Make your own free website on Tripod.com

PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

IRIAN JAYA

 

 

I. PENDAHULUAN

Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, terletak antara 1o lintang utara - 10o lintang selatan dan 130o - 141o bujur timur, merupakan wilayah yang berbatasan di sebelah utara dengan Lautan Pasifik, di sebelah timur berbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini, di sebelah selatan dengan bagian utara negara tetangga Australia, dan di sebelah barat dengan Propinsi Maluku.

Wilayah Propinsi Irian Jaya mencakup areal seluas 394.800 kilometer persegi. Pada tahun 1990 tata guna lahan wilayah daratan Propinsi Irian Jaya meliputi areal hutan seluas 328.868 kilometer persegi atau 83,3 persen, areal semak belukar seluas 3.553 kilometer persegi atau 0,9 persen, areal padang rumput seluas 30.400 kilometer atau 7,7 persen, areal ladang seluas 12.239 kilometer persegi atau 3,1 persen, areal dataran tinggi seluas 39 kilometer persegi atau 0,01 persen, areal sawah seluas 790 kilometer persegi atau 0,2 persen, areal perkebunan seluas 118 kilometer persegi atau 0,03 persen, areal perairan darat seluas 7.896 kilometer persegi atau 2,0 persen, areal tandus seluas 3.948 kilometer persegi atau 1 persen, areal permukiman seluas 790 kilometer persegi atau 0,2 persen, dan areal budi daya lainnya seluas 6.712 kilometer persegi atau 1,7 persen dari seluruh luas wilayah.

 Propinsi Irian Jaya memiliki permukaan alam yang cukup bervariasi mulai dari dataran rendah sepanjang pantai, dataran rendah sepanjang daerah aliran sungai-sungai besar, daerah bergelombang, perbukitan sampai dataran tinggi pegunungan yang di beberapa tempat puncaknya diselimuti oleh salju abadi. Pada bentang pegunungan yang membujur di bagian tengah, barat dan utara terdapat sejumlah gunung, termasuk di antaranya, gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Puncak Jayawijaya (4.884 meter). Di propinsi ini mengalir kurang lebih 40 buah sungai besar dan kecil, antara lain Sungai Digul yang bermuara ke Laut Arafura dan Sungai Memberamo yang bermuara ke Samudera Pasifik. Propinsi Irian Jaya mempunyai sejumlah danau dengan perairan yang cukup luas, dan sejumlah pulau besar dan kecil. Iklim daerah Irian Jaya termasuk tropis basah yang dipengaruhi angin muson sehingga curah hujan cukup merata yang setiap tahunnya beragam antara 3.500 -

5.000 milimeter. Suhu udara beragam antara 6o Celsius - 35o Celsius. Beberapa kawasan di propinsi ini mempunyai ciri sebagai kawasan yang rawan terhadap bencana, antara lain gempa bumi dan gerakan tanah.

 

Lahan di Propinsi Irian Jaya sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal, seperti untuk pengembangan kegiatan tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan pertambangan, serta perikanan darat dan laut pada bagian pesisir, kehutanan dan pertambangan. Selain itu, wilayah ini memiliki sumber daya kelautan, kehutanan, dan pertambangan yang memiliki potensi untuk dikembangkan, yang dewasa ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Pada tahun 1990 penduduk Propinsi Irian Jaya berjumlah 1.638.600 jiwa, dengan kepadatan penduduk 4 jiwa per kilometer persegi. Daerah tingkat II yang terpadat penduduknya adalah Kabupaten Biak Numfor dengan kepadatan 29 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Merauke dengan kepadatan 2 jiwa per kilometer persegi. Penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan berjumlah 396.452 jiwa atau 24,15 persen dari jumlah penduduk Propinsi Irian Jaya. Jumlah penduduk perkotaan di propinsi ini mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan rata-rata laju pertumbuhan antara tahun 1971 dan 1990 sebesar 5,23 persen per tahun.

 

Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di Propinsi ini berjumlah 1.119.042 orang (68,65 persen). Dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja

sebanyak 683.918 orang dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah 668.170 orang. Dari total angkatan kerja yang bekerja tersebut, sebagian besar terserap di sektor pertanian (72,5 persen). Sisanya terserap di berbagai sektor lain, yaitu sektor industri (7,0 persen) dan jasa (20,5 persen).

 

Propinsi Irian Jaya memiliki kekayaan budaya yang beranekaragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi, kesenian, dan bahasa. Masyarakat Irian Jaya terdiri atas kurang lebih 200 kelompok suku besar dan kecil, antara lain Asmat, Dani, Morwap, Senggi, Sentani, Mooi, Molaf, dan Tobati, yang masing-masing memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya sendiri. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Kristen (87 persen), selebihnya beragama Islam (12 persen), dan lainnya (1 persen).

 

Secara administratif, Daerah Tingkat I Irian Jaya terdiri atas sembilan kabupaten daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Fak Fak, Jayawijaya, Manokwari, Jayapura, Merauke, Biak Numfor, Sorong, Paniai dan Yapen Waropen, serta satu kotamadya daerah tingkat II, yaitu Kodya Jayapura, sebagai ibukota propinsi. Dalam wilayah Daerah Tingkat I Irian Jaya terdapat 117 wilayah kecamatan, serta 2.195 desa dan kelurahan.

 

II. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA DALAM PJP I

Perkembangan kependudukan di Propinsi Irian Jaya selama PJP I menunjukan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk dari 2, 67 persen per tahun dalam periode 1971-1980 menjadi 3,41 persen per tahun dalam periode 1980-1990. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk dikawasan timur Indonesia dan tingkat nasional yang masing-masing sekitar 2,4 persen dan 1,97 persen per tahun dalam periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk di propinsi ini termasuk tinggi.

Dalam PJP I pembangunan Propinsi Irian Jaya telah meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik regional bruto (PDRB) di luar minyak dan gas bumi (nonmigas) Propinsi Irian Jaya atas dasar harga konstan tahun 1983 adalah sebesar Rp871.000 juta. Jika dilihat dari pangsa sumbangan sektoral terhadap pembentukan PDRB nonmigas, sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi (26,47 persen), diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (23,86 persen), sektor jasa (12,86 persen), dan sektor industri pengolahan 12,40 persen).

Dalam periode 1983-1990 laju pertumbuhan PDRB nonmigas tercatat sebesar 8,56 persen per tahun. Sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor bank dan lembaga keuangan lainnya (30,66 persen); sektor industri pengolahan (26,6 persen); serta sektor pengangkutan dan komunikasi (16,28 persen).

PDRB nonmigas per kapita pada tahun 1990 atas dasar harga konstan tahun 1983 di propinsi ini telah mencapai Rp536 ribu. Dibandingkan dengan angka tahun 1983 yang besarnya Rp382 ribu, terjadi peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,97 persen per tahun.

Laju pertumbuhan perekonomian Daerah Tingkat I Irian Jaya yang cukup pesat tersebut didukung oleh laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata sebesar 20,1 persen per tahun antara tahun 1987 dan 1992 dengan komoditas andalan hasil pertambangan tembaga dan emas terutama dari PT Freeport Indonesia, minyak dan gas bumi dari pertambangan minyak lepas pantai di Sorong, dan hasil hutan berupa kayu olahan, plywood, chips, sagu, minyak kelapa sawit, serta hasil laut berupa ikan tuna dan udang.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial telah menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh berbagai indikator. Jumlah penduduk melek huruf meningkat dari 48,6 persen pada tahun 1976 menjadi 68,69 persen pada tahun 1990, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup menurun dari 94 pada tahun 1971 menjadi 74 pada tahun 1990. Demikian pula, usia harapan hidup penduduk meningkat dari 55,2 tahun pada tahun 1971 menjadi 59,1 tahun pada tahun 1990.

Peningkatan kesejahteraan tersebut didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1990 telah ada 21 unit rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur 1.555 buah, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta puskesmas pembantu sebanyak 722 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 584,5 kilometer persegi dengan penduduk yang dilayani sebanyak 2.256 orang per puskesmas termasuk puskesmas pembantu. Keadaaan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1972, dengan jumlah puskesmas baru mencapai 16 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 26.373 kilometer persegi dan penduduk yang dilayani sebanyak 59.257 orang per puskesmas.

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Irian Jaya telah menunjukkan kemajuan yang berarti seperti diperlihatkan oleh angka partisipasi kasar sekolah dasar (SD) yang pada tahun 1992 telah mencapai 97,5 persen, dibandingkan tahun 1972 yang baru mencapai 80,0 persen. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan sekolah yang makin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 2.095 unit SD yang berarti telah meningkat dibandingkan dengan tahun 1972 yang baru berjumlah 1.200 unit. Peningkatan jumlah SD dan murid didukung oleh peningkatan jumlah guru. Pada tahun 1992 tercatat 12.675 orang guru SD dan setiap guru SD melayani 21 murid.

Pembangunan daerah Irian Jaya didukung oleh pembangunan prasarana yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Di bidang prasarana transportasi sampai dengan tahun 1992 telah dibangun dan ditingkatkan berbagai prasarana transportasi darat meliputi dermaga sungai, danau, dan penyeberangan, serta jaringan jalan yang mencapai 5.143 kilometer. Ketersediaan jaringan jalan telah makin baik, seperti terlihat pada pada tingkat kepadatan yang mencapai rata-rata 20,2 kilometer per 1.000 kilometer persegi. Ketersediaan prasarana transportasi lainnya yang mendukung pembangunan daerah seperti prasarana transportasi laut dan transportasi udara juga telah meningkat. Propinsi Irian Jaya memiliki enam pelabuhan laut yaitu Jayapura, Biak, Sorong, Manokwari, Fak Fak, dan Merauke, yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul daerah sekitarnya di samping pelabuhan-pelabuhan kecil lainnya. Sistem transportasi laut di Irian Jaya saat ini telah dilayani oleh armada pelayaran laut dan antarpulau yang pelayanannya berskala nasional, regional dan lokal, seperti armada kapal penumpang Pelni, Nusantara, perintis, dan lokal, serta armada rakyat. Transportasi udara di propinsi ini dilayani oleh sepuluh bandar udara (bandara) yaitu Bandara Sentani Jayapura,

Bandara Frans Kaisiepo di Biak, Sorong, Wamena, Nabire, Serui, Fak Fak, Timika, dan Merauke. Selain itu, di Irian Jaya terdapat banyak bandara perintis dan bandara kecil lainnya yang hanya berupa landasan pacu, yang tersebar lokasinya di beberapa wilayah yang penting peranannya bagi kegiatan sosial ekonomi daerah Irian Jaya.

Di bidang pengairan, meskipun masih terbatas, telah ada peningkatan prasarana pengairan, seperti bendung dan jaringan irigasi. Pada tahun 1993 jaringan irigasi yang ada telah mengairi sawah seluas kurang lebih 16 ribu hektare sehingga membantu peningkatan dan menunjang produksi pertanian.

Penyediaan prasarana ketenagalistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Wilayah X dan sampai dengan tahun 1991 telah menghasilkan daya terpasang sebesar 73 megawatt.

Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah di Irian Jaya melalui anggaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Alokasi anggaran pembangunan yang berupa dana bantuan pembangunan daerah (Inpres) dan dana sektoral melalui daftar isian proyek (DIP) dalam Repelita IV dan V masing-masing berjumlah Rp764,4 miliar dan Rp1.102,5 miliar.

Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dengan rata-rata pertumbuhan selama Repelita V sekitar 36,26 persen per tahun. Dalam masa itu PAD telah meningkat dari Rp2,69 milyar pada tahun 1989/1990 menjadi Rp6,82 milyar pada tahun 1993/1994. Peningkatan yang cukup berarti dari PAD dan bantuan pembangunan daerah dari tahun ke tahun mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat I Irian Jaya. Pada tahun pertama Repelita V belanja pembangunan daerah berjumlah Rp51,1 miliar dan pada tahun terakhir Repelita V meningkat menjadi Rp91,5 miliar. Bagian terbesar dari belanja pembangunan dipergunakan untuk membangun prasarana, khususnya prasarana transportasi.

Investasi swasta telah menunjukkan peningkatan. Gejala tersebut terlihat dari jumlah proyek baru penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui Pemerintah dalam masa empat tahun Repelita V, yaitu 35 proyek PMDN dengan nilai Rp2,8 triliun dan 3 proyek penanaman modal asing (PMA) dengan nilai US$618,5 juta.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi daerah tingkat I yang berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan RTRW kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang berupa rencana umum tata ruang kabupaten (RUTRK) telah selesai disusun, meskipun pada akhir PJP I sedang dalam proses untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

 

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Pembangunan Daerah Tingkat I Irian Jaya selama PJP I telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan, dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun, disadari pula masih banyak masalah yang dihadapi.

Pembangunan yang telah banyak dilakukan di Daerah Tingkat I Irian Jaya selama PJP I, dalam PJP II akan dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan GBHN 1993. Untuk itu, perlu ditemukenali berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

1. Tantangan

Dalam PJP I telah banyak kemajuan yang dicapai Propinsi Irian Jaya. Namun secara keseluruhan, taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya yang ditunjukan oleh berbagai indikator seperti laju pertumbuhan PDRB nonmigas per kapita, angka melek huruf, dan usia harapan hidup relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan Daerah Tingkat I Irian Jaya adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan serta memperluas landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor nonmigas, dan perluasan kesempatan kerja sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Irian Jaya ditandai dengan masih besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang produktivitasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian tradisional, dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap di sektor nonpertanian khususnya industri dan jasa. Sektor industri dan jasa, yang berperan sebagai penggerak percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah, memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di Propinsi Irian Jaya kondisi tenaga kerja yang tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang berkualitas, khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya. Dengan demikian, untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Irian Jaya, tantangannya adalah membentuk serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang produktif dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Sehubungan dengan itu, Propinsi Irian Jaya harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di propinsi ini. Dengan demikian, Propinsi Irian Jaya dihadapkan pada masalah untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menarik di daerah, tantangannya adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan.

Pertumbuhan ekonomi yang perlu dipercepat lajunya membutuhkan dukungan prasarana dasar yang memadai, antara lain transportasi, tenaga listrik, pengairan, air bersih, dan telekomunikasi. Meskipun telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar daerah Irian Jaya belum memenuhi kebutuhan ataupun tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat. Sistem transportasi darat dan udara yang menghubungkan wilayah pesisir dan pedalaman dan sistem transportasi laut antarwilayah pesisir mempunyai peranan yang sentral dalam pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dalam distribusi barang dan jasa, diperlukan dukungan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Di pihak lain ada keterbatasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasarana dan sarana transportasi guna mempercepat pembangunan daerah ini. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya sistem transportasi antarmoda, yaitu transportasi darat, udara perintis dan pelayaran pesisir oleh pelayaran armada rakyat secara terpadu dan optimal, dengan mengikutsertakan dunia usaha.

Hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Irian Jaya telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik.

Meskipun demikian, dengan kemajuan yang telah dicapai tersebut, propinsi ini relatif tertinggal dibandingkan dengan tingkat kemajuan rata-rata nasional. Disamping itu, di Propinsi Irian Jaya masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antargolongan masyarakat dan antardaerah, antara lain karena masih terbatasnya jangkauan prasarana dan sarana sosial. Kondisi di atas menghadapkan Irian Jaya pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Pada tahun 1993 jumlah desa tertinggal di propinsi ini masih cukup banyak, yaitu 1.738 desa atau 77,5 persen dari seluruh desa yang ada di Irian Jaya. Masalah kemiskinan yang memerlukan penanggulangan secara khusus dan menyeluruh ini merupakan tantangan pula bagi pembangunan daerah Irian Jaya dalam PJP II, khususnya dalam Repelita VI.

Kegiatan ekonomi dan sosial di Propinsi Irian Jaya terkonsentrasi di wilayah pesisir. Bagian pedalaman dan perbatasan propinsi ini, serta di sekitar pegunungan Jayawijaya tingkat perkembangan wilayah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya relatif tertinggal. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut lebih lambat dari wilayah lainnya sehingga mengakibatkan bertambahnya kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, tantangannya adalah meningkatkan pengembangan wilayah yang tertinggal dan terisolasi tersebut dengan menyerasikan laju pertumbuhan antarwilayah.

Beberapa kawasan di Propinsi Irian Jaya yang basis kegiatan ekonominya bertumpu pada kegiatan pertambangan modern, merupakan kawasan pusat pertumbuhan wilayah dengan tingkat produktivitas dan kesejahteraan ekonomi yang relatif sangat tinggi. Namun, keunggulan kawasan tersebut ternyata belum memberikan manfaat yang memadai bagi daerah di sekitarnya yang pada umumnya masih berbasis kegiatan primer (pertanian) tradisional yang relatif tidak mempunyai kaitan dengan kegiatan sektor modern yang dilaksanakan di kawasan produksi tersebut. Tantangannya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah-daerah di sekitar kawasan produksi dengan menciptakan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan produktif tersebut dengan daerah sekitarnya.

Meningkatnya intensitas pembangunan selain mengakibatkan meningkatnya pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya alam lainnya, juga menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan menghasilkan limbah dan polusi dalam kadar yang makin meningkat yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Propinsi Irian Jaya memiliki hutan tropis yang luas yang penuh dengan keanekaragaman hayati yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sedangkan kemampuan kelembagaan untuk pengelolaan lingkungan di daerah relatif masih lemah. Dengan demikian, pembangunan daerah dihadapkan pada tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkungan hidup dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabilitasi sumber daya alam sehingga menjamin pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesiapan untuk menghadapi dan menanggulangi bencana alam.

Belum mantap dan meratanya kemampuan aparatur di daerah serta belum serasinya koordinasi antarlembaga dalam mengelola pembangunan merupakan tantangan yang dihadapi dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen dan kelembagaan di daerah.

 

2. Kendala

Upaya pembangunan daerah di Daerah Tingkat I Irian Jaya dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi geografis dan karakteristik wilayah, antara lain wilayah yang luas dan bergunung-gunung, terpencarnya lokasi permukiman penduduk, dan dengan adanya beberapa kawasan rawan bencana seperti gempa bumi dan tanah longsor.

Propinsi ini mempunyai jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya. Jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan penyebaran yang tidak merata dan terpencar dalam kelompok penduduk yang kecil di beberapa kawasan pedalaman dan di wilayah pesisir merupakan kendala dalam menyebarkan kegiatan ekonomi produktif, membina masyarakat, serta dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat secara efisien.

 

3. Peluang

Hasil pembangunan yang telah dicapai Propinsi Irian Jaya selama PJP I dapat menjadi modal dan membuka peluang untuk meningkatkan pembangunan dalam PJP II. Hasil pembangunan yang berupa prasarana dan sarana sosial dan ekonomi, kelembagaan yang telah terbentuk dan berfungsi, serta peran serta masyarakat yang meningkat dalam kegiatan pembangunan adalah modal dan peluang yang dapat dikembangkan.

Propinsi Irian Jaya memiliki potensi sumber daya alam yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pembangunan yang telah dimanfaatkan tetapi belum optimal dikembangkan, antara lain pertanian, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata.

Propinsi Irian Jaya memiliki sumber daya kehutanan yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan areal seluas 41,1 juta hektare, yang tersebar di hampir seluruh daerah tingkat II, terutama di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayawijaya, dengan komoditas utamanya, antara lain kayu besi, kayu merbau, matoa, kayu lawang, kayu putih, dan rotan.

Di bidang pertambangan dan galian, Propinsi Irian Jaya memiliki potensi yang besar antara lain minyak dan gas bumi yang depositnya relatif banyak terdapat di kawasan Kepala Burung, serta emas dan tembaga yang kandungan sumber dayanya masih melimpah di kawasan Pegunungan Jayawijaya.

Sumber daya air, terutama pada berbagai sungai besar dan danau, dapat dikembangkan sebagai pembangkit tenaga listrik, seperti di Sungai Mamberamo dengan perkiraan kapasitas listrik yang dapat dibangkitkan sebesar 5.000 megawatt, Sungai Digul sebesar 4.000 megawatt, dan di Danau Paniai sebesar 3.000 megawatt, serta danau-danau lainnya yang memerlukan penetapan tingkat potensinya yang efektif, seperti Danau Sentani dan Enarotali.

Berbagai sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri, khususnya industri pengolahan hasil hutan dan hasil tambang serta bahan galian.

Pariwisata juga merupakan sektor yang amat berpeluang untuk dikembangkan. Obyek wisata yang beragam baik wisata alam, bahari, agrowisata dan budaya, yang dapat dikembangkan secara lebih optimal dengan memanfaatkan kekayaan pemandangan alam Irian Jaya yang memiliki rona alam bergunung-gunung seperti di Taman Nasional Wasur dan Taman Lorentz, garis pantai yang panjang dengan pasir putih dan taman laut di perairan sekitar Pulau Biak dan gugusan Teluk Cendrawasih, di samping tradisi, seni dan budaya setempat yang unik seperti di Asmat.

Selain itu, Propinsi Irian Jaya juga mempunyai peluang untuk memperluas jaringan pemasaran dan perdagangan internasional, mengingat posisi geografisnya yang berbatasan dengan Lingkaran Pasifik sehingga dapat berfungsi sebagai pintu gerbang timur Indonesia. Wilayah propinsi ini berada di dalam segitiga Tokyo-Los Angeles-Sydney yang merupakan pusat perdagangan dunia. Posisi geografis yang menguntungkan tersebut serta adanya jalur pelayaran internasional yang melalui perairan wilayah Irian Jaya, dan jalur penerbangan internasional yang melewati Biak sebagai salah satu bandar udara internasional di wilayah kawasan timur Indonesia, merupakan peluang perdagangan luar negeri yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

 

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

 

1. Arahan GBHN 1993

GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di daerah terpencil, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Dengan mengacu kepada arahan GBHN 1993, pembangunan Daerah Tingkat I Irian Jaya diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelibatan masyarakat setempat secara penuh; peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja setempat dan perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktivitas perekonomian daerah; penganekaragaman kegiatan perekonomian daerah; peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas; peningkatan jumlah dan kualitas investasi swasta; peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan; pengembangan sistem transportasi terpadu yang akan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan terbelakang; penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah; pengembangan sumber daya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan; serta pengembangan kawasan andalan dengan menciptakan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

 

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Irian Jaya dalam PJP II sesuai dengan GBHN 1993 adalah mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan sekitar 6,7 persen per tahun. Sasaran lainnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi serta kualitas pelayanannya, terciptanya sistem transportasi antarmoda yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi secara ekonomis; meningkatnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja; serta meningkatnya sumbangan daerah kepada ekonomi nasional.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur, antara lain dari dua indikator kesejahteraan sosial, yaitu bertambahnya usia harapan hidup menjadi 66,2 tahun dan menurunnya angka kematian bayi menjadi 43 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk; dan telah mantapnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kejuruan serta terselesaikannya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam PJP II masalah kemiskinan di daerah Irian Jaya berdasarkan kriteria yang sekarang digunakan telah terselesaikan.

 

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Irian Jaya dalam Repelita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II; meningkatnya kemandirian dan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola pembangunan, termasuk dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana yang dibangun di daerah, seiring dengan meningkatnya kemandirian dan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali dan mengerahkan sumber keuangan daerah serta meningkatnya efisiensi belanja daerah.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 8,5 persen per tahun, dengan laju pertumbuhan sektoral, yaitu pertanian rata-rata sekitar 4,1 persen; industri nonmigas sekitar 12,8 persen; bangunan sekitar 11,1 persen, perdagangan dan pengangkutan sekitar 8,2 persen; jasa-jasa sekitar 6,8 persen; serta lainnya (mencakup pemerintahan, energi, dan pertambangan) sekitar 7,7 persen. Sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas untuk Propinsi Irian Jaya rata-rata adalah 8,1 persen per tahun. Sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja rata-rata 5,7 persen per tahun sehingga tercipta tambahan kesempatan kerja baru bagi 245,6 ribu orang.

Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya ketersediaan sarana dan sarana ekonomi terutama berkembangnya sistem transportasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien; meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah; makin meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat, terutama di sektor pertanian, industri, dan jasa; dan meningkatnya PAD, termasuk di daerah tingkat II yang relatif tertinggal.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi 61,4 tahun, serta penurunan angka kematian bayi menjadi 64 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; makin merata, meluas, dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; semakin merata dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), termasuk madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), termasuk madrasah aliyah (MA), masing-masing menjadi 58,1 persen dan 35,5 persen; serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah; berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional, serta meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

 

3. Kebijaksanaan

 

Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan mewujudkan berbagai sasaran tersebut di atas, kebijaksanaan pembangunan Daerah Tingkat I Irian Jaya dalam Repelita VI diarahkan pada peningkatan pelaksanaan otonomi di daerah yang seiring dengan peningkatan peran serta masyarakat; pengembangan sektor unggulan; pengembangan usaha nasional; pengembangan sumber daya manusia; kependudukan; peningkatan pemerataan pembangunan; penanggulangan kemiskinan; pengembangan prasarana dan sarana ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; serta pengembangan kawasan andalan.

Kebijaksanaan tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan propinsi yang berbatasan dalam rangka mewujudkan keserasian pembangunan antardaerah melalui peningkatan kerja sama antardaerah.

 

a. Pelaksanaan Otonomi di Daerah

Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memperlancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan pelaksanaan pemerintahan di daerah tingkat I dan daerah tingkat II Propinsi Irian Jaya, terutama dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan ditingkatkan agar makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi di Propinsi Irian Jaya ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan kelembagaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah; serta peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penataan kembali batas wilayah dan daerah, dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan di daerah.

b. Pengembangan Sektor Unggulan

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Irian Jaya. Pembangunan pertanian dan industri serta sektor produktif lainnya akan ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pembangunan pertanian di Propinsi Irian Jaya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menganekaragamkan produksi hasil pertanian yang berorientasi ekspor, khususnya hasil perkebunan dan hasil perikanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu, serta didukung oleh pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan.

Pembangunan kehutanan di Propinsi Irian Jaya ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan, penyediaan dan perluasan keanekaragaman hasil hutan bagi pembangunan industri, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha, perluasan sumber pendapatan negara dan pemacu pembangunan daerah, serta menjaga fungsinya sebagai salah satu penentu ekosistem untuk memelihara tata air, plasma nutfah, terutama tanah dan iklim. Untuk menjaga kelestarian hutan upaya perlindungan, penertiban, pengamanan, pengawasan, pengendalian, serta rehabilitasi dan konservasi hutan dilanjutkan dan ditingkatkan. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya dan peningkatan peran serta koperasi dan usaha kecil dan menengah terutama di dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pembangunan industri di Propinsi Irian Jaya diarahkan, terutama untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta pemanfaatan keuntungan lokasi Propinsi Irian Jaya yang berada pada pinggiran cekungan Pasifik dan dekat dengan Australia. Dalam kaitan ini diupayakan antara lain untuk merintis kerjasama ekonomi Merauke-Ambon-Darwin (Northern Territory). Sehubungan dengan itu, pembangunan industri di Propinsi Irian Jaya dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan industri dengan pertanian, sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri pengolahan, termasuk agroindustri, ditingkatkan dan didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah tingkat II diupayakan sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan rencana tata ruang daerah agar tertata dengan baik dan mendorong pemerataan. Untuk mendukung pengembangan industri, diupayakan peningkatan prasarana, peningkatan usaha pemasaran, serta pelatihan tenaga kerja.

Demikian pula, pembangunan pertambangan di Propinsi Irian Jaya ditingkatkan dengan sekaligus mendorong proses pengolahan lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah, terutama minyak dan gas bumi yang depositnya relatif banyak, terutama di kawasan Kepala Burung, serta bahan galian emas dan tembaga yang depositnya banyak di kawasan Pegunungan Jayawijaya.

Pembangunan kepariwisataan di Propinsi Irian Jaya mempunyai potensi yang luas dan prospek yang cerah. Untuk itu, pembangungan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah, dan dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam, termasuk kekayaan alam bahari, keanekaragaman seni dan budaya, serta peninggalan sejarah, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa.

 

c. Pengembangan Usaha Nasional

Pengembangan usaha nasional yang meliputi usaha menengah dan kecil, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak pembangunan ekonomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.

Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk tradisional dan informal di Irian Jaya ditingkatkan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang kukuh dan saling menyangga dengan lapisan menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.

Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terhadap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembimbingan manajemen, dan alih teknologi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu, dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, dan jika perlu ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian rakyat, terutama yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan usaha kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijaksanaan pemberian prioritas, dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai pemerintah, disertai upaya penyediaan tempat usaha yang terjamin khususnya bagi koperasi dan usaha kecil, dan peningkatan peran serta masyarakat, antara lain dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui koperasi.

Pembangunan koperasi di Propinsi Irian Jaya dilaksanakan melalui peningkatan akses dan pangsa pasar; perluasan akses terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan, dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; peningkatan akses terhadap teknologi dan peningkatan kemampuan memanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan.

Pembangunan perdagangan di Irian Jaya diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan dan pengembangan usaha dan peningkatan ekspor nonmigas, dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi nasional, regional, maupun global.

 

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi Irian Jaya diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, melalui peningkatan kualitas baik pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan agama, serta pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan ketersediaan dan ketersebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing, kewiraswastaan, dan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dan efektif, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di propinsi ini diarahkan pada bidang industri yang memanfaatkan sumber daya alam, yakni perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, kehutanan, dan pertambangan.

 

e. Kependudukan

 

Kebijaksanaan di bidang kependudukan di Daerah Tingkat I Irian Jaya diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di daerah yang mempunyai kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta mengarahkan persebaran penduduk yang lebih merata, terutama ke daerah jarang penduduk, dengan memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk dikendalikan, antara lain dengan upaya peningkatan keluarga berencana mandiri. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan meningkatkan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak, remaja, serta penduduk lanjut usia. Peranan wanita dalam pembangunan Propinsi Irian Jaya diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya.

Persebaran penduduk dan tenaga kerja ke berbagai kawasan andalan dan pusat pertumbuhan di daerah Irian Jaya, diupayakan antara lain melalui peningkatan program transmigrasi baik transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantuan dan transmigrasi swakarsa mandiri.

 

f. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pertumbuhan antarsektor ekonomi di Propinsi Irian Jaya diupayakan dengan menyerasikan secara bertahap peranan dan sumbangan setiap sektor ekonomi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang optimal, dengan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif, serta memadukan perencanaan dan pelaksanaan program antarsektor dan program regional, sehingga kegiatan pembangunan dapat terwujud secara terpadu dan berdaya guna. Untuk itu, produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal ditingkatkan, antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat serta pendekatan baru dalam produksi dan pemasaran hasil. Untuk meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian dan hasil sektor lainnya di perdesaan, ditingkatkan keterkaitan antarsektor, terutama antara sektor pertanian dengan industri dan jasa.

Pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Irian Jaya dipupayakan dengan lebih menyerasikan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan, baik dalam tingkat kemajuan antardaerah, maupun antarperkotaan dan perdesaan. Pembangunan desa dan masyarakat perdesaan ditingkatkan melalui koordinasi dan keterpaduan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Di perkotaan, penataan penggunaan tanah ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, serta pencegahan penelantaran tanah, termasuk upaya mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah di Daerah Tingkat I Irian Jaya ditempuh pula berbagai upaya, antara lain meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah yang dikembangkan berdasarkan pendekatan wilayah atau kelompok wilayah dalam satu propinsi dengan menciptakan keterkaitan fungsional antardaerah, antarwilayah, antardesa, antarkota, dan antardesa dan kota. Selanjutnya, penyerasian pertumbuhan antardaerah diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan memberikan berbagai bentuk kemudahan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang makin baik.

Untuk mengatasi kesenjangan antargolongan ekonomi dilakukan penataan kembali peraturan daerah yang mengatur kehidupan ekonomi rakyat banyak seperti kepemilikan hak atas tanah, perizinan usaha dan bangunan, perlindungan hukum dan mekanisme pasar di daerah, serta pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha bagi pengusaha kecil, termasuk untuk ikut dalam melaksanakan proyek-proyek pemerintah di daerah, sehingga masyarakat golongan ekonomi yang lemah mendapat kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan dan dengan demikian kesejahteraannya.

 

g. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Propinsi Irian Jaya, Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan salah satu kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di desa atau kelurahan tertingal, dengan menerapkan prinsip-prinsip gotong royong, kewaspadaan, dan partisipasi, serta menerapkan semangat dan kegiatan kooperatif. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan serta disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka itu, program IDT diupayakan pula untuk memantapkan segi-segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaan, termasuk koperasi sehingga upaya meningkatkan taraf hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan, khususnya di 1.738 desa tertinggal menurut pedoman yang telah ditetapkan secara nasional.

 

h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi

Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi di Daerah Tingkat I Irian Jaya diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan dan efektivitas operasi dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu, terutama dengan mengembangkan transportasi antarmoda dan antarpulau yang efisien, yang dapat menjangkau pula daerah terisolasi dan terbelakang.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang meningkat, upaya pembangunan prasarana ekonomi lainnya, seperti tenaga listrik dan pelayanan jasa telekomunikasi serta prasarana pengairan, akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Untuk mempercepat pembangunan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut, didorong dan ditingkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

 

i. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan dilaksanakan dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka itu, ditingkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan pesisir; rehabilitasi hutan dan tanah kritis; konservasi sungai, danau, hutan bakau, hutan lindung, pelestarian flora dan fauna langka; serta pengembangan fungsi daerah aliran sungai (DAS) ditingkatkan.

 

j. Pengembangan Kawasan Andalan

Kawasan andalan termasuk kawasan khusus wilayah perbatasan dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan usaha, dan lingkungan kerja.

Di samping kawasan andalan tersebut, bagi daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat antara lain Jayapura, Biak dan Merauke, ditingkatkan penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, termasuk peningkatan pengelolaannya.

 

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam upaya mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan Daerah Tingkat I Irian Jaya dalam Repelita VI, baik di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, dilaksanakan melalui program pokok yang meliputi peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah; peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah; peningkatan prasarana dan sarana daerah; pengembangan usaha nasional; peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja; penataan ruang daerah; pengembangan kawasan andalan dan sektor unggulan; peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat; percepatan penanggulangan kemiskinan; dan pengelolaan pembangunan perkotaan; dengan didukung berbagai program penunjang.

 

1. Program Pokok

a. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan kemampuan, disiplin, dan wawasan aparatur pemerintah daerah serta mendayagunakan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintah daerah terutama aparatur pemerintah daerah tingkat II termasuk kecamatan dan desa;

2) meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian termasuk memantapkan fungsi koordinasi, baik antarinstansi pemerintah di daerah maupun antara lembaga pemerintah pusat dan daerah;

3) menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan daerah;

4) mengembangkan sistem informasi manajemen pembangunan daerah;

5) meninjau kembali status dan batas daerah otonom dan wilayah adminsitratif daerah tertentu, antara lain mengkaji usul pemekaran Daerah Tingkat II Fak Fak menjadi dua daerah tingkat II dengan meningkatkan status Wilayah Pembantu Bupati (WPB) Timika yang meliputi Mimika Timur, Mimika Barat, dan Teluk Etna; Daerah Tingkat II Merauke menjadi dua daerah tingkat II dengan meningkatkan status WPB Oksibil; serta Daerah Tingkat II Merauke menjadi dua daerah tingkat II dengan meningkatkan status WPB Mindiptana Tanah Merah.

 

b. Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber pendapatan yang ada, baik pajak, retribusi, maupun laba perusahaan daerah, serta menggali sumber pendapatan yang baru;

2) meningkatkan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman, antara lain melalui pemanfaatan rekening pembangunan daerah;

3) meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dalam pembangunan daerah;

4) memantapkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan keuangan daerah;

5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD.

 

c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Daerah

 Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan prasarana dan sarana transportasi darat, laut dan udara, yang meliputi kegiatan:

 a) rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, yang antara lain meliputi jalan lintas Irian dengan ruas Abepura-Arso-Waris, Merauke-Km.40-Sota, dan ruas Holtekang-Koya-Skow, Maruni-Oransbari, Warmare-Prafi, Sorong-Makbon, Maruni-Warmare, Ansus-Serui-Sumberbaba, Biak-Mokmer, Jayapura-Sentani-Warumbaim-Nimbokrang, dan Nabire-Km.30-Kimibay; peningkatan jalan, meliputi jalan lintas Irian ruas Sorong-Klamono, Oransbari-Ransiki, Km.30-Ma-piaIlaga, Sota-Bupul, Ansus-Serui, Menawi-Sanbeba, Waris-Yetti-Ubrub, Abepura-Arso, Fak Fak-Tore-Werba; pembangunan jalan baru, meliputi jalan lintas Irian ruas Jayapura-Yetti-Ubrub-Oksibil, Wamena-Tengon-Senggi, Tanah Merah-Mindiptana-Waropko, Merauke-Muting- Tanah Merah, Nabire-Enarotali-Ilaga, Taja-Lereh-Tengon, Klamono-Ayamaru, Prafi-Sausafor, Kokas-Bomberai-Bofuwer, Nombokrang-Sarmi, Skow-Batas Papua New Guinea dan pengkajian pembangunan jalan Waropko-Oksibil untuk mewujudkan jalan lintas perbatasan;

b) pengembangan transportasi darat berupa peningkatan fasilitas lalu lintas jalan yang meliputi kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu jalan sebanyak 1.000 buah, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan 10.000 meter, pembuatan marka jalan sepanjang 75 kilometer, pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor (PKB) berjalan sebanyak 2 unit, pengadaan dan pemasangan lampu lalu lintas sebanyak 4 unit, pembangunan terminal penumpang/barang di Jayapura, serta pengadaan bus kota/perintis sebanyak 75 buah;

c) pengembangan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang meliputi kegiatan pembangunan dermaga/terminal sungai/danau di 10 lokasi, dan pembangunan dermaga/terminal penyeberangan di 5 lokasi, serta rehabilitasi dermaga/terminal sungai/danau di 2 lokasi dan dermaga/terminal penyeberangan di Biak; peningkatan dan pembukaan jalur baru angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) di Kabupaten Sorong, jalur Fak Fak-Bintuni-Kaimana, Manokwari-Numfor-Biak, dan Biak-Serui-Waropen-Nabire;

d) pengembangan transportasi laut meliputi peningkatan fasilitas pelabuhan laut di Jayapura, Biak, Sorong, Manokwari, Fak Fak, Merauke, Windesi, Numfor, Kabare, Ransiki, Seget, Sausapor, Weru, Fafanlap, Bayun, Amamapare, Sei, Depapre, Bomberi, Etna, Kaikuri, Ansus, Mega, Tanah Merah, Sawaerma, Kameri, Miosbipondi, Dawai, Kaipori, Armofa, Betaf, Wou, Malibon, Tanjung Ayu, Gam, Gak, Pam, Arefi, Kofian, Meoskapal, Limalas, Bayam, Atsi, Singgo, Mur, Kepi, Gatenteri dan Kokonan, serta pengoperasian 10 kapal perintis;

e) pengembangan transportasi udara meliputi kegiatan peningkatan fasilitas bandar udara di Jayapura (Sentani), Nabire, Fak Fak, dan Sorong daratan; pengembangan Bandara Biak sebagai pusat penyebaran dan Jayapura sebagai subpusat penyebarannya; peningkatan keselamatan penerbangan di Jayapura, Jeffman Sorong, Merauke, Sarmi, Tanah Merah dan Teminabuan; pengkajian terhadap kemungkinan peningkatan kapasitas bandar udara di Waghete dan Enarotali untuk melayani pesawat sejenis N250; serta pengoperasian penerbangan perintis sebanyak 33 rute per tahun;

  

2) meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan:

a) pembangunan pusat listrik tenaga mikrohidro (PLTM) dengan kapasitas 4,2 megawatt, rancang bangun pusat listrik tenaga air (PLTA) Sentani dengan kapasitas 12 megawatt, dan yang bersumber pada tenaga diesel dengan kapasitas 16,3 megawatt, studi kelayakan PLTA Warsamson dengan kapasitas 15,2 megawatt;

b) peningkatan sarana distribusi PLN berupa pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 423 kilometersirkit, dan pembangunan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 886 kilometersirkit, serta pembangunan 498 gardu distribusi dengan kapasitas 50 megavoltampere sehingga dapat melayani 51.000 pelanggan baru;

c) penyediaan tenaga listrik perdesaan dengan tambahan pelayanan listrik bagi 377 desa;

 

3) meningkatkan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan kilang mini Kasim di Sorong untuk memenuhi kebutuhan BBM yang semakin meningkat;

4) meningkatkan jaringan telekomunikasi, yang antara lain meliputi kegiatan pembangunan telepon termasuk sarana penunjang dengan kapasitas 51.100 satuan sambungan, di samping itu dilakukan perluasan kapasitas telepon umum dan pengadaan stasiun tetap monitoring frekuensi 2 unit;

5) meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro, yang antara lain meliputi pengadaan dan peningkatan fasilitas fisik pelayanan di kecamatan, perdesaan, daerah transmigrasi dan daerah terpencil lainnya, yang antara lain meliputi pembangunan kantor pos pembantu sebanyak 10 unit, kantor pos tambahan sebanyak 3 unit, kantor wilayah pos sebanyak 1 unit, pos keliling kota/angkutan sebanyak 5 unit, pos keliling desa/antaran sebanyak 50 unit, dan sarana penunjang lainnya;

6) memantapkan prasarana pengairan dan meningkatkan pendayagunaan sumber daya air, meliputi kegiatan pemeliharaan Danau Sentani di Jayapura; perbaikan dan pengendalian Sungai Sentani, Nabire, Maro, Kladema, Kabala, sepanjang kurang lebih 60 kilometer; pemeliharaan jaringan irigasi seluas kurang lebih 31.000 hektare, perbaikan jaringan irigasi seluas kurang lebih 1.500 hektare, dan pembangunan jaringan irigasi baru di Kalibumi, Timika, Koya, Legare, Prafi I-V, Aima IV, Arso III-VII, dan Tomage, dengan luas keseluruhan kurang lebih 36.500 hektare; serta pengembangan daerah rawa, antara lain Rawa Kurik kurang lebih 30.000 hektare;

7) meningkatkan sarana komunikasi dan penerangan yang meliputi kegiatan pembangunan stasiun penyiaran televisi (TV) di Jayapura, pembangunan stasiun pemancar TV di Bintuni, Badai, Arso, Tiom, Makki, Oksibil, Kurulu, dan Sugara; dan pembangunan stasiun pemancar Radio Republik Indonesia (RRI) di Serui, Fak Fak, Manokwari, Jayapura, Sorong, Nabire, Biak, Merauke, dan Wamena;

8) meningkatkan prasarana pelayanan hukum yang meliputi kegiatan pembangunan prasarana fisik lembaga pemasyarakatan (LP) di Sorong, rumah tahanan (RT) di Jayapura, dan kejaksaan negeri (Kejari) di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sorong;

9) meningkatkan sarana olahraga yang dapat menyebar sampai ke daerah tingkat II dan kecamatan, serta mengembangkan perpustakaan daerah, terutama di daerah tingkat II, dengan memanfaatkan sumber daya daerah dan peran serta masyarakat; dan

10) meningkatkan kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

 

d. Program Pengembangan Usaha Nasional

Program ini meliputi upaya:

1) mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain berupa penanaman modal swasta, termasuk PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah;

2) meningkatkan dan mengarahkan investasi, baik PMDN maupun PMA pada berbagai wilayah, sektor, dan golongan ekonomi termasuk investasi dalam agroindustri dan agrobisnis di perdesaan, serta berbagai sektor jasa pendukung;

3) menyederhanakan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah, meningkatkan penerapan etika usaha yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis yang menjamin kepastian dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dunia usaha di daerah;

4) meningkatkan pengembangan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha informal dan tradisional melalui hubungan kemitraan usaha; meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar; dan meningkatkan bantuan permodalan dengan memanfaatkan dana lembaga perbankan, seperti kredit usaha kecil (KUK), kredit umum perdesaan (Kupedes), serta dana lembaga keuangan nonbank, seperti modal ventura;

5) meningkatkan pembimbingan, pendidikan, pelatihan, dan magang dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi dan manajemen, serta pengembangan usaha baru yang bersifat terobosan;

6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat, antara lain dengan mendorong pengembangan bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR), bank perkreditan rakyat syariat (BPRS), dan lembaga modal ventura;

7) meningkatkan pengembangan koperasi melalui pemantapan kelembagaan koperasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan koperasi, pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi, peningkatan dan perluasan usaha koperasi, kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha, pembangunan koperasi di daerah tertinggal, serta pengembangan informasi perkoperasian;

8) mengembangkan sistem informasi usaha, terutama untuk usaha menengah dan kecil, tentang potensi pembangunan daerah, melalui penyediaan data dan informasi yang mencakup tenaga kerja, prasarana dan sarana, sumber daya alam, kelembagaan, permodalan, kemitraan, penanaman modal, dan potensi pasar; serta meningkatkan kegiatan promosi tentang potensi daerah;

9) meningkatkan kegiatan perdagangan antara lain berupa penyelenggaraan pelayanan informasi perdagangan; peningkatan pemasaran komoditas hasil pertanian termasuk pengembangan pasar desa dan pasar lelang; pembinaan pedagang, pengusaha, dan eksportir menengah dan kecil; peningkatan perdagangan perintis; peningkatan dan pengawasan mutu komoditas ekspor; penyusunan identifikasi potensi pasar komoditas ekspor; serta pengembangan dan peningkatan ekspor nonmigas, termasuk produk agroindustri.

 

e. Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja

Program ini meliputi upaya :

1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat di daerah, melalui pemasyarakatan produktivitas yang didukung dengan penyebarluasan informasi, penyuluhan, pembinaan melalui media massa, dunia pendidikan, forum masyarakat produktivitas Indonesia, dan organisasi masyarakat lainnya; penetapan standar mutu produktivitas di perusahaan-perusahaan, melalui analisis, penelitian, pengembangan, dan pengukuran produktivitas, serta pengembangan unit-unit produktivitas;

2) meningkatkan keterampilan dan keahlian serta profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan, melalui pelatihan institusional, noninstitusional (mobile training unit) bagi kader-kader pembangunan desa secara terpadu; pemagangan untuk membentuk tenaga kerja mandiri dan profesional; serta pendayagunaan tenaga kerja terdidik, yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha;

3) meningkatkan pembinaan hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha, antara lain melalui pembinaan fungsi lembaga ketenagakerjaan dan pendidikan; penyuluhan ketenagakerjaan bagi kader-kader serikat pekerja dan organisasi pengusaha, dan pelaksanaan uji coba sistem deteksi dini;

4) meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita di sektor formal maupun sektor informal, dan perlindungan anak yang terpaksa bekerja.

 

f. Program Penataan Ruang Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) menyempurnakan dan menjabarkan rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II, terutama tata ruang kawasan andalan ke dalam rencana rinci dan program pembangunan daerah;

2) menyiapkan penatagunaan tanah bagi kawasan yang mempunyai potensi pertumbuhan cepat seperti di daerah perkotaan, serta di daerah wisata dan kawasan industri di Biak.

 

g. Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan

Program ini meliputi upaya:

1) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan industri yang menitikberatkan pada kegiatan pengembangan industri yang berdaya saing kuat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; pengembangan industri di Propinsi Irian Jaya bertumpu baik pada pengembangan industri padat sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang maju, dan industri padat karya yang makin padat ketrampilan, yang meliputi kegiatan:

a) pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan dan rumah tangga, dilaksanakan melalui (1) pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah, dan besar; (2) penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil; (3) penumbuhan dan pengembangan industri perdesaan termasuk di desa tertinggal; (4) pengembangan industri kecil melalui pembinaan 60 sentra industri kecil;

b) peningkatan kemampuan teknologi di perusahaan-perusahaan industri melalui diseminasi teknologi, pengembangan dan pelayanan teknologi industri, penerapan standar serta pengujian mutu produk; mendorong kemitraan litbang terapan antara dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah, dan meningkatkan kemampuan sarana litbang industri, termasuk milik pemerintah;

c) pendalaman dan penguatan struktur industri melalui pengembangan agroindustri, industri pengolahan hasil tambang, industri yang berorientasi ekspor melalui pengembangan dan pemanfaatan keunggulan komparatif daerah antara lain industri pengolahan hasil laut, kelapa sawit, kopi, dan kerajinan tradisional;

d) peningkatan promosi investasi industri serta mendorong berkembangnya keterkaitan antarindustri dan aglomerasi industri di berbagai kawasan andalan, khususnya di zona industri Biak, Merauke, dan kawasan Sorong dan sekitarnya;

2) meningkatkan produktivitas dan produksi sektor unggulan pertanian di Propinsi Irian Jaya, melalui pengembangan usaha pertanian terpadu yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, yang diarahkan pada kawasan andalan antara lain di kawasan Jayapura dan sekitarnya; kawasan Merauke dan Manokwari; kawasan Biak untuk perikanan; kawasan Sorong untuk perikanan; kawasan Nabire dan Fak Fak; dan kawasan Wamena; yang antara lain meliputi kegiatan:

a) peningkatan mutu dan luas areal intensifikasi pertanian tanaman pangan, terutama tanaman padi, kedelai, ubi jalar, dan jagung;

b) pengembangan komoditas perkebunan terutama kelapa, kelapa sawit, kakao, jambu mete, dan kopi;

c) peningkatan perikanan tangkap terutama tuna/cakalang, kakap, krapu, udang, dan ikan hias;

d) pengembangan perikanan budi daya terutama ikan mas, gabus, dan rumput laut; dan

e) pengembangan komoditas peternakan terutama babi, kambing, domba, ayam (bukan ras), dan ayam ras;

f) peningkatan kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi pertanian;

3) meningkatkan produktivitas dan produksi sektor unggulan kehutanan antara lain melalui pemantapan lokasi kawasan hutan, penatagunaan hutan konvensi secara terpadu, pembangunan hutan tanam baru, hutan rakyat & hutan kemasyarakatan serta pengembangan usaha rakyat dalam mengolah hasil hutan;

4) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pariwisata, yang diarahkan antara lain pada kegiatan pengembangan obyek dan daya tarik wisata bahari di Biak, pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam dan budaya di Danau Sentani, Biak, Asmat dan Jayapura, pengembangan obyek dan daya tarik wisata minat khusus, seperti penyusuran Sungai Memberamo, wisata gunung di Jayawijaya, dan melanjutkan pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata di Biak;

5) mengembangkan secara terpadu sektor pertambangan, diarahkan untuk eksplorasi bahan tambang tembaga; di samping itu dilaksanakan kegiatan pemetaan geologi dan geofisika, penyelidikan bahan galian, mitigasi bencana alam geologis, dan eksplorasi air tanah; selain itu, di seluruh daerah tingkat II dilaksanakan bimbingan usaha pertambangan golongan C;

6) memantapkan pengembangan kawasan khusus wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) - Papua New Guinea (PNG) yang antara lain dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah perbatasan; percepatan pengembangan wilayah terpadu terutama di desa-desa tertinggal di wilayah perbatasan; pengembangan dan pemantapan pembangunan jalan lintas Irian Jaya sepanjang perbatasan antara Merauke dan Jayapura; serta pemantapan hubungan ekonomi, sosial dan budaya antara Pemerintah RI dan Pemerintah PNG dan antara masyarakat perbatasan Irian Jaya dan masyarakat perbatasan PNG.

 

h. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Program ini meliputi upaya:

1) melestarikan fungsi lingkungan hidup dan kemampuan sumber alam hayati dan nonhayati melalui kegiatan:

a) peningkatan pengelolaan hutan;

b) pengembangan dan pemeliharaan kelestarian plasma nutfah, penangkaran satwa dan flora di Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Taman Nasional Wasur, serta kawasan Pegunungan Jayawijaya;

c) perekaman data penginderaan jauh wilayah Indonesia timur untuk kebutuhan prakiraan iklim dan cuaca, serta penelitian dirgantara dengan wind profiling radar (WPR);

d) ekspedisi kelautan di lokasi sekitar Biak, dalam rangka inventarisasi dan evaluasi sumber daya kelautan;

e) pengembangan teknologi pengelolaan DAS, pengembangan sistem tata guna dan alokasi air;

f) perbaikan, pemeliharaan, pengamanan dan pengembangan wilayah sungai untuk DAS Baliem Memberamo;

g) perlindungan permukiman masyarakat tradisional;

h) pengamanan wilayah sungai;

i) penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya;

2) mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup, yang mencakup peningkatan mutu dan fungsi sungai, pengendalian pencemaran, akibat kegiatan pertambangan dan industri;

3) merehabilitasi dan meningkatkan produktivitas lahan, yang antara lain meliputi kegiatan rehabilitasi lahan rusak bekas penambangan di Tembagapura dan rehabilitasi lahan kritis seluas 53 ribu hektare di areal pertanian tanah kering di DAS Baliem Memberamo; mengembangkan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber alam secara lebih terpadu; serta membina kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

 

i. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan terutama dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang antara lain meliputi kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta tenaga kependidikan sesuai dengan keperluan; penyelenggaraan kelompok belajar Paket A, Paket B, magang dan kelompok belajar usaha; perluasan atau peningkatan sekolah menengah kejuruan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan tuntutan pembangunan daerah; pengembangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga lebih terkait dengan kebutuhan daerah;

2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk perbaikan gizi serta menambah dan menyebarkan tenaga medis spesialis dan paramedis termasuk bidan desa, yang antara lain meliputi kegiatan peningkatan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pemberian vitamin A kepada anak balita di desa tertinggal, dan peningkatan status gizi anak sekolah melalui pemberian makanan tambahan bagi anak-anak SD dari keluarga miskin terutama di desa tertinggal; serta pembangunan 18 unit puskesmas, pembangunan 119 unit puskesmas pembantu, pengadaan 135 unit puskesmas keliling, penyelenggaraan pendidikan bidan program A dan C, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit acquired immuno deficiency syndrome (AIDS);

3) meningkatkan penyediaan dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana air bersih serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman di daerah perdesaan dan perkotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa sebanyak 80 desa, penyediaan dan pengelolaan air bersih perdesaan untuk 560 desa, serta pengelolaan air limbah perdesaan untuk 350 desa;

4) meningkatkan pembinaan kesejahteraan sosial termasuk masyarakat terasing, fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, di samping pembimbingan dan pembinaan keluarga sejahtera, yang antara lain meliputi kegiatan:

a) pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin sebanyak 3.000 kepala keluarga;

b) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat sebanyak 5.730 orang;

c) pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial sebanyak 450 orang;

d) pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing sebanyak 7.450 kepala keluarga;

e) rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti wredha milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 1 panti, serta rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti asuhan milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 4 panti;

f) pembangunan dan rehabilitasi loka bina karya sebanyak 6 gedung;

g) pengadaan unit rehabilitasi sosial keliling (URSK) dan kelengkapannya sebanyak 2 unit;

5) mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kegiatan keluarga berencana (KB), termasuk KB transmigrasi, yang didukung oleh sektor terkait, antara lain kesehatan, pendidikan, dan agama; serta mengarahkan persebaran dan mobilitas penduduk, yang antara lain melalui program transmigrasi yang meliputi kegiatan:

a) penyiapan lahan permukiman transmigrasi beserta prasarana dan sarana pendukungnya;

b) penempatan transmigran dengan sasaran keseluruhan sebanyak 38.712 kepala keluarga, termasuk alokasi penempatan penduduk daerah transmigrasi (APPDT) sebanyak 9.132 kepala keluarga, yang dilaksanakan melalui (1) transmigrasi umum dengan pola pertanian lahan kering sebanyak 38.119 kepala keluarga, dan (2) transmigrasi swakarsa berbantuan dengan pola perkebunan non-PIR sebanyak 593 kepala keluarga; selain itu transmigrasi swakarsa mandiri sekitar 8.500 kepala keluarga; dan

c) pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran yang sudah ada di permukiman transmigrasi;

6) meningkatkan dan mengembangkan nilai budaya dan seni budaya daerah Irian Jaya untuk memperkaya khazanah budaya setempat, serta memelihara peninggalan sejarah, yang antara lain meliputi kegiatan pemugaran bekas penjara Boven Digul dan Masjid Fak Fak;

7) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta pengamalan ajaran agama untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, yang kegiatannya antara lain meliputi bimbingan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama; penyediaan bantuan untuk pembangunan prasarana dan sarana kehidupan beragama dengan mendorong peran serta masyarakat; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan agama tingkat menengah dan tingkat tinggi, baik negeri maupun swasta; serta pembinaan kelembagaan seperti pondok pesantren dan tenaga penyuluh keagamaan.

 

j. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) menumbuhkembangkan peranan swadaya masyarakat untuk mampu memecahkan masalah bersama melalui kelompok swadaya masyarakat di daerah terutama di desa tertinggal, yang antara lain meliputi kegiatan pengembangan daerah dan masyarakat pedalaman Jayawijaya melalui pengembangan swasembada pangan dan teknologi tepat guna, pengembangan potensi sumber daya hayati, pengembangan potensi sumber daya mineral, air dan tanah, dan peningkatan kemampuan masyarakat pedalaman Jayawijaya; serta peningkatan lingkungan hidup sosial ekonomi masyarakat di Tiom melalui pembuatan model pengembangan wilayah dan pengembangan usahatani terpadu pegunungan;

2) meningkatkan peranan wanita dalam mendukung upaya membangun keluarga sejahtera serta mengembangkan usaha yang dapat menambah penghasilan keluarga, antara lain melalui program pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);

3) meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna, pramuka dan organisasi kepemudaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 322 karang taruna;

4) membina dan meningkatkan kemampuan dan kualitas lembaga mesyarakat atau organisasi nonpemerintah, yang kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 80 organisasi sosial, dan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat sebanyak 730 orang;

5) meningkatkan pembinaan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan pendahuluan bela negara, pelatihan dan pengorganisasian perlindungan masyarakat (linmas) dalam kegiatan penanggulangan bencana, serta pembinaan masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.

 

k. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan ketersediaan dan persebaran jumlah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi terutama di 1.738 desa tertinggal, kegiatannya antara lain meliputi pemugaran perumahan dan permukiman di 1.384 desa sebanyak 23.207 unit rumah;

2) meningkatkan kemampuan dan kesempatan berusaha masyarakat khususnya kelompok masyarakat miskin dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang dikelola melalui perkoperasian dan badan kredit perdesaan, termasuk kegiatan pengelolaan hak pengusahaan hutan (HPH) Bina Desa Hutan;

3) mendukung dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program khusus seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan program sektoral dan regional lainnya yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

 

l. Program Pengelolaan Pembangunan Perkotaan

Program ini meliputi upaya:

1) membangun prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu, yang antara lain meliputi kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman daerah perkotaan dengan membangun rumah sederhana sebanyak 5.000 unit; perbaikan dan peremajaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di daerah perkotaan meliputi peremajaan kawasan sebesar 50 hektare, dan perbaikan lingkungan permukiman kota/permukiman nelayan seluas 1.018 hektare di 3 kota; pengelolaan air limbah untuk 9 kota sedang dan kota kecil; pengelolaan persampahan untuk 6 kota sedang dan kota kecil; penanganan drainase untuk 9 kota sedang dan kota kecil; penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan dengan peningkatan kapasitas produksi sebesar 900 liter per detik; serta penataan kota dan penataan bangunan;

2) meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan perkotaan, yang antara lain meliputi kegiatan pemantapan fungsi kota yang meliputi identifikasi sistem kota-kota dan pemantapan fungsi kota-kota tersebut; pengembangan ekonomi perkotaan termasuk pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil; peningkatan peran serta sosial masyarakat kota; pemantapan keuangan perkotaan; pemantapan kelembagaan pemerintahan kota; penyusunan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota; serta peningkatan pengelolaan administrasi dan tertib hukum pertanahan di daerah perkotaan;

3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan, yang antara lain meliputi kegiatan peningkatan konservasi kawasan budaya dan bernilai historis, serta pemantapan luasan ruang terbuka hijau.

 

2. Program Penunjang

Program penunjang meliputi seluruh program sektoral dan regional yang dilaksanakan dan berlokasi di Daerah Tingkat I Irian Jaya.