Make your own free website on Tripod.com

PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

KALIMANTAN TENGAH

 

I. PENDAHULUAN

 Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, terletak antara 0E45' lintang utara, 3E31'lintang selatan, dan 111E-116E bujur timur, merupakan wilayah daratan yang sebagian besar terdiri atas hutan lebat, dan berbatasan di sebelah utara dengan Propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, di sebelah timur dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, di sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah barat dengan Propinsi Kalimantan Barat.

Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah mencakup areal seluas 153.564 kilometer persegi. Pada tahun 1990 tata guna lahan wilayah Propinsi Kalimantan Tengah meliputi areal hutan seluas 115.941 kilometer persegi atau 75,5 persen, areal semak belukar seluas 5.068 kilometer persegi atau 3,3 persen, areal padang rumput seluas 2.764 kilometer persegi atau 1,8 persen, areal ladang seluas 25.031 kilometer persegi atau 16,3 persen, areal sawah seluas 2.303 kilometer persegi atau 1,5 persen, areal perkebunan seluas 461 kilometer persegi atau 0,3 persen dan untuk budi daya lainnya seluas 1.996 kilometer persegi atau 1,3 persen dari seluruh luas wilayah.

Propinsi Kalimantan Tengah merupakan wilayah perbukitan dan dataran. Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Kapuas wilayahnya berupa pantai berawa dan daratan berawa serta daratan berbukit. Adapun Kotamadya Palangka Raya dan Kabupaten Barito Selatan wilayahnya berupa daratan berawa dan daratan berbukit. Kabupaten Barito Utara wilayahnya berupa daratan berbukit dan bergunung. Di Kalimantan Tengah terdapat lebih dari 60 buah sungai, di antaranya 11 sungai besar yang selama ini telah berperan sebagai sarana transportasi. Sungai-sungai besar tersebut antara lain adalah Sungai Barito (900 kilometer), Sungai Katingan (650 kilometer), Sungai Kahayan (600 kilometer), Sungai Kapuas (600 kilometer), dan Sungai Mentaya (400 kilometer). Selain itu, juga terdapat 11 danau yang tersebar di seluruh daerah tingkat II. Iklim daerah Kalimantan Tengah termasuk tropis basah dengan suhu udara rata-rata 29ECelsius, dipengaruhi oleh angin barat dan tenggara yang berganti setiap 6 bulan sekali sehingga mempengaruhi musim hujan dan musim kering, meskipun terjadi hujan hampir sepanjang tahun dengan curah hujan berkisar 2.000-3.560 milimeter per tahun. Bagian selatan wilayah Kalimantan Tengah, yang ditandai oleh daerah pantai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan sungai, merupakan wilayah rawan banjir.

Lahan di Propinsi Kalimantan Tengah dengan lahan subur yang terbatas, sebagian besar telah dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan. Selain itu, sumber daya alam lainnya yang dimiliki adalah deposit emas, batu bara, kaolin, fosfat, mika, mangan, serta sumber daya perikanan laut dan sungai yang potensial untuk dikembangkan.

Pada tahun 1990 penduduk Propinsi Kalimantan Tengah berjumlah 1.404.800 jiwa, dengan kepadatan penduduk 9 jiwa per kilometer persegi. Daerah tingkat II yang terpadat penduduknya adalah Kotamadya Palangka Raya dengan kepadatan 47 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Barito Utara dengan kepadatan 5 jiwa per kilometer persegi. Penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan berjumlah 245.545 jiwa atau 17,60 persen dari jumlah penduduk Propinsi Kalimantan Tengah. Jumlah penduduk perkotaan di propinsi ini mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan rata-rata laju pertumbuhan antara tahun 1971 dan 1990 sebesar 5,63 persen per tahun.

Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di propinsi ini berjumlah 950.182 orang. Dari jumlah tersebut yang masuk angkatan kerja sebanyak 602.920 orang dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah 593.150 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang bekerja tersebut, sebagian besar terserap di sektor pertanian (62,5 persen). Sisanya terserap di berbagai sektor lain, yaitu sektor industri (15,3 persen), dan jasa (22,2 persen).

Propinsi Kalimantan Tengah memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi, seni, budaya, dan bahasa. Masyarakat Kalimantan Tengah terdiri atas berbagai suku, antara lain suku Dayak Ngaju, Manyaan, Dusun, Lawangan, dan Ot Danum yang masing-masing memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya sendiri. Selain itu kota Palangka Raya sebagai ibukota propinsi yang direncanakan dan dibangun oleh Pemerintah Indonesia mempunyai nilai historis. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (65 persen), selebihnya beragama Hindu (17,7 persen), dan Kristen (16,2 persen).

Secara administratif, Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah terdiri atas lima kabupaten daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur, satu kotamadya daerah tingkat II, yakni Kotamadya Palangka Raya, sebagai ibukota propinsi. Dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah terdapat 82 wilayah kecamatan, serta 1.162 desa dan kelurahan.

 

II. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH DALAM PJP I

Perkembangan kependudukan di Propinsi Kalimantan Tengah selama PJP I menunjukkan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dari 3,43 persen per tahun dalam periode 1971-1980 menjadi 3,88 persen per tahun dalam periode 1980-1990. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di kawasan timur Indonesia dan di tingkat nasional yang masing-masing 2,4 persen dan 1,97 persen per tahun dalam periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk di propinsi ini termasuk tinggi.

Dalam PJP I pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah telah meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik bruto (PDRB) nonmigas Propinsi Kalimantan Tengah atas dasar harga konstan 1983 adalah sebesar Rp768 miliar. Jika dilihat dari pangsa sumbangan sektoral terhadap pembentukan PDRB nonmigas, sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi (31,5 persen), diikuti oleh sektor jasa (14,3 persen) dan sektor industri pengolahan (11,6 persen).

Dalam periode 1983-1990 laju pertumbuhan PDRB nonmigas tercatat sebesar 7,0 persen per tahun. Sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor listrik, gas, dan air minum (20,3 persen), sektor bank dan lembaga keuangan (14,9 persen), serta sektor pengangkutan dan komunikasi (9,6 persen).

PDRB nonmigas per kapita pada tahun 1990 atas dasar harga konstan tahun 1983 mencapai Rp556 ribu. Dibandingkan dengan angka tahun 1983 yang besarnya Rp453 ribu, terjadi peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,98 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang relatif sedang tersebut ditandai oleh ekspor nonmigas dengan komoditas yang masih dapat dikembangkan lebih optimal seperti produksi perkayuan dan hasil hutan lainnya.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial telah menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh berbagai indikator. Jumlah penduduk melek huruf meningkat dari 47,63 persen pada tahun 1971 menjadi 90,87 persen pada tahun 1990, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup turun dari 109 pada tahun 1971 menjadi 46 pada tahun 1993, dan usia harapan hidup penduduk meningkat dari 52 tahun pada tahun 1971 menjadi 65 tahun pada tahun 1993.

Peningkatan kesejahteraan tersebut didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1990 telah ada 11 unit rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 483 buah, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta puskesmas pembantu sebanyak 646 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 236,2 kilometer persegi dengan jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 2.161 orang per puskesmas termasuk puskesmas pembantu. Keadaan ini lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1972, dengan jumlah puskesmas baru mencapai 26 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 5.869,2 kilometer persegi dan penduduk yang dilayani sebanyak 27.924 orang per puskesmas.

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Kalimantan Tengah telah menunjukkan kemajuan yang berarti, seperti diperlihatkan oleh angka partisipasi kasar sekolah dasar (SD) yang pada tahun 1992 telah mencapai 113,4 persen, dibandingkan tahun 1972 yang baru mencapai 76,6 persen. Angka partisipasi tahun 1992 tersebut telah lebih tinggi daripada tingkat nasional yaitu sebesar 107,5 persen. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan SD yang makin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 2.529 unit SD yang berarti telah meningkat dibandingkan tahun 1972 yang baru berjumlah 762 unit. Peningkatan jumlah SD dan murid didukung oleh peningkatan jumlah guru. Pada tahun 1992 tercatat 14.808 orang guru SD dan setiap guru SD melayani 18 murid.

Pembangunan daerah Kalimantan Tengah didukung oleh pembangunan prasarana yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Di bidang prasarana transportasi sampai tahun 1992 telah dibangun dan ditingkatkan berbagai prasarana transportasi darat meliputi dermaga sungai, danau, dan penyeberangan serta jaringan jalan yang mencapai 4.134 kilometer. Ketersediaan jaringan jalan telah makin baik, seperti terlihat pada tingkat kepadatan yang mencapai 62,1 kilometer per 1000 kilometer persegi. Ketersediaan prasarana transportasi lainnya yang mendukung pembangunan daerah seperti prasarana transportasi laut dan transportasi udara juga telah meningkat. Transportasi laut di Propinsi Kalimantan Tengah dilayani oleh tiga buah pelabuhan laut, yaitu Kumai, Sampit, dan Pulang Pisau. Transportasi udara di Propinsi Kalimantan Tengah dilayani oleh delapan bandar udara (bandara) yakni Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya sebagai bandara utama yang berfungsi sebagai pintu gerbang Kalimantan Tengah yang dapat didarati pesawat jenis F-28, Bandara Beringin di Muara Teweh, dan Bandara Iskandar di Pangkalan Bun, Bandara Haji Hasan di Sampit, dan Bandara Sanggu di Buntok. Di samping itu, telah dibangun tiga buah bandar udara perintis di ibukota ibukota wilayah kerja Pembantu Bupati Kapuas wilayah Gunung Mas (Kuala Kurun), Kotawaringin Timur wilayah Seruyan (Kuala Pembuang) dan Kotawaringin Timur wilayah Katingan (Tumbang Samba). Selain itu, prasarana transportasi antarwilayah yang telah dibangun selama PJP I adalah rintisan jalan lintas Kalimantan.

Di bidang pengairan, meskipun masih terbatas telah ada peningkatan prasarana pengairan seperti jaringan irigasi. Pada tahun 1993 jaringan irigasi yang ada telah mengairi sawah seluas kurang lebih 199.000 hektare sehingga membantu peningkatan dan menunjang produksi pertanian, sampai mencapai swasembada beras.

Penyediaan prasarana ketenagalistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Wilayah VI yang meliputi Propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, sampai dengan tahun 1991 telah menghasilkan daya terpasang 337 megawatt.

Investasi yang dilakukan Pemerintah di Kalimantan Tengah melalui anggaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Alokasi anggaran pembangunan yang berupa dana bantuan pembangunan daerah (Inpres) dan dana sektoral melalui daftar isian proyek (DIP) dalam Repelita IV dan V berjumlah masing-masing Rp430 miliar dan Rp837 miliar.

Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dengan rata-rata pertumbuhan selama Repelita V sekitar 22,7 persen per tahun. Dalam masa itu PAD meningkat dari Rp2.447,4 juta pada tahun 1989/90 menjadi Rp4.530,2 juta pada tahun 1993/94. Peningkatan yang cukup berarti dari PAD dan bantuan pembangunan daerah dari tahun ke tahun mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalimantan Tengah. Pada tahun pertama Repelita V belanja pembangunan daerah berjumlah Rp22.900,1 juta dan pada tahun terakhir Repelita V meningkat menjadi Rp422.266 juta. Bagian terbesar dari belanja pembangunan dipergunakan untuk sektor perhubungan.

Meskipun masih relatif kecil, investasi swasta telah menunjukkan peningkatan. Gejala tersebut terlihat dari jumlah proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui Pemerintah selama PJP I, yaitu 88 proyek dengan nilai Rp104,8 juta dan 32 proyek penanaman modal asing (PMA) dengan nilai US$262,7 juta.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi daerah tingkat I yang berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang berupa rencana umum tata ruang kabupaten (RUTRK) telah selesai disusun, meskipun pada akhir PJP I sedang dalam proses untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

 

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah selama PJP I telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian didukung oleh meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun, disadari pula masih banyak masalah yang dihadapi.

Pembangunan yang telah banyak dilakukan di Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah selama PJP I, dalam PJP II akan dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan GBHN 1993. Untuk itu, perlu ditemukenali berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

 

1. Tantangan

Dalam PJP I telah banyak kemajuan yang dicapai Propinsi Kalimantan Tengah. Namun, laju pertumbuhan PDRB nonmigas per kapitanya relatif rendah dibanding rata-rata nasional. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan daerah Propinsi Kalimantan Tengah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan memperluas landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor nonmigas dan perluasan kesempatan kerja sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Kalimantan Tengah ditandai dengan masih besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang produktivitasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian tradisional, dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap di sektor nonpertanian khususnya industri dan jasa. Sektor industri dan jasa, yang berperan sebagai penggerak percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah, memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di Propinsi Kalimantan Tengah kondisi tenaga kerja yang tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang berkualitas, khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya. Dengan demikian, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Tengah tantangannya adalah mengembangkan sumber daya manusia berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang produktif dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Sehubungan dengan itu, Propinsi Kalimantan Tengah harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal dan mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di propinsi ini. Dengan demikian, Propinsi Kalimantan Tengah dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha antara lain dengan mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha.

Kegiatan ekonomi dan sosial di Propinsi Kalimantan Tengah terkonsentrasi di wilayah tengah dan selatan. Tingkat perkembangan dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat di wilayah bagian utara propinsi ini relatif tertinggal. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut lebih lambat dari wilayah lainnya sehingga mengakibatkan bertambahnya kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, tantangannya adalah meningkatkan pengembangan wilayah yang tertinggal tersebut dengan menyerasikan laju pertumbuhan antarwilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang perlu dipercepat membutuhkan dukungan prasarana dasar yang memadai, antara lain transportasi, tenaga listrik, pengairan, air bersih, dan telekomunikasi. Meskipun telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar daerah Kalimantan Tengah belum memenuhi kebutuhan ataupun tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat. Untuk daerah yang kondisi geografisnya seperti Kalimantan Tengah diperlukan suatu sistem transportasi antarmoda yang merupakan sistem transportasi wilayah, termasuk transportasi sungai, darat dan udara yang dapat meningkatkan keterkaitan wilayah produksi dengan pasar. Di pihak lain ada keterbatasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasarana dan sarana transportasi guna mempercepat pembangunan daerah ini. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan serta kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya sistem transportasi antarmoda, dengan mengikutsertakan dunia usaha, serta dilakukan secara terkoordinasi dengan propinsi lainnya yang bertetangga.

Hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Kalimantan Tengah telah menunjukkan kemajuan dan lebih baik dibandingkan dengan tingkat kemajuan rata-rata nasional. Meskipun demikian, dengan kemajuan yang telah dicapai tersebut, propinsi ini relatif tertinggal dibandingkan dengan rata-rata nasional. Di samping itu, di Propinsi Kalimantan Tengah masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antargolongan ekonomi dan antardaerah, antara lain karena masih terbatasnya jangkauan prasarana dan sarana sosial. Kondisi di atas menghadapkan Kalimantan Tengah pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Pada tahun 1993, desa tertinggal di propinsi ini masih cukup banyak, yaitu 696 desa atau sekitar 56,5 persen dari seluruh desa yang ada di Kalimantan Tengah. Masalah kemiskinan yang memerlukan penanganan secara khusus dan menyeluruh ini merupakan tantangan pula bagi pembangunan daerah Kalimantan Tengah dalam PJP II, khususnya Repelita VI.

Meningkatnya intensitas pembangunan selain mengakibatkan meningkatnya pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya alam lainnya, juga menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan limbah serta polusi dalam kadar yang makin meningkat yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan daerah dihadapkan pada tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkungan hidup dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabilitasi sumber daya alam sehingga menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Belum mantap dan meratanya kemampuan aparatur di daerah serta belum serasinya koordinasi antarlembaga di daerah dalam mengelola pembangunan daerah merupakan tantangan yang dihadapi dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen dan kelembagaan di daerah.

 

2. Kendala

Upaya pembangunan daerah di Propinsi Kalimantan Tengah dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah seperti pegunungan dengan kemiringan yang cukup curam serta dataran rendah yang sebagian besar merupakan daerah rawa pasang surut dengan kondisi tanah yang berpasir dan bergambut tebal, banyaknya sungai besar dan kecil yang membelah wilayah propinsi ini, serta keterpencaran lokasi permukiman, menjadi kendala bagi pengembangan kegiatan produktif, serta pengembangan prasarana dan sarana dasar pembangunan, antara lain pengembangan sistem transportasi.

Propinsi ini mempunyai jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya. Jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan persebaran penduduk yang tidak merata dan terpencar dalam kelompok yang kecil di beberapa daerah merupakan kendala pula dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dan dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat secara efisien.

Di samping itu, bencana banjir, kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun terutama pada musim kemarau, serta berkurangnya hutan bakau yang berakibat pada kerusakan fisik lingkungan permukiman, juga merupakan kendala yang dihadapi Kalimantan Tengah.

 

3. Peluang

Hasil pembangunan yang telah dicapai Propinsi Kalimantan Tengah selama PJP I dapat menjadi modal dan membuka peluang untuk meningkatkan pembangunan dalam PJP II. Hasil pembangunan berupa prasarana dan sarana sosial dan ekonomi yang telah dibangun, kelembagaan yang telah terbentuk dan berfungsi, serta peran serta masyarakat yang meningkat dalam kegiatan pembangunan adalah modal dan peluang yang dapat dikembangkan.

Propinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pembangunan yang telah dimanfaatkan tetapi belum optimal dikembangkan antara lain di bidang kehutanan, pertanian lahan kering,peternakan, perikanan, pengolahan hasil hutan, pertambangan dan pariwisata.

Lahan yang tersedia seluas lebih dari 20,2 juta hektare dapat dimanfaatkan untuk kawasan hutan produksi terbatas sekitar 3 juta hektare, kawasan hutan produksi tetap sekitar 6 juta hektare, kawasan tanaman pangan lahan basah sekitar 1 juta hektare, kawasan perkebunan sekitar 6 juta hektare, kawasan peternakan sekitar 1 juta hektare, areal perikanan sungai, danau dan rawa sekitar 2 juta hektare serta areal pertambakan sekitar 84 ribu hektare. Luas lahan yang tersedia adalah peluang bagi dunia usaha untuk dapat mengusahakannya misalnya dalam usaha perkayuan, pertambangan, industri, dan perikanan.

Di sektor pertambangan dan galian, Propinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi berbagai bahan galian dan mineral, yang penyebarannya cukup merata dan jenisnya cukup banyak seperti kaolin, batu gamping, emas, batu bara, bijih besi, mika, mangan, dan pasir kuarsa yang tersebar pada beberapa tempat dengan jumlah kandungan yang relatif besar dan cukup potensial untuk dikembangkan.

Di sektor industri, Kalimantan Tengah memiliki potensi industri baik yang berbasis sumber daya alam maupun yang memanfaatkan iptek, khususnya industri pengolahan hasil hutan, dan pertanian. Potensi industri, khususnya industri pengolahan, terutama komoditas kayu lapis serta produk kayu ikutannya sebagai komoditas andalan Propinsi Kalimantan Tengah memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Adapun komoditas lainnya, seperti rotan, karet olahan, dan kayu olahan dapat diarahkan kepada pasaran dalam negeri maupun untuk ekspor.

Potensi pariwisata mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan, terutama wisata alam, antara lain kawasan cagar alam (Bukit Raya dan kelompok Hutan Monumental di Kabupaten Kotawaringin Timur, Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Barito Utara serta Marang di Kotamadya Palangka Raya), suaka alam darat dan laut di Kabupaten Kotawaringin Barat, Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat, air terjun Malau Besar di Kabupaten Barito Utara serta taman wisata (Air Terjun Poaras di Kabupaten Barito Utara, Tangkiling di Kotamadya Palangka Raya), Pantai Kubu dan Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat, serta Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat posisi geografis propinsi ini yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa, dapat dikembangkan kerja sama antarwilayah khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan antarpropinsi yang secara geografis berdekatan seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur atau dengan propinsi di Pulau Jawa untuk memperkuat basis ekspor daerah. Potensi kerja sama ini didasari oleh pemanfaatan dan pengembangan keunggulan komparatif, terutama potensi sumber daya alam yang ada di propinsi ini.

 

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

 

1. Arahan GBHN 1993

GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di daerah terpencil, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Dengan mengacu kepada arahan GBHN 1993, pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelibatan masyarakat setempat secara penuh; peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja setempat dan perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktivitas perekonomian daerah; penganekaragaman kegiatan perekonomian daerah; peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas; peningkatan jumlah dan kualitas investasi swasta; peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan; pengembangan sistem transportasi terpadu yang akan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan terbelakang; penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah; pengembangan sumber daya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan mengembangkan kawasan andalan dengan menciptakan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

 

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dalam PJP II sesuai dengan GBHN 1993 adalah mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 8,7 persen per tahun. Sasaran lainnya adalah meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana dasar ekonomi terutama terciptanya sistem transportasi antarmoda yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi secara ekonomis; meningkatnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja; serta meningkatnya sumbangan daerah kepada ekonomi nasional.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat diukur antara lain dari dua indikator kesejahteraan sosial, yaitu bertambahnya usia harapan hidup menjadi 72,8 tahun dan menurunnya angka kematian bayi menjadi 19 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk; dan telah mantapnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kejuruan, serta terselesaikannya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam PJP II masalah kemiskinan di daerah Kalimantan Tengah berdasarkan kriteria yang sekarang digunakan telah terselesaikan.

 

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dalam Repelita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II; meningkatnya kemandirian dan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola pembangunan termasuk dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana yang dibangun di daerah, seiring dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali dan mengerahkan sumber keuangan daerah serta meningkatnya efisiensi belanja daerah.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan sekitar 7,2 persen per tahun, dengan laju pertumbuhan sektoral, yaitu pertanian rata-rata sekitar 3,6 persen; industri nonmigas sekitar 11,2 persen; bangunan sekitar 10,0 persen; perdagangan dan pengangkutan sekitar 8,2 persen; jasa sekitar 7,1 persen; serta lainnya (mencakup pemerintahan, energi dan pertambangan) sekitar 6,5 persen. Sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas untuk Propinsi Kalimantan Tengah rata-rata adalah 7,2 persen per tahun. Sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja adalah sekitar 3,5 persen per tahun sehingga tercipta tambahan kesempatan kerja baru bagi 122,1 ribu orang.

Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar ekonomi terutama berkembangnya sistem transportasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien; meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah; meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat, terutama di sektor pertanian, industri, dan jasa; dan meningkatnya PAD termasuk di daerah tingkat II yang relatif tertinggal.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi 67 tahun serta penurunan angka kematian bayi menjadi 38 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; makin merata, meluas dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) termasuk madrasah tsanawiyah (MTs) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) termasuk madrasah aliyah (MA) masing-masing menjadi sekitar 56 persen dan sekitar 36 persen; serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah; berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional serta meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

 

3. Kebijaksanaan

Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan mewujudkan berbagai sasaran tersebut, kebijaksanaan pembangun-an Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dalam Repelita VI diarahkan pada peningkatan pelaksanaan otonomi di daerah, yang seiring dengan peningkatan peran serta masyarakat; pengembangan sektor unggulan; pengembangan usaha nasional; pengembangan sumber daya manusia; kependudukan; peningkatan pemerataan pem-bangunan; penanggulangan kemiskinan; pengembangan prasarana dan sarana ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; serta pengembangan kawasan andalan.

Kebijaksanaan tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan propinsi yang berbatasan dalam rangka mewujudkan keserasian pembangunan antardaerah melalui peningkatan kerja sama antardaerah.

 

a. Pelaksanaan Otonomi di Daerah

Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memperlancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan pelaksanaan pemerintahan di daerah tingkat I dan daerah tingkat II Propinsi Kalimantan Tengah, terutama dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan ditingkatkan agar makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi di Propinsi Kalimantan Tengah ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan kelembagaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah, serta peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan di daerah.

 

b. Pengembangan Sektor Unggulan

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan pertanian dan industri serta sektor produktif lainnya akan ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pembangunan industri di Propinsi Kalimantan Tengah diarahkan pada pengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu, pembangunan industri di Propinsi Kalimantan Tengah dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan antara industri dengan pertanian dan jasa, sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri pengolahan, termasuk agroindustri dan industri yang mengolah hasil hutan seperti rotan dan kayu, ditingkatkan dan didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan industri ke berbagai daerah tingkat II diupayakan sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan rencana tata ruang daerah agar tertata dengan baik dan mendorong pemerataan. Untuk mendukung pengembangan industri diupayakan peningkatan prasarana, peningkatan usaha pemasaran, serta pelatihan tenaga kerja.

Pembangunan pertanian di Propinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, dan produktivitas serta menganekaragamkan produksi hasil pertanian yang berorientasi ekspor, khususnya hasil perkebunan, hasil perikanan dan hasil hutan yang meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu serta didukung oleh pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, dan nelayan.

Pembangunan kehutanan di Propinsi Kalimantan Tengah di-tingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan, penyediaan dan perluasan keanekaragaman hasil hutan serta mendukung pembangunan industri dan perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya dan peningkatan peran serta koperasi dan usaha menengah dan kecil, terutama di dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pembangunan kepariwisataan di Propinsi Kalimantan Tengah mempunyai potensi yang besar dan prospek yang cerah. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah, dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam, keanekaragaman seni dan budaya serta peninggalan sejarah, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa.

Pembangunan pertambangan di Propinsi Kalimantan Tengah ditingkatkan melalui pengembangan sumber daya mineral dan bahan galian dengan sekaligus mendorong proses pengolahan lan-jutannya.

 

c. Pengembangan Usaha Nasional

Pengembangan usaha nasional yang meliputi usaha menengah dan kecil, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.

Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha tradisional dan informal, di Propinsi Kalimantan Tengah ditingkatkan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang kukuh dan saling menyangga dengan lapisan menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.

Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terhadap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan, pelatihan ketrampilan, bimbingan manajemen, dan alih teknologi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, dan jika perlu ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian rakyat terutama yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan usaha kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijaksanaan pemberian prioritas, dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh pemerintah, disertai upaya penyediaan tempat usaha yang terjamin, khususnya bagi koperasi dan usaha kecil, dan peningkatan peran serta masyarakat antara lain dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui koperasi.

Pembangunan koperasi di Propinsi Kalimantan Tengah pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan akses dan pangsa pasar; perluasan akses terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan, dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; peningkatan akses terhadap teknologi dan peningkatan kemampuan memanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan.

Pembangunan perdagangan di Propinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan dan pengembangan kemampuan usaha, dan peningkatan ekspor nonmigas dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi, baik nasional, regional maupun global.

 

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan agama, serta pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan ketersediaan dan sebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing, kewiraswastaan, dan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dan efektif, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di propinsi ini diarahkan pada sektor industri yang memanfaatkan sumber daya alam, yakni perikanan, kehutanan dan pertambangan, serta perkebunan, peternakan, dan pariwisata.

 

e. Kependudukan

 

Kebijaksanaan di bidang kependudukan di Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di daerah yang mempunyai kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta mengarahkan persebaran penduduk yang lebih merata terutama ke daerah jarang penduduk, dengan memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk dikendalikan antara lain dengan upaya peningkatan keluarga berencana mandiri. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan meningkatkan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak, remaja, serta penduduk lanjut usia. Peranan wanita yang dalam pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah telah meningkat diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya.

Persebaran penduduk dalam rangka menangani perambah hutan, diupayakan melalui transmigrasi lokal. Sebagai daerah penerima transmigran, upaya memeratakan persebaran penduduk dan tenaga kerja ke berbagai kawasan andalan dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Propinsi Kalimantan Tengah ditingkatkan antara lain melalui transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantuan, dan transmigrasi swakarsa mandiri.

 

f. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pertumbuhan antarsektor ekonomi di Propinsi Kalimantan Tengah diupayakan dengan menyerasikan secara bertahap peranan dan sumbangan setiap sektor ekonomi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang optimal, dengan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif, serta memadukan perencanaan dan pelaksanaan program antarsektor dan program regional, sehingga kegiatan pembangunan dapat terwujud secara terpadu dan berdaya guna. Untuk itu, produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal ditingkatkan, antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat serta pendekatan baru dalam produksi dan pemasaran hasil. Untuk meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian dan hasil sektor lainnya di perdesaan, ditingkatkan keterkaitan antarsektor, terutama antara sektor pertanian dengan industri dan jasa.

Pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Kalimantan Tengah diupayakan dengan lebih menyerasikan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan baik dalam tingkat kemajuan antardaerah, maupun antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan desa dan masyarakat perdesaan ditingkatkan melalui koordinasi dan keterpaduan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Di perkotaan, penataan penggunaan tanah ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, serta pencegahan penelantaran tanah termasuk upaya mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Kalimantan Tengah ditempuh pula berbagai upaya, antara lain meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah yang dikembangkan berdasarkan pendekatan wilayah atau kelompok wilayah dalam satu propinsi dengan menciptakan keterkaitan fungsional antardaerah, antarwilayah, antardesa, antarkota, dan antara desa dan kota. Selanjutnya, penyerasian pertumbuhan antardaerah diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan memberikan berbagai bentuk kemudahan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang makin baik.

Untuk mengatasi kesenjangan antargolongan ekonomi dilakukan penataan kembali peraturan daerah yang mengatur kehidupan ekonomi rakyat banyak seperti kepemilikan hak atas tanah, perizinan usaha dan bangunan, perlindungan hukum dan mekanisme pasar di daerah, serta pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha bagi pengusaha kecil, termasuk untuk ikut dalam melaksanakan proyek-proyek Pemerintah di daerah, sehingga masyarakat golongan ekonomi yang lemah mendapat kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraannya.

 

g. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Propinsi Kalimantan Tengah, Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan salah satu kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di desa atau kelurahan tertinggal, dengan menerapkan prinsip gotong-royong, keswadayaan, dan partisipasi, serta menerapkan semangat dan kegiatan produksi dan kooperatif. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan serta disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka itu, program IDT diupayakan pula untuk memantapkan segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaan termasuk koperasi sehingga upaya meningkatkan taraf hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan khususnya di 696 desa tertinggal menurut pedoman yang telah ditetapkan secara nasional.

 

h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi

Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi, di Propinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan dan efektivitas operasi dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu, terutama dengan mengembangkan sistem transportasi antarmoda dan antarpulau yang efisien, yang dapat menjangkau pula kawasan terisolasi dan terbelakang.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang meningkat, upaya pembangunan prasarana ekonomi lainnya seperti tenaga listrik dan pelayanan jasa telekomunikasi serta prasarana pengairan akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Untuk mempercepat pembangunan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut, didorong dan ditingkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

 

i. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan dilaksanakan dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka itu, ditingkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan pesisir; rehabilitasi hutan dan tanah kritis; konservasi sungai, rawa, hutan bakau, dan hutan lindung; pelestarian flora dan fauna langka, serta pengembangan fungsi daerah aliran sungai (DAS) ditingkatkan.

 

j. Pengembangan Kawasan Andalan

Kawasan andalan dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan usaha, dan lingkungan kerja.

Di samping kawasan andalan tersebut, bagi daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat, seperti Pangkalan Bun dan Sampit, ditingkatkan penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, termasuk peningkatan pengelolaannya.

 

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam upaya mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dalam Repelita VI dilaksanakan melalui beberapa program yang meliputi program peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah; peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah; peningkatan prasarana dan sarana daerah; pengembangan usaha nasional; peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja; penataan ruang daerah; pengembangan kawasan andalan dan sektor unggulan; peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat; percepatan penanggulangan kemiskinan; dan pengelolaan pembangunan perkotaan; dengan didukung berbagai program penunjang.

 

1. Program Pokok

 

a. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan kemampuan, disiplin, dan wawasan aparatur pemerintah daerah serta mendayagunakan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintah daerah terutama aparatur pemerintah daerah tingkat II termasuk kecamatan dan desa;

2) meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, termasuk memantapkan fungsi koordinasi, baik antarinstansi pemerintah di daerah maupun antarlembaga pemerintah pusat dan daerah;

3) menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan daerah;

4) mengembangkan sistem informasi manajemen pembangunan daerah;

5) meninjau kembali status dan batas daerah otonom dan wilayah administratif daerah tertentu.

 

b. Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

 Program ini meliputi upaya:

 1) meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber pendapatan yang ada, baik pajak, retribusi, maupun laba perusahaan daerah, serta menggali sumber pendapatan yang baru;

 2) meningkatkan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman, antara lain melalui pemanfaatan rekening pembangunan daerah;

 3) meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dalam pembangunan daerah;

 4) memantapkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan keuangan daerah;

 5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD.

 

c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Daerah

Program ini meliputi upaya:

 1) meningkatkan prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara, yang meliputi kegiatan:

 a) rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, yang antara lain meliputi jalan lintas selatan Kalimantan ruas Palangka Raya-Tangkiling-Kasongan, Pangkalan Lada-Pangkalan Bun, dan ruas Pasarpanas-Tamianglayang-Belawa-Dayu, Kandui-Muara Teweh; peningkatan jaringan jalan, me-liputi jalan lintas selatan Kalimantan ruas Bereng Bengkel-Pulang Pisau, Kasongan-Sampit, dan ruas Ampah-Patas-Kandui, Muara Teweh-Puruk Cahu, Sampit-Asam Baru, Asam Baru-Pangkalan Bun, Palantaran-Parenggean, Runtu-Kujan, Tamianglayang-Dayu-Ampah; dan pembangunan jalan baru meliputi jalan lintas selatan Kalimantan ruas Pangkalan Bun-Nangasokan, dan ruas Palangka Raya-Buntok;

b) pengembangan transportasi darat yang meliputi fasilitas lalu lintas jalan berupa kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu jalan sebanyak 1.000 buah, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan 6.000 meter, pembuatan marka jalan sepanjang 75 kilometer, pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor berjalan sebanyak 2 unit, pembangunan terminal penumpang/barang di 1 lokasi; peningkatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan pembangunan dermaga/terminal sungai/danau di 6 lokasi dan penye-berangan, rehabilitasi dermaga/terminal sungai/danau di 6 lokasi, dan penyeberangan;

c) pengembangan fasilitas pelabuhan di Kumai, Sampit, persiapan pembangunan fasilitas pelabuhan di Pulang Pisau, pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran di perairan Propinsi Kalimantan Tengah, dan penelitian pembangunan pelabuhan samudera di Ujung Pandaran disesuaikan dengan hasil studi Sistem Transportasi Nasional; dan

d) pengembangan transportasi udara melalui kegiatan fasilitas bandar udara di Palangka Raya, Pangkalan Bun, Muara Teweh, Buntok dan Sampit, dan menjadikan fungsi bandar udara di Palangka Raya sebagai subpusat penyebaran, serta peningkatan fasilitas keselamatan penerbangan di Palangka Raya, Pangkalan Bun, Sampit, Muara Teweh, Kuala Pambuang, Buntok, dan Kuala Kurun;

2) meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan:

a) pembangunan pusat listrik tenaga diesel (PLTD) yang lokasinya tersebar dengan kapasitas 20,7 megawatt;

b) penyediaan sarana listrik perdesaan melalui pembangunan jaringan tegangan menengah desa sepanjang 1.939 kilometersirkit, dan jaringan tegangan rendah desa sepanjang 2.037 kilometersirkit sehingga dapat melayani 439 desa;

3) meningkatkan jaringan telekomunikasi, yang antara lain meliputi kegiatan pembangunan telepon, termasuk sarana penunjang dengan kapasitas sebanyak 23.700 satuan sambungan, perluasan kapasitas telepon umum dan pembangunan warung telekomunikasi (wartel) secara tersebar;

4) meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro, yang antara lain meliputi pengadaan dan peningkatan fasilitas fisik pelayanan di kecamatan, perdesaan, daerah transmigrasi dan daerah terpencil lainnya, yang antara lain meliputi pembangunan kantor pos pembantu sebanyak 15 unit, kantor pos tambahan sebanyak 2 unit, pos keliling kota/angkutan sebanyak 5 unit, pos keliling desa/antaran sebanyak 25 unit, dan berbagai sarana penunjang;

5) memantapkan prasarana pengairan dan meningkatkan pendayagunaan sumber daya air, meliputi pemeliharaan jaringan irigasi seluas kurang lebih 237.000 hektare, perbaikan jaringan irigasi seluas kurang lebih 1.000 hektare serta pembangunan jaringan irigasi seluas kurang lebih 8.000 hektare secara tersebar; serta pengembangan daerah rawa seluas kurang lebih 101.000 hektare antara lain Rawa Mentaren, Pagatan, dan Handil;

6) meningkatkan sarana komunikasi dan penerangan yang meliputi kegiatan pembangunan stasiun produksi keliling (SPK) televisi di Palangka Raya, serta pembangunan stasiun pemancar televisi di Ampah, Puruk Cahu, dan Tamiyang Layang, serta pembangunan stasiun pemancar RRI di Palangka Raya;

7) meningkatkan prasarana pelayanan hukum yang meliputi kegiatan pembangunan prasarana fisik rumah tahanan (RT) dan pengadilan tata usaha negara (PTUN) di Palangka Raya;

8) meningkatkan sarana olahraga yang dapat menyebar sampai ke daerah tingkat II dan kecamatan, serta mengembangkan perpustakaan daerah, terutama di daerah tingkat II, dengan memanfaatkan sumber daya daerah dan peran serta masyarakat; dan

9) meningkatkan kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

 

d. Program Pengembangan Usaha Nasional

Program ini meliputi upaya:

1) mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain berupa penanaman modal swasta, termasuk PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah;

2) meningkatkan dan mengarahkan investasi, baik PMDN maupun PMA pada berbagai wilayah, sektor, dan golongan ekonomi termasuk investasi dalam agroindustri dan agrobisnis di perdesaan, serta berbagai sektor jasa pendukung;

3) menyederhanakan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah, meningkatkan penerapan etika usaha yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis yang menjamin kepastian dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dunia usaha di daerah;

4) meningkatkan pengembangan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha informal dan tradisional melalui hubungan kemitraan usaha; meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar; dan meningkatkan bantuan permodalan dengan memanfaatkan dana lembaga perbankan, seperti kredit usaha kecil (KUK), kredit umum perdesaan (Kupedes), serta dana lembaga keuangan nonbank, seperti modal ventura;

5) meningkatkan pembimbingan, pendidikan, pelatihan dan magang dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi dan manajemen, serta pengembangan usaha baru yang bersifat terobosan;

6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat, antara lain dengan mendorong pengembangan bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR), bank perkreditan rakyat syariat (BPRS), dan lembaga modal ventura;

7) meningkatkan pengembangan koperasi melalui pemantapan kelembagaan koperasi, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan koperasi, pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi, peningkatan dan perluasan usaha koperasi, kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha, pembangunan koperasi di daerah tertinggal, serta pengembangan informasi perkoperasian;

8) mengembangkan sistem informasi usaha terutama untuk usaha menengah dan kecil, tentang potensi pembangunan daerah, melalui penyediaan data dan informasi yang mencakup tenaga kerja, prasarana dan sarana, sumber daya alam, kelembagaan, permodalan, kemitraan, penanaman modal, dan potensi pasar; serta meningkatkan kegiatan promosi tentang potensi daerah;

9) meningkatkan kegiatan perdagangan antara lain berupa penyelenggaraan pelayanan informasi perdagangan; peningkatan pemasaran komoditas hasil pertanian termasuk pengembangan pasar desa dan pasar lelang; pembinaan pedagang, pengusaha, dan eksportir menengah dan kecil; peningkatan perdagangan perintis; peningkatan dan pengawasan mutu komoditas ekspor; penyusunan identifikasi potensi pasar komoditas ekspor; serta pengembangan dan peningkatan ekspor nonmigas, termasuk produk agroindustri.

 

e. Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat di daerah, melalui pemasyarakatan produktivitas yang didukung dengan penyebarluasan informasi, penyuluhan, pembinaan melalui media massa, dunia pendidikan, forum masyarakat produktivitas Indonesia, dan organisasi masyarakat lainnya; penetapan standar mutu produktivitas di perusahaan-perusahaan yang melalui analisis, penelitian, pengembangan, dan pengukuran produktivitas, serta pengembangan unit-unit produktivitas;

2) meningkatkan keterampilan dan keahlian serta profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan, melalui pelatihan institusional, non-institusional (mobile training unit) bagi kader-kader pembangunan desa secara terpadu; pemagangan untuk membentuk tenaga kerja mandiri dan profesional; serta pendayagunaan tenaga kerja terdidik, yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha;

3) meningkatkan pembinaan hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha, antara lain melalui pembinaan fungsi lembaga ketenagakerjaan dan pendidikan; penyuluhan ketenagakerjaan bagi kader-kader serikat pekerja dan organisasi pengusaha, dan pelaksanaan uji coba sistem deteksi dini;

4) meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita di sektor formal maupun sektor informal dan perlindungan anak yang terpaksa bekerja.

 

f. Program Penataan Ruang Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) menyelesaikan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Pulau Kalimantan secara terpadu dengan mengacu kepada RTRW propinsi daerah tingkat I yang berupa RSTRP setiap propinsi;

2) menyempurnakan dan menjabarkan rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II terutama tata ruang kawasan andalan ke dalam rencana rinci dan program pembangunan daerah;

3) menyiapkan penatagunaan tanah bagi kawasan yang mempunyai potensi pertumbuhan cepat seperti di daerah perkotaan, daerah wisata dan kawasan industri di Palangka Raya, Pangkalan Bun, Sampit, dan daerah sekitarnya.

 

g. Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan

 Program ini meliputi upaya:

 1) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan industri yang menitik beratkan pada kegiatan pengembangan industri yang berdaya saing kuat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; pengembangan industri di Propinsi Kalimantan Tengah bertumpu pada pengembangan industri padat sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi maju dan industri padat karya yang padat ketrampilan, yang meliputi kegiatan:

a) pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan dan rumah tangga, meliputi kegiatan: (1) pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar; (2) penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil; (3) penumbuhan dan pengembangan industri perdesaan termasuk di desa tertinggal; dan (4) pengembangan industri kecil melalui pembinaan 135 sentra industri kecil;

b) peningkatan kemampuan teknologi di perusahaan-perusahaan industri melalui diseminasi teknologi, pengembangan dan pelayanan teknologi industri, penerapan standar serta pengujian mutu produk; mendorong kemitraan litbang terapan antara dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah, dan meningkatkan kemampuan sarana litbang industri, termasuk milik Pemerintah; dan

c) pendalaman dan penguatan struktur industri melalui pengembangan agroindustri, industri pengolahan hasil tambang, dan industri yang berorientasi ekspor melalui pengembangan dan pemanfaatan keunggulan komparatif daerah antara lain industri semen, keramik dan kayu lapis dan industri yang memanfaatkan sumber daya manusia yang berkadar teknologi dan keterampilan tinggi;

d) peningkatan promosi investasi industri serta mendorong berkembangnya keterkaitan antarindustri dan aglomerasi industri di berbagai kawasan andalan khususnya di zona industri Pangkalan Bun, Kuala Kapuas, Sampit, dan Buntok;

2) meningkatkan produktivitas dan produksi sektor unggulan pertanian di Propinsi Kalimantan Tengah, melalui pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pasar, yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan darat yang diarahkan di kawasan andalan, antara lain di Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, dan Danau Sembuluh, yang antara lain meliputi kegiatan:

a) peningkatan mutu dan areal intensifikasi tanaman pangan padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan ubi jalar;

b) pengembangan usaha hortikultura, antara lain durian, rambutan, dan jeruk;

c) peningkatan usaha perikanan tangkap antara lain bawal, belanak, senangin, dan bambangan;

d) pengembangan perikanan budi daya, antara lain jelawat, patin, ikan hias, gabus, mas, nila, dan udang;

e) pengembangan usaha peternakan antara lain sapi potong, kambing, babi, ayam bukan ras (buras), ayam ras, dan itik;

f) pengembangan usaha perkebunan, antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan kakao;

g) pengembangan industri pengolahan hasil pertanian antara lain usaha pengolahan buah-buahan, ikan, dan daging;

h) peningkatan kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi pertanian;

3) meningkatkan produktivitas dan produksi sektor unggulan kehutanan, melalui kegiatan:

a) pemantapan kawasan hutan produksi tetap dan penatagunaan kawasan hutan konservasi;

b) konservasi hutan tanah kering, hutan rawa, dan menjaga kelestarian kekhasan alam, termasuk flora dan faunanya;

c) pengembangan hutan tanaman industri, hutan kemasya-rakatan dan hutan rakyat;

4) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pariwisata, melalui pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam dan agrowisata, peninggalan sejarah dan budaya, dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata minat khusus, seperti Taman Nasional Tanjung Puting;

5) mengembangkan secara terpadu sektor pertambangan yang diarahkan pada kegiatan pemetaan geologi dan geofisika, penyelidikan bahan galian, mitigasi bencana alam geologis, eksplorasi air tanah dan eksplorasi sumber daya mineral; meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan skala kecil (PSK) melalui wadah koperasi, dan memberikan bimbingan usaha pertambangan golongan C.

 

h. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Program ini meliputi upaya:

1) melestarikan fungsi dan kemampuan sumber alam hayati dan nonhayati serta lingkungan hidup melalui kegiatan:

a) peningkatan pengelolaan hutan;

b) pengembangan dan pemeliharaan kelestarian plasma nutfah, serta penangkaran satwa dan flora;

c) pengembangan dan pembangunan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya;

d) perbaikan, pemeliharaan, pengamanan dan pengembangan wilayah sungai untuk DAS Barito Kahayan;

e) rehabilitasi lahan kritis seluas 19 ribu hektare di areal pertanian tanah kering di DAS Barito Kahayan melalui bantuan pemerintah, swadaya masyarakat, dan swasta; serta penanggulangan bencana kebakaran hutan dan bencana lainnya;

2) mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup di perairan, tanah, dan udara, yang mencakup pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan karena kegiatan industri, pertambangan, dan perladangan berpindah.

 

i. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan terutama dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang kegiatannya antara lain meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan sesuai dengan keperluan; penyelenggaraan kelompok belajar Paket A, Paket B, magang dan kelompok belajar usaha; perluasan atau peningkatan sekolah menengah kejuruan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan tuntutan pembangunan daerah; dan pengembangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga lebih terkait dengan kebutuhan daerah;

2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk perbaikan gizi serta menambah dan menyebarkan tenaga medis spesialis dan paramedis termasuk bidan desa, yang kegiatannya antara lain meliputi peningkatan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pemberian vitamin A kepada anak balita di desa tertinggal, dan peningkatan status gizi anak sekolah melalui pemberian makanan tambahan bagi anak-anak SD dari keluarga miskin terutama di desa tertinggal; serta pembangunan 10 unit puskesmas, pembangunan 90 unit puskesmas pembantu, pengadaan 100 unit puskesmas keliling, penyelenggaraan pendidikan bidan program A dan C;

3) meningkatkan penyediaan dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana air bersih serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman di daerah perdesaan dan perkotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa sebanyak 70 desa, penyediaan dan pengelolaan air bersih perdesaan untuk 550 desa, serta pengolahan air limbah perdesaan untuk 175 desa;

4) meningkatkan pembinaan kesejahteraan sosial termasuk masyarakat terasing, fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, di samping pembimbingan dan pembinaan keluarga sejahtera, yang antara lain meliputi kegiatan:

a) pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin sebanyak 4.000 kepala keluarga;

 b) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat sebanyak 5.180 orang;

 c) pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial sebanyak 1.000 orang;

d) pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing sebanyak 2.300 kepala keluarga;

e) rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti wredha milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 1 panti; serta rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti asuhan milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 2 panti;

f) pembangunan dan rehabilitasi loka bina karya sebanyak 4 gedung,

g) pengadaan unit rehabilitasi sosial keliling dan kelengkapannya (URSK) sebanyak 2 unit; dan

 h) pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah bidang kesejahteraan sosial;

5) mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kegiatan keluarga berencana (KB), termasuk KB mandiri yang didukung oleh sektor terkait antara lain kesehatan, pendidikan, dan agama, serta mengarahkan persebaran dan mobilitas penduduk yang antara lain melalui program transmigrasi yang meliputi kegiatan:

a) penyiapan lahan permukiman transmigrasi beserta prasarana dan sarana pendukungnya;

b) penempatan transmigran dengan sasaran keseluruhan sebanyak 30.478 kepala keluarga, termasuk alokasi penempatan penduduk daerah transmigrasi (APPDT) sebanyak 7.658 kepala keluarga, yang dilaksanakan melalui (1) transmigrasi umum dengan pola (a) pertanian lahan kering sebanyak 18.745 kepala keluarga dan (b) lahan basah sebanyak 1.840 kepala keluarga dan (2) transmigrasi swakarsa berbantuan sebanyak 9.893 kepala keluarga dengan pola (a) perkebunan inti rakyat-transmigrasi (PIR-Trans) sebanyak 3.100 kepala keluarga, (b) perikanan tambak sebanyak 400 kepala keluarga, (c) hutan tanaman industri-transmigrasi (HTI Trans) se-banyak 6.193 kepala keluarga, dan (d) industri sebanyak 200 kepala keluarga, selain itu transmigrasi swakarsa mandiri sekitar 6.000 kepala keluarga; dan

 c) pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran yang sudah ada di permukiman transmigrasi;

6) meningkatkan dan mengembangkan nilai budaya dan seni budaya daerah Kalimantan Tengah untuk memperkaya khazanah budaya setempat serta memelihara peninggalan sejarah, yang kegiatannya antara lain meliputi pemugaran rumah adat Buntai Kabupaten Kapuas, dan rumah adat Tumbang Gagu Kabupaten Kotawaringin Timur;

7) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta pengamalan ajaran agama untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, yang kegiatannya antara lain meliputi bimbingan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama; penyediaan bantuan untuk pembangunan prasarana dan sarana kehidupan beragama dengan mendorong peran serta masyarakat; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan agama tingkat menengah dan tingkat tinggi, baik negeri maupun swasta; secara khusus akan dilakukan pula rehabilitasi dan penyediaan fasilitas pendidikan untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari di Palangka Raya.

 

j. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) menumbuhkembangkan peranan swadaya masyarakat untuk mampu memecahkan masalah bersama melalui kelompok swadaya masyarakat di daerah terutama di desa tertinggal;

2) meningkatkan peranan wanita dalam mendukung upaya membangun keluarga sejahtera serta mengembangkan usaha yang dapat menambah penghasilan keluarga, antara lain melalui program pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);

3) meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna, pramuka dan organisasi kepemudaan, yang antara lain meliputi kegiatan pembinaan terhadap 394 karang taruna;

4) membina dan meningkatkan kemampuan dan kualitas lembaga masyarakat atau organisasi nonpemerintah, yang kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 56 organisasi sosial, dan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat sebanyak 996 orang;

5) meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan pendahuluan bela negara, pelatihan dan pengorganisasian perlindungan masyarakat (linmas) dalam kegiatan penanggulangan bencana, serta pembinaan masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.

 

k. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan ketersediaan dan persebaran jumlah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi terutama di 696 desa tertinggal; antara lain meliputi kegiatan pemugaran perumahan dan permukiman di 604 desa sebanyak 9.707 unit rumah;

2) meningkatan kemampuan dan kesempatan berusaha masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang dikelola melalui perkoperasian dan badan kredit perdesaan termasuk kegiatan pengelolaan hak pengusahaan hutan (HPH) Bina Desa Hutan dan pembangunan permukiman transmigrasi di sepanjang jalan Lintas Kalimantan poros selatan dan poros tengah;

3) mendukung dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program khusus seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan program-program sektoral dan regional lainnya yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

 

l. Program Pengelolaan Pembangunan Perkotaan

Program ini meliputi upaya:

1) membangun prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan perumahan dan permukiman daerah perkotaan dengan membangun rumah sederhana sebanyak 4.000 unit; perbaikan dan peremajaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di daerah perkotaan yang meliputi peremajaan kawasan seluas 50 hektare, pengelolaan air limbah untuk 18 kota sedang dan kota kecil, pengelolaan persampahan untuk 6 kota sedang dan kota kecil; penanganan drainase untuk 15 kota sedang dan kota kecil; penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan dengan peningkatan kapasitas produksi sebesar 1.060 liter per detik; serta penataan kota dan penataan bangunan;

2) meningkatan kemampuan pengelolaan pembangunan perkotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pemantapan fungsi kota melalui identifikasi sistem kota-kota di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan pemantapan fungsi kota-kota tersebut; pengembangan ekonomi perkotaan termasuk pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil; pemantapan keuangan perkotaan; pemantapan kelembagaan pemerintahan kota; penyusunan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota dengan menyiapkan program jangka menengah perkotaan untuk 10 kota; penyusunan rencana program jangka menengah (PJM) untuk 4 kawasan andalan; penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan untuk 8 kawasan; serta peningkatan pengelolaan administrasi dan tertib hukum pertanahan di daerah perkotaan;

3) meningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi peningkatan konservasi kawasan budaya dan bernilai sejarah, serta pemantapan luasan ruang terbuka hijau.

 

2. Program Penunjang

 

Program penunjang meliputi seluruh program sektoral dan regional yang dilaksanakan dan berlokasi di Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.