Make your own free website on Tripod.com

PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

NUSA TENGGARA BARAT

 

 

I. PENDAHULUAN

Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat (NTB), terletak antara 115E46'- 119E5' bujur timur dan 8E - 9E5' lintang selatan, merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan di sebelah utara dengan laut Jawa, di sebelah timur dengan Selat Sape, di sebelah selatan dengan Samudra Indonesia, dan di sebelah barat dengan Selat Lombok.

Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat mencakup areal seluas 20.153 kilometer persegi. Pada tahun 1990 tata guna lahan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat meliputi areal hutan seluas 9.311 kilometer persegi atau 46,2 persen, areal semak belukar sekitar 3.124 kilometer persegi atau 15,5 persen, areal padang rumput sekitar 1.108 kilometer persegi atau 5,5 persen, areal ladang sekitar 625 kilometer persegi atau 3,1 persen, areal dataran tinggi sekitar 1.330 kilometer persegi atau 6,6 persen, areal sawah seluas 2.297 kilometer persegi atau 11,4 persen, areal perkebunan sekitar 322 kilometer persegi atau 1,6 persen, areal perairan darat sekitar 20 kilometer persegi atau 0.1 persen, areal tanah tandus sekitar 443 kilometer persegi atau 2,2 persen, serta sisanya merupakan kawasan permukiman dan budi daya lainnya sekitar 1.572 kilometer persegi atau 7,8 persen dari seluruh luas wilayah daratan.

Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Keadaan topografi daerah menunjukkan bahwa di Pulau Lombok bagian utara terdiri atas pegunungan, dengan ketinggian antara 0-3.726 meter, yang pada bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur berupa daerah persawahan dengan ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun, serta di bagian selatan merupakan bagian yang berbukit-bukit dan kering yang sebagian berupa sawah tadah hujan, sedangkan Pulau Sumbawa pada umumnya merupakan daerah perbukitan dan pegunungan kecuali sebagian kecil merupakan dataran yang memanjang sepanjang pesisir selatan. Iklim daerah Nusa Tenggara Barat yang termasuk tropis, dengan suhu udara antara 18EC - 33EC, dengan curah hujan antara 1.000 - 2.000 milimeter per tahun. Keadaan iklim dan sumber air di Pulau Lombok jauh lebih baik dibandingkan dengan iklim rata-rata di Pulau Sumbawa. Keadaan tersebut mempengaruhi pola penyebaran penduduk dan kegiatan pertanian di Nusa Tenggara Barat. Dewasa ini sekitar dua pertiga dari penduduk dan lahan pertanian yang produktif terdapat di Pulau Lombok yang luasnya hanya seperempat dari seluruh wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi geografis yang cukup menguntungkan karena terletak diantara daerah tujuan wisata Bali - Pulau Komodo - Tana Toraja, dan Pulau Lombok terletak jalur perhubungan laut internasional (Selat Lombok). Di samping itu, Nusa Tenggara Barat juga mempunyai posisi kurang menguntungkan karena letaknya sangat dekat dengan jalur gempa dan terkena pengaruh angin tenggara yang berhembus dari benua Australia. Akibatnya, daerah Nusa Tenggara Barat termasuk daerah rawan bencana yang secara berkala diancam bencana alam kekeringan, musim kemarau yang berkepanjangan, bencana tanah longsor, dan bencana gelombang pasang.

Lahan di Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian yang meliputi tanaman perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan peternakan. Selain itu, wilayah ini memiliki sumber daya kelautan (maritim) yang potensial untuk dikembangkan, yang dewasa ini belum dimanfaatkan secara optimal. Demikian pula, Nusa Tenggara Barat memiliki potensi pertambangan dan energi seperti marmer, kalsit, batu gamping, mangan, emas dan timah hitam, serta sumber panas bumi dan sumber tenaga air untuk pembangkit listrik. Di antara potensi bahan galian yang telah dimanfaatkan adalah batu apung sebagai komoditas ekspor, serta tanah liat sebagai bahan baku gerabah dan batu kapur.

Pada tahun 1990 penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 3.380.400 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 168 jiwa per kilometer persegi. Daerah tingkat II yang terpadat penduduknya adalah Kabupaten Lombok Timur dengan kepadatan 540 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Sumbawa dengan kepadatan 44 jiwa per kilometer persegi. Dilihat dari sebaran penduduk per pulau, pada tahun 1990 sekitar 71,33 persen penduduk berdiam di Pulau Lombok yang luasnya sekitar 23 persen dari seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat dan selebihnya sekitar 28,67 persen berdiam di Pulau Sumbawa dan pulau kecil sekitarnya yang luasnya sekitar 77 persen dari seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan berjumlah 576.912 jiwa atau sekitar 17,13 persen dari jumlah penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah penduduk perkotaan di propinsi ini mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan laju pertumbuhan rata-rata antara tahun 1971 dan 1990 sebesar 6,42 persen per tahun.

Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di propinsi ini berjumlah 2.367.284 orang (70,2 persen). Dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 1.447.770 orang dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah 1.433.805 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang bekerja tersebut, sebagian besar terserap di sektor pertanian (54,8 persen). Sisanya terserap di berbagai sektor lain, yaitu sektor industri (17,0 persen), dan jasa (28,2 persen).

Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi, kesenian dan bahasa. Masyarakat Nusa Tenggara Barat terdiri atas berbagai suku, antara lain suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok, suku Samawa yang mendiami Kabupaten Sumbawa, dan suku Mbojo yang mendiami Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Di samping itu, terdapat suku-suku lainnya seperti suku Bali, suku Jawa, suku Bugis, dan suku Banjar. Di Pulau Lombok banyak berdiam suku Bali dan suku Sasak yang memiliki corak paduan kebudayaan tersendiri yang menarik perhatian bagi pengembangan pariwisata. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (96,36 persen), selebihnya beragama Hindu (2,58 persen), dan lainnya (1,06 persen).

Secara administratif, Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas enam kabupaten daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur di Pulau Lombok serta Kabupaten Sumbawa, Dompu, dan Bima di Pulau Sumbawa, dan satu kotamadya daerah tingkat II, yaitu Kotamadya Mataram sebagai ibukota propinsi. Dalam wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat terdapat 59 wilayah kecamatan, serta 573 desa dan kelurahan.

 

II. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT DALAM PJP I

Perkembangan kependudukan di Propinsi Nusa Tenggara Barat selama PJP I menunjukkan semakin rendahnya tingkat laju pertumbuhan penduduk yang cukup berarti dari rata-rata 2,36 persen per tahun (1971-1980) menjadi rata-rata 2,15 persen per tahun (1980-1990); sedangkan laju pertumbuhan penduduk pada periode yang sama di kawasan timur Indonesia 2,4 persen per tahun dan nasional 1,97 persen per tahun.

Dalam PJP I pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat telah meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik regional bruto (PDRB) nonmigas Propinsi Nusa Tenggara Barat atas dasar harga konstan 1983 adalah sebesar Rp818,4 miliar. Jika dilihat dari pangsa sumbangan sektoral terhadap pembentukan PDRB nonmigas, sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi (49,16 persen), diikuti oleh sektor perdagangan, restoran, dan hotel (15,96 persen), serta sektor pemerintahan dan pertahanan (10,10 persen).

Dalam periode 1983-1990 laju pertumbuhan PDRB nonmigas tercatat sebesar 6,18 persen per tahun. Sektor yang menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor listrik, gas dan air minum (14,23 persen); sektor bank dan lembaga keuangan (12,9 persen); sektor industri pengolahan (10,3 persen); serta sektor pengangkutan dan komunikasi (7,6 persen).

PDRB nonmigas per kapita pada tahun 1990 berdasarkan harga konstan 1983 di Propinsi Nusa Tenggara Barat mencapai Rp244 ribu. Dibandingkan dengan angka tahun 1983 yang besarnya Rp177 ribu, terjadi peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 4,65 persen per tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi daerah Nusa Tenggara Barat yang cukup tinggi tersebut didukung oleh laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata sebesar 11 persen per tahun antara tahun 1987 dan 1992 dengan komoditas andalan batu apung, pakaian jadi, produk hasil laut, dan produk kerajinan gerabah.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, telah menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh berbagai indikator. Jumlah penduduk melek huruf meningkat dari 52,09 persen pada tahun 1976 menjadi 69,64 persen pada tahun 1990, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup turun dari 192 pada tahun 1971 menjadi 109 pada tahun 1993. Demikian pula, angka usia harapan hidup mengalami peningkatan yang cukup berarti dari 38,7 tahun pada tahun 1971 menjadi 52,0 tahun pada tahun 1993.

Peningkatan kesejahteraan itu didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1990 jumlah rumah sakit yang ada 12 unit dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 785 buah, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta pusat puskesmas pembantu sebanyak 412 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 48,9 kilometer persegi dan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 8.176 orang per puskesmas termasuk puskesmas pembantu. Keadaan ini menunjukkan suatu kemajuan yang sangat pesat jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1972 dengan puskesmas yang ada baru berjumlah 23 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 877,3 kilometer persegi dan dengan penduduk yang dilayani sebanyak 98.064 orang per puskesmas.

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat telah menghasilkan kemajuan yang cukup berarti seperti diperlihatkan oleh angka partisipasi sekolah dasar (SD) kasar penduduk Nusa Tenggara Barat yang pada tahun 1992 telah mencapai 97,9 persen, dibandingkan dengan tahun 1972 yang baru mencapai 53,3 persen. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan sekolah yang semakin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 2.774 unit SD yang berarti lebih dari 4 unit SD pada setiap desa. Peningkatan jumlah SD juga didukung oleh peningkatan jumlah guru. Pada tahun 1992 tercatat 23.976 orang guru dan setiap guru SD melayani 23 murid.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tercermin pula dari makin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 1990 jumlah penduduk miskin di Propinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 776.299 orang atau sekitar 23,18 persen dari seluruh jumlah penduduk. Pada tahun 1984, penduduk miskin masih berjumlah 1.143.568 atau kurang lebih 38,6 persen dari jumlah penduduk.

Pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat didukung oleh pembangunan prasarana yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Di bidang prasarana transportasi sampai dengan tahun 1992 telah dibangun dan ditingkatkan berbagai prasarana transportasi darat meliputi dermaga penyeberangan dan jaringan jalan yang mencapai 4.535 kilometer. Ketersediaan jaringan jalan telah makin baik seperti terlihat pada tingkat kepadatan yang mencapai rata-rata 226,5 kilometer per 1.000 kilometer persegi. Ketersediaan prasarana transportasi lainnya yang mendukung pembangunan daerah, seperti prasarana transportasi laut dan transportasi udara juga terus meningkat. Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 3 (tiga) pelabuhan laut, yaitu Lembar di Pulau Lombok, pelabuhan Badas dan Bima di Pulau Sumbawa, serta dua pelabuhan penyeberangan, yaitu Labuhan Kayangan di Pulau Lombok dan Pototano di Pulau Sumbawa. Transportasi udara yang terdapat di Nusa Tenggara Barat dilayani oleh tiga bandar udara (bandara), yaitu Bandara Selaparang di Lombok yang dapat didarati oleh pesawat F-28 dan Bandara Brangbiji di Kabupaten Sumbawa dan Salahuddin di Kabupaten Bima.

Di bidang pengairan, telah ada peningkatan prasarana peng-airan. Pada tahun 1993 jaringan irigasi yang ada telah mengairi sawah seluas kurang lebih 177.000 hektare sehingga membantu peningkatan dan menunjang produksi pertanian sampai mencapai swasembada beras.

Penyediaan prasarana ketenagalistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Wilayah XI yang meliputi propinsi-propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur, dan sampai dengan tahun 1991 telah menghasilkan daya terpasang sebesar 152 megawatt.

Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah di Nusa Tenggara Barat melalui anggaran pembangunan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Alokasi anggaran pembangunan yang berupa dana Bantuan Pembangunan Daerah (Inpres) dan dana sektoral melalui daftar isian proyek (DIP) dalam Repelita IV dan V masing-masing berjumlah Rp439,7 miliar dan Rp860,4 miliar.

Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode Repelita V kurang lebih 25,4 persen per tahun. Dalam masa itu PAD telah meningkat dari Rp5,7 miliar pada tahun 1989/90 menjadi Rp9,5 miliar pada tahun 1993/94. Peningkatan yang cukup pesat dari PAD dan Bantuan Pembangunan Daerah dari tahun ke tahun mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat I Nusa Tenggara Barat. Pada tahun pertama Repelita V belanja pembangunan daerah berjumlah Rp16,8 miliar dan pada tahun terakhir Repelita V meningkat menjadi Rp43,8 miliar. Bagian terbesar dari belanja pembangunan digunakan untuk perhubungan dan pariwisata.

Meskipun masih relatif kecil, investasi swasta telah menunjukkan peningkatan. Gejala tersebut terlihat dari jumlah proyek dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui Pemerintah dalam masa empat tahun Repelita V, yaitu 41 proyek dengan nilai Rp1.305,3 miliar dan perluasan PMDN sebanyak 10 proyek dengan nilai Rp87,9 miliar. Dalam kurun waktu itu telah disetujui 5 proyek penanaman modal asing (PMA) dengan nilai US$50,3 juta.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi daerah tingkat I yang berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan RTRW kabupaten/kotamadya daerah II yang berupa rencana umum tata ruang kabupaten (RUTRK) telah selesai disusun, meskipun pada akhir PJP I sedang dalam proses untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

 

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat selama PJP I telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung oleh peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun, disadari pula masih banyak masalah yang dihadapi.

Pembangunan yang telah banyak dilakukan di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat selama PJP I, dalam PJP II akan dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan GBHN 1993. Untuk itu, perlu ditemukenali berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

1. Tantangan

Dalam PJP I telah banyak kemajuan yang dicapai Propinsi Nusa Tenggara Barat. Namun secara keseluruhan, taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya yang ditunjukkan oleh berbagai indikator seperti tingkat PDRB nonmigas per kapita dan laju pertumbuhan PDRB nonmigas, angka melek huruf, usia harapan hidup relatif rendah, dan tingginya angka kematian bayi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan serta memperluas landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor nonmigas terutama hasil laut dan pariwisata serta perluasan kesempatan kerja sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Nusa Tenggara Barat ditandai dengan masih besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang produktivitasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian tradisional, dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap di sektor nonpertanian, khususnya industri dan jasa. Sektor industri dan jasa, yang berperan sebagai penggerak percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di Propinsi Nusa Tenggara Barat kondisi tenaga kerja yang tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang berkualitas, khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya. Demikian pula, kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat dan dunia usaha umumnya masih rendah. Dengan demikian, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Nusa Tenggara Barat, tantangannya adalah membentuk serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang produktif dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, mencipta-kan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Sehubungan dengan itu, Propinsi Nusa Tenggara Barat harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di propinsi ini. Dengan demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat dihadapkan pada masalah untuk menciptakan iklim usaha di daerah yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menarik di daerah, tantangannya adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan.

Di bidang pertanian, meskipun Nusa Tenggara Barat telah berhasil dengan swasembada pangan terutama beras, upaya peningkatan kegiatan di sektor pertanian terutama untuk kegiatan diversifikasi tanaman di beberapa tempat seperti di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa masih belum berkembang karena masih terbatasnya prasarana pengairan dan transportasi. Maka tantangannya adalah mempertahankan swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan pertanian seoptimal mungkin agar dapat mengimbangi jumlah penduduk yang terus meningkat akibat laju pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang perlu dipercepat tersebut membutuhkan dukungan prasarana dasar yang memadai, antara lain transportasi, tenaga listrik, pengairan, air bersih, dan telekomunikasi. Meskipun telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar daerah Nusa Tenggara Barat belum memenuhi kebutuhan ataupun tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat. Untuk daerah yang kondisi geografisnya seperti Nusa Tenggara Barat, diperlukan suatu sistem transportasi antarmoda yang merupakan sistem transportasi regional, pelayaran antarpulau oleh pelayaran armada rakyat yang terpadu dengan pelayaran perintis dan pelayaran nasional, serta sistem transportasi darat yang dapat meningkatkan keterkaitan wilayah produksi dengan pasar. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dalam distribusi barang dan jasa, diperlukan dukungan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Di pihak lain ada keterbatasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasarana dan sarana transportasi guna mempercepat pembangunan daerah ini. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal, dengan mengikutserta-kan dunia usaha.

Hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Barat telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Meskipun demikian, dengan kemajuan yang telah dicapai tersebut, propinsi ini masih tertinggal dibandingkan dengan tingkat kemajuan rata-rata nasional. Di samping itu, di Propinsi Nusa Tenggara Barat masih terdapat kesenjangan antargolongan masyarakat dan antardaerah, antara lain karena masih terbatasnya jangkauan prasarana dan sarana sosial. Kondisi di atas menghadapkan Nusa Tenggara Barat pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Dalam kaitan itu, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi, yaitu pada tahun 1990 masih sebanyak 776 ribu orang atau sekitar 23,0 persen dari seluruh jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat. Selain itu, pada tahun 1993, jumlah desa tertinggal di propinsi ini masih cukup banyak, yaitu 125 desa atau sekitar 22 persen dari seluruh desa di Nusa Tenggara Barat. Masalah kemiskinan yang memerlukan penanggulangan secara khusus dan menyeluruh ini, merupakan tantangan pula bagi pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat dalam PJP II, khususnya Repelita VI.

Meningkatnya intensitas pembangunan mengakibatkan meningkatnya pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya alam lainnya, juga menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan menghasilkan limbah dan polusi dalam kadar yang makin meningkat yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan daerah dihadapkan pada tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkungan hidup dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabilitasi sumber daya alam sehingga menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Belum mantap dan meratanya kemampuan aparatur di daerah serta belum serasinya koordinasi antarlembaga dalam mengelola pembangunan merupakan tantangan yang dihadapi dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen dan kelembagaan di daerah.

 

2. Kendala

Upaya pembangunan daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah, antara lain berupa penyebaran penduduk yang tidak merata karena sebagian besar bermukim di Pulau Lombok dengan lahan pertanian dan lapangan kerja yang terbatas. Di samping itu, dihadapi pula keterbatasan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan efisien, serta penyebaran tenaga kerja tersebut yang tidak berimbang antara Pulau Lombok yang relatif sudah maju dengan Pulau Sumbawa yang selain cukup luas juga memiliki peluang pembangunan yang cukup besar, tetapi mengalami kekurangan tenaga kerja yang terampil dan terdidik.

Selain itu, ditemui berbagai kendala dalam upaya menarik minat investasi masyarakat dan dunia usaha lainnya. Keadaan tersebut antara lain berupa masih rendahnya tingkat aksesibilitas wilayah Nusa Tenggara Barat dan kurangnya kemudahan terhadap fasilitas berusaha seperti kemudahan mendapatkan kredit perbankan, serta terbatasnya ketersediaan fasilitas penunjang seperti sarana komunikasi, tenaga listrik, air bersih, telepon, fasilitas pemasaran, dan informasi pasar.

Sebagai daerah yang rawan bencana alam, antara lain tanah longsor dan musim kering yang berkepanjangan, serta masih adanya sebagian penduduk di selatan Pulau Sumbawa yang masih melakukan kegiatan pertanian berpindah-pindah, merupakan kendala bagi pengembangan kegiatan produktif serta pengelolaan secara efektif sumber daya alam dan lingkungan hidup.

 

3. Peluang

Hasil pembangunan yang telah dicapai Propinsi Nusa Tenggara Barat selama PJP I dapat menjadi modal dan membuka peluang untuk meningkatkan pembangunan dalam PJP II. Hasil pembangunan berupa prasarana dan sarana sosial dan ekonomi yang telah dibangun, kelembagaan yang telah terbentuk dan berfungsi, serta peranserta masyarakat yang meningkat dalam kegiatan pembangunan, adalah modal dan peluang yang dapat dikembangkan.

Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi sumber daya alam yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pembangunan yang telah dimanfaatkan tetapi belum optimal dikembangkan antara lain adalah pertanian, kelautan, pertambangan dan bahan galian, serta pariwisata.

Untuk pengembangan pertanian lahan kering dan perkebunan tersedia sekitar 2 juta hektare yang baru dimanfaatkan sekitar 35 persen; serta potensi padang pengembalaan ternak sekitar 293 ribu hektare yang dapat menampung sekitar 2,6 juta ekor ternak baru termanfaatkan sekitar 22 persen. Sementara itu untuk pengembangan pertanian sawah, Nusa Tenggara Barat masih memiliki potensi sumber air yang cukup besar yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Propinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki potensi kelautan yang sangat besar untuk pengembangan budidaya mutiara, rumput laut, dan jenis-jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti ikan kerapu, udang, dan teripang serta pantai yang potensial untuk kegiatan pertambakan, tetapi selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Di bidang pertambangan, Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi bahan galian, seperti batu apung, batu kapur, tanah liat, perlit, batu gamping dan kaolin; serta mineral, seperti timah hitam, emas, tembaga, pasir besi, dan perak. Batu apung memiliki potensi yang sangat besar dengan lokasinya tersebar di Pulau Lombok, sedangkan bahan tambang lainnya belum banyak yang dieksploitasi. Selain itu, Nusa Tenggara Barat juga memiliki potensi minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang cukup besar.

Pariwisata juga merupakan sektor yang amat berpeluang untuk dikembangkan. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat memiliki potensi wisata yang sangat beragam, baik wisata bahari, wisata alam maupun wisata budaya, dan lokasinya terletak di antara jalur pariwisata Bali-Komodo-Tana Toraja. Lokasi daerah wisata yang potensial untuk dikembangkan terdapat, antara lain, di Senggigi Siere, Gili Trawangan, Gili Meno , Pantai Aan, Selong Belanak, Gunung Rinjani, Dusun Sade, Gili Indah, Gili Sulat, Pantai Maluk, Pulau Moyo, Pantai Huu, Sade, Teluk Bima, dan Gunung Tambora. Selain itu, lokasi Propinsi Nusa Tenggara Barat yang berada pada jalur pelayaran internasional Selat Lombok diharapkan akan memberikan peluang dan keuntungan, baik untuk pengembangan pariwisata maupun untuk perdagangan internasional.

 

 

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Arahan GBHN 1993

GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di daerah terpencil, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Dengan mengacu kepada arahan GBHN 1993, pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelibatan masyarakat setempat secara penuh; peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja setempat dan perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktivitas perekonomian daerah; penganekaragaman kegiatan perekonomian daerah; peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas; peningkatan jumlah dan kualitas investasi swasta; peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan; pengembangan sistem perhubungan transportasi terpadu yang akan meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah terpencil dan terbelakang; penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah; pengembangan sumber daya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan pengembangan kawasan-kawasan andalan dengan menciptakan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

 

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dalam PJP II sesuai dengan GBHN 1993 adalah mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 7,8 persen per tahun. Sasaran lainnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar ekonomi serta kualitas pelayanannya, terutama terciptanya sistem transportasi antarmoda yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi secara ekonomis; meningkatnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja; serta meningkatnya sumbangan daerah kepada ekonomi nasional.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur, antara lain, dari dua indikator kesejahteraan sosial, yaitu bertambahnya usia harapan hidup menjadi 66,7 tahun dan menurunnya angka kematian bayi menjadi 41 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk; telah mantapnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kejuruan, serta terselesaikannya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam PJP II masalah kemiskinan di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, berdasarkan kriteria yang sekarang digunakan, telah terselesaikan.

 

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dalam Repelita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II; meningkatnya kemandirian dan kemampuan daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan di daerah, termasuk dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana yang dibangun di daerah, seiring dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali dan mengerahkan sumber keuangan daerah, serta meningkatnya efisiensi belanja daerah.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 6,0 persen per tahun, dengan laju pertumbuhan sektoral, yaitu pertanian rata-rata sekitar 3,1 persen; industri nonmigas sekitar 9,1 persen; bangunan sekitar 9,4 persen; perdagangan dan pengangkutan sekitar 7,9 persen; jasa-jasa sekitar 7,5 persen; serta lainnya (mencakup pemerintahan, energi dan pertambangan) sekitar 7,3 persen. Sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat rata-rata adalah 13 persen per tahun. Sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja adalah rata-rata 3,5 persen per tahun sehingga tercipta tambahan kesempatan kerja baru bagi 289,4 ribu orang.

Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi, terutama berkembangnya sistem transportasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien; meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah; meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat, di sektor pertanian, industri, dan jasa; dan meningkatnya PAD, termasuk di daerah tingkat II yang relatif tertinggal.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi 55,7 tahun dan penurunan angka kematian bayi menjadi 90 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; semakin merata, meluas, dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), termasuk madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), termasuk madrasah aliyah (MA), masing-masing menjadi sekitar 63,8 persen, dan sekitar 37,5 persen; serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah; berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional; serta meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

 

3. Kebijaksanaan

Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan mewujudkan berbagai sasaran tersebut di atas, kebijaksanaan pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dalam Repelita VI diarahkan pada peningkatan pelaksanaan otonomi di daerah yang seiring dengan peningkatan peran serta masyarakat; pengembangan sektor unggulan; pengembangan usaha nasional; pengembangan sumber daya manusia; kependudukan; peningkatan pemerataan pembangunan; penanggulangan kemiskinan; pengembangan prasarana dan sarana ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; serta pengembangan kawasan andalan.

Kebijaksanaan tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan propinsi yang berbatasan dalam rangka mewujudkan keserasian pembangunan antardaerah melalui peningkatan kerja sama antardaerah.

 

a. Pelaksanaan Otonomi di Daerah

Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memperlancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan pelaksanaan pemerintahan di daerah tingkat I dan daerah tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Barat, terutama dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan, ditingkatkan agar makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi di Propinsi Nusa Tenggara Barat ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan kelembagaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah, serta peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan di daerah.

 

b. Pengembangan Sektor Unggulan

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pembangunan pertanian, pariwisata, pertambangan, dan industri termasuk industri kerajinan, serta sektor produktif lainnya akan ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pembangunan pertanian di Propinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memantapkan swasembada beras, dan menganekaragamkan produksi hasil pertanian yang berorientasi ekspor, khususnya hasil palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan darat dan laut, serta peternakan. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu, serta didukung oleh pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan.

Pembangunan kepariwisataan di Propinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi yang luas dan prospek yang cerah. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah, dan dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam, termasuk kekayaan alam bahari, keanekaragaman seni dan budaya, serta peninggalan sejarah, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa.

Pembangunan industri di Propinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan, terutama pada pengembangan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta memanfaatkan keuntungan lokasi Propinsi Nusa Tenggara Barat yang berada pada jalur pelayaran internasional Selat Lombok. Sehubungan dengan itu, pembangunan industri di Propinsi Nusa Tenggara Barat dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan antara industri dan pertanian sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri pengolahan, termasuk agroindustri, ditingkatkan dan didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah tingkat II, diupayakan sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan rencana tata ruang daerah agar tertata dengan baik dan agar mendorong pemerataan. Untuk mendukung pengembangan industri, diupayakan peningkatan prasarana, peningkatan usaha pemasaran, serta pelatihan tenaga kerja.

Pembangunan pertambangan di Propinsi Nusa Tenggara Barat ditingkatkan dengan sekaligus mendorong proses pengolahan lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah, terutama bahan galian C, seperti batu apung, pasir, besi, dan kaolin, serta bahan mineral seperti perlit, timah hitam, emas, tembaga, dan perak.

 

c. Pengembangan Usaha Nasional

Pengembangan usaha nasional yang meliputi usaha menengah dan kecil, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan kesempatan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.

Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha tradisional dan informal, di Propinsi Nusa Tenggara Barat ditingkatkan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang banyak dan kukuh yang saling menyangga dengan lapisan menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.

Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terhadap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, pembimbingan manajemen, dan alih teknologi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu, dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, dan jika perlu ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian rakyat terutama yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan usaha kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijaksanaan pemberian prioritas, dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai pemerintah, disertai upaya penyediaan tempat usaha yang terjamin khususnya bagi koperasi dan usaha kecil, dan peningkatan peran serta masyarakat antara lain dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui koperasi.

Pembangunan koperasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan akses dan pangsa pasar; perluasan akses terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan, dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; peningkatan akses terhadap teknologi dan peningkatan kemampuan memanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan.

Pembangunan perdagangan di Propinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan dan pengembangan usaha, dan peningkatan ekspor nonmigas dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi nasional, regional ataupun global.

 

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan agama, serta pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan ketersediaan dan sebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing, kewiraswastaan, dan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dan efektif, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di propinsi ini diarahkan yakni pada sektor industri yang memanfaatkan sumber daya alam yakni kehutanan, pertambangan, serta perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata.

 

e. Kependudukan

Kebijaksanaan di bidang kependudukan di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di daerah yang mempunyai kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, terutama di Pulau Lombok, serta mengarahkan persebaran penduduk yang lebih merata, terutama ke Pulau Sumbawa yang masih jarang penduduk, dengan memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk dikendalikan antara lain dengan upaya peningkatan keluarga berencana mandiri. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan meningkatkan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak, remaja, serta penduduk lanjut usia. Peranan wanita yang dalam pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat telah meningkat diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya.

Persebaran penduduk dalam rangka meningkatkan mobilitas tenaga kerja dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa dan menangani perambah hutan, diupayakan melalui transmigrasi lokal.

 

f. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

Pemeratan pertumbuhan antarsektor ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Barat diupayakan dengan menyerasikan secara bertahap peranan dan sumbangan setiap sektor ekonomi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang optimal, dengan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif, serta memadukan perencanaan dan pelaksanaan program antarsektor dan program regional, sehingga kegiatan pembangunan dapat terwujud secara terpadu dan berdaya guna. Untuk itu, produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal ditingkatkan, antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat serta pendekatan baru dalam produksi dan pemasaran hasil. Untuk meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian dan hasil sektor lainnya di perdesaan, ditingkatkan keterkaitan antarsektor, terutama antara sektor pertanian dengan industri dan jasa. Pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat lebih diupayakan dengan menyerasikan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan, baik dalam tingkat kemajuan antardaerah, maupun antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan desa dan masyarakat perdesaan ditingkatkan melalui koordinasi dan keterpaduan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Di perkotaan, penataan penggunaan tanah ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, serta pencegahan penelantaran tanah, termasuk upaya mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat ditempuh pula berbagai upaya, antara lain meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah yang dikembangkan berdasarkan pendekatan wilayah atau kelompok wilayah dalam satu propinsi dengan menciptakan keterkaitan fungsional antardaerah, antarwilayah, antardesa, antarkota, dan antara desa dan kota. Selanjutnya, penyerasian pertumbuhan antardaerah diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan memberikan berbagai bentuk kemudahan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang makin baik.

Untuk mengatasi kesenjangan antargolongan ekonomi dilakukan penataan kembali peraturan daerah yang mengatur kehidupan ekonomi rakyat banyak seperti kepemilikan hak atas tanah, perizinan usaha dan bangunan, perlindungan hukum dan mekanisme pasar di daerah, serta pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha bagi pengusaha kecil termasuk untuk ikut dalam melaksanakan proyek-proyek pemerintah di daerah, sehingga masyarakat golongan ekonomi yang lemah mendapat kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan dan dengan demikian kesejahteraannya.

 

g. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan salah satu kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di desa atau kelurahan tertinggal, dengan menerapkan prinsip-prinsip gotong royong, keswadayaan, dan partisipasi, serta menerapkan semangat dan kegiatan kooperatif. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan serta disediakan dan sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka itu, program IDT diupayakan pula untuk memantapkan segi-segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaan termasuk koperasi sehingga upaya meningkatkan taraf hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan, khususnya di 125 desa tertinggal menurut pedoman yang telah ditetapkan secara nasional.

 

h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi

Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan, efektivitas operasi dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu, terutama dengan mengembangkan transportasi antarmoda yang efisien, yang dapat menjangkau pula daerah terisolasi dan terbelakang.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang meningkat, upaya pembangunan prasarana ekonomi lainnya, seperti tenaga listrik dan pelayanan jasa telekomunikasi serta prasarana pengairan, akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Untuk mempercepat pembangunan berbagai sarana dan prasarana ekonomi tersebut, didorong dan ditingkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

 

i. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka itu, ditingkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Untuk upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan pesisir, rehabilitasi hutan dan tanah kritis; konservasi sungai, danau, hutan bakau dan hutan lindung; pelestarian flora dan fauna langka; serta pengembangan fungsi daerah aliran sungai (DAS) ditingkatkan.

 

j. Pengembangan Kawasan Andalan

Kawasan andalan dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan usaha, dan lingkungan kerja.

Di samping kawasan andalan tersebut, bagi daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat, ditingkatkan penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, termasuk peningkatan pengelolaannya.

 

 

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam rangka mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dalam Repelita VI, dilaksanakan melalui beberapa program yang meliputi program peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah; peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah; peningkatan prasarana dan sarana daerah; pengembangan usaha nasional; peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja; penataan ruang daerah; pengembangan kawasan andalan dan sektor unggulan; peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat; percepatan penanggulangan kemiskinan; dan pengelolaan pembangunan perkotaan; dengan didukung berbagai program penunjang.

 

1. Program Pokok

a. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan kemampuan, disiplin, dan wawasan aparatur pemerintah daerah serta mendayagunakan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintah daerah terutama aparatur pemerintah daerah tingkat II termasuk kecamatan dan desa;

2) meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian termasuk memantapkan fungsi koordinasi, baik antarinstansi pemerintah di daerah maupun antara lembaga pemerintah pusat dan daerah;

3) menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan daerah;

4) mengembangkan sistem informasi manajemen pembangunan daerah;

5) meninjau kembali status dan batas daerah otonom dan wilayah administratif daerah tertentu.

 

b. Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber pendapatan yang ada, baik pajak, retribusi, maupun laba perusahaan daerah, serta menggali sumber pendapatan yang baru;

2) meningkatkan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman, antara lain melalui pemanfaatan rekening pembangunan daerah;

3) meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dalam pembangunan daerah;

4) memantapkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan keuangan daerah;

5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD.

 

c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan prasarana jalan dan transportasi darat, laut dan udara, yang meliputi kegiatan:

a) rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, yang antara lain meliputi ruas Rumak-Lembar-Cakranegara-Mantang-Masbagik-Labuhan Kayangan, Sumbawa Besar-Dompu; Labuhan Balad-Simpang Negara, Dompu-Sila-Raba-Labuhan Bajo, Bima-Tawali; serta peningkatan ruas-ruas jalan, yang meliputi ruas Taliwang-Simpang Negara, Simpasai-Wilamaci-Laju, Lenangguar-Lunyuk, Gondang-Gangga-Selelos, Motong Sapah-Pengantap-Sepi, Kuta-Pongas-Kelekuh-Awang, Jereweh-Sekokang-Tanggo-Lunyuk, Nangadoro- Lere, dan Teluk Mekuki-Sepi;

b) pengembangan transportasi darat yang meliputi kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu jalan sebanyak 1.500 buah, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan 10.000 meter, pembuatan marka jalan sepanjang 100 kilometer, pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor (PKB) berjalan sebanyak 4 unit, pemasangan lampu lalu lintas 7 unit, pembangunan terminal penumpang/barang di 1 lokasi, pengadaan bus kota/perintis sebanyak 30 unit; serta penambahan kapal penyeberangan (ferry) untuk pelayanan penyeberangan antara Sape dan pulau Komodo;

c) pembangunan fasilitas pelabuhan laut di Lembar, Badas, Bima, dan Sape; serta pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran;

d) pengembangan transportasi udara meliputi peningkatan fasilitas bandara Selaparang di Mataram, Bandara Salahuddin di Bima dan Brangbiji di Sumbawa Besar beserta peningkatan fasilitas keselamatan penerbangan; di samping melanjutkan pengkajian terhadap rencana pemindahan lokasi bandara ke Lombok Tengah;

2) meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan:

a) pembangunan pusat listrik tenaga mikrohidro (PLTM) dengan lokasi tersebar di Nusa Tenggara Barat dengan kapasitas 2 megawatt; pembangunan pusat pembangkit tenaga listrik yang bersumber pada tenaga diesel (PLTD) dengan lokasi tersebar dengan kapasitas terpasang 8,1 megawatt, di samping pembangunan PLTG Lombok dan PLTD Lombok dengan kapasitas masing-masing 20 megawatt dan 22,8 megawatt;

b) peningkatan sarana distribusi PLN, berupa pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM) desa sepanjang 384 kilometersirkit, dan jaringan tegangan rendah (JTR) desa sepanjang 662 kilometersirkit, serta pembangunan gardu distribusi tersebar; gardu induk 3 unit dengan kapasitas 60 megavoltampere, dan jaringan transmisi sepanjang 130 kilometersirkit, dan melayani 208.000 pelanggan baru;

c) penyediaan tenaga listrik perdesaan dengan tambahan pelayanan listrik bagi 104 desa; serta pelaksanaan studi kelayakan pusat listrik tenaga air (PLTA) Beburung (22,4 megawatt) dan pusat listrik tenaga panas bumi (PLTP) Hu'u (10 megawatt);

  1. meningkatkan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang meliputi pembangunan depot pengisian pesawat udara (DPPU) di Bima untuk melayani peningkatan kebutuhan avtur dan avgas, mengikuti perkembangan transportasi udara yang pesat;
  2. meningkatkan jaringan telekomunikasi, yang antara lain meliputi kegiatan pembangunan telepon, termasuk sarana penunjang dengan kapasitas 38.900 satuan sambungan, perluasan kapasitas telepon umum, pembangunan warung telekomunikasi (wartel) secara tersebar, pembangunan stasiun bergerak monitoring frekuensi radio sebanyak 1 unit, pengadaan perangkat radio komunikasi sebanyak 1 unit, serta pengadaan terminal automatic frequency management system (AFMS) sebanyak 1 unit;

5) meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro, yang antara lain meliputi pengadaan dan peningkatan fasilitas fisik pelayanan di kecamatan, perdesaan, daerah transmigrasi dan daerah terpencil lainnya, yang antara lain meliputi pembangunan kantor pos pembantu sebanyak 15 unit, kantor pos tambahan sebanyak 4 unit, pos keliling kota/angkutan sebanyak 5 unit, pos keliling desa/antaran sebanyak 50 unit, dan berbagai sarana penunjang;

6) memantapkan prasarana pengairan dan meningkatkan pendayagunaan sumber daya air, meliputi kegiatan penyusunan rencana induk wilayah sungai untuk Pulau Lombok dan Sumbawa; rehabilitasi Waduk Batujai; pembangunan Waduk Pengga dan Tiukulit; pembangunan saluran pembawa air baku untuk kawasan wisata Lombok selatan sepanjang sekitar 15 kilometer; pemeliharaan Danau Taliwang; perbaikan dan pengendalian sungai tersebar sepanjang sekitar 29 kilometer; pemeliharaan jaringan irigasi sekitar 185.000 hektare; perbaikan jaringan irigasi sekitar 18.500 hektare dan pembangunan jaringan irigasi antara lain di Ncera, Beringin Sila, Batubulan, dan Gapit yang meliputi areal sekitar 10.000 hektare; pembangunan embung-embung di Plampang, Beringin Sila, Suni Sape, Lunyuk, Muyur, dan Sekotong Lobar; serta pengkajian lanjutan dan persiapan pembangunan Waduk Pelaperado, Pandan Duri-Swangi, Batubulan, dan Salkung;

7) meningkatkan sarana komunikasi dan penerangan yang meliputi kegiatan pembangunan stasiun produksi keliling (SPK) di Mataram, pembangunan stasiun pemancar televisi di Tanjung, Pujut, Bayan dan Monta; dan peningkatan stasiun pemancar Radio Republik Indonesia (RRI) di Mataram;

8) meningkatkan prasarana pelayanan hukum yang meliputi kegiatan pembangunan prasarana fisik pengadilan negeri (PN) di Sumbawa besar, pengadilan tata usaha negara (PTUN) di Mataram dan kejaksaan negeri (kejari) di Kabupaten Lombok Barat;

9) meningkatkan sarana olahraga yang dapat menyebar sampai ke daerah tingkat II dan kecamatan, serta mengembangkan perpustakaan daerah, terutama di daerah tingkat II, dengan memanfaatkan sumber daya daerah dan peran serta masyarakat; dan

10) meningkatkan kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

 

d. Program Pengembangan Usaha Nasional

Program ini meliputi upaya:

1) mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain berupa penanaman modal swasta, termasuk PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah;

2) meningkatkan dan mengarahkan investasi, baik PMDN maupun PMA pada berbagai wilayah, sektor, dan golongan ekonomi termasuk investasi dalam agroindustri dan agrobisnis di perdesaan; serta berbagai sektor jasa pendukung;

3) menyederhanakan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah, meningkatkan penerapan etika usaha yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis yang menjamin kepastian dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dunia usaha di daerah;

4) meningkatkan pengembangan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha informal dan tradisional melalui hubungan kemitraan usaha; meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar; dan meningkatkan bantuan permodalan dengan memanfaatkan dana lembaga perbankan, seperti kredit usaha kecil (KUK), kredit umum perdesaan (Kupedes), serta dana lembaga keuangan nonbank, seperti modal ventura;

5) meningkatkan pembimbingan, pendidikan, pelatihan, dan magang dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi dan manajemen, serta pengembangan usaha baru yang bersifat terobosan;

6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat, antara lain dengan mendorong pengembangan bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR), bank perkreditan rakyat syariat (BPRS), dan lembaga modal ventura;

7) meningkatkan pengembangan koperasi melalui pemantapan kelembagaan koperasi, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan koperasi, pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi, peningkatan dan perluasan usaha koperasi, kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha, pembangunan koperasi di daerah tertinggal, serta pengembangan informasi perkoperasian;

8) mengembangkan sistem informasi usaha terutama untuk usaha menengah dan kecil, tentang potensi pembangunan daerah, melalui penyediaan data dan informasi yang mencakup tenaga kerja, prasarana dan sarana, sumber daya alam, kelembagaan, permodalan, kemitraan, penanaman modal, dan potensi pasar; serta meningkatkan kegiatan promosi tentang potensi daerah;

9) meningkatkan kegiatan perdagangan antara lain berupa penyelenggaraan pelayanan informasi perdagangan; peningkatan pemasaran komoditas hasil pertanian termasuk pengembangan pasar desa dan pasar lelang; pembinaan pedagang, pengusaha, dan eksportir menengah dan kecil; peningkatan perdagangan perintis; peningkatan dan pengawasan mutu komoditas ekspor; penyusunan identifikasi potensi pasar komoditas ekspor; serta pengembangan dan peningkatan ekspor nonmigas, termasuk produk agroindustri.

 

e. Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat di daerah, melalui pemasyarakatan produktivitas yang didukung dengan penyebarluasan informasi, penyuluhan, pembinaan melalui media massa, dunia pendidikan, forum masyarakat produktivitas Indonesia, dan organisasi masyarakat lainnya; penetapan standar mutu produktivitas di perusahaan-perusahaan, melalui analisis, penelitian, pengembangan, dan pengukuran produktivitas, serta pengembangan unit-unit produktivitas;

2) meningkatkan keterampilan dan keahlian serta profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan, melalui pelatihan institusional, noninstitusional (mobile training unit) bagi kader-kader pembangunan desa secara terpadu; pemagangan untuk membentuk tenaga kerja mandiri dan profesional; serta pendayagunaan tenaga kerja terdidik, yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha;

3) meningkatkan pembinaan hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha, antara lain melalui pembinaan fungsi lembaga ketenagakerjaan dan pendidikan; penyuluhan ketenagakerjaan bagi kader-kader serikat pekerja dan organisasi pengusaha, dan pelaksanaan uji coba sistem deteksi dini;

4) meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya bagi tenaga kerja wanita di sektor formal maupun sektor informal dan perlindungan anak yang terpaksa bekerja.

 

f. Program Penataan Ruang Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) menyempurnakan dan menjabarkan rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II, terutama tata ruang kawasan andalan ke dalam rencana rinci dan program pembangunan daerah;

2) menyiapkan penatagunaan tanah bagi kawasan yang mempunyai potensi pertumbuhan cepat seperti di daerah perkotaan, serta di daerah wisata dan kawasan industri di Mataram dan sekitarnya.

 

g. Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan produktivitas dan produksi sektor unggulan pertanian di Propinsi Nusa Tenggara Barat, melalui pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pasar, yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang diarahkan ke berbagai kawasan andalan, khususnya kawasan Mataram dan sekitarnya, kawasan Sumbawa Besar dan kawasan Bima, yang meliputi kegiatan:

a) peningkatan mutu dan luas areal intensifikasi pertanian tanaman pangan, terutama padi, kedelai dan jagung;

b) pengembangan komoditas hortikultura terutama mangga, pisang, jeruk, rambutan, nanas, dan nangka;

c) peningkatan perikanan tangkap terutama tongkol, cumi-cumi, tongkol, lobster, dan tenggiri;

d) pengembangan perikanan budidaya terutama udang, nila, tripang, krapu, bandeng, kerang mutiara, dan rumput laut;

e) pengembangan usaha rakyat peternakan terutama sapi potong, ayam buras, kambing, kerbau, kuda, dan itik;

f) pengembangan komoditas perkebunan terutama kelapa, kakao, dan jambu mente;

g) peningkatan kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi pertanian;

2) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan industri dengan menitikberatkan pada kegiatan pengembangan industri untuk memprluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; pengembangan industri bertumpu baik pada pengembangan industri padat sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang maju, dan industri padat karya yang makin padat keterampilan. Untuk itu dilaksanakan kegiatan:

a) pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan dan rumah tangga, dilaksanakan melalui (1) pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar; (2) penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil; (3) penumbuhan dan pengembangan industri perdesaan termasuk di desa tertinggal; (4) pengembangan industri kecil melalui pembinaan sekitar 280 sentra industri kecil;

b) pengembangan agroindustri, industri pengolahan hasil tambang dan industri yang berorientasi ekspor melalui pengembangan dan pemanfaatan keunggulan komparatif daerah antara lain industri pengolahan hasil laut, keramik, dan kerajinan tradisional;

c) peningkatan promosi investasi industri serta mendorong berkembangnya keterkaitan antarindustri dan aglomerasi industri di kawasan andalan khususnya di kawasan Bima;

3) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pariwisata, terutama pengembangan obyek dan daya tarik wisata bahari di kawasan andalan Mataram dan sekitarnya (Senggigi, Gili Air, dan Tanjung Aan), pengembangan kawasan wisata minat khusus (Gunung Tambora Selatan dan Pulau Moyo serta Gunung Rinjani), melanjutkan pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata di Pulau Lombok;

4) mengembangkan secara terpadu sektor pertambangan, yang diarahkan pada kegiatan pemetaan geologi dan geofisika, penyelidikan bahan galian, mitigasi bencana alam geologis, eksplorasi air tanah, serta kegiatan khusus pemantauan gunung berapi; selanjutnya di seluruh daerah tingkat II dilakukan bimbingan usaha pertambangan golongan C.

 

h. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Program ini meliputi upaya:

1) melestarikan fungsi lingkungan hidup dan kemampuan sumber alam hayati dan non hayati melalui kegiatan penyelamatan hutan tanah dan air; pengembangan dan pembangunan Taman Nasional Gunung Rinjani; perbaikan, pemeliharaan, pengamanan dan pengembangan wilayah sungai DAS Dodokan Moyosari; pengendalian pencemaran pantai wisata; serta rehabilitasi pantai yang rusak melalui penanaman hutan bakau rakyat di Pulau Lombok dan di Pulau Sumbawa;

2) mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup di perairan, tanah, dan udara, melalui pengendalian pencemaran industri, pertambangan dan permukiman;

3) merehabilitasi lahan kritis seluas 116 ribu hektare di areal pertanian tanah kering di DAS Dodokan Moyosari; mengembangkan dan melaksanakan pembinaan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber alam secara lebih terpadu; serta melaksanakan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

 

i. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan terutama dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang kegiatannya antara lain meliputi penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta tenaga kependidikan sesuai dengan keperluan; penyelenggaraan kelompok belajar Paket A, Paket B, magang dan kelompok belajar usaha; perluasan atau peningkatan sekolah menengah kejuruan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan tuntutan pembangunan daerah; selain itu pengembangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga lebih terkait dengan kebutuhan daerah;

2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk perbaikan gizi serta menambah dan menyebarkan tenaga medis spesialis dan paramedis termasuk bidan desa, yang kegiatan antara lain meliputi peningkatan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pemberian vitamin A kepada anak balita di desa tertinggal, dan peningkatan status gizi anak sekolah melalui pemberian makanan tambahan bagi anak-anak SD dari keluarga miskin terutama di desa tertinggal; serta pembangunan 5 unit puskesmas, pembangunan 84 unit puskesmas pembantu, pengadaan 89 unit puskesmas keliling, penyelenggaraan pendidikan bidan program A, serta pencegahan dan penanggulangan acquired immuno deficiency syndrome (AIDS);

3) meningkatkan penyediaan dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana air bersih serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman di daerah perdesaan dan per-kotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa sebanyak 50 desa, penyediaan dan pengelolaan air bersih perdesaan untuk 298 desa, serta pengelolaan air limbah perdesaan untuk 63 desa;

4) meningkatkan pembinaan kesejahteraan sosial termasuk fakir miskin, lanjut usia, anak telantar, di samping pembimbingan dan pembinaan keluarga sejahtera, yang antara lain meliputi kegiatan:

a) pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin sebanyak 7.500 kepala keluarga;

b) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat sebanyak 7.775 orang;

c) pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasosial sebanyak 800 orang;

d) rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti wredha, milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 2 panti, serta rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti asuhan milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 13 panti;

e) pembangunan dan rehabilitasi lokabina karya sebanyak 4 gedung; dan

f) pengadaan unit rehabilitasi sosial keliling dan kelengkapannya (URSK) sebanyak 1 unit;

5) mengendalikan pertumbuhan dan kuantitas penduduk melalui kegiatan keluarga berencana (KB), termasuk KB transmigrasi dan KB perusahaan yang didorong oleh sektor terkait antara lain kesehatan, pendidikan, dan agama, serta mengarahkan persebaran dan mobilitas penduduk, yang antara lain melalui program transmigrasi yang meliputi kegiatan:

a) penyiapan lahan permukiman transmigrasi beserta prasarana dan sarana pendukungnya;

b) penempatan transmigran dengan sasaran keseluruhan sebanyak 4.610 kepala keluarga, termasuk alokasi penempatan penduduk daerah transmigrasi (APPDT) sebanyak 1.410 kepala keluarga, yang dilaksanakan melalui transmigrasi umum pola pertanian lahan kering sebanyak 4.610 kepala keluarga; selain itu transmigrasi swakarsa mandiri sekitar 1.000 kepala keluarga;

c) pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran yang sudah ada di permukiman transmigrasi; dan

d) pelatihan bagi 10.000 kepala keluarga calon transmigran agar mereka siap mengembangkan daerah baru, penyediaan, fasilitas angkutan dan akomodasi bagi transmigran umum yang akan ditempatkan ke daerah transmigrasi;

6) meningkatkan dan mengembangkan nilai budaya daerah Nusa Tenggara Barat, penulisan sejarah lokal, pelestarian dan pemanfaatan tradisi, peninggalan sejarah serta penggalian aksara Sasak yang kegiatannya antara lain meliputi pemugaran Mesjid Bayan Beleg dan pemugaran komplek Pura Lingsar;

7) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta pengamalan ajaran agama untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, yang kegiatannya antara lain meliputi bimbingan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama; penyediaan bantuan untuk pembangunan prasarana dan sarana kehidupan beragama dengan mendorong peran serta masyarakat; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan agama tingkat menengah dan tingkat tinggi, baik negeri maupun swasta; serta pembinaan kelembagaan seperti pondok pesantren dan tenaga penyuluh keagamaan. Secara khusus akan dilakukan peningkatan status cabang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel di Mataram menjadi IAIN yang berdiri sendiri.

 

j. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) menumbuhkembangkan peranan swadaya masyarakat untuk mampu memecahkan masalah bersama melalui kelompok swadaya masyarakat di daerah terutama di desa tertinggal;

2) meningkatkan peranan wanita dalam mendukung upaya membangun keluarga sejahtera serta mengembangkan usaha yang dapat menambah penghasilan keluarga, antara lain melalui program pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);

3) meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna, pramuka dan organisasi kepemudaan, yang antara lain meliputi kegiatan pembinaan terhadap 199 karang taruna;

4) membina dan meningkatkan kemampuan dan kualitas lembaga masyarakat atau organisasi nonpemerintah, yang kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 160 organisasi sosial, dan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat sebanyak 699 orang;

5) meningkatkan pembinaan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan pendahuluan bela negara, pelatihan dan pengorganisasian perlindungan masyarakat (linmas) dalam kegiatan penanggulangan bencana, serta pembinaan masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.

 

k. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan ketersediaan dan persebaran jumlah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi terutama di 125 desa tertinggal, antara lain meliputi kegiatan pemugaran perumahan dan permukiman di 146 desa sebanyak 1.993 unit rumah;

2) meningkatkan kemampuan dan kesempatan berusaha masyarakat khususnya kelompok masyarakat miskin dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang dikelola melalui perkoperasian dan badan kredit perdesaan;

3) mendukung dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program khusus seperti Inpres Desa Tertinggal dan program-program sektoral dan regional lainnya yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

 

l. Program Pengelolaan Pembangunan Perkotaan

Program ini meliputi upaya:

1) membangun prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu, yang antara lain meliputi kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman daerah perkotaan dengan membangun rumah sederhana sebanyak 5.000 unit; perbaikan dan peremajaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di daerah perkotaan meliputi peremajaan kawasan sebesar 50 hektare, dan perbaikan lingkungan permukiman kota permukiman nelayan seluas 848 hektare di tiga kota; pengelolaan air limbah untuk 15 kota sedang dan kota kecil; pengelolaan persampahan untuk 5 kota sedang dan kota kecil; penanganan drainase untuk 13 kota sedang dan kota kecil; penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan dengan peningkatan kapasitas produksi sebesar 1.440 liter per detik; serta penataan kota dan penataan bangunan;

2) meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan perkotaan, yang antara lain meliputi kegiatan pemantapan fungsi kota melalui identifikasi sistem kota-kota di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan pemantapan fungsi kota-kota tersebut; pengembangan ekonomi perkotaan termasuk pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil; peningkatan peran serta sosial masyarakat kota; pemantapan keuangan perkotaan; pemantapan kelembagaan pemerintahan kota; penyusunan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota dengan penyiapan program jangka menengah (PJM) perkotaan untuk 8 kota; penyusunan rencana PJM untuk 4 kawasan andalan; penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan untuk 4 kawasan; serta peningkatan pengelolaan administrasi dan tertib hukum pertanahan di daerah perkotaan;

3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan, yang antara lain meliputi kegiatan peningkatan konservasi kawasan budaya dan bernilai historis, serta pemantapan luasan ruang terbuka hijau.

 

2. Program Penunjang

Program penunjang meliputi seluruh program sektoral dan regional yang dilaksanakan dan berlokasi di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.