Make your own free website on Tripod.com

PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

KALIMANTAN SELATAN

 

 

I. PENDAHULUAN

 

Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, terletak antara 1E21'-4E10' lintang selatan dan 114E19'-116E33' bujur timur, merupakan wilayah daratan yang berbatasan di sebelah utara dengan Propinsi Kalimantan Timur, di sebelah timur dengan Selat Makassar, di sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan di sebelah barat dengan Propinsi Kalimantan Tengah.

Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan mencakup areal seluas 36.535 kilometer persegi. Tata guna lahan wilayah Propinsi Kalimanan Selatan meliputi areal hutan seluas 17.427 kilometer persegi atau 47,7 persen, areal semak belukar seluas 4.786 kilometer persegi atau 13,1 persen, padang rumput seluas 5.992 kilometer persegi atau 16,4 persen, areal ladang seluas 2.302 kilometer persegi atau 6,3 persen, areal sawah seluas 4.128 kilometer persegi atau 11,3 persen, areal perkebunan seluas 840 kilometer persegi atau 2,3 persen, areal perairan darat seluas 256 kilometer persegi atau 0,7 persen, daerah permukiman seluas 585 kilometer persegi atau 1,6 persen serta untuk budidaya lainnya seluas 183 kilometer persegi atau 0,5 persen dari seluruh luas wilayah.

Propinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan, di wilayah ini tumbuh hutan primer, hutan sekunder, dan padang alang-alang. Sebagian dari hamparan dataran rendah tersebut terutama di wilayah bagian barat merupakan dataran rawa. Pada wilayah ini vegetasi yang dominan adalah hutan rawa, hutan bakau dan jenis-jenis rumput rawa. Di antara kedua wilayah tersebut terdapat bentangan dataran aluvial (200.000 hektare) yang cukup subur. Sejumlah sungai besar dan kecil mengalir di wilayah Kalimantan Selatan. Sungai-sungai besar berfungsi sebagai sarana transportasi yang penting bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kalimantan Selatan. Sungai Barito yang panjangnya sekitar 900 kilometer merupakan sungai terbesar yang mempunyai beberapa anak sungai. Propinsi ini juga memiliki sejumlah danau, dan pulau-pulau yang tersebar di perairan Laut Jawa dan Selat Makasar. Keadaan iklim daerah Kalimantan Selatan, termasuk tropis dan lembab dengan hujan cukup merata setiap tahunnya dan suhu udara beragam antara 26o Celsius - 27,8o Celsius.

Lahan di Propinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah lahan subur yang terbatas, sebagian besar telah dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan. Selain itu, sumber daya alam lainnya yang dimiliki adalah deposit minyak bumi, intan, platina, batu bara, emas, bijih besi, nikel, mangan, kromit, batu gamping, marmer, pasir kuarsa, fosfat, kaolin, lempung, gambut, oker, batu kerikil, batu gunung, batu aji, dan sumber daya perikanan dan kelautan serta kehutanan yang potensial untuk dikembangkan.

Pada tahun 1990 penduduk Propinsi Kalimantan Selatan berjumlah 2.606.500 jiwa, dengan kepadatan penduduk 71 jiwa per kilometer persegi. Daerah tingkat II yang terpadat penduduknya adalah Kotamadya Banjarmasin (6.701 jiwa per kilometer persegi), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kotabaru (24 jiwa per kilometer persegi). Selebihnya kepadatan penduduk bervariasi antara 44 sampai 150 jiwa/kilometer persegi. Penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan mencapai 703.781 orang atau 27,09 persen dari jumlah penduduk Propinsi Kalimantan Selatan. Jumlah penduduk perkotaan di propinsi ini mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan rata-rata laju pertumbuhan antara tahun 1971 dan 1990 sebesar 2,35 persen per tahun, yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk perkotaan kawasan timur Indonesia yang besarnya 4,39 persen dan di tingkat nasional sebesar 5,39 persen per tahun.

Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di Propinsi Kalimantan Selatan berjumlah 1.914.936 orang (73,7 persen). Dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 1.148.014 orang dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah 1.130.193 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang bekerja sebagian besar terserap di sektor pertanian (54,6 persen). Sisanya terserap di berbagai sektor lain, yaitu sektor industri (14,8 persen), dan jasa (30,6 persen).

Propinsi Kalimantan Selatan memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam tercermin dari keanekaragaman seni, budaya, dan bahasa antara lain Banjar, Bugis, dan Dayak. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (97,52 persen).

Secara administratif, Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan terdiri atas sembilan kabupaten daerah tingkat II, yakni Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah laut, Barito Kuala, dan Kotabaru, satu kotamadya daerah tingkat II, yakni Kodya Banjarmasin sebagai ibu kota propinsi. Dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan terdapat satu kota administratif, yaitu Banjarbaru, dan 109 wilayah kecamatan, serta 2.168 desa dan kelurahan.

 

II. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN DALAM PJP I

Perkembangan kependudukan di Propinsi Kalimantan Selatan selama PJP I menunjukkan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dari 2,16 persen per tahun dalam periode 1971-1980 menjadi 2,32 persen per tahun dalam periode 1980-1990. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata di kawasan timur Indonesia 2,4 persen per tahun, rata-rata tingkat nasional 1,97 persen per tahun untuk periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk Propinsi Kalimantan Selatan termasuk agak tinggi.

Dalam PJP I pembangunan Propinsi Kalimantan Selatan telah meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik regional bruto (PDRB) di luar minyak dan gas bumi (nonmigas) Propinsi Kalimantan Selatan atas dasar harga konstan 1983 adalah sebesar Rp1.338.335 juta. Dilihat dari pangsa sumbangan sektoral dalam pembentukan PDRB nonmigas, sektor pertanian memberikan sumbangan yang terbesar (27,1 persen), diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran (23,2 persen), dan sektor industri pengolahan (15,2 persen).

Dalam periode 1983-1990 laju pertumbuhan PDRB nonmigas tercatat sebesar 6,1 persen per tahun. Sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor pertambangan dan galian (21,81 persen); sektor bank dan lembaga keuangan (12,7 persen); serta sektor listrik, gas dan air minum (10,91 persen).

Laju pertumbuhan ekonomi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tersebut didukung oleh lajunya pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata sebesar 42,1 persen per tahun antara tahun 1987-1992 dengan komoditas andalan produk perkayuan, produk karet alam, gula tetes tebu, rotan, batu bara, serta hasil-hasil perikanan laut dan sungai yang sebagian besar masih berupa produk olahan dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi.

PDRB nonmigas per kapita pada tahun 1990 berdasarkan harga konstan tahun 1983, mencapai Rp535 ribu, yang berarti telah meningkat dibandingkan dengan tahun 1983 yang besarnya Rp344 ribu, yang berarti telah meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,3 persen per tahun.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial telah menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh berbagai indikator. Jumlah penduduk melek huruf meningkat dari 38,08 persen pada tahun 1971 menjadi 89,80 persen pada tahun 1990, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup turun dari 146 pada tahun 1971 menjadi 82 pada tahun 1990, dan usia harapan hidup penduduk meningkat dari 45,7 tahun pada tahun 1971 menjadi 57,5 tahun pada tahun 1990.

Peningkatan kesejahteraan itu didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1990 telah ada rumah sakit sebanyak 24 unit dengan jumlah tempat tidur sebanyak 1.689 buah, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta puskesmas pembantu sebanyak 619 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 60,1 kilometer persegi dengan penduduk yang dilayani sebanyak 4.195 orang per puskesmas termasuk puskesmas pembantu. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1972, jumlah puskesmas baru mencapai 51 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 738,4 kilometer persegi dan dengan penduduk yang dilayani sebanyak 34.037 orang per puskesmas.

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Kalimantan Selatan telah menunjukkan kemajuan yang cukup seperti diperlihatkan oleh angka partisipasi sekolah dasar (SD) kasar yang pada tahun 1972 baru sebesar 60 persen menjadi sebesar 110,5 persen pada tahun 1992. Angka partisipasi tahun 1992 tersebut lebih tinggi daripada tingkat nasional, yaitu sebesar 107,5 persen pada tahun 1992. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan sekolah yang makin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 2.948 unit SD. Pada tahun 1972 jumlah SD baru mencapai 1.092 unit SD. Peningkatan jumlah SD dan murid didukung oleh peningkatan jumlah guru. Pada tahun 1992 tercatat 23.327 orang guru SD dan setiap guru SD melayani 19 murid.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tercermin pula dari makin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 1990, penduduk miskin di Propinsi Kalimantan Selatan berjumlah 546.438 orang atau 21,2 persen dari seluruh penduduk. Pada tahun 1984 penduduk miskin masih berjumlah 546 ribu orang atau 28,3 persen dari jumlah penduduk.

Pembangunan daerah Kalimantan Selatan didukung oleh pembangunan prasarana yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Di bidang prasarana transportasi sampai dengan tahun 1992 telah dibangun dan ditingkatkan berbagai prasarana transportasi darat meliputi dermaga sungai, penyeberangan, dan jaringan jalan yang mencapai 5.416 kilometer. Ketersediaan jaringan jalan telah makin baik, seperti terlihat pada tingkat kepadatan mencapai rata-rata 162,2 kilometer per 1.000 kilometer persegi. Prasarana transportasi lainnya yang mendukung pembangunan daerah seperti transportasi sungai, laut, dan udara juga telah meningkat. Propinsi ini memiliki tiga pelabuhan laut, yaitu Banjarmasin, Martapura, dan Kotabaru. Transportasi udara di propinsi ini dilayani oleh tiga bandar udara, yaitu Bandar Udara Syamsudin Noor sebagai bandara utama di Banjarmasin yang dapat didarati oleh pesawat sejenis DC-9, dan dua bandar udara lainya, yaitu Bandar Udara Stagen di Kotabaru, dan bandar udara di Batu Licin. Selain itu, prasarana transportasi antarwilayah yang telah dibangun selama PJP I adalah rintisan jalan lintas Kalimantan, yaitu antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang meningkatkan keterkaitan kedua propinsi ini.

Di bidang pengairan, meskipun masih terbatas, telah dilaksanakan peningkatan prasarana pengairan, seperti bendung dan jaringan irigasi. Pada tahun 1993 jaringan irigasi yang ada telah mengairi sawah seluas kurang lebih 127.000 hektare sehingga membantu peningkatan dan menunjang produksi pertanian.

Penyediaan prasarana ketenagalistrikan di Propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Wilayah VI yang juga melayani propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dan sampai dengan tahun 1991 telah menghasilkan daya terpasang sebesar 319,8 megawatt.

Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah di Propinsi Kalimantan Selatan melalui anggaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Alokasi anggaran pembangunan yang berupa dana bantuan pembangunan daerah (Inpres) dan dana sektoral melalui daftar isian proyek (DIP) dalam Repelita IV dan V masing-masing berjumlah Rp786,4 miliar dan Rp1.319,3 miliar.

Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dengan rata-rata pertumbuhan selama Pelita V kurang lebih 27,86 persen per tahun. Dalam masa itu PAD telah meningkat dari Rp7,8 miliar pada tahun 1989/1990 menjadi Rp21,1 miliar pada tahun 1993/94. Peningkatan yang cukup pesat dari PAD dan bantuan pembangunan daerah dari tahun ke tahun mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalimantan Selatan. Pada tahun pertama Repelita V belanja pembangunan daerah berjumlah Rp16.442,7 juta dan pada tahun terakhir Repelita V telah meningkat menjadi Rp43.516,3 juta. Bagian terbesar belanja pembangunannya dipergunakan untuk sektor perhubungan dan pariwisata.

Investasi swasta telah menunjukkan peningkatan. Gejala tersebut terlihat dari jumlah proyek baru penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui Pemerintah dalam masa empat tahun Repelita V, yaitu 46 proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan nilai Rp 1,9 triliun dan 9 proyek baru penanaman modal asing (PMA) dengan nilai US$480,5 juta yaitu 45 proyek dengan nilai Rp1,89 triliun dan 9 proyek baru penanaman modal asing (PMA) dengan nilai US$480,5 juta.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi daerah tingkat I yang berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan RTRW kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang berupa rencana umum tata ruang kabupaten (RUTRK) telah selesai disusun, meskipun pada akhir PJP I masih dalam proses untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

 

III. TANTANGAN,KENDALA,DAN PELUANG PEMBANGUNAN

 

Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan selama PJP I telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun, disadari pula masih banyak masalah yang dihadapi.

Pembangunan yang telah banyak dilakukan di Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan selama PJP I, dalam PJP II akan dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan GBHN 1993. Untuk itu, perlu ditemukenali berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

 

1. Tantangan

Dalam PJP I telah banyak kemajuan yang dicapai Propinsi Kalimantan Selatan. Namun, secara keseluruhan, taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya yang ditunjukkan oleh berbagai indikator seperti tingkat PDRB nonmigas per kapita, laju pertumbuhan PDRB nonmigas, dan usia harapan hidup relatif rendah serta lebih tingginya angka kematian bayi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan daerah Kalimantan Selatan adalah mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan serta memperluas landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor nonmigas dan perluasan kesempatan kerja sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Kalimantan Selatan ditandai dengan masih besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang produktivitasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian tradisional, dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap di sektor nonpertanian, khususnya industri dan jasa. Sektor industri dan jasa, yang berperan sebagai penggerak percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah, memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di Propinsi Kalimantan Selatan, kondisi tenaga kerja yang tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang berkualitas, khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya. Dengan demikian, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Selatan, tantangannya adalah membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang produktif dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas sehingga, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Sehubungan dengan itu, Propinsi Kalimantan Selatan harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di propinsi ini. Dengan demikian, Propinsi Kalimantan Selatan dihadapkan pada masalah untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menarik di daerah, tantangannya adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha.

Kegiatan ekonomi dan sosial di Propinsi Kalimantan Selatan terkonsentrasi di wilayah selatan. Bagian utara dan bagian timur Pegunungan Meratus, tingkat perkembangan wilayah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya relatif tertinggal. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah ini lebih lambat dari wilayah lainnya, sehingga mengakibatkan bertambahnya kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, tantangannya adalah meningkatkan pengembangan wilayah yang tertinggal tersebut dengan menyerasikan laju pertumbuhan antarwilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang perlu dipercepat membutuhkan dukungan prasarana dasar yang memadai, antara lain transportasi, tenaga listrik, pengairan, air bersih, dan telekomunikasi. Meskipun telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar daerah Kalimantan Selatan belum memenuhi kebutuhan ataupun tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat. Sistem transportasi darat, sungai, dan angkutan udara perintis mempunyai peranan sangat penting dalam pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dalam distribusi barang dan jasa, diperlukan dukungan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Di pihak lain ada keterbatasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasarana dan sarana transportasi guna mempercepat pembangunan daerah ini. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan serta kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal, dengan mengikutsertakan dunia usaha, serta dilakukan secara terkoordinasi dengan propinsi lainnya yang bertetangga.

Hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Meskipun demikian, propinsi ini relatif tertinggal dibandingkan dengan tingkat kemajuan rata-rata nasional. Di samping itu, di Propinsi Kalimantan Selatan masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antargolongan masyarakat dan antardaerah, serta antarsektor, antara lain karena masih terbatasnya jangkauan prasarana dan sarana sosial. Kondisi di atas menghadapkan Kalimantan Selatan untuk meningkatkan, memeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial dasar, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Dalam kaitan itu, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi, yaitu pada tahun 1990 masih sebanyak 546 ribu orang atau sekitar 21 persen dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan. Selain itu, pada tahun 1993 jumlah desa tertinggal di propinsi ini masih cukup banyak, yaitu 568 desa atau sekitar 26,2 persen dari seluruh desa yang ada di Kalimantan Selatan. Masalah kemiskinan yang memerlukan penanggulangan khusus dan menyeluruh ini merupakan tantangan pula bagi pembangunan daerah Kalimantan Selatan dalam PJP II, khususnya Repelita VI.

Meningkatnya intensitas pembangunan selain mengakibatkan meningkatnya pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya alam lainnya, juga menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan menghasilkan limbah dan polusi dalam kadar yang makin meningkat yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan daerah dihadapkan pada tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkungan hidup dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabilitasi sumber daya alam sehingga menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Belum mantap dan meratanya kemampuan aparatur di daerah serta belum serasinya koordinasi antarlembaga dalam mengelola pembangunan, merupakan tantangan yang dihadapi dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen dan kelembagaan di daerah.

 

2. Kendala

Upaya pembangunan daerah di Propinsi Kalimantan Selatan dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi geografis, dengan karakteristik fisik wilayah yang terdiri atas pegunungan dan dataran yang sebagian besar adalah rawa bergambut tebal dan padang alang-alang mengakibatkan terbatasnya ketersediaan lahan dan air yang berkualitas. Kondisi ini menjadi kendala bagi pengembangan kegiatan pertanian serta bagi pengembangan prasarana dan sarana dasar pembangunan, khususnya pengembangan sistem transportasi.

Propinsi ini mempunyai jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya. Jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan persebaran yang tidak merata dan terpencar dalam kelompok penduduk yang terpencil dan terisolasi, terutama di bagian timur Pegunungan Meratus, merupakan kendala dalam menyebarkan kegiatan ekonomi produktif dan dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat secara efisien.

Kendala lain yang dihadapi dalam pembangunan di Kalimantan Selatan adalah terbatasnya kemampuan daerah untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan belukar yang terjadi hampir setiap tahun terutama dalam musim kemarau.

3. Peluang

Hasil pembangunan yang telah dicapai Propinsi Kalimantan Selatan selama PJP I dapat menjadi modal dan membuka peluang untuk meningkatkan pembangunan dalam PJP II. Hasil pembangunan berupa prasarana dan sarana sosial dan ekonomi yang telah dibangun, kelembagaan yang telah terbentuk dan berfungsi, serta peran serta masyarakat yang meningkat dalam kegiatan pembangunan adalah modal dan peluang yang dapat dikembangkan.

Propinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pembangunan yang telah dimanfaatkan tetapi belum optimal dikembangkan, antara lain di bidang kehutanan, pertambangan dan galian, pertanian, industri, dan pariwisata.

Meskipun terbatas, lahan di wilayah Kalimantan Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai areal pertanian, khususnya tanaman pangan dan perkebunan. Wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tabalong merupakan wilayah yang memiliki potensi besar bagi pengembangan pertanian tanaman pangan.

Propinsi ini juga mempunyai wilayah perairan yang luas yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Wilayah tersebut terdiri atas danau, sungai, persawahan, dan perairan pantai, seperti di dataran pantai di Kabupaten Tanah Laut dan daerah Tabonio.

Di sektor pertambangan dan galian, Propinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi berbagai bahan galian dan mineral, seperti minyak bumi, intan, platina, batu bara, emas, bijih besi, batu gamping, mangan, nikel, dan kromit. Sebagian dari jenis tambang tersebut sudah diusahakan seperti minyak bumi, intan, emas, dan batu bara yang tersebar di Kabupaten Banjar, Tapin Tanah Laut, dan Tabalong. Minyak dan gas bumi hingga saat ini ditambang di Kabupaten Tabalong, yaitu di Tanjung dan Murung Pudak. Batu gamping untuk bahan baku semen dan bahan kapur terdapat di antara Sungai Barito dan daerah perbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur.

Di sektor industri, Kalimantan Selatan memiliki potensi industri baik yang berbasis sumber daya alam, khususnya industri pengolahan hasil hutan dan hasil pertanian, maupun yang memanfaatkan dan mengandalkan teknologi seperti industri mesin serta industri kimia dasar yang potensial untuk dikembangkan.

Pariwisata juga merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Kalimantan Selatan memiliki potensi wisata yang beragam, baik wisata alam maupun budaya yang dapat dikembangkan secara lebih optimal dengan mempertimbangkan kekayaan alam propinsi ini yang terdiri atas sungai, hutan, serta latar belakang sejarah dan keanekaragaman seni dan budaya.

Potensi perdagangan ekonomi regional, dengan mengingat posisi geografis propinsi ini yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa, dapat dikembangkan untuk kerja sama antarwilayah, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan antar propinsi yang berdekatan seperti dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur atau dengan propinsi-propinsi di Pulau Jawa, dan dengan negara lain untuk memperkuat basis ekspor daerah. Potensi kerja sama ini didasari oleh pemanfaatan dan pengembangan keunggulan komparatif, terutama dari segi potensi kandungan sumber daya alam.

 

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

 

1. Arahan GBHN 1993

 GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di daerah terpencil, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Dengan mengacu kepada arahan GBHN 1993, pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelibatan masyarakat setempat secara penuh dalam pembangunan; peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja setempat dan perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktivitas perekonomian daerah; penganekaragaman kegiatan perekonomian daerah; peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas; peningkatan jumlah dan kualitas investasi swasta; perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan; pengembangan sistem transportasi terpadu yang akan meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah terpencil dan terbelakang; penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah; pengembangan sumber daya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan pengembangan kawasan andalan dengan menciptakan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

 

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam PJP II sesuai dengan GBHN 1993 adalah mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 8,1 persen per tahun. Sasaran lainnya adalah meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar ekonomi, terutama terciptanya sistem transportasi antarmoda yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi secara ekonomis; meningkatnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja; serta meningkatnya sumbangan daerah kepada ekonomi nasional.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur antara lain dari dua indikator kesejahteraan sosial, yaitu bertambahnya usia harapan hidup menjadi sekitar 67,2 tahun dan menurunnya angka kematian bayi menjadi 39 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk; dan telah mantapnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; serta terselesaikannya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam PJP II masalah kemiskinan di daerah Kalimantan Selatan berdasarkan kriteria yang sekarang digunakan telah terselesaikan.

 

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam Repelita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II; meningkatnya kemandirian dan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola pembangunan termasuk dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana yang dibangun di daerah, seiring dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali dan mengerahkan sumber keuangan daerah serta meningkatnya efisiensi belanja daerah.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan sekitar 7,7 persen per tahun, dengan laju pertumbuhan sektoral, yaitu pertanian rata-rata sekitar 3,5 persen; industri nonmigas sekitar 10,4 persen; bangunan sekitar 9,9 persen; perdagangan dan pengangkutan sekitar 8,6 persen; jasa-jasa sekitar 7,8 persen; serta lainnya (mencakup pemerintahan, pertambangan dan energi) sekitar 7,3 persen per tahun. Sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas untuk Propinsi Kalimantan Selatan rata-rata adalah 10,1 persen per tahun, sedangkan sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja adalah rata-rata 3,6 persen per tahun sehingga tercipta tambahan kesempatan kerja baru bagi 231,5 ribu orang.

Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar ekonomi terutama berkembangnya sistem transportasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien; meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah; meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat, terutama di sektor pertanian, industri, dan jasa; dan meningkatnya PAD termasuk di daerah tingkat II yang relatif tertinggal.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi 60,7 tahun serta penurunan angka kematian bayi menjadi 67 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; makin merata, meluas, dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) termasuk madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) termasuk madrasah aliyah (MA), masing-masing menjadi sekitar 60,1 persen, dan sekitar 34,8 persen; serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah; berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional, serta meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

 

3. Kebijaksanaan

Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan mewujudkan berbagai sasaran tersebut di atas, kebijaksanaan pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam Repelita VI diarahkan pada peningkatan pelaksanaan otonomi di daerah yang seiring dengan peningkatan peranserta masyarakat; pengembangan sektor unggulan; pengembangan usaha nasional; pengembangan sumber daya manusia; kependudukan; peningkatan pemerataan pembangunan; penanggulangan kemiskinan; pengembangan prasarana dan sarana ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup; serta pengembangan kawasan andalan.

Kebijaksanaan tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan propinsi yang berbatasan dalam rangka mewujudkan keserasian pembangunan antardaerah melalui peningkatan kerja sama antardaerah.

 

a. Pelaksanaan Otonomi di Daerah

Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memperlancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan pelaksanaan pemerintahan di daerah tingkat I dan tingkat II Propinsi Kalimantan Selatan, terutama dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan ditingkatkan agar makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi di Propinsi Kalimantan Selatan ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan kelembagaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah; serta peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan di daerah.

 

b. Pengembangan Sektor Unggulan

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Kalimantan Selatan. Pembangunan pertanian dan industri serta sektor produktif lainnya akan ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pembangunan industri di Propinsi Kalimantan Selatan diarahkan terutama untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu, pembangunan industri di Propinsi Kalimantan Selatan dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan industri dengan pertanian dan jasa, sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri pengolahan termasuk agroindustri dan industri yang mengolah hasil hutan seperti industri kerajinan lampit, ditingkatkan dan didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah tingkat II diupayakan sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan rencana tata ruang daerah agar tertata dengan baik dan mendorong pemerataan. Untuk mendukung pengembangan industri diupayakan peningkatan prasarana, peningkatan usaha pemasaran, serta pelatihan tenaga kerja. Untuk meningkatkan ketersediaan prasarana penunjang sehingga tercipta kondisi yang menarik bagi pengembangan kegiatan industri diperlukan investasi yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah sepenuhnya. Oleh karena itu, usaha swasta didorong untuk ikut serta membangun prasarana dan sarana yang dibutuhkan.

Pembangunan pertanian di Propinsi Kalimantan Selatan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menganekaragamkan produksi hasil pertanian yang berorientasi ekspor, khususnya hasil perkebunan, dan hasil perikanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu serta didukung oleh pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan.

Pembangunan kehutanan di Propinsi Kalimantan Selatan ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan, penyediaan, dan perluasan keanekaragaman hasil hutan serta mendukung pembangunan industri, perluasan kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha, perluasan sumber pendapatan negara dan pemacu pembangunan daerah, serta menjaga fungsinya sebagai salah satu penentu ekosistem untuk memelihara tata air, dan plasma nutfah. Untuk menjaga kelestarian hutan, upaya perlindungan, penertiban, pengamanan, pengawasan, pengendalian serta rehabilitasi dan konservasi hutan dilanjutkan dan ditingkatkan. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya dan peningkatan peranserta koperasi dan usaha menengah dan kecil terutama di dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan nonkayu.

Pembangunan kepariwisataan di Propinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi yang luas dan prospek yang cerah. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempataan usaha, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah, dan dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam, termasuk kekayaan alam bahari, keanekaragaman seni dan budaya, serta peninggalan sejarah, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa.

Pembangunan pertambangan di Propinsi Kalimantan Selatan ditingkatkan dengan sekaligus mendorong proses pengolahan lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah, terutama bahan galian seperti intan, platina, batu bara, emas, bijih besi, minyak, dan gas bumi.

c. Pengembangan Usaha Nasional

Pengembangan usaha nasional yang meliputi usaha kecil dan menengah, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan kesempatan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.

Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha tradisional dan informal Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan ditingkatkan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang banyak dan kukuh yang saling menyangga dengan lapisan menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.

Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terhadap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan manajemen, dan alih teknologi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu, dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, dan jika perlu ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian rakyat terutama yang berhasil diusahkan oleh koperasi dan usaha kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijaksanaan pemberian prioritas, dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Pemerintah, disertai upaya penyediaan tempat usaha yang terjamin khususnya bagi koperasi dan usaha kecil, dan peningkatan peran serta masyarakat antara lain dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui koperasi.

Pembangunan koperasi di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan akses dan pangsa pasar; perluasan akses terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan, dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; peningkatan akses terhadap teknologi dan peningkatan kemampuan memanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan.

Pembangunan perdagangan di Propinsi Kalimantan Selatan diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan dan pengembangan kemampuan usaha, dan peningkatan ekspor nonmigas dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi, baik nasional, regional maupun global.

 

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

 

Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi Kalimantan Selatan diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan agama, serta pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan ketersediaan dan sebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing, kewiraswastaan, dan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dan efektif, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di propinsi ini diarahkan pada sektor industri yang memanfaatkan sumber daya alam yakni perikanan, kehutanan, dan pertambangan, serta perkebunan, peternakan, dan pariwisata.

 

e. Kependudukan

Kebijaksanaan di bidang kependudukan di Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk terutama di daerah yang mempunyai kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta mengarahkan persebaran penduduk yang lebih merata terutama ke daerah jarang penduduk, dengan memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk dikendalikan antara lain dengan upaya peningkatan keluarga berencana mandiri. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan meningkatkan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak, remaja, serta penduduk lanjut usia. Peranan wanita yang dalam pembangunan Propinsi Kalimantan Selatan telah meningkat diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya.

Persebaran penduduk dalam rangka pengendalian perambah hutan diupayakan melalui transmigrasi lokal. Sebagai daerah penerima transmigran, upaya memeratakan persebaran penduduk dan tenaga kerja ke berbagai kawasan andalan dan pusat pertumbuhan di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan ditingkatkan antara lain melalui transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantuan, dan transmigrasi swakarsa mandiri.

 

f. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

 

Pemerataan pertumbuhan antarsektor ekonomi di Propinsi Kalimantan Selatan diupayakan dengan menyerasikan secara bertahap peranan dan sumbangan setiap sektor ekonomi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang optimal, dengan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif, serta memadukan perencanaan dan pelaksanaan program antarsektor dan program regional, sehingga kegiatan pembangunan dapat terwujud secara terpadu dan berdaya guna. Untuk itu, produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal ditingkatkan antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat serta pendekatan baru dalam produksi dan pemasaran hasil. Untuk meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian dan hasil sektor lainnya di perdesaan ditingkatkan keterkaitan antarsektor, terutama antara sektor pertanian dengan industri dan jasa.

Pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan diupayakan dengan lebih menyerasikan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan baik dalam tingkat kemajuan antardaerah, maupun antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan desa dan masyarakat perdesaan ditingkatkan melalui koordinasi dan keterpaduan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Di perkotaan, penataan penggunaan tanah ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, serta pencegahan penelantaran tanah termasuk upaya mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Kalimantan Selatan ditempuh pula berbagai upaya, antara lain meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah yang dikembangkan berdasarkan pendekatan wilayah atau kelompok wilayah dalam satu propinsi dengan menciptakan keterkaitan fungsional antardaerah, antarwilayah, antardesa, antarkota, dan antara desa dan kota. Selanjutnya penyerasian pertumbuhan antardaerah diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan memberikan berbagai bentuk kemudahan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang makin baik.

Untuk mengatasi kesenjangan antargolongan ekonomi dilakukan penataan kembali peraturan daerah yang mengatur kehidupan ekonomi rakyat banyak seperti kepemilikan hak atas tanah, perizinan usaha dan bangunan, perlindungan hukum dan mekanisme pasar di daerah, serta pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha bagi pengusaha kecil termasuk ikut dalam melaksanakan proyek-proyek Pemerintah di daerah, sehingga masyarakat golongan ekonomi yang lemah mendapat kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan dan dengan demikian meningkat kesejahteraannya.

 

g. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Propinsi Kalimantan Selatan Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan salah satu kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di desa atau kelurahan tertinggal, dengan menerapkan prinsip-prinsip gotongroyong, keswadayaan, dan partisipasi, serta menerapkan semangat dan kegiatan kooperatif. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan serta disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka itu program IDT diupayakan pula untuk memantapkan segi-segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaan termasuk koperasi sehingga upaya meningkatkan taraf hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan khususnya di 568 desa tertinggal menurut pedoman yang telah ditetapkan secara nasional.

 

h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi

Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi, khususnya transportasi, di Propinsi Kalimantan Selatan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan dan efektivitas operasi dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu, terutama pengembangan sistem transportasi antarmoda dan antarpulau yang efisien, yang dapat menjangkau pula daerah terisolasi dan terbelakang.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang meningkat, upaya pembangunan prasarana ekonomi lainnya, seperti tenaga listrik dan pelayanan jasa telekomunikasi serta prasarana pengairan, akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Untuk mempercepat pembangunan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut, didorong dan ditingkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

 

i. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian

Fungsi Lingkungan Hidup

Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan dilaksanakan dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka itu, ditingkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan pesisir; rehabilitasi hutan dan tanah kritis; konservasi sungai, danau, hutan bakau, dan hutan lindung; pelestarian flora dan fauna langka; serta pengembangan fungsi daerah aliran sungai (DAS) ditingkatkan.

 

j. Pengembangan Kawasan Andalan

Kawasan andalan dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan usaha, dan lingkungan kerja.

Di samping kawasan andalan tersebut, bagi daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat, ditingkatkan penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, termasuk peningkatan pengelolaannya.

 

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam upaya mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam Repelita VI dilaksanakan melalui beberapa program yang meliputi program peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah; peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah; peningkatan prasarana dan sarana daerah; pengembangan usaha nasional; peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja; penataan ruang daerah; pengembangan kawasan andalan dan sektor unggulan; peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat; percepatan penanggulangan kemiskinan; dan pengelolaan pembangunan perkotaan; dengan didukung berbagai program penunjang.

1. Program Pokok

a. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

 Program ini meliputi upaya:

 1) meningkatkan kemampuan, disiplin, dan wawasan aparatur pemerintah daerah serta mendayagunakan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintah daerah terutama aparatur pemerintah daerah tingkat II termasuk kecamatan dan desa;

2) meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, termasuk memantapkan fungsi koordinasi, baik antarinstansi pemerintah di daerah maupun antara lembaga pemerintah pusat dan daerah;

3) menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan daerah;

4) mengembangkan sistem informasi manajemen pembangunan daerah;

5) meninjau kembali status dan batas daerah otonom dan wilayah administratif daerah tertentu.

 

b. Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber pendapat-an yang ada, baik pajak, retribusi, maupun laba perusahaan daerah, serta menggali sumber pendapatan yang baru;

2) meningkatkan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman, antara lain melalui pemanfaatan rekening pembangunan daerah;

3) meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dalam pembangunan daerah;

4) memantapkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan keuangan daerah;

5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD.

 

c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara, yang meliputi kegiatan:

a) rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, yang antara lain meliputi ruas Barabai-Kapar Kias-Mantimin-Paringin, Bati Bati-Pelaihari, Paringin-Dahai-Mabuun, Batu Licin-Sei Kupang; peningkatan jalan, meliputi jalan lintas selatan Kalimantan ruas Martapura-Rantau-Kendawangan-Amuntai-Tanjung-Batu Babi, dan ruas-ruas Sei Bamban-Pagatan-Batu Licin, Martapura-Tambak Anyar, Sungai Kupang-Kerang, Pelaihari-Kuala, Asamasam-Kintab, Banjar Baru-Bati Bati; dan pembangunan jalan baru, meliputi ruas Sebelimbingan-Mekar Putih, Kendawangan-Loksado-Batu Licin dan Sungai Kupang-perbatasan Propinsi Kalimantan Timur;

b) pengembangan transportasi darat yang meliputi pengembangan fasilitas lalu lintas jalan yang meliputi kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu jalan sebanyak 1.000 buah dan lampu lalu lintas, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan 10.000 meter, pembuatan marka jalan sepanjang 100 kilometer, pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor (PKB) berjalan sebanyak 3 unit, pembangunan terminal penumpang/barang; peningkatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan pembangunan dermaga/terminal sungai/danau di 3 lokasi dan penyeberangan di 2 lokasi, rehabilitasi dermaga/terminal sungai/danau di 5 lokasi dan penyeberangan;

c) pengembangan transportasi laut yang meliputi pembangunan fasilitas pelabuhan laut di Banjarmasin dan Kotabaru, pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran di perairan Propinsi Kalimantan Selatan dan pengerukan alur pelayaran Banjarmasin; dan

d) pengembangan transportasi udara yang meliputi peningkatan bandar udara (bandara) di Banjarmasin dan Kotabaru, peningkatan bandara di Banjarmasin menjadi subpusat penyebaran, serta peningkatan fasilitas keselamatan penerbangan di Banjarmasin dan Kotabaru;

2) meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan:

a) pembangunan pusat listrik tenaga diesel (PLTD) tersebar dengan kapasitas daya terpasang 8 megawatt; pusat listrik tenaga uap (PLTU) di Asam-asam dengan daya terpasang 65 megawatt; pusat listrik tenaga gas (PLTG) di Banjarmasin dengan kapasitas terpasang 3 x 30 megawatt;

b) peningkatan sarana distribusi PLN berupa pembangunan jaringan transmisi sepanjang 626 kilometersirkit; pembangunan jaringan distribusi gardu induk 14 unit dengan kapasitas 380 megavoltampere; pembangunan jaringan distribusi tegangan menengah (JTM) sepanjang 1.634 kilometersirkit (termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur); pembangunan jaringan distribusi tegangan rendah (JTR) sepanjang 2.057 kilometersirkit (termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur); dan pembangunan gardu induk sebanyak 853 unit, dengan kapasitas 213 megavoltampere (termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur);

c) penyediaan tenaga listrik perdesaan melalui pembangunan JTM desa sepanjang 2.239 kilometersirkit; dan pembangunan JTR desa sepanjang 2.048 kilometersirkit, bagi 709 desa;

3) meningkatkan jaringan telekomunikasi, yang antara lain meliputi kegiatan pembangunan telepon, termasuk sarana penunjang dengan kapasitas 76.900 satuan sambungan, perluasan kapasitas telepon umum, pembangunan warung telekomunikasi (wartel) secara tersebar pembangunan stasiun tetap monitoring frekuensi radio sebanyak 2 unit, pengadaan perangkat radio komunikasi sebanyak 1 unit, serta pengadaan terminal automatic frequency management system (AFMS) sebanyak 1 unit;

4) meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro, yang antara lain meliputi pengadaan dan peningkatan fasilitas fisik pelayanan di kecamatan, perdesaan, daerah transmigrasi dan daerah terpencil lainnya, yang antara lain meliputi pembangunan kantor pos besar sebanyak 1 unit, pembangunan kantor pos pembantu sebanyak 14 unit, kantor pos tambahan sebanyak 5 unit, pos keliling kota/angkutan sebanyak 20 unit, pos keliling desa/antaran sebanyak 100 unit, dan berbagai sarana penunjang;

5) memantapkan prasarana pengairan dan meningkatkan pendayagunaan sumber daya air, meliputi pemeliharaan jaringan irigasi kurang lebih 265.000 hektare; perbaikan jaringan irigasi kurang lebih 2.500 hektare; serta pembangunan jaringan irigasi kurang lebih 8.500 hektare yang lokasinya tersebar; rehabilitasi dan pemeliharaan saluran pembawa air baku di Riam Kanan, perbaikan dan pengendalian sungai seperti Sungai Martapura, Riam Kiwa, Amandit, Batang Alai, dan Tabalong sepanjang kurang lebih 32 kilometer; serta pengembangan daerah rawa antara lain di Pulau Laut, Belawang, dan Tabunganen dengan luas seluruhnya kurang lebih 89.000 hektare;

6) meningkatkan sarana komunikasi dan penerangan yang meliputi kegiatan pembangunan stasiun pemancar televisi di Batulicin, Pandawan, Paringin Pudi, dan Loksado; serta peningkatan stasiun pemancar Radio Republik Indonesia (RRI) di Banjarmasin;

7) meningkatkan prasarana pelayanan hukum, melalui kegiatan pembangunan prasarana fisik pengadilan tinggi dan pengadilan tata usaha negara (PTUN) di Banjarmasin;

8) meningkatkan sarana olahraga yang dapat menyebar sampai ke daerah tingkat II dan kecamatan, serta mengembangkan perpustakaan daerah, terutama di daerah tingkat II, dengan memanfaatkan sumber daya daerah dan peran serta masyarakat; dan

9) meningkatkan kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

 

d. Program Pengembangan Usaha Nasional

Program ini meliputi upaya:

1) mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain berupa penanaman modal swasta, termasuk PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah;

2) meningkatkan dan mengarahkan investasi, baik PMDN maupun PMA pada berbagai wilayah, sektor, dan golongan ekonomi termasuk investasi dalam agroindustri dan agrobisnis di perdesaan, serta berbagai sektor jasa pendukung;

3) menyederhanakan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah, dan meningkatkan penerapan etika usaha yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis yang menjamin kepastian dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dunia usaha di daerah;

4) meningkatkan pengembangan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha informal dan tradisional, melalui hubungan kemitraan usaha; meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar; dan meningkatkan bantuan permodalan dengan memanfaatkan dana lembaga perbankan, seperti kredit usaha kecil (KUK), kredit umum perdesaan (Kupedes), serta dana lembaga keuangan nonbank, seperti modal ventura;

5) meningkatkan pembimbingan, pendidikan, pelatihan, dan magang dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi dan manajemen, serta pengembangan usaha baru yang bersifat terobosan;

6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat, antara lain dengan mendorong pengembangan bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR), bank perkreditan rakyat syariat (BPRS), dan lembaga modal ventura;

7) meningkatkan pengembangan koperasi melalui pemantapan kelembagaan koperasi, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan koperasi, pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi, peningkatan dan perluasan usaha koperasi, kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha, pembangunan koperasi di daerah tertinggal, serta pengembangan informasi perkoperasian;

8) mengembangkan sistem informasi usaha terutama untuk usaha menengah dan kecil, tentang potensi pembangunan daerah, melalui penyediaan data dan informasi yang mencakup tenaga kerja, prasarana dan sarana, sumber daya alam, kelembagaan, permodalan, kemitraan, penanaman modal, dan potensi pasar; serta meningkatkan kegiatan promosi tentang potensi daerah;

9) meningkatkan kegiatan perdagangan antara lain berupa penyelenggaraan pelayanan informasi perdagangan; peningkatan pemasaran komoditas hasil pertanian termasuk pengembangan pasar desa dan pasar lelang; pembinaan pedagang, pengusaha, dan eksportir menengah dan kecil; peningkatan perdagangan perintis; peningkatan dan pengawasan mutu komoditas ekspor; penyusunan identifikasi potensi pasar komoditas ekspor; serta pengembangan dan peningkatan ekspor nonmigas, termasuk produk agroindustri.

 

e. Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja

 Program ini meliputi upaya:

 1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat di daerah melalui pemasyarakatan produktivitas yang didukung dengan penyebarluasan informasi produktivitas, penyuluhan, pembinaan melalui sarana media massa, dunia pendidikan, forum masyarakat produktivitas Indonesia dan organisasi masyarakat lainnya; penetapan standar mutu produktivitas di perusahaan-perusahaan, melalui analisis, penelitian, pengembangan, dan pengukuran produktivitas, serta pengembangan unit-unit produktivitas;

 2) meningkatkan keterampilan dan keahlian serta profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan, melalui pelatihan institusional, noninstutisional (mobile training unit) bagi kader-kader pembangunan desa secara terpadu; pemagangan untuk membentuk tenaga kerja mandiri dan profesional; serta pendayagunaan tenaga kerja terdidik, yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha;

3) meningkatkan pembinaan hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha, antara lain melalui pembinaan fungsi lembaga ketenagakerjaan dan pendidikan; penyuluhan ketenagakerjaan bagi kader-kader serikat pekerja dan organisasi pengusaha, dan pelaksanaan uji coba sistem deteksi dini;

 4) meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita di sektor formal maupun sektor informal dan perlindungan anak yang terpaksa bekerja.

 

f. Program Penataan Ruang Daerah

 Program ini meliputi upaya:

 1) menyelesaikan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Pulau Kalimantan secara terpadu dengan mengacu kepada RTRW propinsi daerah tingkat I yang berupa RSTRP setiap propinsi;

 2) menyempurnakan dan menjabarkan rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II terutama tata ruang kawasan andalan ke dalam rencana rinci dan program pembangunan daerah;

 3) menyiapkan penatagunaan tanah bagi kawasan yang mempunyai potensi pertumbuhan cepat seperti di daerah perkotaan, dan di daerah wisata dan kawasan industri di Banjarmasin dan sekitarnya.

 

g. Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan

 Program ini meliputi upaya:

 1) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan industri yang menitik beratkan pada kegiatan pengembangan industri yang berdaya saing kuat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; pengembangan industri di Propinsi Kalimantan Selatan bertumpu baik pada pengembangan industri padat sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang maju maupun industri padat karya yang makin padat keterampilan, yang meliputi kegiatan:

 a) pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan dan rumah tangga, meliputi kegiatan: (1) pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar; (2) penumbuhan dan pengembangan wira- usaha industri kecil; (3) penumbuhan dan pengembangan industri perdesaan termasuk di desa tertinggal; dan (4) pengembangan industri kecil melalui pembinaan 190 sentra industri kecil;

 b) peningkatan kemampuan teknologi di perusahaan-perusahaan industri melalui diseminasi teknologi; pengembangan dan pelayanan teknologi industri, penerapan standar serta pengujian mutu produk; mendorong kemitraan litbang terapan antar dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah, serta meningkatkan sarana litbang industri, termasuk milik Pemerintah;

 c) pendalaman dan penguasaan struktur industri melalui pengembangan agroindustri, industri pengolahan hasil tambang dan industri yang berorientasi ekspor melalui pengembangan dan pemanfaatan keunggulan komparatif daerah antara lain industri batu bara, pengembangan aneka industri yang diarahkan di lokasi Simpang Tiga Lianganggang-Banjar Baru-Pleihari ke arah Bandara Syamsudin Noor; pengembangan kawasan pergudangan di Simpang Tiga Lianganggang (di kilometer 19-20); dan industri yang memanfaatkan sumber daya manusia yang berkadar teknologi dan keterampilan tinggi;

 d) peningkatan promosi investasi industri serta mendorong berkembangnya keterkaitan antarindustri dan aglomerasi industri khususnya di zona industri DAS Barito;

2) meningkatkan produktivitas dan produksi sektor unggulan pertanian di kawasan andalan, antara lain di kawasan Riam Kanan melalui pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pasar yang mencakup tanaman pangan, perikanan, perkebunan, dan peternakan yang antara lain meliputi kegiatan:

a) peningkatan mutu dan areal intensifikasi tanaman pangan padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah;

b) pengembangan usaha pertanian hortikultura, antara lain jeruk, rambutan, dan durian;

c) peningkatan usaha perikanan tangkap antara lain udang, bawal, pari, layang, kerapu, kakap, dan tongkol;

d) pengembangan perikanan budi daya antara lain mas, jelawat, belutu, udang, nila, lele, dan kepiting;

e) pengembangan usaha peternakan antara lain sapi potong, kerbau, ayam bukan ras (buras), ayam ras, dan itik;

f) pengembangan usaha perkebunan antara lain karet, kelapa, kakao, dan tebu;

g) pengembangan usaha industri pengolahan hasil pertanian antara lain usaha pengolahan buah-buahan, ikan, dan daging;

h) peningkatan kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi pertanian;

3) meningkatkan produktivitas dan produksi hasil hutan, antara lain melalui pemantapan kawasan hutan, penatagunaan hutan konversi secara terpadu, pembangunan hutan tanaman baru, hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan serta pengembangan usaha rakyat dalam mengolah hasil hutan;

4) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pariwisata melalui pengembangan obyek dan daya tarik agrowisata, peninggalan sejarah dan budaya antara lain pengembangan obyek wisata Goa Batuhapu, pengembangan objek wisata alam Bajuin, pengembangan obyek wisata alam Batu Benawa serta Pantai Batakan yang dikaitkan dengan keberadaan kawasan hutan lindung yang ada;

5) mengembangkan secara terpadu sektor pertambangan yang diarahkan untuk meningkatkan produksi dan penganekaragaman hasil tambang termasuk upaya pengolahan, terutama untuk komoditi minyak dan gas bumi, emas, intan dan batu bara; di samping itu, dilaksanakan kegiatan pemetaan geologi dan geofisika, penyelidikan bahan galian, mitigasi bencana alam geologis, eksplorasi air tanah; selanjutnya di seluruh daerah tingkat II dilaksanakan bimbingan usaha pertambangan golongan C.

 

h. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Program ini meliputi upaya:

1) melestarikan fungsi lingkungan hidup dan kemampuan sumber alam hayati dan nonhayati melalui kegiatan:

a) peningkatan pengelolaan hutan;

b) pengembangan dan pemeliharaan kelestarian plasma nutfah;

c) penangkaran flora dan fauna;

d) perbaikan, pemeliharaan, pengamanan dan pengembangan wilayah sungai untuk DAS Barito Riam Kanan;

e) pengembangan pusat studi lingkungan hidup di perguruan tinggi di Banjarbaru;

f) pengembangan kelembagaan lingkungan hidup pada daerah padat pembangunan;

g) peningkatan mutu dan fungsi sungai Riam Kanan;

h) rehabilitasi pantai yang rusak melalui penanaman hutan bakau serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;

2) mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup di perairan, tanah, dan udara, yang mencakup pengendalian pencemaran, akibat kegiatan industri, pertambangan, permukiman, dan pengembangan energi;

3) merehabilitasi lahan kritis seluas 55 ribu hektare di areal pertanian tanah kering di DAS Barito Riam Kanan melalui bantuan pemerintah, swadaya masyarakat dan swasta; mengembangkan dan membina kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber alam secara lebih terpadu; serta membina kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

 

i. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan terutama dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang kegiatannya antara lain meliputi penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta tenaga kependidikan sesuai dengan keperluan; penyelenggaraan kelompok belajar Paket A, Paket B, magang dan kelompok belajar usaha; perluasan atau peningkatan sekolah menengah kejuruan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan tuntutan pembangunan daerah; dan pengembangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga lebih terkait dengan kebutuhan daerah;

2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk perbaikan gizi serta menambah dan menyebarkan tenaga medis spesialis dan paramedis termasuk bidan desa, yang kegiatannya antara lain meliputi peningkatan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pemberian vitamin A kepada anak balita di desa tertinggal, serta pembangunan 9 unit puskesmas, pembangunan 137 unit puskesmas pembantu, pengadaan 146 unit puskesmas keliling, penyelenggaraan pendidikan bidan program A dan C, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit acquired immuno deficiency syndrome (AIDS);

3) meningkatkan penyediaan dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana air bersih serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman di daerah perdesaan dan perkotaan yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa sebanyak 60 desa, penyediaan dan pengelolaan air bersih perdesaan untuk 737 desa; serta pengolahan air limbah perdesaan untuk 235 desa;

4) meningkatkan pembinaan kesejahteraan sosial termasuk masyarakat terasing, fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, di samping pembimbingan dan pembinaan keluarga sejahtera, yang antara lain meliputi kegiatan:

a) pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin sebanyak 5.000 kepala keluarga;

b) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat sebanyak 7.560 orang;

c) pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial sebanyak 700 orang;

d) pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing sebanyak 2.800 kepala keluarga;

e) peningkatan dan rehabilitasi kelengkapan panti wredha milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 2 panti dan rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti asuhan milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 5 panti;

f) pembangunan dan rehabilitasi loka bina karya sebanyak 6 gedung;

g) pengadaan unit rehabilitasi sosial keliling dan kelengkapannya (URSK) sebanyak 2 unit;

h) pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah bidang kesejahteraan sosial propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah;

5) mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kegiatan keluarga berencana (KB), terutama KB transmigrasi yang didukung oleh sektor terkait antara lain kesehatan, pendidikan, dan agama; serta mengarahkan persebaran dan mobilitas penduduk yang antara lain melalui program transmigrasi yang meliputi kegiatan:

a) penyiapan lahan permukiman transmigrasi beserta prasarana dan sarana pendukungnya;

b) penempatan transmigran dengan sasaran keseluruhan sebanyak 11.000 kepala keluarga, termasuk alokasi penempatan penduduk daerah transmigrasi (APPDT) sebanyak 4.000 kepala keluarga, yang dilaksanakan melalui (1) transmigrasi umum dengan pola (a) pertanian lahan kering sebanyak 4.450 kepala keluarga, dan (b) pertanian lahan basah sebanyak 5.450 kepala keluarga dan (2) transmigrasi swakarsa berbantuan sebanyak 1.100 kepala keluarga dengan pola (a) hutan tanaman industri- transmigrasi (HTI-Trans) sebanyak 300 kepala keluarga, (b) industri sebanyak 450 kepala keluarga dan (c) transmigrasi pembangunan desa potensial sebanyak 350 kepala keluarga, selain itu transmigrasi swakarsa mandiri sekitar 6.500 kepala keluarga; dan

c) pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran yang sudah ada di permukiman transmigrasi;

6) meningkatkan dan mengembangkan nilai budaya dan seni budaya daerah Kalimantan Selatan untuk memperkaya khazanah budaya setempat serta memelihara peninggalan sejarah, yang kegiatannya antara lain meliputi pemugaran rumah adat Banjar di Bubungan Tinggi Nagara dan rumah adat Banjar di Teluk Selong;

7) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta pengamalan ajaran agama untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, yang kegiatannya antara lain meliputi bimbingan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama; penyediaan bantuan untuk pembangunan prasarana dan sarana kehidupan beragama dengan mendorong peran serta masyarakat; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan agama tingkat menengah dan tingkat tinggi, baik negeri maupun swasta; serta pembinaan kelembagaan seperti pondok pesantren dan tenaga penyuluh keagamaan. Secara khusus akan dilakukan pula rehabilitasi dan penyediaan fasilitas pendidikan untuk Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari di Banjarmasin.

 

j. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) menumbuhkembangkan peranan swadaya masyarakat untuk mampu memecahkan masalah bersama melalui kelompok swadaya masyarakat di daerah terutama di desa tertinggal;

2) meningkatkan peranan wanita dalam mendukung upaya pembangunan keluarga sejahtera serta mengembangkan usaha yang dapat menambah penghasilan keluarga, antara lain melalui program pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);

3) meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna, pramuka dan organisasi kepemudaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 835 karang taruna;

4) membina dan meningkatkan kemampuan dan kualitas lembaga masyarakat atau organisasi nonpemerintah, yang kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 88 organisasi sosial dan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat sebanyak 2.318 orang;

5) meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan pendahuluan bela negara, pelatihan, dan pengorganisasian perlindungan masyarakat (linmas) dalam kegiatan penanggulangan bencana, serta pembinaan masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.

 

k. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan ketersediaan dan persebaran jumlah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi terutama di 568 desa tertinggal; antara lain meliputi kegiatan pemugaran perumahan dan permukiman di 619 desa sebanyak 8.936 unit rumah;

2) meningkatan kemampuan dan kesempatan berusaha masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin, dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang dikelola melalui perkoperasian dan badan kredit perdesaan, termasuk kegiatan pengelolaan hak pengusahaan hutan (HPH) Bina Desa Hutan dan kegiatan pembangunan permukiman transmigrasi di sepanjang jalan Lintas Kalimantan poros selatan;

3) mendukung dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program khusus seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan program-program sektoral dan regional lainnya yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

 

l. Program Pengelolaan Pembangunan Perkotaan

Program ini meliputi upaya:

1) membangun prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan perumahan dan permukiman daerah perkotaan dengan membangun rumah sederhana sebanyak 5.000 unit; perbaikan dan peremajaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di daerah perkotaan meliputi peremajaan kawasan seluas 50 hektare, pengelolaan air limbah untuk 12 kota sedang dan kota kecil, pengelolaan persampahan untuk 1 kota besar, dan 4 kota sedang dan kota kecil; penanganan drainase untuk 1 kota besar, 10 kota sedang dan kota kecil; penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan dengan peningkatan kapasitas produksi sebesar 1.000 liter per detik; serta penataan kota dan penataan bangunan;

2) meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan perkota-an, yang kegiatannya antara lain meliputi pemantapan fungsi kota melalui identifikasi sistem kota-kota di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dan pemantapan fungsi kota-kota tersebut; pengembangan ekonomi perkotaan termasuk pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil; pemantapan keuangan perkotaan; pemantapan kelembagaan pemerintahan kota; penyusunan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota dengan menyiapkan program jangka menengah perkotaan untuk 5 kota; penyusunan dalam rangka perencanaan jangka menengah (PJM) untuk 2 kawasan andalan; penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan untuk 8 kawasan; serta peningkatan pengelolaan administrasi dan tertib hukum pertanahan di daerah perkotaan;

3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi peningkatan konservasi kawasan budaya dan bernilai sejarah, serta pemantapan luasan ruang terbuka hijau.

 

2. Program Penunjang

Program penunjang meliputi seluruh program sektoral dan regional yang dilaksanakan dan berlokasi di Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

TABEL 17

PETA