Make your own free website on Tripod.com

PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

SULAWESI TENGAH

I. PENDAHULUAN

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, terletak antara 2o lintang utara - 3o lintang selatan dan 119o - 124o bujur timur, merupakan wilayah daratan yang berbatasan di sebelah utara dengan Propinsi Sulawesi Utara, di sebelah timur dengan Laut Maluku, di sebelah selatan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, dan di sebelah barat dengan Selat Makassar.

Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah mencakup areal seluas 63.689 kilometer persegi. Pada tahun 1990, tata guna lahan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah meliputi areal hutan seluas 39.806 kilometer persegi atau 62,5 persen, areal semak belukar seluas 3.949 kilometer persegi atau 6,2 persen, padang rumput seluas 2.102 kilometer persegi atau 3,3 persen, areal ladang seluas 1.465 kilometer persegi atau 2,3 persen, dataran tinggi seluas 828 kilometer persegi atau 1,3 persen, areal sawah seluas 1.465 kilometer persegi atau 2,3 persen, areal perkebunan seluas 1.529 kilometer persegi atau 2,4 persen, areal perairan darat seluas 382 kilometer persegi atau 0,6 persen, daerah tandus seluas 64 kilometer persegi atau 0,1 persen, areal pemukiman seluas 382 kilometer persegi atau 0,6 persen, dan budi daya lainnya 11.719 kilometer persegi atau 18,4 persen dari seluruh luas wilayah.

Propinsi Sulawesi Tengah terdiri dari wilayah pegunungan dan perbukitan yang mencakup sebagian besar wilayah propinsi, serta dataran rendah yang umumnya tersebar di sepanjang pantai dan sekitarnya. Dataran wilayah Sulawesi Tengah mempunyai ketinggian dari permukaan laut berkisar dari 100-1000 meter. Wilayah ini memiliki dua buah danau, yaitu Danau Poso dan Lindu, dan beberapa sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Palu, Poso, Balingara, Bunta, Toima, Mentaya, Minahaki, Sinorang, dan Kalubangan, serta beberapa gunung, yaitu Gunung Sonjol, Bulu Tumpu, Hohoban, Balantak Tompotika, Witimpondo, Mungku, Mapipi, Nokilalaki, dan Gunung Loli. Iklim daerah Sulawesi Tengah termasuk tropis secara tetap dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim barat yang kering dan musim timur yang banyak membawa uap air sehingga curah hujan bervariasi antara 800-3.000 milimeter per tahun. Suhu udara di Propinsi Sulawesi Tengah untuk dataran tinggi berkisar 20o - 30E Celcius dan di daerah dataran rendah berkisar antara 25o - 31o Celcius. Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai ciri rawan terhadap bencana, antara lain erosi tanah, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan.

Lahan di Propinsi Sulawesi Tengah sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, terutama perkebunan, holtikultura, pertanian pangan dan kehutanan. Selain itu, wilayah ini masih memiliki beberapa sumber daya alam lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan, antara lain pertambangan, kehutanan, perikanan darat dan perikanan laut, serta perindustrian.

Pada tahun 1990 penduduk Propinsi Sulawesi Tengah berjumlah 1.711.300 jiwa dengan kepadatan penduduk 27 jiwa per kilometer persegi. Daerah tingkat II yang terpadat penduduknya adalah Kabupaten Donggala dengan kepadatan 49 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang terendah adalah di Kabupaten Poso dengan kepadatan 12 jiwa per kilometer persegi. Penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan berjumlah 281.331 jiwa atau 16,50 persen dari jumlah penduduk Sulawesi Tengah. Jumlah penduduk perkotaan di propinsi ini mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan rata-rata laju pertumbuhan antara tahun 1971 dan 1990 sebesar 9,33 persen per tahun.

Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di propinsi ini berjumlah 1.295.041 orang (76,00 persen). Dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 750.482 orang dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah 733.336 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang bekerja tersebut, sebagian besar terserap di sektor pertanian (68,4 persen). Sisanya terserap di berbagai sektor lain, yaitu sektor industri (8,9 persen), dan jasa (22,7 persen).

Propinsi Sulawesi Tengah memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk adat-istiadat, tradisi, kesenian, dan bahasa. Masyarakat Sulawesi Tengah terdiri atas berbagai suku, antara lain suku Buol, Toli Toli, Tomini, Banggai, Kaili, Mori, dan Pamona yang masing-masing memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (76,6 persen), selebihnya beragama Kristen Protestan (20,5 persen), Hindu (2,7 persen), dan lainnya (0,2 persen).

Secara administratif, Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah terdiri atas empat kabupaten daerah tingkat II, yakni Kabupaten Donggala, Luwuk, Poso, dan Buol Toli Toli. Dalam wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah terdapat satu kota administratif, yaitu Palu sebagai ibukota propinsi, dan 62 wilayah kecamatan, serta 1.302 desa dan kelurahan.

 

II. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH DALAM PJP I

Perkembangan kependudukan di Propinsi Sulawesi Tengah selama PJP I menunjukkan makin menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari 3,86 persen dalam periode 1971-1980 menjadi 2,87 persen dalam periode 1980-1990. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di kawasan timur Indonesia dan di tingkat nasional yang masing-masing sebesar 2,4 persen dan 1,97 persen per tahun dalam periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk propinsi ini termasuk tinggi.

Dalam PJP I pembangunan Propinsi Sulawesi Tengah telah meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik regional bruto (PDRB) nonmigas Propinsi Sulawesi Tengah atas dasar harga konstan tahun 1983 adalah sebesar Rp342.872 juta. Jika dilihat dari pangsa sumbangan sektoral terhadap pembentukan PDRB nonmigas, sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi (43,0 persen), diikuti oleh sektor jasa (16,6 persen) dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (12,4 persen).

Dalam periode 1983-1990 laju pertumbuhan PDRB nonmigas tercatat sebesar 6,90 persen per tahun. Sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi adalah sektor listrik, gas dan air minum (14,43 persen); sektor industri pengolahan (9,6 persen); serta sektor pertambangan dan bahan galian (9,1 persen).

PDRB nonmigas per kapita pada tahun 1990 atas dasar harga konstan 1983 mencapai Rp343 ribu. Dibandingkan dengan tahun 1983 yang besarnya Rp262 ribu terjadi peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6,9 persen per tahun.

Laju pertumbuhan perekonomian Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang relatif sedang tersebut didukung oleh laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata sebesar 7 persen per tahun antara tahun 1987 dan 1992 dengan komoditas andalan kayu hitam, minyak kelapa, kopra, dan hasil perikanan.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial telah menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh berbagai indikator. Jumlah penduduk melek huruf meningkat dari 69,30 persen pada tahun 1971 menjadi 89,10 persen pada tahun 1990, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup turun dari 123 pada tahun 1971 menjadi 75 pada tahun 1990. Demikian pula, usia harapan hidup penduduk meningkat dari 49,7 tahun pada tahun 1971 menjadi 57,5 tahun pada tahun 1990.

Peningkatan kesejahteraan tersebut didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1990 telah ada 16 unit rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur 1.146 buah, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), termasuk puskesmas pembantu, sebanyak 565 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 106,3 kilometer persegi dengan penduduk yang dilayani sebanyak 3.015 orang per puskesmas termasuk puskesmas pembantu. Keadaan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1972, dengan jumlah puskesmas baru mencapai 30 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 2.324,2 kilometer persegi dan penduduk yang dilayani sebanyak 31.631 orang per puskesmas.

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Sulawesi Tengah telah menunjukkan kemajuan yang berarti, seperti diperlihatkan oleh angka partisipasi kasar sekolah dasar (SD) yang pada tahun 1992 telah mencapai 114,0 persen. Angka partisipasi tahun 1992 tersebut lebih tinggi daripada tingkat nasional, yaitu sebesar rata-rata 107,5 persen. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan sekolah yang makin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 2.349 unit sekolah dasar (SD) yang berarti rata-rata 1,8 unit SD pada setiap desa. Pada tahun 1972 jumlah SD baru mencapai 1.080 unit. Peningkatan jumlah SD dan murid didukung oleh peningkatan jumlah guru. Pada tahun 1992 tercatat 17.215 orang guru dan setiap guru SD melayani 19 murid.

Pembangunan daerah Sulawesi Tengah didukung oleh pembangunan prasarana yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Di bidang prasarana transportasi sampai dengan tahun 1992 telah dibangun dan ditingkatkan berbagai prasarana transportasi darat meliputi dermaga penyeberangan dan jaringan jalan yang mencapai 6.882 kilometer. Ketersediaan jaringan jalan telah makin baik, seperti terlihat pada tingkat kepadatan yang mencapai rata-rata 117,4 kilometer per 1.000 kilometer persegi. Ketersediaan prasarana transportasi lainnya yang mendukung pembangunan daerah seperti prasarana transportasi laut dan transportasi udara juga telah meningkat. Propinsi Sulawesi Tengah memiliki 7 pelabuhan laut, yaitu Pantoloan, Banggai, Poso, Donggala, Buol, Luwuk, dan Toli Toli yang tersebar di hampir seluruh kabupaten. Transportasi udara di Propinsi ini dilayani oleh 4 bandar udara dengan bandar udara (Bandara) Mutiara di Palu sebagai bandara utama yang dapat didarati oleh pesawat jenis F-28. Selain itu, 3 bandar udara lainnya adalah Kasiguncu di Poso, Bubung di Luwuk, dan Lalos di Toli Toli, yang kesemuanya beroperasi secara teratur. Selain itu, prasarana transportasi antarwilayah yang telah dibangun selama PJP I adalah jalan lintas Sulawesi yang telah meningkatkan keterkaitan Propinsi Sulawesi Tengah dengan propinsi lainnya di Sulawesi.

Di bidang pengairan, meskipun masih terbatas, telah ada peningkatan prasarana pengairan, seperti bendung dan jaringan irigasi. Pada tahun 1993 jaringan irigasi yang ada telah mengairi sawah seluas kurang lebih 92.000 hektare sehingga membantu peningkatan dan menunjang produksi pertanian.

Penyediaan prasarana ketenagalistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Wilayah VII bersama Propinsi Sulawesi Utara, dan sampai dengan tahun 1991 telah menghasilkan daya terpasang sebesar 169 megawatt.

Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah di Sulawesi Tengah melalui anggaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Alokasi anggaran pembangunan yang berupa dana bantuan pembangunan daerah (Inpres) dan dana sektoral melalui daftar isian proyek (DIP) dalam Repelita IV dan V masing-masing berjumlah Rp459,8 miliar dan Rp923,0 miliar.

Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dengan rata-rata pertumbuhan selama Repelita V kurang lebih 37,86 persen per tahun. Dalam masa itu PAD telah meningkat dari Rp3,1 miliar pada tahun 1989/1990 menjadi Rp11,3 miliar pada tahun 1993/1994. Peningkatan yang cukup pesat dari PAD dan bantuan pembangunan daerah dari tahun ke tahun mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja derah (APBD) tingkat I Sulawesi Tengah. Pada tahun pertama Repelita V belanja pembangunan daerah berjumlah Rp18,6 miliar dan pada tahun terakhir Repelita V meningkat menjadi Rp59,6 miliar. Bagian terbesar dari belanja pembangunan digunakan untuk sektor perhubungan dan parawisata.

Meskipun masih relatif kecil, investasi swasta telah menunjuk-kan peningkatan. Gejala tersebut terlihat dari jumlah proyek baru penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui Pemerintah dalam masa empat tahun Repelita V, yaitu 32 proyek PMDN dengan nilai Rp1,0 triliun dan 6 proyek penanaman modal asing (PMA) dengan nilai US$32,5 juta.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi daerah tingkat I yang berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan RTRW kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang berupa rencana umum tata ruang kabupaten (RUTRK) telah selesai disusun, meskipun pada akhir PJP I sedang dalam proses untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

 

 

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah selama PJP I telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung oleh peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun disadari, pula masih banyak masalah yang dihadapi.

Pembangunan yang telah banyak dilakukan di Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah selama PJP I, dalam PJP II akan dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan GBHN 1993. Untuk itu, perlu ditemukenali berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

 

1. Tantangan

Dalam PJP I telah banyak kemajuan yang dicapai Propinsi Sulawesi Tengah. Namun, secara keseluruhan taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya yang ditunjukkan oleh berbagai indikator seperti tingkat PDRB nonmigas perkapita dan usia harapan hidup yang lebih rendah, serta relatif tingginya angka kematian bayi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan daerah Sulawesi Tengah adalah mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan serta memperluas landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor nonmigas dan perluasan kesempatan kerja sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Sulawesi Tengah ditandai dengan masih besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang produktivitasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian tradisional, dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap di sektor nonpertanian khususnya industri dan jasa. Sektor industri dan jasa, yang berperan sebagai penggerak percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah, memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di Propinsi Sulawesi Tengah kondisi tenaga kerja yang tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang berkualitas, khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya. Dengan demikian, untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Tengah yang cukup tinggi, tantangannya adalah membentuk serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang produktif dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Sehubungan dengan itu, Propinsi Sulawesi Tengah harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di propinsi ini. Dengan demikian, Propinsi Sulawesi Tengah dihadapkan pada masalah untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menarik di daerah, tantangannya adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan.

Kegiatan ekonomi dan sosial di Propinsi Sulawesi Tengah terkonsentrasi di wilayah barat. Bagian tengah dan timur serta kepulauan propinsi ini, tingkat perkembangan wilayah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya relatif masih tertinggal. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut lebih lambat dari wilayah lainnya sehingga mengakibatkan bertambahnya kesenjangan antar- wilayah. Dengan demikian, tantangannya adalah meningkatkan pengembangan wilayah yang tertinggal tersebut dan menyerasikan laju pertumbuhan antarwilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang perlu dipercepat membutuhkan dukungan prasarana dasar yang memadai, antara lain transportasi, tenaga listrik, pengairan, air bersih, dan telekomunikasi. Meskipun telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar daerah Sulawesi Tengah, belum memenuhi kebutuhan ataupun tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat. Untuk daerah yang kondisi geografisnya seperti Sulawesi Tengah diperlukan suatu sistem transportasi antarmoda yang menekankan sistem transportasi regional yang dapat meningkatkan keterkaitan wilayah produksi dengan pasar. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dalam distribusi barang dan jasa, diperlukan dukungan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Di pihak lain ada keterbatasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasarana dan sarana transportasi untuk mempercepat pembangunan daerah ini. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan serta kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya sistem transpor-tasi antarmoda secara terpadu dan optimal, dengan mengikutserta-kan dunia usaha.

Hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Sulawesi Tengah telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Meskipun demikian, di Propinsi Sulawesi Tengah masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antargolongan masyarakat dan antardaerah, antara lain karena masih terbatasnya jangkauan prasarana dan sarana sosial. Kondisi di atas menghadapkan Sulawesi Tengah pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Pada tahun 1993, jumlah desa tertinggal masih cukup banyak, yaitu 601 desa atau sekitar 43,6 persen dari seluruh desa yang ada di Sulawesi Tengah. Masalah kemiskinan yang memerlukan penanggulangan secara khusus dan menyeluruh ini merupakan tantangan pula bagi pembangunan daerah Sulawesi Tengah dalam PJP II, khususnya Repelita VI.

Meningkatnya intensitas pembangunan selain mengakibatkan meningkatnya pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya alam lainnya, juga menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan menghasilkan limbah dan polusi dalam kadar yang makin meningkat, dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan daerah dihadapkan pada tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkung-an hidup dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabilitasi sumber daya alam sehingga menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Belum mantap dan meratanya kemampuan aparatur di daerah serta belum serasinya koordinasi antarlembaga dalam mengelola pembangunan merupakan tantangan yang dihadapi dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen dan kelembagaan di daerah.

 

2. Kendala

Upaya pembangunan daerah di Propinsi Sulawesi Tengah dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi geografi dengan karakteristik wilayah, lokasi permukiman yang tersebar, dan kondisi tanah yang labil.

Propinsi ini mempunyai jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan penyebaran yang tidak merata dan terpencar dalam kelompok penduduk yang kecil di beberapa wilayah kabupaten merupakan kendala pula dalam menyebarkan kegiatan ekonomi produktif atau dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat secara efisien.

 

3. Peluang

Hasil pembangunan yang telah dicapai Propinsi Sulawesi Tengah dalam PJP I dapat menjadi modal dan membuka peluang untuk meningkatkan pembangunan dalam PJP II. Hasil pembangunan yang berupa prasarana dan sarana sosial dan ekonomi, kelembagaan yang telah terbentuk dan berfungsi, serta peran serta masyarakat yang meningkat dalam kegiatan pembangunan adalah modal dan peluang yang dapat dikembangkan.

Propinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pembangunan yang telah dimanfaatkan, tetapi belum optimal dikembangkan, antara lain adalah perikanan, hasil hutan, pertambangan, dan pariwisata.

Sumber daya perikanan dan hasil laut Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai potensi kandungan yang cukup besar dan prospek yang sangat baik bagi pemenuhan permintaan pasar domestik dan internasional dengan komoditas andalannya, antara lain tuna, cakalang, krapu, lobster, cumi-cumi, lele, dan nila.

Propinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi hasil hutan yang cukup besar, terutama kayu bakau, kayu hitam, kayu meranti, kayu kuning, serta hasil hutan lainnya seperti kemiri, rotan, dan damar.

Di bidang pertambangan, Propinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi berbagai bahan mineral, seperti emas, nikel, tembaga, bijih besi, mangan, dan mika yang tersebar di beberapa wilayah daerah tingkat II. Cadangan minyak bumi terdapat di Kabupaten Donggala dan Poso.

Pariwisata juga merupakan sektor yang berpeluang untuk dikembangkan. Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang beragam baik wisata alam, wisata bahari, agrowisata, maupun wisata budaya. Obyek wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain adalah kekayaan pemandangan alam yang memiliki rona alam bergunung-gunung, hutan primer, Taman Nasional Lore Lindu, batuan megalitik, serta memiliki latar belakang sejarah dan keanekaragaman tradisi, seni dan budaya setempat yang unik dan menarik.

 

 

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

 

1. Arahan GBHN 1993

GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di daerah terpencil, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Dengan mengacu kepada arahan GBHN 1993, pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelibatan masyarakat setempat secara penuh; peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja setempat dan perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktivitas perekonomian daerah; penganekaragaman kegiatan perekonomian daerah; peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas; peningkatan jumlah dan kualitas investasi swasta; peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan; pengembangan sistem transportasi terpadu yang akan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan terbelakang; penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah, pengembangan sumber daya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan pengembangan kawasan andalan dengan menciptakan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

 

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dalam PJP II sesuai dengan GBHN 1993 adalah mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 7,3 persen per tahun. Sasaran lainnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi serta kualitas pelayanannya, terutama terciptanya sistem transportasi antarmoda yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi secara ekonomis; meningkatnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja; serta meningkatnya sumbangan daerah kepada ekonomi nasional.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur, antara lain dari dua indikator kesejahteraan sosial, yaitu bertambahnya usia harapan hidup menjadi 68,5 tahun dan menurunnya angka kematian bayi menjadi 34 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk; dan telah mantapnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kejuruan serta terselesaikannya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam PJP II masalah kemiskinan di daerah Sulawesi Tengah berdasarkan kriteria yang sekarang digunakan telah terselesaikan.

 

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dalam Repelita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II; meningkatnya kemandirian dan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola pembangunan di daerah ter-masuk dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana yang dibangun di daerah, seiring dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali dan mengerahkan sumber keuangan daerah serta meningkatnya efisiensi belanja daerah.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 5,7 persen per tahun, dengan laju pertumbuhan sektoral, yaitu pertanian rata-rata sekitar 2,3 persen; industri nonmigas sekitar 9,4 persen; bangunan sekitar 9,1 persen; perdagangan dan pengangkutan sekitar 6,7 persen; jasa-jasa sekitar 6,1 persen; serta lainnya (mencakup pemerintahan, energi dan pertambangan) sekitar 7,4 persen. Sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas untuk Propinsi Sulawesi Tengah rata-rata adalah 10,5 persen per tahun, sedangkan sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja adalah rata-rata 2,1 persen per tahun sehingga tercipta tambahan kesempatan kerja baru bagi 80,5 ribu orang.

Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi terutama berkembangnya sistem transportasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien; meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah; meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat, di sektor pertanian, industri, dan jasa; dan meningkatnya PAD termasuk di daerah tingkat II yang relatif tertinggal.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi 61,3 tahun serta penurunan angka kematian bayi menjadi 64 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; makin merata, meluas, dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) termasuk madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) termasuk madrasah aliyah (MA) masing-masing menjadi 60,5 persen dan 30,2 persen; serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah; berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional, meningkatnya daya dukung sumber daya alam, terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup serta menurunnya luas lahan kritis.

 

3. Kebijaksanaan

Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan me-wujudkan berbagai sasaran tersebut di atas, kebijaksanaan pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dalam Repelita VI diarahkan pada peningkatan pelaksanaan otonomi di daerah yang seiring dengan peningkatan peran serta masyarakat; pengembangan sektor unggulan; pengembangan usaha nasional; pengembangan sumber daya manusia; kependudukan; peningkatan pemerataan pembangunan; penanggulangan kemiskinan; pengembangan prasarana dan sarana ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; serta pengembangan kawasan andalan.

Kebijaksanaan tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan propinsi yang berbatasan dalam rangka mewujudkan keserasian pembangunan antardaerah melalui peningkatan kerja sama antardaerah.

 

a. Pelaksanaan Otonomi di Daerah

Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta mem-perlancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan pe-laksanaan pemerintahan di daerah tingkat I dan daerah tingkat II Propinsi Sulawesi Tengah, terutama dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan ditingkatkan agar makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi di Propinsi Sulawesi Tengah ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan kelembagaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah; serta peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penataan kembali batas wilayah dan daerah, dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan di daerah.

 

b. Pengembangan Sektor Unggulan

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Sulawesi Tengah. Pembangunan pertanian dan industri serta sektor produktif lainnya akan ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pembangunan pertanian di Propinsi Sulawesi Tengah diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta meng-aneka ragamkan produksi hasil pertanian yang berorientasi ekspor, khususnya perkebunan, dan hasil perikanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu, meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, serta didukung oleh pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan.

Pembangunan kehutanan di Propinsi Sulawesi Tengah ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan, penyediaan dan perluasan keanekaragaman hasil hutan serta mendukung pembangunan industri, perluasan kerja, dan kesempatan usaha. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya dan peningkatan peran serta koperasi dan usaha kecil terutama didalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pembangunan industri di Propinsi Sulawesi Tengah diarahkan terutama untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu, pembangunan industri di Propinsi Sulawesi Tengah dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan antara industri dan pertanian sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri pengolahan, termasuk agroindustri, ditingkatkan dan didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah tingkat II, diupayakan sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan rencana tata ruang daerah agar tertata dengan baik dan mendorong pemerataan. Untuk mendukung pengembangan industri diupayakan peningkatan prasarana, peningkatan usaha pemasaran, serta pelatihan tenaga kerja. Untuk meningkatkan ketersediaan prasarana penunjang sehingga mencapai kondisi yang menarik bagi pengembangan kegiatan industri diperlukan investasi yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah sepenuhnya. Oleh karena itu, usaha swasta didorong untuk ikut serta membangun prasarana dan sarana yang dibutuhkan.

Pembangunan kepariwisataan di Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai potensi yang luas dan prospek yang cerah. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan kesempatan berusaha, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah, dan dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam, termasuk kekayaan alam bahari, keanekaragaman seni dan budaya, serta peninggalan sejarah, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa.

Pembangunan pertambangan juga ditingkatkan dengan sekaligus mendorong proses pengolahan lanjutan untuk mening-katkan nilai tambah berbagai bahan galian logam seperti emas, nikel, tembaga, biji besi, mangan, dan mika.

 

c. Pengembangan Usaha Nasional

 

Pengembangan usaha nasional yang meliputi usaha kecil dan menengah, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan kesempatan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.

Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha tradisional dan informal di Propinsi Sulawesi Tengah diting-katkan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang kukuh dan saling menyangga dengan lapisan menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.

 

Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terhadap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, keterampilan, bimbingan manajemen, dan alih teknologi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu, dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijaksanaan pemberian prioritas dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi rakyat untuk berperan secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Pemerintah, disertai upaya penyediaan tempat usaha yang terjamin khususnya bagi koperasi dan usaha kecil, dan peningkatan peran serta masyarakat, antara lain dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui koperasi.

Pembangunan koperasi di Propinsi Sulawesi Tengah pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan akses dan pangsa pasar; perluasan akses terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan, dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; peningkatan akses terhadap teknologi dan peningkatan kemampuan memanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan.

Pembangunan perdagangan di Propinsi Sulawesi Tengah diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan dan pengembangan usaha dan peningkatan ekspor nonmigas dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi nasional.

 

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi Sulawesi Tengah diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan agama, serta pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan ketersediaan dan sebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk mening-katkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing, kewira-swastaan, dan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dan efektif, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di propinsi ini diarahkan pada sektor industri yang memanfaatkan sumber daya alam, yakni perikanan, kehutanan, dan pertambangan, serta perkebunan, peternakan, dan pariwisata.

 

e. Kependudukan

Kebijaksanaan di bidang kependudukan di Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di daerah yang mempunyai kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta mengarahkan mobilitas dan penyebaran penduduk yang lebih merata terutama ke daerah jarang penduduk disertai upaya mengurangi migrasi, dengan memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk dikendalikan, antara lain dengan upaya peningkatan keluarga berencana mandiri. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan meningkatkan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak, remaja, serta penduduk lanjut usia. Peranan wanita yang dalam pembangunan Propinsi Sulawesi Tengah telah meningkat diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya.

Persebaran penduduk dalam rangka mengendalikan perambah hutan, diupayakan antara lain melalui transmigrasi lokal. Sebagai daerah penerima transmigran, upaya memeratakan persebaran penduduk dan tenaga kerja ke berbagai kawasan andalan dan pusat pertumbuhan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah ditingkatkan antara lain melalui transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa mandiri.

 

f. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

 

Pemerataan pertumbuhan antarsektor ekonomi di Propinsi Sulawesi Tengah diupayakan dengan menyerasikan secara bertahap peranan dan sumbangan setiap sektor ekonomi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang tinggi optimal, dengan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif, serta memadukan perencanaan dan pelaksanaan program antarsektor dan program regional, sehingga kegiatan pembangunan dapat terwujud secara terpadu dan berdaya guna. Untuk itu, produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal ditingkatkan, antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat serta pendekatan baru dalam produksi dan pemasaran hasil. Untuk meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian dan hasil sektor lainnya di perdesaan, ditingkatkan keterkaitan antarsektor, terutama antara sektor pertanian dengan industri dan jasa.

Pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Sulawesi Tengah diupayakan dengan lebih menyerasikan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan, baik dalam tingkat kemajuan antardaerah, maupun antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan desa dan masyarakat perdesaan ditingkatkan melalui koordinasi dan keterpaduan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Di perkotaan, penataan penggunaan tanah ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, serta pencegahan penelantaran tanah termasuk upaya mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Sulawesi Tengah ditempuh pula berbagai upaya, antara lain meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah yang dikembangkan berdasarkan pendekatan wilayah atau kelompok wilayah dalam satu propinsi dengan menciptakan keterkaitan fungsional antardaerah, antarwilayah, antardesa, antarkota, dan antara desa dan kota. Selanjutnya, penyerasian pertumbuhan antardaerah diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan memberikan berbagai bentuk kemudahan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang makin baik.

Untuk mengatasi kesenjangan antargolongan ekonomi dilakukan penataan kembali peraturan di daerah yang mengatur kehidup-an ekonomi rakyat banyak seperti kepemilikan hak atas tanah, perizinan usaha dan bangunan, perlindungan hukum dan mekanisme pasar di daerah, serta pemberian faslilitas dan kemudahan berusaha bagi pengusaha kecil termasuk untuk ikut dalam melaksanakan proyek-proyek Pemerintah di daerah, sehingga masyarakat golongan ekonomi yang lemah mendapat kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan dan dengan demikian meningkatkan kesejahtera-annya.

 

g. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Propinsi Sulawesi Tengah, Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan salah satu kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di desa atau kelurahan tertinggal, dengan menerapkan prinsip gotong-royong, keswadayaan, dan partisipasi, serta menerapkan semangat dan kegiatan kooperatif. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan serta disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka itu, program IDT diupayakan pula untuk memantapkan segi-segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaan termasuk koperasi sehingga upaya meningkatkan taraf hidup dapat berlang-sung secara berkelanjutan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan khususnya di 601 desa tertinggal menurut pedoman yang telah ditetapkan secara nasional.

 

h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi

Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi di Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan, dan efektivitas operasi dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu terutama dengan mengembangan transportasi antarmoda dan antarpulau yang efisien, yang dapat menjangkau pula daerah terisolasi dan terbelakang.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang meningkat, upaya pembangunan prasarana ekonomi lainnya, seperti tenaga listrik dan pelayanan jasa telekomunikasi serta prasarana pengairan, akan ditingkatkan dan dilanjutkan.

Untuk mempercepat pembangunan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut, didorong dan ditingkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

 

i. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan dilaksanakan de-ngan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka itu, ditingkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan pesisir; rehabilitasi hutan dan tanah kritis; konservasi sungai, danau, hutan bakau dan hutan lindung; pelestarian flora dan fauna langka; serta pengembangan fungsi daerah aliran sungai (DAS) ditingkatkan.

 

j. Pengembangan Kawasan Andalan

Kawasan andalan dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan usaha, dan lingkungan kerja.

Di samping kawasan andalan tersebut, bagi daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat, ditingkatkan penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, termasuk peningkatan pengelolaannya.

 

 

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam rangka mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dalam Repelita VI dilaksanakan melalui berbagai program yang meliputi program peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah; peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah; peningkatan prasarana dan sarana daerah; pengembangan usaha nasional; peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja; penataan ruang daerah; pengembangan kawasan andalan dan sektor unggulan; peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat; percepatan penanggulangan kemiskinan; dan pengelolaan pembangunan perkotaan; dengan didukung berbagai program penunjang.

 

1. Program Pokok

a. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan kemampuan, disiplin, dan wawasan aparatur pemerintah daerah serta mendayagunakan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintah daerah terutama aparatur pemerintah daerah tingkat II termasuk kecamatan dan desa;

2) meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian termasuk memantapkan fungsi koordinasi, baik antarinstansi pemerintah di daerah maupun antarlembaga pemerintah pusat dan daerah;

3) menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan daerah;

4) mengembangkan sistem informasi manajemen pembangunan daerah;

5) meninjau kembali status dan batas daerah otonom dan wilayah administratif daerah tertentu.

 

b. Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber pendapatan yang ada, baik pajak, retribusi, maupun laba perusahaan daerah, serta menggali berbagai sumber pendapatan yang baru;

2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman, antara lain melalui pemanfaatan rekening pembangunan daerah;

3) meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dalam pembangunan daerah;

4) memantapkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan keuangan daerah;

5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD.

 

c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan prasarana transportasi darat, laut, dan udara, yang meliputi kegiatan:

a) rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, yang antara lain meliputi jalan lintas barat Sulawesi dengan lintas lintas Oguamas-Ogotua-Malala, lintas timur Sulawesi dengan ruas Poso-Tentena-Taripa-Pape-Tindatana, Tambarana, ruas Palu-Talise, Taripa-Tomato, Uekuli-Marowo-Ampana, dan Pagimana-Biak; peningkatan jaringan jalan, yang meliputi jalan lintas timur Sulawesi dengan ruas Mapanga-Lambunu-Molosipat, Sausu-Poso, jalan lintas barat Sulawesi dengan ruas Pantoloan-Tompe-Tumbu, serta ruas Uekuli-Marowo-Ampana, Biak-Boneabobakal, Tomata-Beteleme, dan Bodi-Paleleh;

b) pengembangan transportasi darat yang kegiatannya meliputi pengadaan dan pemasangan rambu jalan 1.500 buah, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan 10.000 meter, pembuatan marka jalan 100 kilometer, pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor (PKB) berjalan 3 unit, pengadaan dan pemasangan lampu lalu lintas 5 unit, pembangunan terminal penumpang/barang 1 lokasi; peningkatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan meliputi kegiatan pembangunan dermaga sungai/danau di 3 lokasi, penyeberangan di 2 lokasi; rehabilitasi dermaga/terminal penyeberangan di 2 lokasi;

c) pengembangan transportasi laut, yang meliputi pembangunan fasilitas pelabuhan Pantoloan, Pagimana, Ogoamas, Moutong, Bungku, Banggai, Leok, Wani, dan Sabang; pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran di perairan Propinsi Sulawesi Tengah;

d) pengembangan transportasi udara, yang meliputi kegiatan peningkatan fasilitas bandar udara di Palu dan Toli Toli; serta peningkatan fasilitas keselamatan penerbangan di Palu, Toli Toli, Luwuk, dan Poso;

2) meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang kegiatannya meliputi:

a) peningkatan sarana distribusi PLN yang berupa pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 703 kilometersirkit, dan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 834 kilometersirkit, serta pembangunan 232 gardu distribusi dengan kapasitas 58 megavoltampere, sehingga dapat melayani 49.000 pelanggan baru;

b) pembangunan pusat listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas terpasang 10,0 megawatt, dan yang bersumber pada tenaga diesel kapasitas 13,4 megawatt; studi persiapan pembangunan PLTA Palu III (21,8 megawatt);

c) peningkatan penyediaan tenaga listrik perdesaan, antara lain dengan menggunakan sumber tenaga diesel sehingga terdapat penambahan jangkauan pelayanan tenaga listrik bagi 449 desa;

3) meningkatkan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang kegiatannya meliputi pembangunan depot minyak di kota Mamuju (Sulawesi Selatan), dan perluasan pemasokan kebutuhan BBM di Sulawesi Tengah;

4) meningkatkan jaringan telekomunikasi, yang antara lain meliputi pembangunan telepon termasuk sarana penunjang dengan kapasitas 42.300 satuan sambungan, perluasan kapasitas telepon umum, serta pembangunan wartel secara tersebar;

5) meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro, yang antara lain meliputi pengadaan dan peningkatan fasilitas fisik pelayanan di kecamatan, perdesaan, daerah transmigrasi, dan daerah terpencil lainnya, yang antara lain meliputi pembangunan kantor pos pembantu sebanyak 13 unit, kantor pos tambahan sebanyak 1 buah, pos keliling kota/angkutan 5 buah, pos keliling desa/antaran sebanyak 25 unit, serta berbagai prasarana penunjang;

6) memantapkan prasarana pengairan, dan meningkatkan pendayagunaan sumber daya air, meliputi kegiatan penyusunan rencana induk wilayah sungai sebanyak 2 wilayah sungai (WS) di Parigi-Poso dan Lambunu-Bual; pemeliharaan Danau Poso; perbaikan dan pengendalian sungai sepanjang kurang lebih 45 kilometer di Sungai Poso, Sungai Uwekuli, Sungai Ampana, Sungai Bunta, Sungai Tuli, serta Sungai Balantak; perbaikan jaringan irigasi kurang lebih 24.000 hektare yang lokasinya tersebar antara lain di Tilung, Gumbasa, Bunta, Kolondom, Kolono; pembangunan jaringan irigasi kurang lebih 26.500 hektare di Donggala, Taopa, Mayoa, Sinorang, Mapuwuasa, Lolandu, Ogowele; pengembangan daerah rawa yang tersebar dengan luas seluruhnya kurang lebih 5.000 hektare; dan penyelesaian pembangunan bendung irigasi Sausu dan Toili;

7) meningkatkan sarana komunikasi dan penerangan, yang antara lain meliputi kegiatan pembangunan stasiun produksi keliling (SPK) di Palu, pembangunan stasiun pemancar televisi (TV) di Dampal Utara, Ampana, Toli Toli Utara, Buol, Kulawi, dan Pagimana, serta pembangunan stasiun pemancar RRI di Palu;

8) meningkatkan prasarana pelayanan hukum, yang meliputi kegiatan pembangunan prasarana fisik pengadilan tata usaha negara (PUTN) di Palu;

9) meningkatkan sarana olahraga yang dapat menyebar sampai ke daerah tingkat II dan kecamatan, serta mengembangkan perpustakaan daerah, terutama di daerah tingkat II, dengan memanfaatkan sumber daya daerah dan peran serta masyarakat; dan

10) meningkatkan kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

 

d. Program Pengembangan Usaha Nasional

Program ini meliputi upaya:

1) mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain berupa penanaman modal swasta, termasuk PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah;

2) meningkatkan dan mengarahkan investasi, baik PMDN maupun PMA pada berbagai wilayah, sektor, dan golongan ekonomi termasuk investasi dalam agroindustri dan agrobisnis di perdesaan, serta berbagai sektor jasa pendukung;

3) menyederhanakan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah, meningkatkan penerapan etika usaha yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis yang menjamin kepastian dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dunia usaha di daerah;

4) meningkatkan pengembangan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha informal dan tradisional melalui hubungan kemitraan usaha, meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar; dan meningkatkan bantuan permodalan dengan memanfaatkan dana lembaga perbankan, seperti kredit usaha kecil (KUK), kredit umum perdesaan (Kupedes), serta dana lembaga keuangan nonbank, seperti modal ventura;

5) meningkatkan pembimbingan, pendidikan, pelatihan dan magang dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi dan manajemen, serta pengembangan usaha baru yang bersifat terobosan;

6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat, antara lain dengan mendorong pengembangan bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR), bank perkreditan rakyat syariat (BPRS), dan lembaga modal ventura;

7) meningkatkan pengembangan koperasi melalui pemantapan kelembagaan koperasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan koperasi, pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi, peningkatan dan perluasan usaha koperasi, kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha, pembangunan koperasi di daerah tertinggal, serta pengembangan informasi perkoperasian;

8) mengembangkan sistem informasi usaha terutama untuk usaha menengah dan kecil, tentang potensi pembangunan daerah, melalui penyediaan data dan informasi yang mencakup tenaga kerja, prasarana dan sarana, sumber daya alam, kelembagaan, permodalan, kemitraan, penanaman modal, dan potensi pasar; serta meningkatkan kegiatan promosi tentang potensi daerah;

9) meningkatkan kegiatan perdagangan antara lain berupa penyelenggaraan pelayanan informasi perdagangan; peningkatan pemasaran komoditas hasil pertanian termasuk pengembangan pasar desa dan pasar lelang; pembinaan pedagang, pengusaha, dan eksportir menengah dan kecil; peningkatan perdagangan perintis; peningkatan dan pengawasan mutu komoditas ekspor; penyusunan identifikasi potensi pasar komoditas ekspor; serta pengembangan dan peningkatan ekspor nonmigas, termasuk produk agroindustri.

 

e. Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja

Program ini meliputi upaya :

1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat di daerah, melalui pemasyarakatan produktivitas yang didukung dengan penyebarluasan informasi, penyuluhan, pembinaan melalui media massa, dunia pendidikan, forum masyarakat produktivitas Indonesia, dan organisasi masyarakat lainnya; penetapan standar mutu produktivitas di perusahaan-perusahaan, melalui analisis, penelitian, pengembangan, dan pengukuran produktivitas, serta pengembangan unit-unit produktivitas;

2) meningkatkan keterampilan dan keahlian serta profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan, melalui pelatihan institusional dan noninstitusional (mobile training unit) bagi kader-kader pembangunan desa secara terpadu; pemagangan untuk membentuk tenaga kerja mandiri dan profesional; serta pendayagunaan tenaga kerja terdidik, yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha;

3) meningkatkan hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha, antara lain melalui pembinaan fungsi lembaga ketenagakerjaan dan pendidikan; penyuluhan ketenagakerjaan bagi kader-kader serikat pekerja dan organisasi pengusaha, dan pelaksanaan uji coba sistem deteksi dini;

4) meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita di sektor formal maupun sektor informal dan perlindungan anak yang terpaksa bekerja.

 

f. Program Penataan Ruang Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) menyempurnakan dan menjabarkan rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II terutama tata ruang kawasan andalan kedalam rencana terperinci dan program pembangunan daerah;

2) menyiapkan penatagunaan tanah bagi kawasan yang mempunyai potensi pertumbuhan cepat seperti di daerah perkotaan, serta di daerah wisata dan kawasan industri di kawasan Palu dan sekitarnya.

 

g. Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan

Program ini meliputi upaya:

1) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan industri di kawasan yang dititikberatkan pada kegiatan pengembangan industri padat sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang maju, dan industri padat karya yang padat ketrampilan, maupun industri yang memanfaatkan sumber daya manusia yang sarat teknologi dan keterampilan. Untuk itu dilaksanakan kegiatan:

a) pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan dan rumah tangga, yang dilaksanakan melalui (1) pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar; (2) penumbuhan dan pengembangan wira usaha industri kecil; (3) penumbuhan dan pengembangan industri perdesaan termasuk di desa tertinggal; (4) pengembangan industri kecil melalui pembinaan 80 sentra industri;

b) peningkatan kemampuan teknologi di perusahaan-perusahaan industri melalui penyebarluasan teknologi, pengembangan dan pelayanan teknologi industri, penerapan standar serta pengujian mutu produk; mendorong kemitraan litbang terapan antara dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah; dan meningkatkan kemampuan sarana penelitian dan pengembangan (litbang) industri, termasuk milik pemerintah;

c) pendalaman dan penguatan struktur industri melalui pengembangan agroindustri dan industri yang berorientasi ekspor melalui pengembangan dan pemanfaatan keunggulan komparatif daerah antara lain industri pengolahan hasil perkebunan, hasil hutan, dan hasil laut;

d) peningkatan promosi investasi industri serta mendorong berkembangnya keterkaitan antarindustri dan aglomerasi industri di berbagai kawasan andalan, khususnya di zona industri Palu dan sekitarnya;

2) meningkatkan produktivitas dan produksi sektor unggulan pertanian di Propinsi Sulawesi Tengah melalui pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pasar, yang mencakup tanaman pangan, perkebunan dan perikanan yang diarahkan pada kawasan andalan antara lain di kawasan Palu, Poso dan Kolonedale untuk tanaman pangan; Palu, Poso, Luwuk, dan Toli Toli untuk tanaman perkebunan; Luwuk, Toli Toli, dan Kolonedale untuk perikanan; yang antara lain meliputi kegiatan:

a) peningkatan mutu, dan areal intensifikasi pertanian tanaman pangan; antara lain padi, jagung dan kedelai;

b) pengembangan komoditas hortikultura, antara lain jeruk, mangga, alpokat, dan rambutan;

c) peningkatan perikanan tangkap, antara lain tenggiri, ikan terbang, layang, dan tuna/cakalang;

d) pengembangan perikanan budi daya, antara lain udang, nila, mas, lele, dan teripang;

e) pengembangan komoditas peternakan, antara lain sapi potong, kerbau, ayam ras, dan itik;

f) pengembangan komoditas perkebunan, antara lain kelapa, kakao, kopi arabika, dan jambu mete;

g) pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, antara lain usaha pengolahan buah-buahan, ikan, dan daging;

h) peningkatan kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi pertanian;

3) meningkatkan produktivitas dan produksi hasil hutan melalui pemantapan lokasi kawasan hutan produksi tetap, pengembangan hutan tanaman industri, hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat;

4) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pariwisata, terutama pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam dan agrowisata di Danau Poso dan Taman Nasional Lore Lindu;

5) mengembangkan secara terpadu sektor pertambangan, terutama di arahkan pada eksplorasi; untuk itu akan dilakukan pemetaan geologi dan geofisika, penyelidikan bahan galian, mitigasi bencana alam geologis, eksplorasi air tanah, serta pemetaan geofisika udara; peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan skala kecil (PSK) melalui wadah koperasi, bimbingan usaha pertambangan golongan C.

 

h. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Program ini meliputi upaya:

1) melestarikan fungsi lingkungan hidup dan kemampuan sumber alam hayati dan nonhayati yang meliputi kegiatan:

a) peningkatan pengelolaan hutan;

b) pengembangan dan pemeliharaan kelestarian plasma nutfah, penangkaran satwa dan flora;

c) perbaikan, pemeliharaan, pengamanan dan pengembangan wilayah sungai;

d) pencegahan, penanggulangan dan pengamanan pantai dan terumbu karang yang rusak;

e) pengembangan teknologi pengembangan sistem tata guna dan alokasi air, dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir;

f) perlindungan permukiman masyarakat tradisional;

g) penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya;

2) mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup di perairan, tanah, dan udara, yang mencakup pengendalian pencemaran, akibat kegiatan industri, pertambangan, dan permukiman;

3) merehabilitasi lahan kritis seluas 112 ribu hektare di areal pertanian tanah kering; mengembangkan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber alam secara lebih terpadu; serta membina kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

 

i. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan terutama dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang kegiatannya antara lain meliputi penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta tenaga kependidikan sesuai dengan keperluan; penyelenggaraan kelompok belajar Paket A, Paket B, magang dan kelompok belajar usaha; perluasan atau peningkatan sekolah menengah kejuruan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan tuntutan pembangunan daerah; dan pengembangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga lebih terkait dengan kebutuhan daerah;

2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk perbaikan gizi serta menambah dan menyebarkan tenaga medis spesialis dan paramedis termasuk bidan desa yang antara lain meliputi kegiatan peningkatan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pemberian vitamin A kepada anak balita di desa tertinggal, dan peningkatan status gizi anak sekolah melalui pemberian makanan tambahan bagi anak-anak SD dari keluarga miskin terutama di desa tertinggal; serta pembangunan puskesmas 19 unit, pembangunan puskesmas pembantu 74 unit, pengadaan puskesmas keliling 93 unit, penyelenggaraan pendidikan bidan program A dan C, dan penanggulangan penyakit demam keong (schistosomiasis);

3) meningkatkan penyediaan dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana air bersih serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman di daerah perdesaan dan perkotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa sebanyak 60 desa, penyediaan dan pengelolaan air bersih perdesaan untuk 600 desa, serta pengelolaan air limbah perdesaan untuk 175 desa;

4) meningkatkan pembinaan kesejahteraan sosial termasuk masyarakat terasing, fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, di samping pembimbingan dan pembinaan keluarga sejahtera, yang antara lain meliputi kegiatan:

a) pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin 4.000 kepala keluarga;

b) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat sebanyak 8.660 orang;

c) pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasosial sebanyak 250 orang;

d) pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing sebanyak 2.400 kepala keluarga;

e) peningkatan dan rehabilitasi kelengkapan 5 panti asuhan dan 1 panti wredha milik pemerintah dan masyarakat;

f) pembangunan dan rehabilitasi 4 gedung lokabina karya;

g) pengadaan unit rehabilitasi sosial keliling dan kelengkapannya (URSK) sebanyak 2 unit;

h) pendidikan aparatur pemerintah bidang kesejahteraan sosial;

5) mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kegiatan keluarga berencana (KB), termasuk KB perusahaan, yang didukung oleh sektor terkait antara lain kesehatan, pendidikan, dan agama, serta mengarahkan persebaran dan mobilitas penduduk, yang antara lain meliputi program transmigrasi yang meliputi kegiatan:

a) penyiapan lahan permukiman transmigrasi beserta prasarana dan sarana pendukungnya;

b) penempatan transmigran dengan sasaran keseluruhan sebanyak 19.150 kepala keluarga termasuk alokasi penempatan penduduk daerah transmigrasi (APPDT) sebanyak 6.650 kepala keluarga, yang dilaksanakan melalui (1) transmigarasi umum dengan pola pertanian lahan kering sebanyak 4.400 kepala keluarga, dan (2) transmigrasi swakarsa berbantuan sebanyak 14.750 kepala keluarga dengan pola (a) perikanan tambak sebanyak 1.000 kepala keluarga; (b) hutan tanaman industri-transmigrasi (HTI-Trans) sebanyak 8.750 kepala keluarga; dan (c) transmigrasi pembangunan desa potensial 5.000 kepala keluarga; selain itu transmigrasi swakarsa mandiri sekitar 8.500 kepala keluarga; dan

c) pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran yang sudah ada di permukiman transmigrasi;

6) meningkatkan dan mengembangkan nilai budaya dan seni budaya daerah Sulawesi Tengah untuk memperkaya khazanah budaya setempat, serta memelihara peninggalan sejarah yang meliputi antara lain kegiatan pemugaran Gereja Tua Banggae, dan pemugaran Mesjid Bungku Tengah serta pemugaran Gua Poso;

7) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta pengamalan ajaran agama untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, yang kegiatannya antara lain meliputi bimbingan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama; penyediaan bantuan untuk pembangunan prasarana dan sarana kehidupan beragama dengan mendorong peran serta masyarakat; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan agama tingkat menengah dan tingkat tinggi, baik negeri maupun swasta; serta pembinaan kelembagaan seperti pondok pesantren dan tenaga penyuluh keagamaan. Secara khusus akan dilakukan rehabilitasi dan penyediaan fasilitas pendidikan untuk cabang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin di Palu.

 

j. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) menumbuhkembangkan peranan swadaya masyarakat untuk mampu memecahkan masalah bersama melalui kelompok swadaya masyarakat di daerah terutama di desa-desa tertinggal;

2) meningkatkan peranan wanita dalam mendukung upaya membangun keluarga sejahtera serta mengembangkan usaha yang dapat menambah penghasilan keluarga, antara lain melalui program pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);

3) meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna, pramuka dan organisasi kepemudaan, yang antara lain meliputi kegiatan pembinaan terhadap 484 karang taruna;

4) membina dan meningkatkan kemampuan dan kualitas lembaga masyarakat atau organisasi nonpemerintah, yang antara lain meliputi kegiatan pembinaan terhadap 86 organisasi sosial, dan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat sebanyak 1.240 orang;

5) meningkatkan pembinaan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan pendahuluan bela negara, pelatihan dan pengorganisasian perlindungan masyarakat (linmas) dalam kegiatan penanggulangan bencana, serta pembinaan masyarakat di bidang ketertiban dan keamanan lingkungan.

 

k. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan ketersediaan dan persebaran jumlah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi terutama di 601 desa tertinggal, yang antara lain meliputi kegiatan pemugaran perumahan dan permukiman di 553 desa sebanyak 8.657 unit rumah;

2) meningkatkan kemampuan dan kesempatan berusaha masyara-kat khususnya kelompok masyarakat miskin dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang dikelola melalui perkoperasian dan badan kredit perdesaan, termasuk kegiatan pengelolaan hak pengusahaan hutan (HPH) Bina Desa Hutan;

3) mendukung dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program khusus, seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan program sektoral, dan regional lainnya yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

 

l. Program Pengelolaan Pembangunan Perkotaan

Program ini meliputi upaya:

1) membangun prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan perumahan dan permukimam daerah perkotaan dengan membangun rumah sederhana sebanyak 4.000 unit, perbaikan dan peremajaan kawasan perumahan dan permukimam kumuh di daerah perkotaan meliputi peremajaan kawasan sebesar 50 hektare dan perbaikan lingkungan permukiman kota/per-mukiman nelayan seluas 1.018 hektare, pengelolaan air limbah untuk 18 kota sedang dan kota kecil, pengelolaan persampahan untuk 6 kota sedang dan kota kecil, penanganan drainase untuk 15 kota sedang dan kota kecil, penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan dengan peningkatan kapasitas produksi sebesar 1.520 liter per detik, serta penataan kota dan penataan bangunan sebanyak 6 kawasan;

2) meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan perkotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pemantapan fungsi kota, yang antara lain meliputi identifikasi sistem kota-kota di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, serta pemantapan fungsi kota tersebut, pengembangan ekonomi perkotaan termasuk pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil, peningkatan peran serta sosial masyarakat kota; pemantapan kelembagaan pemerintah kota, penyusunan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota dengan penyiapan program jangka menengah (PJM) perkotaan untuk 8 kota, penyusunan rencana PJM untuk 3 kawasan andalan, penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan di 6 kawasan, serta peningkatan pengelolaan administrasi dan tertib hukum pertanahan di daerah perkotaan;

3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan, yang antara lain meliputi kegiatan peningkatan konservasi kawasan budaya dan bernilai historis, serta pemantapan luasan ruang terbuka hijau.

 

2. Program Penunjang

Program penunjang meliputi seluruh program sektoral dan regional yang dilaksanakan dan berlokasi di Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.