIA menunjukkan kemajuan dalam mencapai sasarannya?

Ada dua aspek pembiayaan yang perlu ditinjau, yaitu biaya perencanaan dan biaya pembangunan.

Dalam aspek perencanaan, biaya yang telah dikeluarkan oleh UNICEF maupun RI boleh dikatakan sangat memadai, dan hasilnya pun cukup memuaskan. Tetapi dalam aspek pembangunan (artinya pembangunan sosial), investasi yang sudah dikeluarkan maupun hasilnya belum bisa dikatakan layak.

Ya, tujuan KHPPIA sebagai suatu pola pikir atau pendekatan manajemen masih relevan, apalagi dengan adanya krisis ekonomi dewasa ini, tetapi perlu membuat penekanan tertentu terhadap beberapa sasaran PUA/PIA, khususnya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjawab pertanyaan ini, seharusnya kita kembali ke tujuan akhir KHPPIA, dengan kata lain mengkaji sejauh mana AKB, AKI, AKAB, dan BBLR dapat diturunkan, untuk mengetahui prospek tercapai tidaknya sasaran akhir tahun 2000. Pertanyaan ini belum bisa dijawab, karena tidak diperoleh data yang benar-benar valid serta periode pengkajiannya dianggap terlalu singkat untuk menghitung suatu outcome atau impact pembangunan sosial.

Namun demikian, PUA/PIA setidaknya telah melahirkan berbagai kegiatan yang inovatif, seperti yang telah disinggung sebelumnya.

Rekomendasi dituangkan dalam tiga sasaran perbaikan dan satu usulan untuk agenda pasca tahun 2000. Ringkasnya sebagai berikut :

1. Perlu penyempurnaan sistem dan mekanisme perencanaan, dengan pedoman sebagai berikut :

• PUA/PIA lebih terintegrasi ke dalam P5D. Sebaliknya, P5D sendiri harus disempurnakan agar lebih transparan dan akomodatif terhadap usulan masyarakat dan memihak pada pembangunan sosial (usulan konkritnya akan dijelaskan melalui bagan dan keterangan).
• Usulan KHPPIA yang dapat dibiayai suatu unit daerah tidak perlu diusulkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi dan dapat langsung dibiayai oleh UNICEF.
• PIA seyogyanya mempunyai kedudukan yang setara dengan DIP sebagai dokumen keuangan.
• Proses berpikir analitis-sintesis (TOR, Kerangka Logis, KIPO, dsb) harus digunakan sebagai dasar perencanaan dan dilampirkan pada PUA.
• UNICEF perlu melakukan desentralisasi kewenangan, dari Pusat ke Field Officer di daerah.

• Aparat perencana perlu mendapat banyak pelatihan tentang participatory planning atau community based development approach.
• Sosialisasi paradigma pembangunan sosial harus lebih digalakkan, ditunjang oleh peningkatan alokasi dana pembangunan sektor sosial.
• Indikator kinerja pembangunan harus berorientasi pada outcome yang mencerminkan pembangunan sosial, bukan ekonomi.

• Aparat pemerintah harus menjadi fasilitator, bukan provider.
• Memanfaatkan peran dan fungsi pers untuk sosialisasi KHPPIA ke tingkat masyarakat luas.
• Mendayagunakan informal leader, khususnya mereka yang kharismatis dan menjadi panutan masyarakat setempat.
• Mendayagunakan Duta Besar Keliling UNICEF untuk opinion making
• Aparat pemerintah harus mengutamakan keteladanan, bukan sekedar petunjuk atau petuah belaka.

go home!