Make your own free website on Tripod.com

PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

MALUKU

 

 

I. PENDAHULUAN

Propinsi Daerah Tingkat I Maluku, terletak antara 03o lintang utara-08o lintang selatan dan 124o-135o bujur timur, merupakan wilayah kepulauan yang sebagian besar terdiri atas perairan laut dalam, yang berbatasan di sebelah utara dengan Lautan Pasifik, di sebelah timur dengan Propinsi Irian Jaya, di sebelah selatan dengan Kepulauan Nusa Tenggara, dan di sebelah barat dengan Pulau Sulawesi.

Wilayah Propinsi Maluku mencakup areal seluas 851.000 kilometer persegi, dengan luas daratan 77.870 kilometer persegi atau hanya 9,15 persen dari luas wilayah keseluruhan. Pada tahun 1990 tata guna lahan wilayah Propinsi Maluku meliputi areal hutan seluas 63.230 kilometer persegi atau 81,2 persen, areal belukar 4.594 kilometer persegi atau 5,9 persen, areal padang rumput 2.803 kilometer persegi atau 3,6 persen, areal ladang seluas 2.258 kilometer persegi atau 2,9 persen, areal dataran tinggi seluas 467 kilometer persegi atau 0,6 persen, areal sawah seluas 156 kilo-meter persegi atau 0,2 persen, areal perkebunan seluas 156 kilometer persegi atau 0,2 persen, areal perairan darat seluas 389 kilometer persegi atau 0,5 persen, areal tandus seluas 234 kilometer persegi atau 0,3 persen, areal permukiman seluas 78 kilometer persegi atau 0,1 persen, dan areal budidaya lainnya seluas 389 kilometer persegi atau 0,5 persen dari seluruh luas wilayah.

Propinsi Maluku terdiri atas 998 pulau, termasuk pulau besar seperti Halmahera, Seram, Yamdena, dan Wetar. Pada beberapa pulau besar, wilayahnya berpantai, dan bergunung-gunung. Perairan laut Maluku merupakan perpaduan antara dua massa lempeng kontinen, yaitu paparan Sunda (perairan dalam) di sebelah barat dan paparan Sahul di sebelah timur. Topografi wilayah daratan Maluku sebagian besar terdiri atas tanah perbukitan dan pegunungan, yang berada pada ketinggian antara 100-1.000 meter di atas permukaan laut. Iklim daerah Maluku termasuk tropis basah yang dipengaruhi angin muson sehingga curah hujan cukup merata setiap tahunnya beragam antara 2.500 - 3.000 milimeter. Suhu udara beragam antara 25o Celsius - 35o Celsius. Wilayah Maluku mempunyai beberapa kawasan yang rawan terhadap bencana, yaitu gempa bumi (dasar laut), letusan gunung api, longsor, banjir, serta bencana akibat pusaran arus dan ombak besar.

Lahan pada beberapa pulau besar di Propinsi Maluku sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian yang meliputi tanaman perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, wilayah ini memiliki sumber daya kelautan (maritim), kehutanan, dan pertambangan yang memiliki potensi untuk dikembangkan, yang dewasa ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Pada tahun 1990 penduduk Propinsi Maluku berjumlah 1.861.000 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 24 jiwa per kilometer persegi. Daerah tingkat II yang terpadat penduduknya adalah Kotamadya Ambon dengan kepadatan 772 jiwa per kilo-meter persegi, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Maluku Tenggara dengan kepadatan 13 jiwa per kilometer persegi. Penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan berjumlah 353.954 jiwa atau 19,07 persen dari jumlah penduduk Propinsi Maluku. Jumlah penduduk perkotaan di propinsi ini mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan rata-rata laju pertumbuhan antara tahun 1971 dan 1990 sebesar 4,82 persen per tahun.

Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di propinsi ini berjumlah 1.290.337 orang (69,6 persen). Dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 636.196 orang dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah 620.995 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang bekerja tersebut, sebagian besar terserap di sektor pertanian (62,8 persen). Sisanya terserap di berbagai sektor lain, yaitu sektor industri (11,6 persen) dan jasa (25,6 Persen).

Propinsi Maluku memiliki kekayaan budaya yang beranekaragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi, kesenian, dan bahasa. Masyarakat Maluku terdiri atas berbagai suku, antara lain Ternate, Seram, Buru, Takabu, Tobelo, Alifuru, Wemale, Rana, Moa, Togitil, Banda, dan suku lainnya yang masing-masing memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya sendiri. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (54 persen) dan Kristen (44,3 persen).

Secara administratif, Daerah Tingkat I Maluku terdiri atas empat kabupaten daerah tingkat II, yakni Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Maluku Tengah, serta satu kotamadya daerah tingkat II, yaitu Kotamadya Ambon sebagai ibukota propinsi. Dalam wilayah Daerah Tingkat I Maluku terdapat satu kota administratif, yaitu Ternate, dan 56 wilayah kecamatan, serta 1.517 desa dan kelurahan.

 

II. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I MALUKU DALAM PJP I

Perkembangan kependudukan di Propinsi Maluku selama PJP I menunjukkan telah menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari 2,88 persen per tahun dalam periode 1971-1980 menjadi 2,78 per tahun dalam periode 1980-1990. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di kawasan timur Indonesia dan di tingkat nasional, yang masing-masing sebesar 2,4 persen dan 1,97 persen per tahun dalam periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk propinsi ini termasuk tinggi.

Dalam PJP I pembangunan Propinsi Maluku telah meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik regional bruto (PDRB) nonmigas Propinsi Maluku atas dasar harga konstan tahun 1983 adalah sebesar Rp834.304 juta. Jika dilihat dari pangsa sumbangan sektoral terhadap pembentukan PDRB nonmigas, sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi (35,63 persen), diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (21,13 persen), sektor jasa (12,9 persen), dan sektor industri pengolahan (12,35 persen).

Dalam periode 1983-1990 laju pertumbuhan PDRB nonmigas tercatat sebesar 8,45 persen per tahun. Sektor yang menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor industri pengolahan (23,2 persen); sektor bank dan lembaga keuangan lainnya (22,5 persen); serta sektor listrik, gas dan air minum (13,6 persen).

PDRB nonmigas per kapita pada tahun 1990 atas dasar harga konstan tahun 1983 mencapai Rp450 ribu. Dibandingkan dengan angka tahun 1983 yang besarnya Rp311 ribu, terjadi peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,31 persen per tahun.

Laju pertumbuhan perekonomian Daerah Tingkat I Maluku yang cukup pesat tersebut didukung oleh laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata sebesar 11,3 persen per tahun antara tahun 1987 dan 1992 dengan komoditas andalan produk pengolahan hasil perikanan, perkebunan, dan hasil hutan.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial telah menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh berbagai indikator. Jumlah penduduk melek huruf meningkat dari 76,97 persen pada tahun 1971 menjadi 92,58 persen pada tahun 1990, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup turun dari 126 pada tahun 1971 menjadi 66 pada tahun 1990. Demikian pula, usia harapan hidup penduduk meningkat dari 49,2 tahun pada tahun 1971 menjadi 60,9 tahun pada tahun 1990.

Peningkatan kesejahteraan tersebut didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1990 telah ada 18 unit rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur 1.584 buah, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta puskesmas pembantu sebanyak 516 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 144,4 kilometer persegi dengan penduduk yang dilayani sebanyak 3.587 orang per puskesmas termasuk puskesmas pembantu. Keadaaan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1972, dengan jumlah puskesmas baru mencapai 24 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 3.104,4 kilometer persegi dan penduduk yang dilayani sebanyak 46.707 orang per puskesmas.

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Maluku telah menunjukkan kemajuan yang berarti, seperti diperlihatkan oleh angka partisipasi kasar sekolah dasar (SD) yang pada tahun 1992 telah mencapai 116,8 persen, dibandingkan tahun 1972 yang baru mencapai 96,9 persen. Angka partisipasi tahun 1992 tersebut lebih tinggi daripada tingkat nasional, yaitu sebesar rata-rata 107,5 persen. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan sekolah yang makin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 2.530 unit SD yang berarti telah meningkat dibandingkan dengan tahun 1972 yang baru berjumlah 1.227 unit. Peningkatan jumlah SD dan murid didukung oleh peningkatan jumlah guru. Pada tahun 1992 tercatat 16.153 orang guru dan setiap guru SD melayani 23 murid.

Pembangunan daerah Maluku didukung oleh pembangunan prasarana yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Di bidang prasarana transportasi sampai dengan tahun 1992 telah dibangun dan ditingkatkan prasarana transportasi darat meliputi dermaga penyeberangan, serta jaringan jalan yang mencapai 4.545 kilometer. Ketersediaan jaringan jalan telah makin baik, seperti terlihat pada tingkat kepadatan yang mencapai rata-rata 69,5 kilometer per 1.000 kilometer persegi. Ketersediaan prasarana transportasi lainnya yang mendukung pembangunan daerah seperti prasarana transportasi laut dan transportasi udara juga telah meningkat. Propinsi Maluku memiliki 89 pelabuhan laut yang 54 di antaranya telah memiliki fasilitas dermaga dan 15 buah yang telah memiliki fasilitas pergudangan. Dari seluruh pelabuhan yang ada, tiga pelabuhan, yaitu Ambon, Ternate, dan Banda yang telah diusahakan secara komersial, sedangkan sisanya merupakan pelabuhan nonkomersial dan berfungsi sebagai pelabuhan perintis, pelabuhan khusus industri, dan pelabuhan rakyat. Sistem transportasi laut di Maluku saat ini telah dilayani oleh sarana pelayaran laut dan antarpulau yang pelayanannya berskala nasional, regional dan lokal, seperti armada kapal penumpang Pelni, nusantara, perintis, dan armada rakyat, yang juga melayani penyeberangan antarpulau atau antarpusat permukiman. Transportasi udara di propinsi ini dilayani oleh lima bandar udara dengan Bandara Pattimura di Ambon sebagai bandar udara utama, dan bandar udara lainnya adalah Bandara Babullah di Ternate, Galela, Labuha, dan Bandaneira. Selain itu, di Maluku ada 7 bandar udara perintis yang tersebar lokasinya di beberapa pulau yang penting peranannya bagi perekonomian daerah Maluku, seperti di Kao, Sanana, Saumlaki, Tual, Dobo, Amahai, dan Namlea. Di samping bandar udara milik pemerintah itu, terdapat lima buah lapangan terbang swasta yaitu di Gebe, Benjina, Bula, Falabisahaya, dan Bobong di Mangole. Kemudian, juga terdapat lapangan terbang milik Angkatan Udara RI Daruba di Morotai dengan kemampuan landasan untuk pesawat jenis Cassa 212 dan Twin Otter.

Di bidang pengairan, meskipun masih terbatas, telah ada peningkatan prasarana pengairan, seperti bendung dan jaringan irigasi. Pada tahun 1993 jaringan irigasi yang ada telah mengairi sawah sekitar 17.000 hektare sehingga membantu peningkatan dan menunjang produksi pertanian.

Penyediaan prasarana kelistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Wilayah IX, dan sampai dengan tahun 1991 telah menghasilkan daya terpasang sebesar 81,28 megawatt.

Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah di Maluku melalui anggaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Alokasi anggaran pembangunan yang berupa dana bantuan pembangunan daerah (Inpres) dan dana sektoral melalui daftar isian proyek (DIP) dalam Repelita IV dan V masing-masing berjumlah Rp515,2 miliar dan Rp875,0 miliar.

Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dengan rata-rata pertumbuhan selama Repelita V sekitar 31,75 persen per tahun. Dalam masa itu PAD telah meningkat dari Rp2,15 miliar pada tahun 1989/1990 menjadi Rp6,5 miliar pada tahun 1993/94. Peningkatan yang cukup berarti dari PAD dan bantuan pembangunan daerah dari tahun ke tahun mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat I Maluku. Pada tahun pertama Repelita V belanja pembangunan daerah berjumlah Rp19,5 miliar dan pada tahun terakhir Repelita V meningkat menjadi Rp73,6 miliar. Bagian terbesar dari belanja pembangunan dipergunakan untuk membangun prasarana, khususnya prasarana transportasi.

Investasi swasta telah menunjukkan peningkatan. Gejala tersebut terlihat dari jumlah proyek baru penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui Pemerintah dalam masa empat tahun Repelita V, yaitu 71 proyek PMDN dengan nilai Rp1,34 triliun dan 3 proyek penanaman modal asing (PMA) dengan nilai US$60,1 juta.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi daerah tingkat I yang berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan RTRW kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang berupa rencana umum tata ruang kabupaten (RUTRK) telah selesai disusun, meskipun pada akhir PJP I sedang dalam proses untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

 

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Pembangunan Daerah Tingkat I Maluku selama PJP I telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan, dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun, disadari pula masih banyak masalah yang dihadapi.

Pembangunan yang telah banyak dilakukan di Daerah Tingkat I Maluku selama PJP I, dalam PJP II akan dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan GBHN 1993. Untuk itu, perlu ditemukenali berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

 

1. Tantangan

Dalam PJP I telah banyak kemajuan yang dicapai Propinsi Maluku. Namun, secara keseluruhan taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya yang ditunjukan oleh berbagai indikator seperti tingkat PDRB nonmigas per kapita dan laju pertumbuhan PDRB nonmigas, dan usia harapan hidup lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan Daerah Tingkat I Maluku adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan serta memperluas landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor nonmigas dan peningkatan kesempatan kerja sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Maluku ditandai dengan masih besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang produktivitasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian tradisional, dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap di sektor nonpertanian khususnya industri dan jasa. Sektor industri dan jasa, yang berperan sebagai penggerak percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah, memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di Propinsi Maluku kondisi tenaga kerja yang tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang berkualitas, khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya. Dengan demikian, untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Maluku, tantangannya adalah membentuk serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang produktif dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Sehubungan dengan itu, Propinsi Maluku harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di propinsi ini. Dengan demikian, Propinsi Maluku dihadapkan pada masalah untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menarik di daerah, tantangannya adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan.

Pertumbuhan ekonomi yang perlu dipercepat membutuhkan dukungan prasarana dasar yang memadai, antara lain transportasi, tenaga listrik, pengairan, air bersih, dan telekomunikasi. Meskipun telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar daerah Maluku belum memenuhi kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat. Untuk daerah yang kondisi geografisnya seperti Maluku, diperlukan suatu sistem transportasi antarmoda, terutama laut dan udara yang menekankan sistem transportasi regional, pelayaran antarpulau oleh pelayaran armada rakyat yang terpadu dengan pelayaran perintis dan pelayaran nasional, serta sistem transportasi darat yang dapat meningkatkan keterkaitan wilayah produksi dengan pasar. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dalam distribusi barang dan jasa, diperlukan dukungan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Di pihak lain ada keterbatasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasarana dan sarana transportasi guna mempercepat pembangunan daerah ini. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya sistem transportasi antarmoda terutama laut dan udara secara terpadu dan optimal, dengan mengikut- sertakan dunia usaha.

Hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Maluku telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Meskipun demikian, dengan kemajuan yang telah dicapai tersebut, propinsi ini masih tertinggal dibandingkan dengan tingkat kemajuan rata-rata nasional. Di samping itu, di Propinsi Maluku masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antargolongan masyarakat dan antardaerah, antara lain karena masih terbatasnya jangkauan prasarana dan sarana sosial. Kondisi di atas menghadapkan Maluku pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial dasar serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Pada tahun 1993 jumlah desa tertinggal di propinsi ini masih cukup banyak, yaitu 812 desa atau sekitar 53,9 persen dari seluruh desa yang ada di Maluku. Masalah kemiskinan, yang memerlukan penanggulangan secara khusus dan menyeluruh ini, merupakan tantangan pula bagi pembangunan daerah Maluku dalam PJP II, khususnya dalam Repelita VI.

Kegiatan ekonomi dan sosial di Propinsi Maluku terkonsentrasi di wilayah tengah dan utara. Tingkat perkembangan wilayah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di wilayah bagian tenggara dan kepulauan terselatan propinsi ini relatif tertinggal. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut lebih lambat dari wilayah lainnya sehingga mengakibatkan bertambahnya kesenjang-an antarwilayah. Dengan demikian, tantangannya adalah meningkatkan perkembangan wilayah yang tertinggal dengan menyerasikan laju pertumbuhan agar kesenjangan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran antarwilayah makin berkurang.

Meningkatnya intensitas pembangunan selain mengakibatkan meningkatnya pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya alam lainnya, juga menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan menghasilkan limbah dan polusi dalam kadar yang makin meningkat yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Selain itu, beberapa bagian Propinsi Maluku rawan terhadap bencana alam. Dengan demikian, pembangunan daerah dihadapkan pada tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkungan hidup dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabilitasi sumber daya alam sehingga menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiapan untuk menghadapi dan menanggulangi bencana alam.

Belum mantap dan meratanya kemampuan aparatur di daerah serta belum serasinya koordinasi antarlembaga dalam mengelola pembangunan merupakan tantangan yang dihadapi dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen dan kelembagaan di daerah.

 

2. Kendala

Upaya pembangunan daerah di Propinsi Maluku dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi geografis dengan karakteristik wilayah yang kurang menguntungkan, antara lain karakteristik fisik wilayah yang terdiri atas ratusan pulau besar dan kecil yang dipisahkan oleh perairan laut dalam yang luas, keterpencaran lokasi (jarak), keterbatasan areal lahan yang dapat dibudidayakan, dan adanya beberapa kawasan rawan bencana alam, terutama letusan gunung api yang menjadi kendala bagi pengembangan kegiatan produktif serta bagi pengembangan prasarana dan sarana dasar pembangunan, khususnya sistem transportasi.

Propinsi ini mempunyai jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya. Jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan penyebaran yang tidak merata dan terpencar dalam kelompok penduduk yang kecil di banyak pulau dimana pulau-pulau kecil relatif lebih padat dari pulau-pulau besar dan tersebar di wilayah yang luas, merupakan kendala pula dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif ataupun dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat secara efisien.

 

3. Peluang

Hasil pembangunan yang telah dicapai Propinsi Maluku selama PJP I dapat menjadi modal dan membuka peluang untuk meningkatkan pembangunan dalam PJP II. Hasil pembangunan yang berupa prasarana dan sarana sosial dan ekonomi yang telah dibangun, kelembagaan yang telah terbentuk dan berfungsi, serta peran serta masyarakat yang meningkat dalam kegiatan pembangunan adalah modal dan peluang yang dapat dikembangkan.

Propinsi Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pembangunan yang telah dimanfaatkan tetapi belum optimal dikembangkan, antara lain adalah perikanan laut, kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, dan pariwisata.

Sumber daya perikanan dan hasil laut Propinsi Maluku mempunyai potensi yang cukup besar dan prospek yang sangat baik bagi pemenuhan permintaan pasar dalam negeri dan luar negeri dengan komoditas andalannya antara lain mutiara, rumput laut, ikan hias, ikan cakalang dan udang antara lain di perairan laut Maluku Tengah dan Maluku Tenggara.

Propinsi Maluku memiliki potensi kehutanan, antara lain di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Tengah, dan Maluku Utara, dengan komoditas andalan, antara lain kayu meranti, kayu besi, rotan, rempah-rempah, kayu hitam, jati, cendana, damar, dan kayu putih.

Di bidang pertambangan dan galian, Propinsi Maluku memiliki potensi berbagai bahan galian dan mineral, seperti bahan galian logam emas di Pulau Wetar dan di Pulau Lirang, kaolin, pasir kwarsa, belerang, kapur, batu apung, asbes, mangan serta bahan mineral, tembaga, krom, dan mangan, tersebar di lebih dari 40 lokasi. Ditemukan pula potensi minyak dan gas bumi di sekitar Pulau Seram, Pulau Buru, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar. Selain itu Propinsi Maluku memiliki bahan galian nikel yang kandungannya relatif besar dan cukup potensial untuk dikembangkan.

Industri, baik yang berbasis sumber daya alam khususnya industri pengolahan hasil hutan dan hasil kelautan dengan menerapkan bioteknologi dan akuakultur maupun yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), seperti industri maritim serta pusat penelitian dan pengembangan ilmu kelautan, memiliki potensi untuk dikembangkan.

Pariwisata juga merupakan sektor yang amat berpeluang untuk dikembangkan. Maluku memiliki potensi wisata yang beragam, baik wisata bahari, alam, agrowisata maupun budaya. Maluku memiliki rona alam bergunung-gunung, garis pantai yang panjang, dan terdiri atas banyak pulau, pantai beserta taman lautnya, serta memiliki latar belakang sejarah dan keanekaragaman tradisi, seni dan budaya setempat yang unik dan menarik.

Lokasi Propinsi Maluku cukup strategis, karena letaknya langsung berbatasan dengan Cekungan Pasifik dan berfungsi sebagai pintu gerbang ke arah Lingkar Pasifik, serta berada di dalam segitiga besar Tokyo-Los Angeles-Sydney yang merupakan pusat perdagangan besar di dunia yang potensial sebagai wilayah pemasaran. Perkembangan ekonomi Asia Pasifik merupakan peluang bagi Propinsi Maluku untuk memperluas jaringan pemasaran dan perdagangan antarregional. Selain itu, dapat dikembangkan pula kerja sama antarregional khususnya di bidang ekonomi, perdagangan dan pariwisata dengan negara tetangga yang secara geografis berdekatan, yaitu Filipina dan Australia (Northern Territory). Potensi kerja sama ini didasari oleh pemanfaatan dan pengembangan keunggulan komparatif, terutama potensi sumber daya alam yang ada di Propinsi Maluku.

 

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Arahan GBHN 1993

GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah, dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di daerah terpencil, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Dengan mengacu kepada arahan GBHN 1993, pembangunan Daerah Tingkat I Maluku diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelibatan masyarakat setempat secara penuh; peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja setempat dan perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktivitas perekonomian daerah; penganekaragaman kegiatan perekonomian daerah; peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas; peningkatan jumlah dan kualitas investasi swasta; peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan; pengembangan sistem transportasi terpadu yang akan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan terbelakang; penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah; pengembangan sumber daya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan; serta pengembangan kawasan andalan dengan menciptakan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

 

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Maluku dalam PJP II sesuai dengan GBHN 1993 adalah mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran pembangunan ekonomi nonmigas adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 9,2 persen per tahun. Sasaran lainnya adalah meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar ekonomi, terutama terciptanya sistem transportasi antarmoda yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi secara ekonomis; meningkatnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja; serta meningkatnya sumbangan daerah kepada ekonomi nasional.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur, antara lain dari dua indikator kesejahteraan sosial, yaitu bertambahnya usia harapan hidup menjadi 72 tahun dan menurunnya angka kematian bayi menjadi 22 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk; dan telah mantapnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kejuruan serta terselesaikannya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam PJP II masalah kemiskinan di daerah Maluku berdasarkan kriteria yang sekarang digunakan telah terselesaikan.

 

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Maluku dalam Repelita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II; meningkatnya kemandirian dan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola pembangunan, termasuk mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana yang dibangun di daerah, seiring dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali dan mengerahkan sumber keuangan serta meningkatnya efisiensi belanja daerah.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan ekonomi nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 8,4 persen per tahun, dengan laju pertumbuhan sektoral, yaitu pertanian rata-rata sekitar 4,5 persen; industri nonmigas sekitar 12,9 persen; bangunan sekitar 11,0 persen, perdagangan dan pengangkutan sekitar 11,5 persen; jasa-jasa sekitar 8,2 persen; serta lainnya (mencakup pemerintahan, energi dan pertambangan) sekitar 8,0 persen. Sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas untuk Propinsi Maluku rata-rata adalah 14,1 persen per tahun. Sedangkan sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja rata-rata 4,4 persen per tahun sehingga tercipta tambahan kesempatan kerja baru bagi 173,2 ribu orang.

Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar ekonomi terutama berkembangnya sistem transportasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien; meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah; meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat di sektor pertanian, industri, dan jasa; dan meningkatnya PAD, termasuk di daerah tingkat II yang relatif tertinggal.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi 64,8 tahun serta penurunan angka kematian bayi menjadi 49 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; makin merata, meluas, dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) termasuk madrasah tsanawiyah (MTs) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) termasuk madrasah aliyah (MA) masing-masing menjadi 61,8 persen dan 46,8 persen; serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah; berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional; serta meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

 

3. Kebijaksanaan

Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan mewujudkan berbagai sasaran tersebut di atas, kebijaksanaan pembangunan Daerah Tingkat I Maluku dalam Repelita VI diarahkan pada peningkatan pelaksanaan otonomi di daerah seiring dengan peningkatan peran serta masyarakat; pengembangan sektor unggulan; pengembangan usaha nasional; pengembangan sumber daya manusia; kependudukan; peningkatan pemerataan pembangunan; penanggulangan kemiskinan; pengembangan prasarana dan sarana ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; serta pengembangan kawasan andalan.

Kebijaksanaan tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan propinsi yang berbatasan dalam rangka mewujudkan keserasian pembangunan antardaerah melalui peningkatan kerjasama antardaerah.

 

a. Pelaksanaan Otonomi di Daerah

Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memperlancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan pelaksanaan pemerintahan di daerah tingkat I dan daerah tingkat II Propinsi Maluku, terutama dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan ditingkatkan agar makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan pemerintahan otonomi di Propinsi Maluku ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan dan kelembagaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah, serta peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan di daerah.

 

b. Pengembangan Sektor Unggulan

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Maluku. Pembangunan pertanian dan industri serta sektor produktif lainnya akan ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pembangunan industri di Propinsi Maluku diarahkan terutama untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pemanfaatan keuntungan lokasi Propinsi Maluku yang berada dekat dengan Australia dan pinggiran Cekungan Pasifik. Dalam kaitan ini diupayakan antara lain untuk merintis hubungan kerjasama ekonomi Ambon - Merauke - Darwin (Northern Territory). Sehubungan dengan itu, pembangunan industri di Propinsi Maluku dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan industri dengan pertanian dan jasa, terutama industri kelautan (maritim), sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri kelautan dan industri pengolahan, termasuk agroindustri, ditingkatkan dan didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah tingkat II disesuaikan dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan rencana tata ruang daerah agar tertata dengan baik, dan agar mendorong pemerataan. Untuk mendukung pengembangan industri diupayakan peningkatan prasarana, peningkatan usaha pemasaran, serta pelatihan tenaga kerja.

Pembangunan pertanian di Propinsi Maluku diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menganekaragamkan produksi hasil pertanian yang berorientasi ekspor, khususnya hasil kelautan dan hasil hutan. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu, yang meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan terutama pengolahan hasil laut, perkebunan, seperti pala, cengkeh dan lada, dan hasil lautan, serta didukung oleh pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan.

Pembangunan kehutanan di Propinsi Maluku ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan, penyediaan dan perluasan keanekaragaman hasil hutan bagi pembangunan industri, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha, perluasan sumber pendapatan negara dan pemacu pembangunan daerah, serta menjaga fungsinya sebagai salah satu penentu ekosistem untuk memelihara tata air, plasma nutfah, terutama tanah dan iklim. Untuk menjaga kelestarian hutan, upaya perlindungan, penertiban, pengamanan, pengawasan, pengendalian, serta rehabilitasi dan konservasi hutan dilanjutkan dan ditingkatkan. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya dan peningkatan peran serta koperasi, usaha menengah dan usaha kecil, terutama di dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pembangunan kepariwisataan di Propinsi Maluku mempunyai potensi yang besar dan prospek yang cerah. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah, dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam, termasuk kekayaan alam bahari, keanekaragaman seni dan budaya, serta peninggalan sejarah, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa.

Pembangunan pertambangan di Propinsi Maluku ditingkatkan dengan sekaligus mendorong proses pengolahan lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah, terutama bahan galian seperti kaolin, emas, tembaga, belerang, serta minyak dan gas bumi.

 

c. Pengembangan Usaha Nasional

 

Pengembangan usaha nasional yang meliputi usaha menengah dan kecil, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.

Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha tradisional dan informal, di Propinsi Maluku ditingkatkan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang kukuh dan saling menyangga dengan lapisan menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.

Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terhadap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan manajemen, dan alih teknologi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, dan jika perlu ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian rakyat terutama yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan usaha kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijaksanaan pemberian prioritas dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh pemerintah, disertai upaya penyediaan tempat usaha yang terjamin, khususnya bagi koperasi dan usaha kecil, dan peningkatan peran serta masyarakat antara lain dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui koperasi.

Pembangunan koperasi di Propinsi Maluku pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan akses dan pangsa pasar; perluasan akses terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan, dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; peningkatan akses terhadap teknologi dan peningkatan kemampuan memanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan.

Pembangunan perdagangan di Propinsi Maluku diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan dan pengembangan kemampuan usaha, dan peningkatan ekspor nonmigas dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi, baik nasional maupun regional.

 

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi Maluku diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan agama, serta pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan ketersediaan dan sebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing, kewiraswastaan, dan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dan efektif, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di propinsi ini diarahkan pada bidang industri yang memanfaatkan sumber daya alam, yakni perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, kehutanan, dan pertambangan.

 

e. Kependudukan

Kebijaksanaan di bidang kependudukan di Daerah Tingkat I Maluku diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di daerah yang mempunyai kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta mengarahkan persebaran penduduk yang lebih merata terutama ke daerah jarang penduduk, dengan memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk dikendalikan, antara lain dengan upaya peningkatan keluarga berencana mandiri. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan meningkatkan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak, remaja, serta penduduk lanjut usia. Peranan wanita dalam pembangunan Propinsi Maluku diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya.

Persebaran penduduk dalam rangka mengendalikan perambah hutan dan memukimkan kembali penduduk akibat bencana alam, diupayakan melalui transmigrasi lokal. Sebagai daerah penerima transmigran, upaya memeratakan persebaran penduduk dan tenaga kerja ke berbagai kawasan andalan di wilayah Propinsi Maluku ditingkatkan antara lain melalui program transmigrasi, baik transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantuan dan transmigrasi swakarsa mandiri.

 

f. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pertumbuhan antarsektor ekonomi di Propinsi Maluku diupayakan dengan menyerasikan secara bertahap peranan dan sumbangan setiap sektor ekonomi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang optimal, dengan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif, serta memadukan perencanaan dan pelaksanaan program antarsektor dan program regional, sehingga kegiatan pembangunan dapat terwujud secara terpadu dan berdaya guna. Untuk itu, produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal ditingkatkan, antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat serta pendekatan baru dalam produksi dan pemasaran hasil. Untuk meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian dan hasil sektor lainnya di perdesaan, ditingkatkan keterkaitan antarsektor, terutama antara sektor pertanian dengan industri dan jasa.

Pemerataan pembangunan antardaerah di Maluku diupayakan dengan lebih menyerasikan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan, baik dalam tingkat kemajuan antardaerah maupun antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan desa dan masyarakat perdesaan ditingkatkan melalui koordinasi dan keterpaduan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Di perkotaan, penataan penggunaan tanah ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, serta pencegahan penelantaran tanah termasuk upaya mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Maluku ditempuh pula berbagai upaya, antara lain meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah yang dikembangkan berdasarkan pendekatan wilayah atau kelompok wilayah dalam satu propinsi dengan menciptakan keterkaitan fungsional antardaerah, antarwilayah, antardesa, antarkota, dan antara desa dan kota. Selanjutnya, penyerasian pertumbuhan antardaerah diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan memberikan berbagai bentuk kemudahan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang makin baik.

Untuk mengatasi kesenjangan antargolongan ekonomi dilakukan penataan kembali peraturan daerah yang mengatur kehidupan ekonomi rakyat banyak, seperti kepemilikan hak atas tanah, perizinan usaha dan bangunan, perlindungan hukum dan mekanisme pasar di daerah, serta pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha bagi pengusaha kecil, termasuk untuk ikut dalam melaksanakan proyek-proyek pemerintah di daerah, sehingga masyarakat golongan ekonomi yang lemah mendapat kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraannya.

 

g. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Propinsi Maluku, Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan salah satu kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di desa atau di kelurahan tertinggal, dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan, dan partisipasi, serta menerapkan semangat dan kegiatan produksi dan kooperatif. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan serta disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka itu, program IDT diupayakan pula untuk memantapkan segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaan, termasuk koperasi sehingga upaya meningkatkan taraf hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan khususnya di 812 desa tertinggal menurut pedoman yang telah ditetapkan secara nasional.

 

h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi

Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi, khususnya transportasi, di Daerah Tingkat I Maluku diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan, dan efektivitas operasi dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu terutama dengan mengembangkan pengembangan transportasi antarmoda dan antarpulau yang efisien, yang dapat menjangkau pula daerah terisolasi dan terbelakang.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang meningkat, upaya pembangunan prasarana ekonomi lainnya seperti tenaga listrik dan pelayanan jasa telekomunikasi serta prasarana pengairan, akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Untuk mempercepat pembangunan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut, didorong dan ditingkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

 

i. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka itu, ditingkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan pesisir; rehabilitasi hutan dan tanah kritis; konservasi sungai, danau, hutan bakau dan hutan lindung; pelestarian flora dan fauna langka; serta pengembangan fungsi daerah aliran sungai (DAS) ditingkatkan.

 

j. Pengembangan Kawasan Andalan

Kawasan andalan dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan usaha, dan lingkungan kerja.

Di samping kawasan andalan tersebut, bagi daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat, ditingkatkan penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, termasuk peningkatan pengelolaannya.

 

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam upaya mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan Daerah Tingkat I Maluku dalam Repelita VI, dilaksanakan melalui berbagai program yang meliputi program peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah daerah; peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah daerah; peningkatan prasarana dan sarana daerah; pengembangan usaha nasional; peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja; penataan ruang daerah; pengembangan kawasan andalan dan sektor unggulan; peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat; percepatan penanggulangan kemiskinan; dan pengelolaan pembangunan perkotaan; dengan didukung berbagai program penunjang.

 

1. Program Pokok

a. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan kemampuan, disiplin, dan wawasan aparatur pemerintah daerah, serta mendayagunakan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintah daerah terutama aparatur pemerintah daerah tingkat II termasuk kecamatan dan desa;

2) meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian termasuk memantapkan fungsi koordinasi, baik antarinstansi pemerintah di daerah maupun antara lembaga pemerintah pusat dan daerah;

3) menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan daerah;

4) mengembangkan sistem informasi manajemen pembangunan daerah;

5) meninjau kembali status dan batas daerah otonom dan wilayah administratif daerah tertentu, antara lain mengkaji usul pemekaran Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dan Maluku Tengah, masing-masing menjadi dua daerah tingkat II.

 

b. Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber pendapatan, baik pajak, retribusi, maupun laba perusahaan daerah, serta menggali sumber pendapatan baru;

2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman, antara lain melalui pemanfaatan rekening pembangunan daerah;

3) meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dalam pembangunan daerah;

4) memantapkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan keuangan daerah;

5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD.

 

c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan prasarana transportasi darat, laut dan udara, yang meliputi kegiatan:

a) rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, yang antara lain meliputi jalan lintas Seram dengan ruas Amahai-Masohi-Liang-KM-45, dan Ambon-Galala-Passo-Durian Patah-Laha; peningkatan jaringan jalan lintas Seram dengan ruas Saleman-KM-50-Wahai, Kaeratu-Eti; jalan lintas Halmahera dengan ruas Podewang-Tobelo, dan ruas Bosso-Kao, Eti-Piru, Amahai-Tamilou-Haya, Podiwang-Tobelo, Pasahari-Kobisanta, Dodinga-Payahe, Kao-Bosoi, Weda-Sagea;

b) pengembangan transportasi darat yang meliputi pengembangan fasilitas lalu lintas jalan yang meliputi kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu jalan sebanyak 1.000 buah; pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan 7.000 meter; pembuatan marka jalan sepanjang 75 kilometer; pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor (PKB) berjalan sebanyak 4 unit; pembangunan terminal penumpang/barang di Ambon; pengadaan bus kota/ perintis sebanyak 30 buah; serta pembukaan jalur baru angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) untuk jalur Rum-Ternate, Tual-Dobo, Larat-Saumlaki, Tobelo-Daruba, dan Hunimua-Haruku-Saparua;

c) pembangunan transportasi laut yang meliputi peningkatan fasilitas pelabuhan di Ambon, Dofa, Kobinsota, Tolehu, Amahai, Dobo, Kayoa, Mayo, Bere-Bere, Kesui, Lakor, Pulau Kun, Saketa, Obi Selatan, Ramang, Damar, Lirang, Kisar, Wetar, Pulau Toyando, Molu, Seira, Tutu Kembang, Adaud, Dawera, Kroing, Masela, Lelang, Wulur, Isti, Ilwaki, Tidore, Besni, Mofa, Wailoar, Margok, Teluk Bara, Parlean, Patani dan Gebe; perluasan dermaga di Tual dan Tobelo, pembangunan dermaga di Serwaru (P. Leti), dan melanjutkan pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) di Ambon dan Tual; serta pengoperasian 9 kapal perintis;

d) pembangunan transportasi udara yang meliputi peningkatan fasilitas bandara di Ambon, Galela, Saumlaki, Ternate, Amahai; menjadikan Bandara Ambon sebagai pusat penyebaran dan Ternate sebagai subpusat penyebaran; peningkatan fasilitas keselamatan penerbangan di Ambon dan Ternate, penyediaan keselamatan udara di Banda, Langgur, Saumlaki, dan Dobo, serta pengoperasian armada penerbangan perintis sebanyak 4 rute per tahun; disamping itu dilakukan studi penjajagan pembangunan tiga buah lapangan terbang perintis di Larat, Tepa, dan Kisar;

2) meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan:

a) rancang bangun pusat listrik tenaga mikrohidro (PLTM) tersebar dengan kapasitas 1 megawatt, dan yang bersumber pada tenaga diesel dengan kapasitas terpasang 18,8 megawatt, serta studi untuk persiapan pembangunan PLTA Isal dengan kapasitas 20 megawatt, dan PLTG Ambon dengan kapasitas 30 megawatt;

b) peningkatan sarana distribusi Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) berupa pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 996 kilometersirkit, dan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 886 kilometersirkit, serta pembangunan 720 gardu distribusi dengan kapasitas 72 megavoltampere, sehingga dapat melayani 69.000 pelanggan baru;

 

c) penyediaan tenaga listrik perdesaan dengan tambahan pelayanan listrik bagi 497 desa;

3) meningkatkan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang meliputi kegiatan pembangunan terminal transit di Wayame (Ambon) yang dimaksudkan untuk memasok kebutuhan BBM di Maluku dan Irian Jaya, dan memperlancar pembekalan dalam negeri; serta pembangunan depot pengisian pesawat udara (DPPU) di Ternate untuk melayani peningkatan kebutuhan avtur dan avgas, mengikuti perkembangan transportasi udara yang pesat;

4) meningkatkan jaringan telekomunikasi, yang antara lain meliputi kegiatan pembangunan telepon termasuk sarana penunjang dengan kapasitas 40.900 satuan sambungan, perluasan kapasitas telepon umum, pembangunan warung telekomunikasi (wartel) secara tersebar, pembangunan stasiun tetap monitoring frekuensi radio sebanyak 2 unit, pengadaan perangkat radio komunikasi sebanyak 1 unit, serta pengadaan terminal automatic frequency management system (AFMS) sebanyak 1 unit;

5) meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro, yang antara lain meliputi pengadaan dan peningkatan fasilitas fisik pelayanan di kecamatan, perdesaan, daerah transmigrasi dan daerah terpencil lainnya, yang antara lain meliputi pembangunan kantor pos pembantu sebanyak 11 unit, kantor pos tambahan sebanyak 4 unit, pos keliling kota/angkutan sebanyak 5 unit, pos keliling desa/antaran sebanyak 25 unit, dan berbagai sarana penunjang;

6) memantapkan prasarana pengairan dan meningkatkan pendayagunaan sumber daya air, yang antara lain meliputi pembangunan bendung Pasahari; rehabilitasi jaringan irigasi di Pulau Buru, Seram dan Halmahera; pemeliharaan jaringan irigasi seluas kurang lebih 28.000 hektare; perbaikan jaringan irigasi seluas kurang lebih 10.000 hektare antara lain di Mancalele, Way Apu dan Tiley; pembangunan jaringan irigasi seluas kurang lebih 7.500 hektare antara lain di Way Apu, Wasile, Way Leman, dan Pasahari; pemanfaatan dan pengembangan sumber daya air, melalui pengembangan embung-embung khususnya di daerah kritis seperti di Pulau Kisar dan Moa Maluku; serta pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya melalui perbaikan dan pengendalian sungai antara lain Way Ruhu, Way Tomo, Way Lawa, Way Sekula, Way Heru, dan Way Yari sepanjang kurang lebih 30 kilometer;

7) meningkatkan sarana komunikasi dan penerangan, yang meliputi kegiatan pembangunan stasiun pemancar televisi (TV) di Masohi, Kayowa, makian, Tanimbar Selatan, Maba (Waha), Morotai Utara, Pulau Elat, Obi, dan Labuha; serta pembangunan stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) di Ambon, Ternate, dan Tual;

8) meningkatkan sarana olahraga yang dapat menyebar sampai ke daerah tingkat II dan kecamatan, serta mengembangkan perpustakaan daerah, terutama di daerah tingkat II, dengan memanfaatkan sumber daya daerah dan peran serta masyarakat; dan

9) meningkatkan kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

 

d. Program Pengembangan Usaha Nasional

Program ini meliputi upaya:

1) mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain berupa penanaman modal swasta, termasuk PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah;

2) meningkatkan dan mengarahkan investasi, baik PMDN maupun PMA pada berbagai wilayah, sektor, dan golongan ekonomi termasuk investasi dalam agroindustri dan agrobisnis di perdesaan, serta berbagai sektor jasa pendukung;

3) menyederhanakan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah, meningkatkan penerapan etika usaha yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis yang menjamin kepastian dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, daya saing dunia usaha di daerah;

4) meningkatkan pengembangan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha informal dan tradisional melalui hubungan kemitraan usaha; meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar; dan meningkatkan bantuan permodalan dengan memanfaatkan dana lembaga perbankan, seperti kredit usaha kecil (KUK), kredit umum perdesaan (Kupedes), serta dana lembaga keuangan nonbank, seperti modal ventura;

5) meningkatkan bimbingan, pendidikan, pelatihan, dan magang dalam rangka meningkatkan kemampuan teknologi dan manajemen, serta pengembangan usaha baru yang bersifat terobosan;

6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat, antara lain dengan mendorong pengembangan bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR), bank perkreditan rakyat syariat (BPRS), dan lembaga modal ventura;

7) meningkatkan pengembangan koperasi melalui pemantapan kelembagaan koperasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan koperasi, pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi, peningkatan dan perluasan usaha koperasi, kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha, pembangunan koperasi di daerah tertinggal, serta pengembangan informasi perkoperasian;

8) mengembangkan sistem informasi usaha terutama termasuk untuk usaha menengah dan kecil, tentang potensi pembangunan daerah, melalui penyediaan data dan informasi yang mencakup tenaga kerja, prasarana dan sarana, sumber daya alam, kelembagaan, permodalan, kemitraan, penanaman modal, dan potensi pasar; serta meningkatkan kegiatan promosi tentang potensi daerah;

9) meningkatkan kegiatan perdagangan antara lain berupa penyelenggaraan pelayanan informasi perdagangan; peningkatan pemasaran komoditas hasil pertanian termasuk pengembangan pasar desa dan pasar lelang; pembinaan pedagang, pengusaha, dan eksportir menengah dan kecil; peningkatan perdagangan perintis; peningkatan dan pengawasan mutu komoditas ekspor; penyusunan identifikasi potensi pasar komoditas ekspor; serta pengembangan dan peningkatan ekspor nonmigas, termasuk produk agroindustri.

 

e. Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat di daerah, melalui pemasyarakatan produktivitas yang didukung dengan penyebarluasan informasi, penyuluhan, pembinaan melalui media massa, dunia pendidikan, forum masyarakat produktivitas Indonesia, dan organisasi masyarakat lainnya; penetapan standar mutu produktivitas di perusahaan-perusahaan yang melalui analisis, penelitian, pengembangan, dan pengukuran produktivitas, serta pengembangan unit-unit produktivitas;

2) meningkatkan keterampilan dan keahlian serta profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pem-bangunan, melalui pelatihan institusional dan noninstitusional (mobile training unit) bagi kader-kader pembangunan desa secara terpadu; pemagangan untuk membentuk tenaga kerja mandiri dan profesional; serta pendayagunaan tenaga kerja terdidik, yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha;

3) meningkatkan pembinaan hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha, antara lain melalui pembinaan fungsi lembaga ketenagakerjaan dan pendidikan; penyuluhan ketenagakerjaan bagi kader-kader serikat pekerja dan organisasi pengusaha, dan pelaksanaan uji coba sistem deteksi dini;

4) meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita di sektor formal maupun sektor informal dan perlindungan anak yang terpaksa bekerja.

 

f. Program Penataan Ruang Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) menyempurnakan dan menjabarkan rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan rencana tata ruang kabupaten/ kotamadya daerah tingkat II, terutama tata ruang kawasan andalan ke dalam rencana terperinci dan program pembangunan daerah;

2) menyiapkan penatagunaan tanah bagi kawasan yang mempunyai potensi pertumbuhan cepat seperti di daerah perkotaan, serta di daerah wisata dan kawasan industri di Ambon dan sekitarnya.

 

g. Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan

Program ini meliputi upaya:

1) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan industri yang menitikberatkan pada kegiatan pengembangan industri yang berdaya saing kuat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; pengembangan industri di Propinsi Maluku bertumpu baik pada pengembangan industri padat sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang maju, dan industri padat karya yang makin padat ketrampilan, yang meliputi kegiatan:

a) pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan dan rumah tangga, meliputi kegiatan (1) pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar; (2) penumbuhan dan pengembangan wira- usaha industri kecil; (3) penumbuhan dan pengembangan industri perdesaan termasuk di desa tertinggal; dan (4) pengembangan industri kecil melalui pembinaan 185 sentra industri kecil, termasuk pengembangan industri kecil penunjang pariwisata yang menghasilkan kerajinan kerang-kerangan dan ukiran kayu;

b) peningkatan kemampuan teknologi di perusahaan-perusahaan industri melalui diseminasi teknologi; pengembangan dan pelayanan teknologi industri, penerapan standar serta pengujian mutu produk; peningkatan dan mendorong kemitraan litbang terapan antardunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah; serta peningkatan sarana litbang industri, termasuk milik pemerintah;

c) pendalaman dan penguatan struktur industri melalui pengembangan agroindustri, industri pengolahan hasil tambang, industri yang berorientasi ekspor melalui pengembangan dan pemanfaatan keunggulan komparatif daerah antara lain industri pengolahan hasil perikanan termasuk mutiara, dan industri pengolahan hasil kehutanan terutama kayu lapis;

d) peningkatan promosi investasi industri serta mendorong berkembangnya keterkaitan antarindustri dan aglomerasi industri di berbagai kawasan andalan khususnya Ambon dan sekitarnya di zona industri Seram dan Halmahera;

 

2) meningkatkan produktivitas dan produksi sektor unggulan pertanian di Propinsi Maluku, melalui pengembangan usaha pertanian terpadu berorientasi pasar, yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, yang diarahkan pada kawasan andalan antara lain di kawasan Ambon, Halmahera Utara, dan Maluku Tenggara dan sekitarnya; yang antara lain meliputi kegiatan:

a) peningkatan mutu dan luas areal intensifikasi pertanian tanaman pangan, antara lain tanaman padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan ubi jalar;

b) pengembangan produksi hortikultura terutama mangga, pisang, jeruk, dan nangka;

c) peningkatan perikanan tangkap terutama tuna/cakalang, krapu, lobster, cumi-cumi, dan ikan hias;

d) pengembangan perikanan budidaya terutama lele, nila, teripang, krapu, dan rumput laut;

e) pengembangan usaha peternakan terutama sapi potong, ayam bukan ras (buras), kambing, dan itik;

f) pengembangan usaha perkebunan terutama kelapa, kakao, pala, jambu mete, dan karet;

g) peningkatan kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi pertanian;

3) meningkatkan produktivitas dan produksi hasil hutan melalui pemantapan lokasi kawasan hutan produksi tetap, penatagunaan hutan konversi, pengembangan hutan rakyat, hutan tanaman industri, dan hutan kemasyarakatan;

4) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pariwisata melalui pengembangan obyek dan daya tarik agrowisata, wisata bahari, peninggalan sejarah dan budaya; pengembangan obyek, antara lain obyek dan daya tarik wisata bahari di kawasan andalan Ambon dan Bandaneira;

5) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pertambangan, terutama diarahkan untuk eksplorasi tambang minyak dan gas bumi, serta kawasan Pulau Wetar dan Pulau Lirang untuk bahan galian emas, dan nikel di kawasan Pulau Gebe (Maluku) dan Pulau Gag (Irian Jaya); disamping itu dilaksanakan kegiatan pemetaan geologi dan geofisika, penyelidikan bahan galian, mitigasi bencana alam geologis, eksplorasi air tanah, serta kegiatan khusus pemantauan gunung api; selanjutnya, dilaksanakan bimbingan usaha pertambangan golongan C di seluruh daerah tingkat II;

6) memantapkan pengembangan kawasan khusus pertahanan dan keamanan Kepulauan Aru sebagai Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) yang merupakan bagian dari wilayah operasi Armada Timur TNI Angkatan Laut.

 

h. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Program ini meliputi upaya:

1) melestarikan fungsi lingkungan hidup dan kemampuan sumber alam hayati dan nonhayati melalui kegiatan:

a) peningkatan pengelolaan hutan;

b) pengembangan dan pemeliharaan kelestarian plasma nutfah, penangkaran satwa dan flora, seperti di Taman Nasional Manusela;

c) perbaikan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengembangan daerah aliran sungai (DAS) Wae Hatu Merah Apur Efir;

d) pencegahan kerusakan serta penanggulangan dan pengamanan pantai dan terumbu karang yang telah rusak, terutama di Teluk Ambon;

e) pengembangan teknologi dan sistem tata guna dan alokasi air, serta pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir;

d) perlindungan permukiman masyarakat tradisional;

e) penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya;

2) mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup di perairan, tanah, dan udara, melalui kegiatan pengendalian pencemaran;

3) merehabilitasi lahan kritis seluas 51 ribu hektare di areal pertanian tanah kering di DAS Wae Hatu Merah Apur Efir; mengembangkan dan melaksanakan pembinaan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber alam secara lebih terpadu; serta membina kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

 

i. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan terutama dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang kegiatannya antara lain meliputi penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta peningkatan kwalitas dan jumlah guru dan tenaga kependidikkan lainnya sesuai dengan keperluan; penyelenggaraan kelompok belajar Paket A, Paket B, magang dan kelompok belajar usaha; perluasan atau peningkatan sekolah menengah kejuruan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan tuntutan pembangunan daerah; pengembangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga lebih terkait dengan kebutuhan daerah; selain itu akan dikembangkan pula politeknik keteknikan;

2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk perbaikan gizi serta menambah dan menyebarkan tenaga medis spesialis dan paramedis termasuk bidan desa, yang kegiatannya antara lain meliputi peningkatan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pemberian vitamin A kepada anak balita di desa tertinggal, dan peningkatan status gizi anak sekolah melalui pemberian makanan tambahan bagi anak-anak SD dari keluarga miskin terutama di desa tertinggal; serta pembangunan 9 unit puskesmas, pembangunan 105 unit puskesmas pembantu, pengadaan 114 unit puskesmas keliling, penyelenggaraan pendidikan bidan program A dan C, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit acquired immuno deficiency syndrome (AIDS);

3) meningkatkan penyediaan dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana air bersih serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman di daerah perdesaan dan perkotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa sebanyak 60 desa, penyediaan dan pengelolaan air bersih perdesaan untuk 577 desa, serta pengelolaan air limbah perdesaan untuk 200 desa;

4) meningkatkan pembinaan kesejahteraan sosial termasuk masyarakat terasing, fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, di samping pembimbingan dan pembinaan keluarga sejahtera, yang antara lain meliputi kegiatan:

a) pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin sebanyak 4.000 kepala keluarga;

b) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat sebanyak 5.915 orang;

c) pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasosial sebanyak 950 orang;

d) pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing sebanyak 1.400 kepala keluarga;

e) peningkatan dan rehabilitasi kelengkapan panti wredha milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 2 panti, serta rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti asuhan milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 3 panti;

f) pembangunan dan rehabilitasi loka bina karya sebanyak 4 gedung;

g) pengadaan unit rehabilitasi sosial keliling dan kelengkapannya sebanyak 2 unit;

5) mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kegiatan keluarga berencana (KB) yang didukung oleh sektor terkait antara lain kesehatan, pendidikan, dan agama, serta mengarahkan persebaran dan mobilitas penduduk yang antara lain melalui program transmigrasi yang meliputi kegiatan:

a) penyiapan lahan permukiman transmigrasi beserta prasarana dan sarana pendukungnya;

 b) penempatan transmigran dengan sasaran keseluruhan sebanyak 15.998 kepala keluarga, termasuk alokasi penempatan penduduk daerah transmigrasi (APPDT) sebanyak 3.998 kepala keluarga, yang dilaksanakan melalui (1) transmigrasi umum dengan pola pertanian lahan kering sebanyak 14.198 kepala keluarga, dan (2) transmigrasi swakarsa berbantuan sebanyak 1.800 kepala keluarga, dengan pola (a) perikanan nelayan sebanyak 300 kepala keluarga, dan (b) hutan tanaman industri-transmigrasi (HTI-Trans) sebanyak 1.500 kepala keluarga; selain itu transmigrasi swakarsa mandiri sekitar 4.000 kepala keluarga; dan

c) pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran yang sudah ada di permukiman transmigrasi;

6) meningkatkan dan mengembangkan nilai budaya dan seni budaya daerah untuk memperkaya khazanah budaya setempat serta peninggalan sejarah, yang kegiatannya antara lain meliputi pemugaran Benteng Amsterdam dan Benteng Kalamata;

7) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta pengamalan ajaran agama untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, yang kegiatannya antara lain meliputi bimbingan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama; penyediaan bantuan untuk pembangunan prasarana dan sarana kehidupan beragama dengan mendorong peran serta masyarakat; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan agama tingkat menengah dan tingkat tinggi, baik negeri maupun swasta, serta pembinaan kelembagaan seperti pondok pesantren dan tenaga penyuluh keagamaan.

 

j. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) menumbuhkembangkan peranan swadaya masyarakat untuk mampu memecahkan masalah bersama melalui kelompok swadaya masyarakat di daerah terutama di desa tertinggal;

2) meningkatkan peranan wanita dalam mendukung upaya membangun keluarga sejahtera serta mengembangkan usaha yang dapat menambah penghasilan keluarga antara lain melalui program pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);

3) meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna, pramuka dan organisasi kepemudaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 593 karang taruna;

4) membina dan meningkatkan kemampuan dan kualitas lembaga masyarakat atau organisasi nonpemerintah, yang kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 31 organisasi sosial, dan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat sebanyak 1.400 orang;

5) meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan pendahuluan bela negara, pelatihan dan pengorganisasian perlindungan masyarakat (linmas) dalam kegiatan penanggulangan bencana, serta pembinaan masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.

 

k. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan ketersediaan dan persebaran jumlah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi terutama di 812 desa tertinggal, antara lain meliputi kegiatan pemugaran perumahan dan permukiman di 695 desa sebanyak 11.229 unit rumah;

2) meningkatkan kemampuan dan kesempatan berusaha masyarakat khususnya kelompok masyarakat miskin dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang dikelola melalui perkoperasian dan badan kredit perdesaan, termasuk kegiatan pengelolaan hak pengusahaan hutan (HPH) Bina Desa Hutan;

3) mendukung dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program khusus seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan program-program sektoral dan regional lainnya yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

 

l. Program Pengelolaan Pembangunan Perkotaan

Program ini meliputi upaya:

1) membangun prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu, yang antara lain meliputi kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman daerah perkotaan dengan membangun rumah sederhana sebanyak 6.000 unit; perbaikan dan peremajaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di daerah perkotaan meliputi peremajaan kawasan sebesar 50 hektare, dan perbaikan lingkungan permukiman kota/nelayan seluas 339 hektare di Ambon; pengelolaan air limbah untuk 6 kota sedang dan kecil; pengelolaan persampahan untuk 2 kota sedang dan kota kecil; penanganan drainase untuk 5 kota sedang dan kota kecil; penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan dengan peningkatan kapasitas produksi sebesar 1.340 liter per detik; serta penataan kota dan penataan bangunan;

2) meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan perkotaan, yang antara lain meliputi kegiatan pemantapan fungsi kota yang meliputi identifikasi sistem kota-kota di wilayah Propinsi Maluku dan pemantapan fungsi kota-kota tersebut; pengembangan ekonomi perkotaan termasuk pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil; peningkatan peran serta sosial masyarakat kota; pemantapan keuangan perkotaan; pemantapan kelembagaan pemerintahan kota; penyusunan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota dengan penyiapan program jangka menengah perkotaan untuk 5 kota, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (PJM) untuk 2 kawasan andalan, dan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan untuk 6 kawasan; serta peningkatan pengelolaan administrasi dan tertib hukum pertanahan di daerah perkotaan;

3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan, yang antara lain meliputi kegiatan peningkatan konservasi kawasan budaya dan bernilai historis, serta pemantapan luasan ruang terbuka hijau.

 

2. Program Penunjang

Program penunjang meliputi seluruh program sektoral dan regional yang dilaksanakan dan berlokasi di Daerah Tingkat I Maluku.