Make your own free website on Tripod.com

PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

SULAWESI UTARA

 

 

I. PENDAHULUAN

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, terletak antara 0o - 05o lintang utara dan 121o - 127o bujur timur, merupakan wilayah yang berbatasan di sebelah utara dengan Negara Filipina, di sebelah timur dengan Propinsi Maluku, di sebelah selatan dengan Propinsi Sulawesi Tengah, dan di sebelah barat dengan Selat Makassar.

Wilayah Propinsi Sulawesi Utara mencakup areal seluas 27.488 kilometer persegi. Pada tahun 1990 tata guna lahan di wilayah Propinsi Sulawesi Utara meliputi areal hutan seluas 16.080 kilometer persegi atau 58,5 persen, areal semak belukar seluas 2.749 kilometer persegi atau 10 persen, areal padang rumput seluas 330 kilometer persegi atau 1,2 persen, areal ladang seluas 357 kilometer persegi atau 1,3 persen, areal dataran tinggi seluas 1.100 kilometer persegi atau 4,0 persen, areal sawah seluas 1.127 kilometer persegi atau 4,1 persen, areal perkebunan seluas 3.161 kilometer persegi atau 11,5 persen, areal perairan darat seluas 82 kilometer persegi atau 0,3 persen, areal tandus seluas 55 kilometer persegi atau 0,2 persen, areal permukiman seluas 550 kilometer persegi atau 2,0 persen, dan areal budidaya lainnya seluas 1.897 kilometer persegi atau 6,9 persen dari seluruh luas wilayah.

Propinsi Sulawesi Utara merupakan wilayah dataran tinggi dan pegunungan, dan berada pada ketinggian antara 100-1.000 meter di atas permukaan laut, serta terdiri atas wilayah daratan utama dan wilayah kepulauan yang tersebar di bagian utara. Wilayah ini memiliki danau, sungai, dan waduk dengan luas perairan umum keseluruhannya kurang lebih 40.000 hektare. Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis basah yang dipengaruhi angin muson sehingga curah hujan cukup merata setiap tahunnya beragam antara 2.500-3.000 milimeter. Suhu udara beragam antara 21o Celsius - 31o Celcius. Gunung api juga terdapat di daratan Sulawesi Utara dan ada beberapa yang masih aktif, yang secara geologis membentuk tanah permukaan yang cukup tebal dengan tingkat kesuburan yang tinggi. Sebagai wilayah semenanjung dan kepulauan, beberapa kawasan di wilayah Sulawesi Utara tergolong pada kawasan yang rawan bencana alam, antara lain gempa bumi, letusan gunung berapi, gerakan tanah, erosi tanah, banjir, dan kekeringan.

Lahan di Propinsi Sulawesi Utara sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian terutama tanaman perkebunan. Selain itu, wilayah ini juga memiliki sumber daya tambang dan kelautan (maritim) yang memiliki potensi untuk dikembangkan, yang dewasa ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Pada tahun 1990 penduduk Propinsi Sulawesi Utara berjumlah 2.483.600 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 90 jiwa per kilometer persegi. Daerah tingkat II yang terpadat penduduknya adalah Kotamadya Manado dengan kepadatan 13.335 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan kepadatan 45 jiwa per kilometer persegi. Penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan berjumlah 565.486 jiwa atau 22,81 persen dari jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Utara. Jumlah penduduk perkotaan di Propinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan rata-rata laju pertumbuhan antara tahun 1971 dan 1990 sebesar 2,79 persen per tahun.

Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di Propinsi Sulawesi Utara berjumlah 1.951.637 orang (78,79 persen). Dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 1.072.034 orang dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah 1.037.430 orang. Dari total angkatan kerja yang bekerja tersebut, sebagian besar terserap di sektor pertanian (56,5 persen). Sisanya terserap di berbagai sektor lain, yaitu sektor industri (13,2 persen) dan jasa (30,3 persen).

Propinsi Sulawesi Utara memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk adat-istiadat, tradisi, kesenian, dan bahasa. Masyarakat Sulawesi Utara terdiri atas berbagai suku, antara lain Suku Minahasa, Bolaang, Mongondow, Hulon Talo, dan Sangihe Talaud yang masing-masing memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya sendiri. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Kristen (53,5 persen) dan Islam (45,7 persen).

Secara administratif, Daerah Tingkat I Sulawesi Utara terdiri atas empat kabupaten daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, Gorontalo, Minahasa, dan Bolaang Mongondow, tiga kotamadya daerah tingkat II, yakni Kodya Gorontalo, Bitung, dan Manado sebagai ibukota propinsi. Dalam wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara terdapat 85 wilayah kecamatan, serta 1.392 desa dan kelurahan.

 

 

II. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA DALAM PJP I

 Perkembangan kependudukan di Propinsi Sulawesi Utara selama PJP I menunjukkan makin menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari 2,31 persen per tahun dalam periode 1971-1980 menjadi 1,60 persen per tahun dalam periode 1980-1990. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di kawasan timur Indonesia dan di tingkat nasional yang masing-masing sekitar 2,4 persen dan 1,97 persen dalam periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk propinsi ini termasuk cukup rendah.

Dalam PJP I pembangunan Propinsi Sulawesi Utara telah meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik regional bruto (PDRB) nonmigas Propinsi Sulawesi Utara atas dasar harga konstan tahun 1983 adalah sebesar Rp957.000 juta. Jika dilihat dari pangsa sumbangan sektoral terhadap pembentukan PDRB nonmigas, sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi (36,97 persen), diikuti oleh sektor jasa (16,27 persen) dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (13,67 persen).

Dalam periode 1983-1990 laju pertumbuhan PDRB nonmigas tercatat sebesar 5,2 persen per tahun. Sektor yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi adalah sektor pertambangan dan bahan galian (17,4 persen); sektor bank dan lembaga keuangan lainnya (16,2 persen); dan sektor listrik, gas, dan air minum (8,2 persen).

PDRB nonmigas per kapita pada tahun 1990 atas dasar harga konstan tahun 1983, mencapai Rp377 ribu. Dibandingkan dengan angka tahun 1983 yang besarnya Rp300 ribu telah terjadi peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 3,54 persen per tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara yang relatif sedang tersebut didukung oleh laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata sebesar 10,7 persen per tahun antara tahun 1987 dan 1992 dengan komoditas andalan berbagai produk pengolahan hasil pertanian, terutama karbon aktif (kimia), minyak kelapa, kopra, dan hasil perikanan.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial telah menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh berbagai indikator. Jumlah penduduk melek huruf meningkat dari 87,43 persen pada tahun 1971 menjadi 95,34 persen pada tahun 1990, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup turun dari 92 pada tahun 1971 menjadi 57 pada tahun 1990. Demikian pula usia harapan hidup penduduk meningkat dari 55,4 tahun pada tahun 1971 menjadi 62,9 tahun pada tahun 1990.

Peningkatan kesejahteraan tersebut didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1990 telah tersedia 21 unit rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur 2.551 buah, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta puskesmas pembantu sebanyak 724 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 26,3 kilometer persegi dan dengan penduduk yang dilayani sebanyak 3.423 orang per puskesmas termasuk puskesmas pembantu. Keadaan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1972, dengan jumlah puskesmas baru mencapai 22 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 864,7 kilometer persegi dan penduduk yang dilayani sebanyak 79.920 orang per puskesmas.

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Sulawesi Utara telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, seperti diperlihatkan oleh angka partisipasi kasar SD yang pada tahun 1992 sebesar 110,5 persen, dibandingkan tahun 1972 yang baru 105,5 persen. Angka partisipasi tahun 1992 tersebut selaras dengan tingkat nasional, yaitu sebesar rata-rata 107,5 persen. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan sekolah yang makin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 2.927 unit SD, yang berarti telah meningkat dibandingkan dengan tahun 1972 baru berjumlah 2.235 unit. Peningkatan jumlah SD dan murid didukung oleh peningkatan jumlah guru. Pada tahun 1992 tercatat 24.786 orang guru dan setiap guru melayani 14 murid.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tercermin pula dari makin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 1990, penduduk miskin di Propinsi Sulawesi Utara berjumlah 368.196 ribu orang atau sekitar 14,9 persen dari seluruh jumlah penduduk. Pada tahun 1984 penduduk miskin masih berjumlah 511.233 ribu orang atau sekitar 22,7 persen dari jumlah penduduk.

Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara didukung oleh pembangunan prasarana yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Di bidang prasarana transportasi sampai dengan tahun 1992 telah dibangun dan ditingkatkan prasarana transportasi darat meliputi dermaga penyeberangan dan jaringan jalan yang mencapai 6.966 kilometer. Ketersediaan jaringan jalan tersebut telah makin baik, seperti terlihat pada tingkat kepadatan yang mencapai rata-rata 391 kilometer per 1.000 kilometer persegi. Ketersediaan prasarana transportasi lainnya yang mendukung pembangunan daerah seperti prasarana transportasi laut dan transportasi udara juga telah meningkat. Propinsi ini memiliki 19 pelabuhan laut dengan Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan laut utamanya. Pelabuhan laut lainnya yang cukup penting adalah pelabuhan Gorontalo, Inoboto, Tagulandang, Siau, Tahuna dan Manado. Sisanya tersebar di seluruh daerah tingkat II. Transportasi udara di propinsi ini dilayani tiga bandar udara yaitu Bandara Sam Ratulangi yang dapat didarati oleh pesawat berbadan lebar A-300, dan dua bandar udara lainnya yaitu di Naha, dan Gorontalo. Selain itu, prasarana transportasi antarwilayah yang telah dibangun selama PJP I adalah rintisan jalan lintas Sulawesi, yaitu antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang meningkatkan keterkaitan kedua propinsi ini.

Di bidang pengairan, meskipun masih terbatas, telah ada peningkatan prasarana pengairan, seperti bendung dan jaringan irigasi. Pada tahun 1993 jaringan irigasi yang ada telah mengairi sawah seluas kurang lebih 77.000 hektare sehingga membantu peningkatan dan menunjang produksi pertanian.

Penyediaan prasarana ketenagalistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Wilayah VII yang juga melayani Propinsi Sulawesi Tengah dan sampai dengan tahun 1991 telah menghasilkan daya terpasang sebesar 169 megawatt.

Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah di Sulawesi Utara melalui anggaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Alokasi anggaran pembangunan yang berupa dana bantuan pembangunan daerah (Inpres) dan dana sektoral melalui daftar isian proyek (DIP) dalam Repelita IV dan V masing-masing berjumlah Rp570,9 miliar dan Rp932,1 miliar.

Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dengan rata-rata pertumbuhan selama Repelita V kurang lebih 20,4 persen per tahun. Dalam masa itu PAD telah meningkat dari Rp9,1 miliar pada tahun 1989/1990 menjadi Rp15,9 miliar pada tahun 1993/1994. Peningkatan yang cukup pesat dari PAD dan bantuan pembangunan daerah dari tahun ke tahun mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat I Sulawesi Utara. Pada tahun pertama Repelita V belanja pembangunan daerah berjumlah Rp23,7 miliar dan pada tahun terakhir Repelita V telah meningkat menjadi Rp52,05 miliar. Bagian terbesar dari belanja pembangunan dipergunakan untuk sektor perhubungan dan pariwisata.

Investasi swasta telah menunjukkan peningkatan. Gejala tersebut terlihat dari jumlah proyek baru penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui Pemerintah dalam masa empat tahun Repelita V, yaitu 40 proyek PMDN dengan nilai Rp834,3 miliar dan 7 proyek baru penanaman modal asing (PMA) dengan nilai US$34,9 juta.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi daerah tingkat I yang berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan RTRW kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang berupa rencana umum tata ruang kabupaten (RUTRK) telah selesai disusun, meskipun pada akhir PJP I sedang dalam proses untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

 

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

 Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara selama PJP I telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun, disadari pula masih banyak masalah yang dihadapi.

Pembangunan yang berhasil di Daerah Tingkat I Sulawesi Utara selama PJP I, dalam PJP II akan dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan GBHN 1993. Untuk itu, perlu ditemukenali berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

 

1. Tantangan

Dalam PJP I telah banyak kemajuan yang dicapai Propinsi Sulawesi Utara, khususnya taraf kesejahteraan sosial masyarakatnya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun taraf kesejahteraan ekonominya yang ditunjukkan oleh tingkat PRDB nonmigas perkapita dan laju pertumbuhan nonmigas relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan serta memperluas landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor nonmigas dan perluasan kesempatan kerja sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Sulawesi Utara ditandai dengan masih besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang produktivitasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian tradisional, dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap di sektor nonpertanian, khususnya industri dan jasa. Sektor industri dan jasa, yang berperan sebagai penggerak percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah, memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di Propinsi Sulawesi Utara, kondisi tenaga kerja yang tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang berkualitas, khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya. Dengan demikian, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Utara, tantangannya adalah membentuk serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang produktif dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, menciptakan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata di Sulawesi Utara yang relatif rendah dan diperkirakan akan lebih menurun lagi, antara lain disebabkan selain oleh rendahnya angka kelahiran alamiah juga oleh tingginya angka migrasi keluar Sulawesi Utara. Tingginya migrasi keluar daerah, meskipun mengurangi tekanan pertambahan penduduk di Propinsi Sulawesi Utara, mengurangi jumlah tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan pendidikan. Hal ini akan memperburuk kondisi sumber daya manusia yang ada di Propinsi Sulawesi Utara sehingga menjadi tantangan pula untuk mengembangkan motivasi tenaga muda dan berpendidikan untuk berprakarsa dan berwiraswasta membangun daerah.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Sehubungan dengan itu, Propinsi Sulawesi Utara harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di propinsi ini. Dengan demikian, Propinsi Sulawesi Utara dihadapkan pada masalah untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menarik di daerah, tantangannya adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan.

Pertumbuhan ekonomi yang perlu dipercepat membutuhkan dukungan prasarana dasar yang memadai, antara lain transportasi, tenaga listrik, pengairan, air bersih, dan telekomunikasi. Meskipun telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar Daerah Tingkat I Sulawesi Utara belum memenuhi kebutuhan ataupun tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat. Untuk daerah yang kondisi geografisnya seperti Sulawesi Utara diperlukan suatu sistem transportasi antarmoda yang merupakan sistem transportasi regional, pelayaran antarpulau oleh pelayaran armada rakyat yang terpadu dengan pelayaran perintis dan pelayaran nasional serta sistem transportasi darat yang dapat meningkatkan keterkaitan wilayah produksi dengan pasar. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dalam distribusi barang dan jasa, diperlukan dukungan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Di pihak lain, ada keterbatasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasarana dan sarana transportasi guna mempercepat pembangunan daerah. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan serta kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal, dengan mengikutsertakan dunia usaha.

Hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Sulawesi Utara telah menunjukkan kemajuan yang baik dibandingkan dengan tingkat kemajuan rata-rata nasional. Meskipun demikian, di Propinsi Sulawesi Utara masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antargolongan masyarakat dan antardaerah, antara lain karena masih terbatasnya jangkauan prasarana dan sarana. Kondisi di atas menghadapkan Sulawesi Utara pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Dalam kaitan itu, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi, yaitu pada tahun 1990 masih sebanyak 368,2 ribu orang atau sekitar 14,9 persen dari jumlah penduduk Sulawesi Utara. Selain itu, pada tahun 1993 jumlah desa tertinggal di propinsi ini masih cukup banyak, yaitu 361 desa atau sekitar 25,9 persen dari seluruh desa yang ada di Sulawesi Utara. Masalah kemiskinan yang memerlukan penanggulangan secara khusus dan menyeluruh ini merupakan tantangan pula bagi pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dalam PJP II, khususnya dalam Repelita VI.

Meningkatnya intensitas pembangunan selain mengakibatkan meningkatnya pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya alam lainnya, di samping juga menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan menghasilkan limbah dan polusi dalam kadar yang makin meningkat yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Di samping adanya beberapa kawasan yang rawan bencana atau kritis, propinsi ini juga memiliki keanekaragaman hayati dan berbagai plasma nutfah di kawasan suaka alamnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan demikian, pembangunan daerah dihadapkan pada tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkungan hidup dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabilitasi sumber daya alam sehingga menjamin pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesiapan untuk menghadapi dan menanggulangi bencana alam.

Belum mantap dan meratanya kemampuan aparatur di daerah serta belum serasinya koordinasi antarlembaga dalam mengelola pembangunan merupakan tantangan yang dihadapi dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen dan kelembagaan di daerah.

 

2. Kendala

Upaya pembangunan daerah di Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi fisik dan geografis wilayah antara lain adanya beberapa kawasan rawan bencana seperti gunung berapi, dan keterpencilan lokasi permukiman khususnya di Kabupaten Dati II Kepulauan Sangihe dan Talaud yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan yang lokasinya terpencil dan berada pada perbatasan dengan negara tetangga Filipina.

 

3. Peluang

Hasil pembangunan yang telah dicapai Propinsi Sulawesi Utara selama PJP I dapat menjadi modal dan membuka peluang untuk meningkatkan pembangunan dalam PJP II. Hasil pembangunan yang berupa prasarana dan sarana sosial dan ekonomi, kelembagaan yang telah terbentuk dan berfungsi, serta peran serta masyarakat yang makin meningkat dalam kegiatan pembangunan adalah modal dan peluang yang dapat dikembangkan.

Propinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sumber daya alam yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pembangunan yang telah dimanfaatkan, tetapi belum optimal dikembangkan, antara lain adalah perkebunan, perikanan, pertambangan dan bahan galian, industri, dan pariwisata.

Lahan berkualitas, sebagai sumber daya wilayah yang paling utama bagi pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Sulawesi Utara, memiliki potensi bagi pengembang-an komoditas andalan, antara lain kelapa (Kabupaten Minahasa dan Kepulauan Sangihe dan Talaud), kopi (Kabupaten Gorontalo dan Bolaang Mongondow), cengkeh (Kabupaten Minahasa), dan pala (Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud).

Potensi sumber daya perikanan juga belum dimanfaatkan secara optimal, terutama yang terdapat di perairan laut utara Sulawesi Utara dan di perairan Teluk Tomini dan perairan darat di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Minahasa. Propinsi Sulawesi Utara memiliki potensi hasil hutan yang masih dapat dikembangkan karena pemanfaatannya baru mencapai sekitar 47,5 persen dari areal hutan produksi yang ada.

Di bidang pertambangan, sumber daya mineral seperti tembaga, bijih besi, nikel, dan emas, serta bahan galian seperti batuan kapur dan kaolin, memiliki potensi untuk dikembangkan. Di samping itu, di Lahendong ditemukan panas bumi yang potensial untuk dikembangkan menjadi tenaga listrik.

Industri, khususnya agroindustri mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan, baik industri yang mengolah hasil pertanian dan perikanan maupun industri yang mengolah sumber alam lainnya, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempertimbangkan potensi sumber daya manusia dan posisi strategis Sulawesi Utara yang berada di dalam lingkar perdagangan Pasifik.

Pariwisata juga merupakan sektor yang amat berpeluang untuk dikembangkan. Sulawesi Utara memiliki potensi wisata yang beragam, baik wisata alam dan bahari maupun wisata budaya. Keberadaan taman nasional seperti Taman Nasional Laut Bunaken dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone juga potensial untuk dijadikan aset wisata alam Sulawesi Utara. Posisi geografis Sulawesi Utara sebagai wilayah paling utara negara Indonesia yang langsung berbatasan dengan Lautan Pasifik memiliki potensi untuk berfungsi sebagai pintu keluar masuk kegiatan perekonomian regional dan global. Dengan demikian, wilayah ini mempunyai peluang yang besar untuk mengembangkan kerja sama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga yang secara geografis berdekatan, yaitu Filipina dan Malaysia.

 

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Arahan GBHN 1993

GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di daerah terpencil, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Dengan mengacu kepada arahan GBHN 1993, pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelibatan masyarakat setempat secara penuh; peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja setempat dan perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktivitas perekonomian daerah; penganekaragaman kegiatan perekonomian daerah; peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas; peningkatan jumlah dan kualitas investasi swasta; peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan; pengembangan sistem transportasi terpadu yang akan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan terbelakang; penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah; pengembangan sumber daya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan pengembangan kawasan andalan dengan menciptakan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

 

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dalam PJP II sesuai dengan GBHN 1993 adalah mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju per-tumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan sekitar 8,1 persen per tahun. Sasaran lainnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi serta kualitas pelayanannya, ter-utama terciptanya sistem transportasi antarmoda yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi secara ekonomis; meningkatnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pem-bangunan sehingga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja; serta meningkatnya sumbangan daerah kepada ekonomi nasional.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur antara lain dari dua indikator kesejahteraan sosial, yaitu bertambahnya usia harapan hidup menjadi 70 tahun dan menurunnya angka kematian bayi menjadi 29 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk; dan telah mantapnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; serta terselesaikannya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam PJP II masalah kemiskinan di Daerah Tingkat I Sulawesi Utara berdasarkan kriteria yang sekarang digunakan telah terselesaikan.

 

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dalam Repelita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II; meningkatnya kemandirian dan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola pembangunan di daerah, termasuk dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana yang dibangun di daerah, seiring dengan meningkatnya kemampuan Pemerintah daerah untuk menggali dan mengerahkan sumber keuangan daerah serta meningkatnya efisiensi belanja daerah.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 6,0 persen per tahun, dengan laju pertumbuhan sektoral yaitu pertanian rata-rata sekitar 2,4 persen; industri nonmigas sekitar 9,9 persen; bangunan sekitar 9,3 persen; perdagangan dan pengangkutan sekitar 7,7 persen; jasa-jasa sekitar 6,3 persen; serta lainnya (mencakup pemerintahan, energi dan pertambangan) sekitar 6,7 persen. Sasaran pertumbuhan ekspor nonmigas untuk Propinsi Sulawesi Utara rata-rata adalah 15,1 per tahun. Sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja adalah rata-rata 2,7 persen per tahun sehingga tercipta tambahan kesempatan kerja baru bagi 146,7 ribu orang.

Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi terutama berkembangnya sistem transportasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien; meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah; meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat di sektor pertanian, industri, dan jasa; dan meningkatnya PAD, termasuk di daerah tingkat II yang relatif tertinggal.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi 65,2 tahun serta penurunan angka kematian bayi menjadi 48 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; makin merata, meluas, dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), termasuk madrasah tsanawiyah (MTs) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), termasuk madrasah aliyah (MA) masing-masing menjadi sekitar 64,0 persen dan sekitar 44,2 persen; serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional, serta meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

 

3. Kebijaksanaan

 

Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan mewujudkan berbagai sasaran tersebut di atas, kebijaksanaan pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, dalam Repelita VI diarahkan pada peningkatan pelaksanaan otonomi di daerah yang seiring dengan peningkatan peran serta masyarakat; pengembangan sektor unggulan; pengembangan usaha nasional; pengembangan sumber daya manusia; kependudukan; peningkatan pemerataan pembangunan; penanggulangan kemiskinan; pengembangan prasarana dan sarana ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; serta pengembangan kawasan andalan.

Kebijaksanaan tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan propinsi yang berbatasan dalam rangka mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah melalui peningkatan kerja sama antardaerah.

 

a. Pelaksanaan Otonomi di Daerah

Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memperlancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan pelaksanaan pemerintahan di daerah tingkat I dan daerah tingkat II Propinsi Sulawesi Utara, terutama dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan ditingkatkan agar makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi di Propinsi Sulawesi Utara ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan kelembagaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah; serta peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan di daerah.

 

b. Pengembangan Sektor Unggulan

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Sulawesi Utara. Pembangunan pertanian, industri, dan pariwisata serta sektor produktif lainnya akan ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pembangunan pertanian di Propinsi Sulawesi Utara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menganekaragamkan produksi hasil pertanian yang berorientasi ekspor, khususnya hasil perkebunan dan hasil perikanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu, yang meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, serta didukung oleh pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan.

Pembangunan industri di Propinsi Sulawesi Utara diarahkan terutama untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta memanfaatkan keuntungan lokasi Propinsi Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Filipina dan Malaysia. Sehubungan dengan itu, pembangunan industri di Propinsi Sulawesi Utara dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan industri dengan pertanian, sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri pengolahan, termasuk agroindustri, ditingkatkan pembinaanya dan didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah tingkat II, diupayakan sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan rencana tata ruang daerah agar tertata dengan baik dan mendorong pemerataan. Untuk mendukung pengembangan industri diupayakan peningkatan prasarana, peningkatan usaha pemasaran, serta pelatihan tenaga kerja. Untuk meningkatkan ketersediaan prasarana penunjang sehingga tercipta kondisi yang menarik bagi pengembangan kegiatan industri diperlukan investasi yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah sepenuhnya. Oleh karena itu, usaha swasta didorong untuk ikut serta membangun prasarana dan sarana yang dibutuhkan.

Pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Utara mempunyai potensi yang luas dan prospek yang cerah. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah, dan dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam, termasuk kekayaan alam bahari, keanekaragaman seni dan budaya serta peninggalan sejarah, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa.

Selain itu, pembangunan pertambangan di Propinsi Sulawesi Utara ditingkatkan dengan sekaligus mendorong proses pengolahan lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah, terutama bahan galian seperti batuan kapur dan kaolin serta bahan mineral seperti emas dan tembaga.

 

c. Pengembangan Usaha Nasional

Pengembangan usaha nasional yang meliputi koperasi, usaha kecil dan menengah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan kesempatan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.

Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha tradisional dan informal di Propinsi Sulawesi Utara ditingkatkan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang kukuh dan saling menyangga dengan lapisan menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.

Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terhadap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan manajemen dan alih teknologi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu, dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, dan jika perlu ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian rakyat terutama yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan usaha kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijaksanaan pemberian prioritas dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai pemerintah, disertai upaya penyediaan tempat usaha yang terjamin khususnya bagi koperasi dan usaha kecil, dan peningkatan peran serta masyarakat, antara lain dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui koperasi.

Pembangunan koperasi di Propinsi Sulawesi Utara pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan akses dan pangsa pasar; perluasan akses terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan, dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; peningkatan akses terhadap teknologi dan peningkatan kemampuan memanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Usaha tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan.

Pembangunan perdagangan di Propinsi Sulawesi Utara diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan dan pengembangan usaha, dan peningkatan ekspor nonmigas dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi nasional, regional dan global.

 

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

 

Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi Sulawesi Utara diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan, derajat kesehatan dan pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, ataupun pendidikan agama, serta pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan ketersediaan dan sebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing, kewiraswastaan, dan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dan efektif, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di propinsi ini diarahkan pada bidang industri yang memanfaatkan sumber daya alam, yakni perikanan, kehutanan, dan pertambangan, serta perkebunan, peternakan, dan pariwisata.

 

e. Kependudukan

Kebijaksanaan di bidang kependudukan di Daerah Tingkat I Sulawesi Utara diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di daerah yang mempunyai kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta mengarahkan persebaran penduduk yang lebih merata terutama ke daerah jarang penduduk, dengan memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk dikendalikan antara lain dengan upaya peningkatan keluarga berencana mandiri. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan meningkatkan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak, remaja, serta penduduk lanjut usia. Peranan wanita yang telah meningkat pesat dalam pembangunan Propinsi Sulawesi Utara diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya.

Persebaran penduduk dalam rangka mengendalikan perambah hutan, diupayakan melalui transmigrasi lokal. Sebagai daerah penerima transmigran, upaya memeratakan persebaran penduduk dan tenaga kerja ke berbagai kawasan andalan dan pusat pertumbuhan di daerah Propinsi Sulawesi Utara ditingkatkan antara lain melalui transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa mandiri.

 

f. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

 

Pemerataan pertumbuhan antarsektor ekonomi di Propinsi Sulawesi Utara diupayakan dengan menyerasikan secara bertahap peranan dan sumbangan setiap sektor ekonomi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang optimal, dengan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif, serta memadukan perencanaan dan pelaksanaan program antarsektor dan program regional, sehingga kegiatan pembangunan dapat terwujud secara terpadu dan berdaya guna. Untuk itu, produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal ditingkatkan, antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat dan pendekatan baru dalam produksi dan pemasaran hasil. Untuk meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian dan hasil sektor lainnya di perdesaan, ditingkatkan keterkaitan antarsektor, terutama antara sektor pertanian dengan industri dan jasa.

Pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Sulawesi Utara diupayakan dengan lebih menyerasikan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan, baik dalam tingkat kemajuan antar-daerah, maupun antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan desa dan masyarakat perdesaan ditingkatkan melalui koordinasi dan keterpaduan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Di perkotaan, penataan penggunaan tanah ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, serta pencegahan penelantaran tanah, termasuk upaya mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Sulawesi Utara ditempuh pula berbagai upaya, antara lain meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah yang dikembangkan berdasarkan pendekatan wilayah atau kelompok wilayah dalam satu propinsi dengan menciptakan keterkaitan fungsional antardaerah, antarwilayah, antardesa, antarkota, dan antara desa dan kota. Selanjutnya, penyerasian pertumbuhan antardaerah diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan memberikan berbagai bentuk kemudahan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang makin baik.

Untuk mengatasi kesenjangan antargolongan ekonomi dilakukan penataan kembali peraturan daerah yang mengatur kehidupan ekonomi rakyat banyak seperti kepemilikan hak atas tanah, perizinan usaha dan bangunan, perlindungan hukum dan mekanisme pasar di daerah, serta pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha bagi pengusaha kecil termasuk untuk ikut dalam melaksanakan proyek-proyek Pemerintah di daerah, sehingga masyarakat golongan ekonomi yang lemah mendapat kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraannya.

 

g. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan salah satu kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di desa atau kelurahan tertinggal, dengan menerapkan prinsip-prinsip gotong royong, keswadayaan, dan partisipasi, serta menerapkan semangat dan kegiatan kooperatif. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan serta disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka itu, program IDT diupayakan pula untuk memantapkan segi-segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaan termasuk koperasi sehingga upaya meningkatkan taraf hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan khususnya di 361 desa tertinggal menurut pedoman yang telah ditetapkan secara nasional.

 

h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi

Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi di Daerah Tingkat I Sulawesi Utara diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan, dan efektivitas operasi dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu terutama dengan mengembangkan transportasi antarmoda dan antarpulau yang efisien, yang dapat menjangkau pula daerah terisolasi dan terbelakang.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang meningkat, upaya pembangunan prasarana ekonomi lainnya seperti tenaga listrik dan pelayanan jasa telekomunikasi serta prasarana pengairan, akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Untuk mempercepat pembangunan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut, didorong dan ditingkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

 

i. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

 Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan dilaksanakan dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka itu, ditingkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan pesisir; rehabilitasi hutan dan tanah kritis; konservasi sungai, danau, hutan bakau, dan hutan lindung; pelestarian flora dan fauna langka; serta pengembangan fungsi daerah aliran sungai (DAS) ditingkatkan.

 

j. Pengembangan Kawasan Andalan

Kawasan andalan dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan usaha, dan lingkungan kerja.

Di samping kawasan andalan tersebut, bagi daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat, ditingkatkan penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, termasuk peningkatan pengelolaannya.

 

 

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam upaya mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dalam Repelita VI dilaksanakan melalui beberapa program pokok yang meliputi program peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah; peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah; peningkatan prasarana dan sarana daerah; pengembangan usaha nasional; peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja; penataan ruang daerah; pengembangan kawasan andalan dan sektor unggulan; peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat; percepatan penanggulangan kemiskinan; dan pengelolaan pembangunan perkotaan; dengan didukung berbagai program penunjang.

 

1. Program Pokok

a. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan kemampuan, disiplin, dan wawasan aparatur pemerintah daerah serta mendayagunakan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintah daerah terutama aparatur daerah tingkat II termasuk kecamatan dan desa;

2) meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian termasuk memantapkan fungsi koordinasi, baik antarinstansi pemerintah di daerah maupun antara lembaga pemerintah pusat dan daerah;

3) menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan daerah;

4) mengembangkan sistem informasi manajemen pembangunan daerah;

5) meninjau kembali status dan batas daerah otonom dan wilayah adminsitratif daerah tertentu, antara lain mengkaji usul pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo menjadi dua kabupaten daerah tingkat II (Gorontalo dan Bualemo), pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Sangir dan Talaud menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sangir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Talaud, serta peningkatan Kota Tomohon dan Kotamubagu menjadi kota administratif.

 

b. Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber pendapatan yang ada, baik pajak, retribusi, maupun laba perusahaan daerah, serta menggali sumber pendapatan yang baru;

2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman, antara lain melalui rekening pembangunan daerah;

3) meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dalam pembangunan daerah;

4) memantapkan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan penggunaan keuangan daerah;

5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD.

 

c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan prasarana jalan dan transportasi darat, laut, dan udara, yang meliputi kegiatan:

a) rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, yang antara lain me-liputi jalan lintas timur Sulawesi ruas Isimu-Paguyaman, Marisa-Lemito, Sinisir-Kotamubagu; jalan lintas barat Sulawesi meliputi ruas Worocitan-Poigar, Kaiya- Maelang-Biontong-Atinggola; serta ruas Gorontalo-Lim-boto, Manado-Tomohon-Tondano; peningkatan jaringan jalan yang meliputi ruas jalan Lemito-Molosipat, dan ruas Tomohon-Kawangkoan, Manado-Bitung-Minahasa, Lingkar Bunaken, Manado-Tanjung Pisok-Wori, Molas-Tongkarina, Sam Ratulangi-Molas, Molobog-Modoyag, Penogaloman-Duloduo, Belang-Buyat-Molobok, dan Girian-Bitung-Air Tembaga; serta pembangunan jalan baru yang meliputi ruas Lingkar Pulau Talaud dan Pulau Lembe, dan ruas Girian-Kema-Rumbia-Belang;

b) pengembangan transportasi darat yang meliputi kegiatan pengembangan fasilitas lalu lintas jalan berupa pengadaan dan pemasangan rambu jalan sebanyak 1.000 buah, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan 10.000 meter, pembuatan marka jalan sepanjang 100 kilometer, pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor (PKB) berjalan sebanyak 3 unit, pengadaan dan pemasangan lampu lalu lintas sebanyak 5 unit, pembangunan terminal penumpang/barang;

c) peningkatan transportasi sungai, danau, dan penye-berangan yang meliputi kegiatan pembangunan dermaga/ terminal penyeberangan di 3 lokasi termasuk Gorontalo- Pagimana (Sulawesi Tengah); serta rehabilitasi dermaga/ terminal penyeberangan;

d) pengembangan transportasi laut yang meliputi pembangunan fasilitas pelabuhan laut di Bitung, Gorontalo, Tagulandang, Anggrek, Miangas, Likupang dan Kotabunan; pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran di perairan Sulawesi Utara; dan pengoperasian 2 kapal perintis; serta pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Bitung sebagai check point untuk penangkapan ikan di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE), serta rehabilitasi PPI Dagho dan PPI Dudepo;

e) pengembangan transportasi udara yang meliputi peningkatan fasilitas bandar udara di Manado, Gorontalo, dan Naha; peningkatan fungsi Bandara Manado sebagai pusat penyebaran; serta peningkatan fasilitas keselamatan penerbangan di Manado, Gorontalo dan Naha;

2) meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang kegiatannya meliputi:

a) pembangunan pusat listrik tenaga air (PLTA) Tanggari II dengan kapasitas 19 megawatt, dan pusat listrik tenaga mikrohidro (PLTM) dengan kapasitas 7,3 megawatt; pembangunan pusat pembangkit tenaga listrik tenaga termal yang bersumber pada tenaga diesel (PLTD) dengan kapasitas 13,4 megawatt yang tersebar di Sulawesi Utara, dan yang bersumber pada panas bumi (PLTP) di Lahendong dengan kapasitas 20 megawatt; serta studi kelayakan PLTA Poigar II (16 megawatt) dan PLTG Poigar III (13,4 megawatt);

b) peningkatan sarana distribusi berupa pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 1.995 kilometersirkit, dan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 2.262 kilometersirkit, serta pembangunan 628 gardu distribusi dengan kapasitas 157 megavoltampere, sehingga dapat melayani 128.000 pelanggan baru;

c) penyediaan tenaga listrik perdesaan dengan tambahan pelayanan listrik bagi 190 desa;

3) meningkatkan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang meliputi kegiatan pembangunan depot pengisian BBM di Bolaang Oki untuk melayani peningkatan kebutuhan BBM;

4) meningkatkan jaringan telekomunikasi, yang antara lain meliputi pembangunan telepon termasuk sarana penunjang dengan kapasitas 49.500 satuan sambungan; di samping itu mengadakan perluasan kapasitas telepon umum, dan pembangunan warung telekomunikasi (wartel) secara tersebar pengadaan radio komunikasi sebanyak 1 unit, serta pengadaan terminal automatic frequency management system (AFMS) sebanyak 1 unit;

5) meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro, yang antara lain meliputi pengadaan dan peningkatan fasilitas fisik pelayanan di kecamatan, perdesaan, dan daerah terpencil lainnya, yang antara lain meliputi kegiatan pembangunan kantor pos pembantu sebanyak 13 unit, kantor pos tambahan sebanyak 1 unit, pos keliling kota/angkutan sebanyak 5 unit, pos keliling desa/antaran sebanyak 75 unit, dan berbagai sarana penunjang;

6) memantapkan prasarana pengairan, yang antara lain meliputi penyusunan rencana induk wilayah sungai dari Sungai Ranowangko-Tondano dan Sungai Bolango-Bone; pemeliharaan Danau Tondano dan Danau Limboto; perbaikan dan pengendalian Sungai Tondano, Nimangka, Ranowangko, Bone, Bolango, Randangan, dan Pasahepang, sepanjang sekitar 41 kilometer; pemeliharaan jaringan irigasi seluas kurang lebih 78.000 hektare; perbaikan jaringan irigasi seluas kurang lebih 17.000 hektare antara lain daerah irigasi Mocat, Nonapan, Bulia, Ranoyapo, Torant, Kosinggolan, dan Taluduyunu; pembangunan jaringan irigasi baru seluas kurang lebih 6.500 hektare antara lain di Randangan, Toinggula, Lolak, Ayong Bolangat, dan Sangkup; dan pembangunan prasarana pengaman pantai di Pantai Manado, Minahasa, dan Tahuna (Satal);

7) meningkatkan sarana komunikasi dan penerangan yang kegiatannya meliputi pembangunan stasiun pemancar televisi di Papayato, Belang, Pulau Siau Timur, Pulau Beo, dan Tilamuta; dan pembangunan stasiun pemancar Radio Republik Indonesia (RRI) di Gorontalo dan peningkatan stasiun RRI di Manado;

8) meningkatkan prasarana pelayanan hukum meliputi kegiatan pembangunan prasarana fisik pengadilan negeri (PN) dan pengadilan agama (PA) di Bitung;

9) meningkatkan sarana olahraga yang dapat menyebar sampai ke daerah tingkat II dan kecamatan, serta mengembangkan perpustakaan daerah, terutama di daerah tingkat II, dengan memanfaatkan sumber daya daerah dan peran serta masyarakat; dan

10) meningkatkan kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

 

d. Program Pengembangan Usaha Nasional

Program ini meliputi upaya:

1) mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain berupa penanaman modal swasta, termasuk PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah;

2) meningkatkan dan mengarahkan investasi, baik PMDN maupun PMA pada berbagai wilayah, sektor, dan golongan ekonomi termasuk investasi dalam agroindustri dan agrobisnis di perdesaan; serta berbagai sektor jasa pendukung;

3) menyederhanakan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah, dan meningkatkan penerapan etika usaha yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis yang menjamin kepastian dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dunia usaha di daerah;

4) meningkatkan pengembangan usaha menengah, kecil, termasuk usaha informal dan tradisional, melalui hubungan kemitraan usaha, meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar; dan meningkatkan bantuan permodalan dengan memanfaatkan dana lembaga perbankan, seperti kredit usaha kecil (KUK), kredit umum perdesaan (Kupedes), serta dana lembaga keuangan nonbank, seperti modal ventura;

5) meningkatkan pembimbingan, pendidikan, pelatihan, dan magang dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi dan manajemen, serta pengembangan usaha baru yang bersifat terobosan;

6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat, antara lain dengan mendorong pengembangan bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR), bank perkreditan rakyat syariat (BPRS), dan lembaga modal ventura;

7) meningkatkan pengembangan koperasi melalui pemantapan kelembagaan koperasi, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan koperasi, pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi, peningkatan dan perluasan usaha koperasi, kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha, pembangunan koperasi di daerah tertinggal, serta pengembangan informasi perkoperasian;

8) mengembangkan sistem informasi usaha terutama untuk usaha menengah dan kecil, tentang potensi pembangunan daerah, melalui penyediaan data dan informasi yang mencakup tenaga kerja, prasarana dan sarana, sumber daya alam, kelembagaan, permodalan, kemitraan, penanaman modal, dan potensi pasar; serta meningkatkan kegiatan promosi tentang potensi daerah;

9) meningkatkan kegiatan perdagangan antara lain berupa penyelenggaraan pelayanan informasi perdagangan; peningkatan pemasaran komoditas hasil pertanian termasuk pengembangan pasar desa dan pasar lelang; pembinaan pedagang, pengusaha, dan eksportir menengah dan kecil; peningkatan perdagangan perintis; peningkatan dan pengawasan mutu komoditas ekspor; penyusunan identifikasi potensi pasar komoditas ekspor; serta pengembangan dan peningkatan ekspor nonmigas, termasuk produk agroindustri.

 

e. Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja

 

Program ini meliputi upaya :

1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat di daerah, melalui pemasyarakatan produktivitas yang didukung dengan penyebarluasan informasi, penyuluhan, pembinaan melalui media massa, dunia pendidikan, forum masyarakat produktivitas Indonesia, dan organisasi masyarakat lainnya; penetapan standar mutu produktivitas di perusahaan-perusahaan yang meliputi analisis, penelitian, pengembangan, dan pengukuran produktivitas, serta pengembangan unit-unit produktivitas;

2) meningkatkan keterampilan dan keahlian serta profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan, melalui pelatihan institusional dan noninstitusional (mobile training unit) bagi kader-kader pembangunan desa secara terpadu; pemagangan untuk membentuk tenaga kerja mandiri dan profesional; serta pendayagunaan tenaga kerja terdidik, yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha;

3) meningkatkan pembinaan hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha, antara lain melalui pembinaan fungsi lembaga ketenagakerjaan dan pendidikan; penyuluhan ketenagakerjaan bagi kader-kader serikat pekerja dan organisasi pengusaha, dan pelaksanaan uji coba sistem deteksi dini;

4) meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita di sektor formal maupun sektor informal dan perlindungan anak yang terpaksa bekerja.

 

f. Program Penataan Ruang Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) menyempurnakan dan menjabarkan rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II terutama tata ruang kawasan andalan ke dalam rencana rinci dan program pembangunan daerah;

2) menyiapkan penatagunaan tanah bagi kawasan yang mempunyai potensi pertumbuhan cepat seperti di daerah perkotaan, kawasan wisata, kawasan industri Kauditan-Bitung-Kema (Kabima) dan kawasan Manado dan sekitarnya, serta kawasan pertambangan emas yang tumpang tindih dengan peruntukan lahan lainnya termasuk kawasan lindung di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

 

g. Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan

 Program ini meliputi upaya:

 1) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan industri, diarahkan pada kegiatan pengembangan industri padat sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi maju, dan industri padat karya yang makin padat keterampilan, yang meliputi kegiatan:

a) pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan dan rumah tangga, meliputi kegiatan (1) pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar; (2) penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil; (3) penumbuhan dan pengembangan industri perdesaan termasuk di desa tertinggal; dan (4) pengembangan industri kecil melalui pembinaan 210 sentra industri kecil;

b) peningkatan kemampuan teknologi di perusahaan-perusahaan industri melalui diseminiasi teknologi; pengembangan dan pelayanan teknologi industri, penerapan standar serta pengujian mutu produk; mendorong kemitraan litbang terapan antardunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah; serta meningkatkan sarana litbang industri, termasuk milik pemerintah;

c) pendalaman dan penguasaan struktur industri melalui pengembangan agroindustri, industri pengolahan hasil tambang dan industri yang berorientasi ekspor melalui pengembangan dan pemanfaatan keunggulan komparatif daerah antara lain industri pengolahan hasil laut, dan kerajinan tradisional;

d) peningkatan promosi investasi industri serta mendorong berkembangnya keterkaitan antarindustri dan aglomerasi industri di berbagai kawasan andalan khususnya di zona industri Minahasa dan kawasan Kabima;

2) meningkatkan produktivitas dan produksi sektor unggulan pertanian, di Propinsi Sulawesi Utara, melalui pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pasar, yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang diarahkan pada kawasan andalan, antara lain di kawasan Gorontalo dan Kotamobagu untuk tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, serta Manado untuk perkebunan dan perikanan; yang antara lain meliputi kegiatan:

a) peningkatan mutu dan luas areal intensifikasi tanaman padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan ubi jalar;

b) pengembangan usaha pertanian hortikultura terutama mangga dan pisang;

c) peningkatan produksi perikanan tangkap terutama tenggiri, tuna/cakalang, layang, dan tongkol;

d) pengembangan perikanan budi daya terutama ikan mas, kerang, teripang, dan rumput laut;

e) pengembangan usaha peternakan terutama sapi potong, babi, kambing, ayam bukan ras (buras), ayam ras, dan itik;

f) pengembangan komoditas perkebunan terutama kelapa, kakao, pala, dan tebu; serta mengganti tanaman perkebunan yang tidak produktif dengan tanaman yang mempunyai peluang pasar tinggi;

g) peningkatan kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi pertanian;

3) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pariwisata, yang diarahkan terutama pada pengembangan obyek dan daya tarik wisata bahari seperti di Taman Laut Bunaken dan Tanjung Pisok; serta obyek dan daya tarik wisata alam dan agrowisata seperti di Danau Tondano dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone;

4) mengembangkan secara terpadu sektor pertambangan, mencakup kegiatan pemetaan geologi dan geofisika, penyelidikan bahan galian, mitigasi bencana alam geologis, eksplorasi air tanah, serta kegiatan khusus pemantauan gunung api; selanjutnya di seluruh daerah tingkat II dilaksanakan bimbingan usaha pertambangan golongan C.

 

h. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Program ini meliputi upaya:

1) melestarikan fungsi dan kemampuan sumber alam hayati dan nonhayati serta lingkungan hidup melalui kegiatan:

a) peningkatan pengelolaan hutan;

b) pengembangan dan pemeliharaan kelestarian plasma nutfah, penangkaran satwa dan flora di Taman Nasional Boganinani Warta Bone dan Bunaken Manado Tua;

c) perbaikan, pemeliharaan, pengamanan dan pengembangan wilayah sungai untuk DAS Gorontalo dan Tondano;

d) peningkatan mutu dan fungsi Sungai Tondano;

e) rehabilitasi pantai yang rusak melalui penanaman hutan bakau rakyat;

f) pencegahan, penanggulangan dan pengamanan pantai serta terumbu karang yang rusak di pantai utara Manado;

2) mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup di perairan, tanah, dan udara, yang mencakup peningkatan mutu dan fungsi sungai, pengendalian pencemaran akibat kegiatan industri dan pengembangan;

3) merehabilitasi lahan kritis seluas 117 ribu hektare di areal pertanian tanah kering di DAS Gorontalo-Tondano; mengembangkan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber alam secara lebih terpadu; serta membina kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

 

i. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan terutama dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang kegiatannya antara lain meliputi penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta tenaga kependidikan sesuai dengan keperluan; penyelenggaraan kelompok belajar Paket A, Paket B, magang dan kelompok belajar usaha; perluasan atau peningkatan sekolah menengah kejuruan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan tuntutan pembangunan daerah; dan pengembangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga lebih terkait dengan kebutuhan daerah. Selain itu akan dikembangkan pula politeknik keteknikan;

2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk perbaikan gizi serta menambah dan menyebarkan tenaga medis spesialis dan paramedis termasuk bidan desa, yang kegiatannya antara lain meliputi peningkatan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pemberian vitamin A kepada anak balita di desa tertinggal; pembangunan rumah sakit Bitung dan penyelesaian lanjutan pembangunan RSUP Malalayang Manado; pembangunan 11 unit puskesmas, pembangunan 72 unit puskesmas pembantu, pengadaan 83 unit puskesmas keliling, penyelenggaraan pendidikan bidan program A, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit acquired immuno deficiency syndrome (AIDS);

3) meningkatkan penyediaan dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana air bersih serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman di daerah perdesaan dan per-kotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa sebanyak 95 desa, penyediaan dan pengelolaan air bersih perdesaan untuk 751 desa, serta pengelolaan air limbah perdesaan untuk 175 desa;

4) meningkatkan pembinaan kesejahteraan sosial, termasuk masyarakat terasing, fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, di samping pembimbingan dan pembinaan keluarga sejahtera, yang antara lain meliputi kegiatan:

a) pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin sebanyak 5.000 kepala keluarga;

b) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat sebanyak 5.495 orang;

c) pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial sebanyak 800 orang;

d) peningkatan dan rehabilitasi kelengkapan panti wredha milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 4 panti, serta rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti asuhan milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 4 panti;

e) pembangunan dan rehabilitasi loka bina karya sebanyak 5 gedung;

f) pengadaan unit rehabilitasi sosial keliling (URSK) dan kelengkapannya sebanyak 2 unit;

g) pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah bidang kesejahteraan sosial;

5) mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kegiatan keluarga berencana (KB), termasuk KB transmigrasi dan KB perusahaan, yang didukung oleh sektor terkait antara lain kesehatan, pendidikan, dan agama, serta mengarahkan persebaran dan mobilitas penduduk, yang antara lain melalui program transmigrasi yang meliputi kegiatan:

a) penyiapan lahan permukiman transmigrasi beserta prasarana dan sarana pendukungnya;

b) penempatan transmigran dengan sasaran keseluruhan sebanyak 3.800 kepala keluarga, yang seluruhnya merupakan alokasi penempatan penduduk daerah transmigrasi (APPDT), yang dilaksanakan melalui (1) transmigrasi umum pola pertanian lahan kering sebanyak 1.850 kepala keluarga, dan (2) transmigrasi swakarsa berbantuan sebanyak 1.950 kepala keluarga dengan pola (a) perkebunan inti rakyat-transmigrasi (PIR-Trans) sebanyak 1.300 kepala keluarga, dan (b) perikanan tambak sebanyak 650 kepala keluarga; selain itu transmigrasi swakarsa mandiri sekitar 2.500 kepala keluarga; dan

c) pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran yang sudah ada di permukiman transmigrasi;

6) meningkatkan dan mengembangkan nilai budaya dan seni budaya Propinsi Sulawesi Utara untuk memperkaya khazanah budaya setempat serta memelihara peninggalan sejarah, yang antara lain meliputi kegiatan pemugaran Penjara Tua Kema dan pemugaran Benteng Amurang;

7) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta pengamalan ajaran agama untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, yang kegiatannya antara lain meliputi bimbingan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama; penyediaan bantuan untuk pembangunan prasarana dan sarana kehidupan beragama dengan mendorong peran serta masyarakat; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan agama tingkat menengah dan tingkat tinggi, baik negeri maupun swasta; serta pembinaan kelembagaan seperti pondok pesantren dan tenaga penyuluh keagamaan; secara khusus akan dilakukan pula rehabilitasi dan penyediaan fasilitas pendidikan untuk cabang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin di Manado dan pembangunan Kantor Departemen Agama di Bitung.

 

j. Program Peningkatan Peran serta Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) menumbuhkembangkan peran serta masyarakat untuk mampu memecahkan masalah bersama melalui kelompok swadaya masyarakat di daerah terutama di desa tertinggal;

2) meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna, pramuka, dan organisasi kepemudaan, yang antara lain meliputi kegiatan pembinaan terhadap 445 karang taruna;

3) meningkatkan peranan wanita dalam mendukung upaya membangun keluarga sejahtera serta mengembangkan usaha yang dapat menambah penghasilan keluarga, antara lain melalui program pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);

4) membina dan meningkatkan kemampuan dan kualitas lembaga masyarakat atau organisasi nonpemerintah, yang antara lain meliputi kegiatan pembinaan terhadap 85 organisasi sosial, dan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat 1.184 orang;

5) meningkatkan pembinaan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan pendahuluan bela negara, pelatihan dan pengorganisasian perlindungan masyarakat (linmas) dalam kegiatan penanggulangan bencana, serta pembinaan masyarakat di bidang ketertiban dan keamanan lingkungan.

 

k. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan ketersediaan dan persebaran jumlah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi terutama di 361 desa tertinggal, antara lain meliputi kegiatan pemugaran perumahan dan permukiman di 379 desa, sebanyak 5.464 unit rumah;

2) meningkatkan kemampuan dan kesempatan berusaha masyarakat khususnya kelompok masyarakat miskin dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang dikelola melalui perkoperasian dan badan kredit perdesaan, termasuk kegiatan pengelolaan hak pengusahaan hutan (HPH) Bina Desa Hutan;

3) mendukung dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program khusus seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan program sektoral dan regional lainnya yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

 

l. Program Pengelolaan Pembangunan Perkotaan

Program ini meliputi upaya:

1) membangun prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu, yang antara lain meliputi kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman daerah perkotaan dengan membangun rumah sederhana sebanyak 10.000 unit; perbaikan dan peremajaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di daerah perkotaan meliputi peremajaan kawasan sebesar 100 hektare, dan perbaikan lingkungan permukiman kota/permukiman nelayan seluas 982 hektare di 3 kota; pengelolaan air limbah untuk 12 kota sedang dan kota kecil; pengelolaan persampahan di Manado dan 4 kota sedang dan kota kecil lainnya; penanganan drainase di Manado dan 10 kota sedang dan kota kecil lainnya; penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan dengan peningkatan kapasitas produksi sebesar 1.000 liter per detik; serta penataan kota dan penataan bangunan;

2) meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan perkotaan, yang antara lain meliputi kegiatan pemantapan fungsi kota meliputi identifikasi sistem kota-kota di wilayah Propinsi Sulawesi Utara dan pemantapan fungsi kota-kota tersebut; pengembangan ekonomi perkotaan termasuk pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil; peningkatan peran serta sosial masyarakat kota; pemantapan keuangan perkotaan; pemantapan kelembagaan pemerintahan kota; penyusunan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota dengan penyiapan program jangka menengah perkotaan untuk 8 kota, penyusunan rencana program jangka menengah (PJM) untuk 2 kawasan andalan, dan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan untuk 6 kawasan; serta peningkatan pengelolaan administrasi dan tertib hukum pertanahan di daerah perkotaan;

3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan, yang antara lain meliputi kegiatan peningkatan konservasi kawasan budaya dan bernilai historis, serta pemantapan luasan ruang terbuka hijau.

 

2. Program Penunjang

Program penunjang seluruh program sektoral dan regional yang dilaksanakan dan berlokasi di Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.